Penulis: yutda alin

Pekuat Inklusi dan Kontribusi Keuangan Syariah Melalui Proker KDEKS

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Perekonomian menggelar sosialisasi program kerja Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kaltara di Ruang Rapat Benuanta, Jumat (31/5).

Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setprov Kaltara, Syamsudin Bahri, S.T., M.AP menjelaskan dalam sambutannya bahwa KDEKS Kaltara merupakan komite yang dikukuhkan pada tanggal 3 Agustus dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia di Pulau Sebatik tahun 2023 lalu. Sehingga memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mempermudah koordinasi dan sinkronisasi program kerja nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“KDEKS Kaltara merupakan KDEKS ke-22 yang sudah ada di Indonesia. Sesuai arahan Wakil Presiden agar rencana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diintegrasikan dalan program RPJPD,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, ia berpesan agar KDEKS Kaltara dapat berjalan optimal.

“Dalam momen ini saya berharap KDEKS Kaltara dapat berjalan optimal mengembangkan sektor industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah, serta memperluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan jasa keuangan syariah dan teknologi digital,” katanya.

Sosialisasi ini menghadirkan Deputi Direktur Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah, Dece Kurniadi sebagai narasumber sosialisasi ini dan dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan dari BPD Kaltimtara Kantor Wilayah Kalimantan Utara.

(dkisp)

Pendaftar Pemagangan Dalam Negeri Tembus 1.636 Pelamar

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara sudah mulai melaksanakan sesi seleksi wawancara Pemagangan Dalam Negeri.

Puluhan peserta pencari kerja tampak memadati dan menunggu panggilan sesi wawancara bertempat di kantor Disnakertrans Kaltara, Lantai 2 Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Jumat (31/5).

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertrans Kaltara, Jusman, S.Sos mengungkapkan telah memulai seleksi wawancara tanggal 30 – 31 Mei 2024 yang dilaksanakan serentak di 3 kabupaten/kota di Tanjung Selor, Kabupaten Tana Tidung dan kota Tarakan.

“Kemarin kuota yang kita buka hanya 171 dibagi dengan 3 kabupaten/kota sedangkan yang mendaftar sudah mencapai 1.600 lebih,” sebutnya.

Data Disnakertrans Kaltara menyebut jumlah pendaftar Program Pemagangan Dalam Negeri sebanyak 1.636 pelamar. Dengan rincian Kota Tarakan ada 1.242 pelamar, Kabupaten Tana Tidung 23 pelamar dan Tanjung Selor 371 pelamar.

Pemagangan dalam negeri tahun 2024 ramai karena melibatkan 20 perusahaan dan instansi badan usaha dari berbagai lini sektor perhotelan, pertambangan, perkayuan dan industri lainnya, seperti PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) menjadi favorit pelamar.

“Ada 1 perusahaan di Tarakan yang pendaftarnya mencapai 300 lebih, kalau yang disini itu PKN itu 380 orang pelamar,” bebernya

Jusman mengatakan dalam sesi wawancara tersebut bukan dilakukan oleh pihak Disnakertrans tapi langsung oleh pihak perusahaan yang mencari pemagang, yang bertujuan agar dapat menemukan calon pekerja yang sesuai kriteria perusahaan.

“Kami berikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan sesi wawancara langsung kepada calon pemagang,” jelasnya.

Para pencari kerja yang lolos dalam program ini hasilnya akan diumumkan pada 4 Juni mendatang. Kemudian akan mulai magang pada 11 Juni mendatang selama 5 bulan di perusahaan atau instansi pemberi magang.

Ia berpesan kepada para peserta magang yang lolos agar bersungguh – sungguh dalam menimba ilmu dan memberikan yang terbaik agar kedepannya bisa ditarik oleh perusahaan menjadi pegawai tetap.

“Mudah – mudahan dari situ banyak pemagang yang bisa mendapat pekerjaan, ketika ada perusahaan yang buka, mereka akan minta kita untuk mengumumkannya lewat website resmi kita,” pungkasnya.

Bagi para pendaftar pemagangan dalam negeri bisa mendapatkan berbagai informasi dengan membuka situs website yaitu siapkerja.kemnaker.go.id, ayomagangvokasi.id, dan disnakertrans.kaltaraprov.go.id.

(dkisp)

Pemkab Nunukan Raih WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara. predikat WTP ke 9 ini terkait laporan keuangan tahun 2023. Pengumuman raihan WTP itu disampaikan dalam acara penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Nunukan TA 2023 yang berlangsung di Ruang Auditorium Kaltara, Kamis 30 Mei 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 30 Mei 2004. BPK Provinsi Kaltara telah selesai melaksanakan tugas konstitusinya untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023. Laporan tersebut diserahkan kepada BPK Kalimantan Kaltara tanggal 30 Maret 2024.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa mengucapkan terima kasih kepada BPK atas kerjasamanya selama ini. Rangkaian proses pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.

“Hasil pemeriksaan ini semua akan menjadi acuan yang sangat berharga bagi kita di DPRD Nunukan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.” Ujarnya.

Sementara itu sambutan Bupati Nunukan yang diwakili oleh Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, SE.,M.Si juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Kalimantan Utara secara khusus kepada tim auditor yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023 sesuai dengan yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi koreksi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pelaksanaan APBD terutama untuk tahun-tahun yang akan datang dan dari laporan pemeriksaan yang membutuhkan tindak lanjut secepatnya akan menjadi perhatian dan segera kami tidak lanjuti sesuai dengan harapan kita semua.” Kata Hanafiah.

Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen dan bertekad kuat untuk berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Namun demikian kami menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi terlebih dengan adanya perubahan regulasi dan sistem pengolahan keuangan, tetapi hal itu tidak akan mengurangi semangat kami dalam berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bagus.” sambung Hanafiah.

Hanafiah berharap agar kiranya BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Utara senantiasa bersedia dan memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai pemerintahan yang semakin baik bersih dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan H. Asmar, SE, M.A.P dan beberapa pejabat dan Staf dilingkungan BPK RI dan BPKAD Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Warga Desa Kian Lega, Tiga Titik Air Bersih Desa Atap Aliri Dari Rumah Ke Rumah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN, Sembakung – Sebanyak tiga titik pembuatan sumur bor yang digelar selama pelaksanaan TMMD ke 120 di Desa Atap. Hingga saat ini pengerjaan sumur bor sudah masuk 95% dari target. Kondisi air sebelumnya di desa atap bisa dibilang masih belum merata. Ada yang menggunakan air bersih dan ada juga yang menggunakan air keruh dari Sungai.

Kebanyakan warga Desa Atap, masih menggunakan air keruh dari Sungai. Dengan masuknya TMMD ke wilayah Desa Atap warga merasa kian lega bisa menggunakan air bersih tersebut.

Lokasi pembuatan sumur bor tidak jauh dari titik keramaian pemukiman warga desa Atap, sehingga mudah untuk dijangkau oleh semua warga.

Kepala Desa Atap mengatakan bahwa sebelumnya warga menggunakan air sumur biasa dan air Sungai yang ada, namun saat ini sudah bisa menggunakan fasilitas yang dibangun Oleh TMMD Nunukan ke 120 ini.

“Memang sebelunya warga hanya menggunakan air Sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dengan adanya tiga titik baru ini warga sudah tidak perlu menggunakan air Sungai dalam pemenuhan kebutuhan. Ditambah kondisi air Sungai yang keruh akan berakibat fatal dalam Kesehatan kedepannya”, ujarnya.

(Kodim 0911nnk)

Ini Pesan Brigjen TNI Agus Firman Yusmono Dalam Tatap Muka Dengan Tokoh Kecamatan Sembakung Desa Atap

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – TMMD ke 120 sangat dinantikan kehadirannya di Desa Atap Sembakung ini, hal tersebut dibuktikan dengan antusiasnya para warga, anak sekolah dan tokoh masayarakat di Desa Atap dalam menyambut kedatangan Tim Wasev Brigjen TNI Agus Firman Yusmono di Desa mereka.

Setibanya di Desa Atap Tim Wasev langsung disambut dengan tarian tepung tawar adat tidung Nunukan. Semua warga menyambut penuh kehangatan yang berlokasi di Depan Koramil 0911-04/Sembakung.

Dalam kesempatan tersebut Brigjen TNI Agus Firman menyampaikan pesan kepada seluruh stakeholder yang hadir dalam acara tatap muka tersebut. Sebelum meninjau, Tim Wasev didampingi Dansatgas TMMD 120 Letkol Inf Albert Frantesca memberikan tali asih kepada warga desa yang kurang mampu.

Dalam pesannya, Ketua Tim Wasev menyampaikan bahwa TMMD adalah bentuk OMSP operasi militer selain perang dalam membantu mensejahterakan dan membangun Desa tertinggal, terisolir dan terluar guna mempercepat Pembangunan di suatu pemerintahan daerah.

“Apa yang sudah dibangun ini mari kita sama-sama menjaga dan merawatnya, bahkan harus kita tingkatkan lagi. Mengapa demikian, karena suatu wilayah akan pesat perkembangannya jika sarana dan prasarana memadai. Ini akan berdampak baik dari bidang ekonomi kesejahteraan warga des aitu sendiri”, Ujarnya.

(Kodim 0911nnk)