Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar bimbingan teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bimtek SPP-TIK).

Bimtek yang dimulai pada Senin (10/6) ini, diikuti oleh para pustakawan, pengelola perpustakaan dan dinas perpustakaan kabupaten/kota se-Kaltara.

Bimtek SPP-TIK yang dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara, Ilham Zain ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas perpustakaan desa maupun perpustakaan daerah, serta meningkatkan kompetensi pustakawan dalam pelayanan masyarakat.

Utamanya dalam menyelenggarakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Dikatakan Ilham, lewat Bimtek ini akan meningkatkan pemahaman tentang konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kemudian juga, meningkatkan pemahaman tentang strategi-strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat, dan advokasi.

“Ketiga, dengan pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman tentang pemantauan dan evaluasi program, dan keempat, menguatkan komitmen untuk membangun literasi masyarakat desa melalui transformasi perpustakaan,” ungkapnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat, kata dia, telah membawa perubahan diberbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perpustakaan. Di mana, Perpustakaan yang tadinya identik dengan tumpukan buku dan ruangan yang sunyi, kini telah bertransformasi menjadi perpustakaan digital yang mudah diakses kapanpun dan di manapun.

Ilham Zain menyampaikan, transformasi perpustkaan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah.

Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan perpustkaan dan mendekatkan akses informasi kepada masyarakat.

Termasuk warga yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. “Penguatan literasi melalui program TPBIS yang diinisiasi perpustakaan nasional, diharapkan dapat berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan. Dengan menyediakan akses informasi, baik buku cetak maupun figital,” ungkapnya.

Di Kaltara, kata Ilham, TPBIS sudah berjalan sejak 2020. Menjangkau 4 Perpustakaan Umum Daerah dan 9 Perpustakaan desa.

Transformasi perpustakaan, menurutnya, membawa banyak manfaat bagi para Pemustaka. Di mana mereka dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, perpustakaan digital juga menyediakan berbagai layanan inovatif seperti e-book, audiobook, dan virtual reality yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

“Namun, di balik manfaat yang banyak, transformasi digital juga menghadirkan tantangan bagi perpustakaan. Pustakawan dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan TIK agar dapat mengelola perpustakaan digital dengan baik,” ujarnya.

Melalui bimbingan teknis (bimtek) SPP TIK ini, lanjutnya, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pustakawan dan kemajuan perpustakaan.

“Dengan demikian, melalui Program TPBIS, peran perpustakaan tidak hanya sebatas tempat untuk membaca, tetapi mencakup berbagai ranah yang melibatkan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Selain itu, pemerintah desa perlu memfasilitasi ketersediaan jaringan internet bagi perpustakaan, agar sejalan dengan perkembangan zaman dan dapat terhubung dengan perpustakaan nasional,” ujar Kadis.

“Program TPBIS berusaha merubah mindset masyarakat bahwa perpustakaan hanya tempat membaca dan meminjam buku, tetapi perpustakaan adalah pusat literasi masyarakat, yaitu membaca, menulis, memahami, dan mengimplementasikan dalam hidup sehari-hari. Pada perpustakaan terjadi proses menggali pengetahuan, ditransformasi menjadi sikap dan keterampilan (life skill),” tambahnya.

(dkisp)

 

 

 

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum menginstruksikan perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Hal ini disampaikannya, saat memimpin rapat dengan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Senin (10/6).

Dalam arahannya, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memaksimalkan proses pelayanan dan pembangunan dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, investasi sehingga dapat menimbulkan efek secara langsung ke masyarakat.

“Untuk masing – masing perangkat daerah untuk memulai berbenah, memastikan semua tugasnya berjalan,” tegasnya.

Menurutnya beberapa program sudah berjalan dengan cukup cepat dan baik. Namun demikian Gubernur meminta seluruh jajaran perangkat daerah dapat melaksanakan proses birokrasi dengan transparan, optimal dan lebih baik.

Ia menegaskan agar perangkat daerah berhati – hati dalam menggunakan anggaran, juga memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga berdampak positif kepada masyarakat sekitar.

“Kepada semua kepala dinas untuk selalu menyiapkan data seperti Dinas PUPR-Perkim menjelaskan target pembangunan daerah, dinas pendidikan dan kebudayaan dengan target capaian prestasi sekolah dan dinas lainnya, kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bekerja,” tuntasnya.

Dalam rapat evaluasi tersebut turut hadir mendampingi Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si., Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H Suriansyah, M.A.P., dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kaltara.

(dkisp)

 

 

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum memastikan pelibatkan unsur masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Hal ini disampaikan orang nomor satu di Kaltara ini pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltara Tahun 2025-2045, Senin (10/6).

Gubernur menyebutkan kehadiran seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga akademisi sangat penting untuk merencanakan pembangunan jangka provinsi ke 34 ini.

“Kehadiran partisipasi bapak, ibu seluruhnya sangat berarti bagi pembangunan provinsi Kalimantan Utara 20 tahun kedepan menuju Indonesia Emas,”terangnya.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat instrumen, arah pembangunan 30 tahun ke depan bagi suatu daerah, yang secara strategis akan ditetapkan lebih dahulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Gubernur menyebutkan RPJPD Provinsi Kaltara terdiri atas 6 bab saat ini dalam tahap penyusunan yang belum sempurna sehingga diperlukan saran dan masukan dari segala pihak.

Karena itu penyusunan rancangan RPJPD dibutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat untuk memastikan arah pembangunan provinsi Kaltara sudah benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kaltara yang berada di pesisir, pedalaman, perbatasan maupun perkotaan.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD akan dijabarkan dalam 4 periode yaitu tahun 2025 – 2029 berfokus pada penguatan pondasi transformasi Kaltara.

Kemudian, periode tahun 2030 – 2034 berfokus pada akselesrasi transformasi Kaltara, periode tahun 2035 – 2039 berfokus pada perwujudan daya saing Kaltara dan periode tahun 2040 – 2045 dengan fokus daya saing berkelanjutan yang mendukung perwujudan Indonesia Emas.

“Saya mengharapkan partisipasi aktif dari unsur legislatif, pemerintah daerah kabupaten/kota, perwakilan unsur mitra kerja pemerintah agar dapat memberikan masukan dan kondisi daerah sesungguhnya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H Suriansyah, M.A.P., seluruh kepala perangkat daerah provinsi Kaltara dan seluruh jajaran forkopimda.

(dkisp)

 

 

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP., M.Si, pimpin apel rutin di Lingkungan Pemprov. Dalam arahannya Wakil Gubernur menghimbau agar pejabat terus bersemangat melayani masyarakat dan menjaga kredibilitas pemerintah provinsi, Senin (10/6).

“Kita tidak bertugas untuk orang, kelompok dan golongan, kita bekerja untuk. Pemrintah daerah tercermin melalui kita selaku pejabat yang konsen, serius penuh kepedulian pada kepentingan daerah ini,” kata Wagub mengawali arahannya.

Wagub menyampaikan catatan pentingnya kepada para peserta apel bahwa sebagai pribadi tiap individu memliki kapasitas terlepas dari posisi dan jabatan yang diemban.

“Kita semua punya status yang sama. Saya sebagai wakil gubernur tidak lebih tinggi dari bapak-ibu, saudara semuanya. Kaltara bisa menciptakan pemerintahan yang baik, jika kita memiliki akhlak yang baik,” ujarnya.

Menghadapi pesta demokrasi yang akan datang juga menjadi perhatian Yansen agar berjalan kondusif. Terakhir Wagub menyampaikan empat nilai penting yang harus dijalankan dan dimiliki oleh seluruh jajaran Pemprov Kaltara.

“Jika ingin menjadi orang seperti ini (sembari mengacungkan jari jempolnya), maka jalankan empat nilai ini. Yang pertama akhlak yang baik, kedua jiwa yang baik, raga yang baik, terakhir adalah iman yang baik, insyaAllah kita menjadi orang yang baik, ini harapan saya,” tutup Wagub.

(dkisp)