Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama tim dari Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara, Jumat (21/6) lalu.

Ditemui selepas acara, Kabid Bina Marga, Erni, ST menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperoleh saran dan masukan dari pemerintah daerah untuk penentuan skala prioritas dalam rangka penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Tol Kalimantan.

“KIAT sendiri adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur,” katanya.

KIAT bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, menyediakan bantuan teknis untuk meningkatkan kebijakan, perencanaan dan penyediaan infrastruktur, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengeluaran dan perencanaan infrastruktur.

Erni menyebutkan salah satu fokus area yang ditangani adalah transportasi yang meliputi pembangunan jaringan jalan, manajemen jaringan jalan, dan mobilitas perkotaan.

“Pembangunan jalan tol Kalimantan merupakan skenario jangka panjang, namun Pemprov mendorong agar kelak implementasinya dimulai dari Kaltara, selama ini koridor pembangunan jalan paralel perbatasan dimulai dari Kalbar, Kaltim dan terakhir Kaltara maka kami ingin agar untuk akses tol koridornya dimulai dari Kaltara” jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya mengharapkan pemerintah pusat memprioritaskan penyelesaian jalan paralel dan jalan akses perbatasan sehingga akan mengakselerasi pembangunan di kawasan perbatasan. Termasuk mewujudkan pembangunan koridor jembatan Bulungan-Tarakan yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan saran dan masukan dari peserta yang hadir menjadi bahan pengayaan dalam penyusunan dokumen ini. Yang paling penting adalah dokumen ini nantinya implementatif,” terangnya.

Masterplan Jalan Tol Kalimantan yang sedang disusun perlu diintegrasikan dengan rencana jaringan jalan arteri dan jalan kolektor yang jadi kewenangan pusat maupun daerah, juga memperhatikan arah pengembangan wilayah berdasarkan tata ruang.

Menurut Erni penyusunan Masterplan ini merupakan momentum yang tepat mengingat saat ini seluruh daerah sedang menyusun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, termasuk Kaltara.

“Salah satu hal yang menarik adalah bahwa ada peluang bagi daerah untuk memperoleh akses pembiayaan infrastruktur melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) lewat program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) yang difasilitasi oleh KIAT” jelasnya.

“Contoh yang sudah dilakukan yakni di Provinsi NTB, kedepan akan coba kita dorong agar Kaltara juga bisa memperoleh akses pembiayaan tersebut,” pungkasnya.(dkisp)

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Asisten Administrasi Umum Setda, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP menerima langsung audiensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (20/06/24).

Audiensi yang tidak hanya dari Kanwil Kaltim juga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kemenkum HAM RI ini adalah dalam rangka persiapan pembentukan Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Kaltara.

Membuka sambutannya, Pollymaart menyambut baik kedatangan rombongan ke Bumi Benuanta. “Atas nama pimpinan kami menyambut baik keinginan untuk membangun kantor Kemenkum HAM di Provinsi Kaltara. Karena dalam urusan produk dalam daerah atau Peraturan Gubernur, kami sangat membutuhkan dukungan,” katanya.

Menurutnya, dengan kehadiran Kanwil Kemenkum HAM di Kaltara ini dapat mempermudah proses pembuatan produk hukum terutama pada efesiensi waktu.

“Kita ketahui bersama, jika mengacu pada peraturan yang ada akan memakan waktu yang begitu banyak. Itu kebiasaan normatif yang biasa kami alami sementara produk-produk itu adalah dasar fundamental yang akan kami lakukan untuk melakukan kebijakan-kebijakan di Kaltara ini,” jelasnya.

Selain itu, selaras dengan kehadiran KIPI di wilayah Tanah Kuning-Mangkupadi yang diketahui sebagai perusahaan terbesar di Asia, baginya tentu membutuhkan produk/ penyangga payung hukum.

“Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama bisa membuat percepatan di Kaltara. Pada prinsipnya atas nama pimpinan kami sangat mendukung progress untuk pembuatan dimulainya pembangunan Kantor Kemenkum HAM,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, ia juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan langsung Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dari Kemenpan RB, Nani Murwati.

Pollymaart menyampaikan bahwa Kaltara mendapatakan WTP 10 kali berturut-turut dalamhal pengelolaan keuangan. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah, OPD, dan masyarakat yang telah bekerjasama dan berkolaborasi.

“Dari awal sejak terbentuk tahun 2013, Kaltara mempunyai keinginan agar permasalahan di wilayah ini cepat terselesaikan. Maka melalui visi Gubenur saat ini yakni Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera, kami segenap ASN berubah dulu. Mulai tata kerjanya, tata Kelola, kapabilitas, kemampuan personalitynya juga berubah supaya kita bisa maju,” terangnya.

Ia juga mengatakan banyak hal terlah ditorehkan Kaltara karena itu ia yakin hal ini akan menjadi hal yang positif bagi semuanya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mencapai visi misinya tetap menjalankan berbagai program kerakyatan, salah satu program prioritasnya yaitu Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang cukup membantu masyarakat yang berada di perbatasan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Hasriyani, S.H, MM., menyampaikan pelaksanaan SOA Angkutan Penumpang dan SOA Barang/Kargo terlaksana dengan baik dan lancar, Kamis (20/6)

“Alhamdulillah dari tahun 2023 kemarin kita sudah berbenah dan mengevaluasi dari pelaksanaan kegiatan tahun 2022, tahun 2024 sudah cukup lebih dari pelaksanaannya misalkan dalam penunjukkan penyalur kita juga bekerja bersama dengan teman – teman dari Kecamatan,” katanya. Di mana pihak kecamatan memberikan rekomendasi, sehingga yang menjadi penyalur benar – benar diketahui, dengan adanya koordinasi dari kecamatan terhadap penyalur.

“Jadi jadwal siapa mereka tahu dan barang jadi bisa dikontrol dari kecamatan, segi pelayanan SOA sudah ada perubahan terkait dengan pendistribusian barangnya melalui penyalur di kecamatan masing – masing,” ujarnya.

Lebih lanjut Harsriyani membeberkan terkait 10 rute pelayanan SOA Penumpang dan tersebar bandaranya, ada dari Malinau, Tanjung Selor dan Tarakan dengan anggaran SOA Penumpang sebesar Rp 8.954.139.000,-

Adapun 10 rute penerbangan SOA Penumpang yaitu Tanjung Selor – Mahak Baru, Tanjung Selor – Long Ampung, Tanjung Selor – Long Alango, Tanjung Selor – Long Bawan, Tanjung Selor – Data Dian.

Dari rute penerbangan Tarakan – Long Bawan, Tarakan – Long Ampung, kemudian Malinau – Long Bawan, Malinau – Long Layu, Malinau – Binuang.

Sedangkan SOA Barang/Kargo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.619.381.500,- ada beberapa tempat lokasi di Kabupaten Nunukan yakni daerah Krayan, daerah Lumbis dan Seimenggaris.

Untuk Kabupaten Malinau ada beberapa tempat di Pujungan, Bahau Hulu, Mentarang Hulu, Sungai Tubu, Long Ampung dan daerah Apau Kayan.

“Harapan kami dalam pelaksanaan SOA ini, apa yang kita ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di perbatasan, jadi bisa menikmati harga jual atau harga barang yang tidak jauh dari harga barang yang ada di perkotaan,” ujarnya.

Kendati demikian pelaksanaan SOA diharapkan bagi masyarakat bisa menikmati harga barang yang tidak jauh berbeda, dalam artian pelaksanaan SOA ini tidak mutakhir karena harga barang sama karena ada ongkos yang dikeluarkan oleh penyalur.

Hasriyani menekankan akan tetap mengatur terkait regulasi dan bagaimana keuntungannya, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya dari program SOA ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yakni Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

“Harapan kami pelaksanaan SOA tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai SOA dilaksanakan tapi keluhan harga cukup jauh jadi ibarat tidak ada manfaatnya SOA,” tuntasnya.

(dkisp)