Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meminta agar perangkat daerah dapat memacu realisasi anggaran tahun 2023. Di mana penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus diatas 50 persen.

“Kita sudah mendekati September. Harusnya realisasi anggaran masing-masing OPD mencapai 70 persen di bulan Agustus ini,” kata Zainal dalam Apel Gabungan, Senin (21/8).

Gubernur meminta, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), untuk melaporkan progres realisasi seluruh OPD/Biro Pemprov Kaltara.

“Di sisa waktu yang ada, saya ingatkan kembali bekerja maksimal, kejar serapan belanja APBD,” jelasnya

Selain itu, Gubernur juga meminta agar segera membentuk panita peringatan HUT ke-11 Provinsi Kaltara.

“Pada 25 Oktober mendatang kita akan merayakan hari ulang tahun Kaltara, oleh karena itu segera saja dibentuk panitia peringatan,”katanya.

Tidak hanya itu, Gubernur juga mengajak kepada seluruh ASN untuk bersama mendoakan mendiang almarhum Ir. Yusi Novianto, ST, MH yang merupakan salah satu staf di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara yang meninggal dunia saat melakukan Safari Kemerdekaan RI ke 78 pada Selasa (15/8) pekan lalu.

“Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk Almarhum. Beliau merupakan sosok pribadi yang luar biasa, disiplin dan bertanggung jawab. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan,” ujarnya.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menawarkan proyek investasi senilai Rp10 Triliun kepada investor pada agenda Kaltara Investment Forum (KIF) 2023.

KIF 2023 diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara bekerjasama dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kaltara. Di mana agenda itu memiliki tujuan mempromosikan sejumlah peluang investasi yang ada dan telah disusun dalam dokumen investment project ready to offer (IPRO).

Kepala DPMPTSP Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh, ST.,MT mengungkapkan saat ini telah tersedia data dan dokumen investasi yang siap ditawarkan ke para calon investor potensial. Setidaknya sebanyak 17 dokumen IPRO siap disampaikan kepada investor dengan nilai investasi lebih dari Rp10 triliun.

“IPRO yang ada meliputi berbagai sektor yakni infrastruktur, petanian (ketahanan pangan), industri hilirisasi, pariwisata, enegi dan kawasan industri hijau,” ungkapnya.

Secara geografis, Kaltara merupakan provinsi cukup strategis di wilayah ASEAN atau Indopasifik. Hal ini juga karena Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam yang tergabung dalam forum BIMP-EAGA yang memiliki tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ASEAN.

Selain itu, Kaltara berada di jalur alur laut kepulauan indonesia (ALKI) II yang langsung menghadap samudra pasifik. Ini tentu sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara.

Bedasarkan proyeksi, penerimaan Negara dan Daerah dari ALKI II berpotensi mencapai USD 1,5 juta per harinya, Terang Ferdinand sapaan akrabnya

DPMPTSP terus melakukan terobosan untuk mencapai peningkatan ekonomi Kaltara melalui peningkatan realisasi investasi sesuai target yang telah ditentukan, baik oleh Pemda maupun pemerintah pusat melalui BKPM RI.

Jika dilihat trend realisasi terus meningkat sejak tahun 2020 lalu, dimana realisasi di 2020 mencapai Rp 3,2 T, 2021 realisasi 5,7 T, 2022 realisasi mencapai 13,7 T dan semester I 2023 sudah mencapai 9,4 T, ujarnya.

Investasi merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi perioritas pemerintah dan pemerintah daerah, oleh karenanya harus didukung dengan kebijakan yang pro investasi melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur agar ada kepastian hukum sesuai yang di inginkan para investor.

Selain itu, KIF juga menggelar penandatanganan MoU antara investor dengan vendor lokal yang ada di Kaltara. Ini sebagai wujud komitmen untuk mendorong pola kemitraan antara usaha besar dengan UMKM yang ada di daerah sesuai Peraturan Menteri Investasi atau Perka BKPM RI no 1 tahun 2022, tegasnya.

Kemudian, kami juga memberikan kesempatan kepada para kepala DPMPTSP kabupaten/kota dan Asosiasi Pengusaha se-Kaltara untuk memaparkan IPRO nya masing-masing dan setelah itu ada sesi One on One Meeting dengan calon investor.

“Kami sangat optimis kegiatan KIF 2023 akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara kedepan, khususnya dalam mencapai target realisasi investasi,”tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Suasana haru dan khidmat mengawali Apel Rutin di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pagi ini, Senin (21/8/2023). Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Ir. Yusi Novianto, ST, MH.

Alfatihah dan doa dibacakan dengan khusyuk oleh seluruh peserta apel atas berpulangnya salah satu ASN Pemprov Kaltara itu. Yusi Novianto, Kepala Seksi Pantai dan Air Baku (DPUPR-Perkim) yang meninggal dunia di Desa Semamu, Kabupaten Malianu saat melakukan safari kemerdekaan HUT ke 78 RI bersama rombongan Gubernur Kaltara pada Selasa (15/8/2023) lalu.

“Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk Almarhum. Beliau merupakan sosok pribadi yang luar biasa, disiplin dan bertanggung jawab. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan,” ujar Zainal.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan realisasi anggaran tahun 2023 yang harus sudah mencapai 70 persen di bulan Agustus.

“Kita sudah mendekati September. Harusnya realisasi anggaran masing-masing OPD mencapai 70 persen di bulan Agustus ini,” kata Zainal.

Gubernur meminta, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), untuk melaporkan progres realisasi seluruh OPD/Biro Pemprov Kaltara.

“Di sisa waktu yang ada, saya ingatkan kembali bekerja maksimal, kejar serapan belanja APBD,” jelasnya

Selain itu, dalam apel tersebut Gubernur juga meminta agar segera membentuk panita peringatan HUT ke-11 Provinsi Kaltara.

“Pada 25 Oktober mendatang kita akan merayakan hari ulang tahun Kaltara, oleh karena itu segera saja dibentuk panitia peringatan,” tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah semakin mengintensifkan langkah-langkahnya dalam memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk bagi masyarakat, terutama dalam aspek konsumsi dan penggunaan. Salah satu inisiatif yang diterapkan adalah mewajibkan sertifikat halal pada produk-produk, terutama yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan target mendorong 30 juta pelaku UMKM untuk bertransformasi ke dalam ekosistem digital, pemerintah mendorong UMKM untuk memproduksi produk berkualitas dan kompetitif. Salah satu cara yang diperkenalkan adalah dengan menyertakan sertifikat halal pada produknya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Menyadari signifikansi sertifikat halal ini, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengadakan Forum Digitalk dengan tema “Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM” pada, Sabtu (19/8/2023).

Sebagai pembicara utama, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, R. Wijaya Kusumawardhana, menyoroti pentingnya sertifikasi halal mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 237,6 juta orang (Laporan RISCC 2023).

“UMKM harus menjadi pelaku terdepan dalam mengambil peluang dari industri pariwisata halal, yang merupakan pasar yang menjanjikan. Pertumbuhan wisatawan muslim global terus meningkat seiring dengan peningkatan belanja mereka,” kata Wijaya.

Terkait hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pada tanggal 17 Oktober 2024 akan diberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk 3 jenis produk, termasuk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Forum ini melibatkan para pelaku UMKM dan dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltara, Hasriani, serta pejabat dan pemangku kepentingan terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan, acara tersebut juga menandai pemberian sertifikat halal kepada 30 UMKM yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM untuk memasuki era digital dan meningkatkan daya saing produk melalui kualitas dan keamanan yang dijamin oleh sertifikat halal.

FORUM DIGITALK SERTIFIKASI HALAL

Merupakan bagian dari rangkaian Harvesting Gernas BBI. Forum Digitalk tentang Sertifikasi Halal, yang digagas oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menjadi bagian integral dari serangkaian kegiatan Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang berlangsung dari 18 hingga 20 Agustus 2023.

Septriana Tangkary, Direktur Informasi, Komunikasi, Perekonomian dan Maritim (IKPM) Kemkominfo, dalam laporan resminya, menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada 14 Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo, Gernas BBI telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia mengungkapkan bahwa Gernas BBI bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama periode pandemi serta mendorong masyarakat untuk merasa bangga, membeli, dan menggunakan produk lokal.

“Tahun demi tahun, Kominfo selalu memberikan dukungan dalam bidang telekomunikasi dan penanganan media. Bersama dengan Telkom dan KISP yang ada di seluruh jaringan, kami mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan Harvesting ini, termasuk memastikan koneksi internet berjalan dengan lancar,” ujar Septriana pada, Sabtu (19/8/2023).

Lebih lanjut, ia menambahkan, “Hari ini, Kementerian Kominfo juga memberikan dukungan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah pendampingan.”

Setelah acara pembukaan forum, Ilham Zain, Kepala DKISP Kaltara, menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Kementerian Kominfo dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi yang akan memberikan dorongan bagi UMKM di wilayah Kalimantan Utara.

Sebagai catatan, hingga tahun 2022, Kementerian Kominfo telah berhasil membangun 7.734 jaringan internet di seluruh penjuru Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi di tengah masyarakat.

(dkisp)

TARAKAN – Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), yang Diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2023 lalu, terus meraih dukungan luas dari berbagai sektor. Gernas BBI, yang memiliki fokus pada pendorong optimalisasi belanja pemerintah untuk produk dalam negeri, kini menjadi sorotan dalam upaya memajukan ekonomi domestik.

Gernas BBI memanifestasikan semangat untuk mendukung produk-produk lokal dan mempromosikan kebanggaan terhadap barang-barang buatan Indonesia.

Dalam acara peluncuran di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, telah mengambil inisiatif dengan menghadirkan salah satu produk unggulan daerahnya. ‘Beras Adan’, sebagai contoh nyata keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengambil bagian dalam Gernas BBI.

Dalam sebuah wawancara live dengan Media Massa Kompas TV, Gubernur Zainal memaparkan tentang potensi luar biasa UMKM di Kaltara yang sejalan dengan semangat Gernas BBI. Tema utama Gernas BBI, “Menyatu dalam Harmoni Benuanta,” terlihat tercermin dalam berbagai produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM Kaltara.

Salah satu produk unggulan yang mendapat sorotan adalah ‘Beras Adan’. “Beras ini diproduksi di perbukitan daerah Krayan, dan berhasil meraih pasar internasional. Bahkan, Kesultanan Brunei Darussalam diwakili oleh Sultan Hasanah Bolkiah telah menjadi konsumen setia beras adan,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Lebih lanjut, Zainal menegaskan komitmennya dalam mendukung UMKM Kaltara. Ia yang merupakan seorang Purnawirawan Polri ini mengakui tantangan yang dihadapi UMKM dalam beradaptasi dengan era digital, terutama di wilayah-wilayah yang masih memiliki kendala akses. Meskipun demikian, ia melihat Gernas BBI sebagai peluang emas untuk mendukung peralihan ini.

“Dengan Gernas BBI tahun 2023 ini kita bersyukur, karena bisa meningkatkan rasa bangga kami dengan buatan Indonesia melalui program produk-produk dalam negeri yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo),” ujarnya.

Zainal juga memuji kontribusi UMKM Kaltara dalam ekosistem digital. “Pelaksanaan UMKM ini sangat membantu dan mendorong khususnya UMKM di Kaltara untuk bisa masuk ke sistem digital. Sistem digital baik dalam E-Commerce, seperti jual beli online, maupun dalam sistem E-Catalogue, telah diadopsi oleh sejumlah pelaku UMKM di berbagai lokasi,” jelasnya.

Dengan semangat Gernas BBI yang terus bergerak maju, harapan akan peningkatan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia semakin menguat. Produk-produk unggulan seperti Beras Adan dari Kaltara menjadi bukti nyata potensi kreativitas dan inovasi yang dimiliki Indonesia.

Tak hanya itu, dalam mengatasi kendala akses di beberapa wilayah, Gubernur berharap bantuan dari Kominfo. “Kita harapkan bantuan dari Pak Dirjen Kominfo supaya wilayah yang masih blank spot yang sudah ada BTS-nya di Kaltara bisa dibantu untuk pemasangannya. Sehingga semua UMKM di Kaltara bisa masuk dalam sistem,” tutup Gubernur Zainal.

(dkisp)