Penulis: yutda alin

Meningkatkan Profesionalisme dan Keamanan Menjelang Pemilu Polda Sultra Gelar Musrenbang 2024

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, TNI/POLRI NEWS

KONAWE – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Senin, 28 Agustus 2023. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Dwi Iriyanto, S.I.K., M.Si, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, termasuk Irwasda, Wakapolres jajaran, serta peserta lainnya.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakapolda, Kapolda Sultra, Irjen Pol Drs. Teguh Pristiwanto, mengungkapkan bahwa Musrenbang Polda Sultra merupakan kelanjutan dari Musrenbang Polri tahun 2023 yang digelar di Bali pada bulan Juli lalu. Ia menekankan bahwa tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme kinerja Polri.

Brigjen Dwi Iriyanto juga mengungkapkan urgensi stabilitas keamanan dalam pelaksanaan berbagai agenda kamtibmas, baik dalam skala nasional maupun daerah. Ia mengatakan, “Banyak agenda kamtibmas baik skala nasional maupun daerah yang membutuhkan jaminan stabilitas keamanan dalam pelaksanaannya.”

Tema yang diusung dalam Musrenbang kali ini adalah “Polda Sultra yang presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan, serta suksesnya pengamanan pemilu 2024.”

Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya peran Polda Sultra dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil tetap fokus pada keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Musrenbang dianggap sebagai momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi guna menyusun strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga ketertiban masyarakat menjelang tahun politik yang krusial pada 2024.

Polda Sultra dan jajaran kepolisian telah menyusun strategi pengamanan untuk Pemilu 2024 melalui operasi mantap brata 2024.

Wakapolda menyatakan bahwa langkah-langkah telah diambil, seperti pemetaan potensi kerawanan, persiapan personel, sarana dan prasarana, alokasi anggaran, serta pola pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat eskalasi kerawanan yang mungkin timbul.

Dengan berbagai langkah proaktif yang telah diambil, Polda Sultra berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung suksesnya proses Pemilu 2024. Musrenbang ini menegaskan tekad untuk menjadikan Polda Sultra sebagai kekuatan presisi dalam mendukung transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta menjaga keamanan selama tahun politik yang mendatang.

(biro sultra)

KOLAKA : Bisnis BBM Supsidi Jadi Primadona 

BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL, KABAR DESA

KOLAKA – Diduga penyelundupan BBM Jenis Solar bersubsidi dari Wajo menuju Kolaka di desa Donggala kec. Wolo kab. Kolaka sudah menjadi hal biasa bagi para pelaku mafia BBM bersupsidi. RT bekerjasama dengan AP dan HB selaku pemilik kapal menyelundupkan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan kapal motor bermuatan 5 ton.

Bahkan penyelundupan BBM jenis Solar subsidi rencananya akan di jual dengan harga industri yang lebih tinggi, di beberapa perusahaan tambang yg berada di sekitar kec. Wolo kab. Kolaka dan sekitarnya. Dan kegiatan ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 3 tahun.

Dari informasi yang diterima oleh awak media dari salah satu warga kegiatan ini “terakhir kami menduga kalau mafia solar ini mempunyai bekingan aparat karena terkadang aktivitas pembongkaran dilakukan secara terang terangan, dan sampai sekarang aktivitas ini belum pernah di sentuh oleh pihak penegak hukum”.ungkapnya

Awak media juga sudah mengkonfirmasi dari beberapa warga setempat jika pembongkaran BBM jenis solar subsidi di lakukan setiap 3 hari sekali, dan jika di total kan kerugian Negara bisa mencapai Miliaran Rupiah.

Salah satu warga yang sempat memberikan keterangan kepada awak media “mengatakan kamipun sangat menyayangkan dengan kelangkaan BBM jenis Solar masih banyak pelaku mafia yang berbuat curang dan merugikan masyarakat seperti Nelayan dan pengguna kendaraan yang terkadang kehabisan stok untuk kami gunakan ”.

Pelaku penimbun BBM jenis solar subsidi semestinya ada tindakan Hukum dari aparat penegak Hukum , apalagi dengan adanya pasal 55 undang-undang Republik Indonesia No.22 THN 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahkan bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah, dipidana penjara paling lama 6 THN dan denda paling tinggi 60 miliar.

Masyarakat desa Donggala kec. Wolo kab.Kolaka yang tidak mau disebutkan namanya sangat menyayangkan bahwa masih ada oknum yang suka mengambil jatah BBM milik masyarakat ekonomi bawah. Regulasi pembelian BBM jenis subsidi sudah ada melalui barcode dan itu sudah berjalan dengan baik.

{***}

ASEAN Fest 2023, Dorong Inklusi Keuangan di Daerah Pedesaan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

JAKARTA – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Kepala Biro Perekonomian Kaltara, H. Rohadi, SE.,M.AP hadir dalam Seminar on Financial Inclusion: Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Rural Communities of ASEAN yang gelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hall B, Jakarta Convention Centre (JCC), Kamis (24/8/2023). Turut mendampingi Kepala OJK Kalimantan Timur (Kaltim), Made Yoga Sudharma.

Rohadi menuturkan, kegiatan semianar tersebut berfokus pada komparasi antara negara ASEAN dalam meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah pedesaan.

“Seminar ini diikuti 11 negara ASEAN termasuk Negara Timor Leste, lalu pemaparan dari beberapa peserta terkait berat practice agar dapat diadopsi oleh negara ASEAN lainnya,” tuturnya.

Hasil survei OJK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di daerah pedesaan hanya mencapai 48,43 persen dan 82,69 persen lebih rendah dari perkotaan dengan angka 50,52 persen dan 86,73 persen.

“Maka dari, dari seminar tersebut diperlukannya suatu dorongan agar pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan dapat semakin ditingkatkan lagi, khususnya daerah pedesaan,” jelasnya.

Diketahui, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah atau Chairmanship ASEAN 2023. Tentu, menjadi tuan rumah adalah peluang besar bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan dan risiko dalam pemulihan ekonomi global melalui kepemimpinan dalam forum ASEAN.

(dkisp)

 

Sekprov Kaltara Buka Acara Sosialisasi Proyeksi Penduduk Kaltara 2020-2035

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Sosialisasi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2020-2035 resmi dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah., M. AP., mewakili Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum.

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara ini berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov, Kamis (24/8/2023). Hadir sebagai narasumber diantaranya Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai, S.ST., M.M, serta Guru Besar FEB dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Dra. Omas Bulan S., Ph.D secara daring melalui zoom meeting.

Sensus ini bertujuan menyediakan data kependudukan sebagai landasan utama dalam pembangunan dan mengevaluasi pencapaian pembangunan di sektor kependudukan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sekprov Kaltara Suriansyah menjelaskan hasil sensus tahun 2020 mengindikasikan bahwa Kaltara merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terendah di Indonesia, yaitu sekitar 701.814 orang. Hasil dari formulir panjang sensus (long form) tahun 2020 juga mengungkapkan, bahwa tingkat kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) di provinsi ini adalah 2,35 dan diperkirakan akan terus menurun menjadi 2,13 pada tahun 2035.

Suriansyah juga menegaskan pentingnya informasi yang komprehensif mengenai komposisi dan jumlah kependudukan sebagai landasan dalam merencanakan pembangunan. Ia mengakui bahwa hasil sensus, survei, dan data administratif memiliki nilai yang sangat berharga dalam konteks perencanaan saat ini.

Namun, mengingat perlunya penyelarasan perencanaan dan kebijakan dengan dinamika masa depan, informasi proyeksi penduduk memiliki peran yang sangat vital.

“Proyeksi ini berperan dalam membantu para pembuat kebijakan dalam memantau dan mengevaluasi program, mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam implementasi, dan merencanakan langkah-langkah kebijakan selanjutnya,” ujarnya.

Suriansyah lanjut menyatakan, bahwa hasil proyeksi penduduk juga akan berperan penting dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi, perencanaan pemukiman, tenaga kerja, kependudukan, alokasi sumber daya, pendidikan, dan kesehatan.

Dimana pada tahun 2030, Kaltara diperkirakan akan memasuki era penuaan penduduk, dengan persentase penduduk usia lanjut (60+) sebesar 10,79 persen pada tahun 2030 dan diperkirakan meningkat hingga 13,17 persen pada tahun 2035.

Selain itu, proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa provinsi ini akan mengalami bonus demografi hingga tahun 2046.

Suriansyah juga menekankan pentingnya perhatian dari semua pihak, terutama dinas dan instansi, dalam merencanakan kebijakan terkait kesehatan lansia, tenaga kerja, alokasi sumber daya, dan pembangunan pendidikan.

Tersedianya data penduduk tingkat provinsi dan kabupaten/kota saat ini dan di masa depan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan yang akurat.

“Kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan berkomitmen dalam merencanakan pembangunan dengan menggunakan data yang tepat dan akurat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik,” tandasnya.

Tak lupa, mengakhiri sambutannya Sekprov Kaltara juga mendorong BPS kabupaten/kota untuk secara aktif menyampaikan hasil proyeksi ini kepada Bupati dan Walikota di wilayah masing-masing.

(dkisp)

Bernuansa Khas Jawa, Meriahnya Pengukuhan Pengurus Pakuwaja Kabupaten Nunukan Periode 2023-2028

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Pengukuhan pengurus Paguyuban Keluarga Warga Jawa (Pakuwaja) Kabupaten Nunukan masa bakti 2023-2028 berlangsung meriah sarat nuansa khas Jawa di Gedung Akbar Ali Jl. Fatahillah Nunukan, Sabtu (26/08/2023).

Ribuan tamu undangan turut meramaikan pelaksanaan pengukuhan yang dirangkai dengan berbagai hiburan tersebut. Nuansa kental khas Jawa terlihat awal acara yang dibuka dengan tari cucuk lampah untuk mengiring Bupati yang baru datang, lalu aneka tari tarian Jawa yang disuguhkan, MC yang memandu acara dengan menggunakan dua bahasa ( Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia) serta yang tak kalah menariknya adalah hadirnya karawitan Pakuwaja Nunukan yang mengiringi jalannya acara dengan klenengan serta gending-gending yang diperdengarkan. Turut memeriahkan acara kali ini juga Penampilan Staper Pakuwaja Nunukan yang menarik para undangan untuk bersama sama menari bersama.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada ketua Pakuwaja Kabupaten Nunukan yang baru dikukuhkan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Nunukan saya mengucapkan selamat kepada H. Adi Purnomo Putro sebagai ketua dan seluruh pengurus Pakuwaja yang dilantik, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan dan petunjuknya supaya bisa menjalankan amanah dan tanggung jawab ini dengan baik,,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Menurut Bupati, menjadi pengurus sebuah organisasi sosial termasuk Pakuwaja artinya harus siap mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk orang banyak, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai nafas panjang dan kesabaran yang luar biasa, karena mereka tidak menerima gaji, tapi tanggungjawab yang dipikulnya begitu besar, ” Tambah Laura.

(PROKOMPIM)

#nunukan #kabupatennunukan #pemkabnunukan #bupatinunukan #asminlaurahafid #pakuwaja