Penulis: yutda alin

Rumah BUMN Bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas Nunukan Kolaborasi Gelar Penyuluhan Kepada Pelaku Usaha UMKM Depot Air Minum Isi Ulang terkait Keamanan Pangan Siap Saji di Nunukan 

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Kolaborasi rumah BUMN Nunukan bersama dinas kesehatan dan puskesmas Kabupaten Nunukan terkait Penyuluhan keamanan pangan siap saji depot air minum isi ulang Kabupaten Nunukan, Bertempat di rumah BUMN Jl. Ahmad Yani, Rabu (30/08/2023).

Kegiatan tersebut di ikuti ± 25 orang pelaku UMKM depot air minum isi ulang yang ada di Kab. Nunukan untuk diberikan penyuluhan terkait air minum yang higienis dan juga masalah perizinan.

Selanjutnya, Selaku kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Hj. Desy Syahdiana S.farm, Menyampaikan dengan adanya kegiatan ini sebagai bentuk penyuluhan untuk mengetahui terkait higienisnya air minum dan bagaimana proses perijinan di buat.

“Jadi harus melakukan dulu kewajibannya sebelum terbit izinnya yang wajib dilakukan adalah Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP),” ujar Desy Syahdiana.

Kemudian, saat di wawancarai, selaku Kepala Bidang Perindustrian, Muhammad Nur Menyampaikan terkait perizinan harus di verifikasi ke lapangan sebelum mengeluarkan surat keterangan bahwa depot air minum tersebut telah memiliki akun SinergiSmart.

“Kami berharap untuk pelaku usaha depot air minum isi ulang agar bisa ke kantor Dinas Perindustrian untuk mengurus sertifikat standarnya dan mengurus perizinan selanjutnya,” ujar M. Nur.

Turut hadir dalam penyuluhan tersebut, Kepala bidang sumber daya kesehatan, Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Perijinan, Sekertaris ASPADA dan para pelaku UMKM peserta penyuluhan.

(Wan)

Komentar Efrida Nasution, Menyikapi Peran “Tuyul” Perayaan Carnaval HUT RI Bukit Malintang,

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

Madina – terkait berita yang sempat viral belakangan ini, mengenai Pemberitaan “Tuyul”di Karnaval perayaaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Di kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA), pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(PPPA) Kabupaten Mandailing Natal, (madina) Efrida Nasution, SP memberi tanggapan.

Menurut Efrida Nasution,SP apa yang terjadi di kegiatan Karnaval itu tidak Pantas dan kurang Baik, dalam arti melanggar Kode etik daerah kita.

“Anak-anak tidak boleh diajarkan dengan hal-hal yang melanggar ajaran agama dan norma norma Adat budaya Kita.”ungkapnya Via Whats (WA), selasa(29/08/203).

Efrida juga mengutarakan dalam perayaan Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, (HUT RI) khususnya Carnaval ada Panitia Sendiri kami pihak Dari Dinsos PPPA Mandailing Natal tidak Di libatkan.

“Salah Satu instansi yang menjadi Panitia itu Dinas Pendidikkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD )lainnya,jadi mereka yang mengerti mengenai bagaimana aturan dan Themanya.

Menurut saya dari panitia carnaval gak ada yang salah, pasti mereka membuat Thema yang Bagus, mungkin saja pihak Kecamatan atau masyarakat yang melenceng keluar dari thema.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DINSOS PPPA) sebagai panitia dalam hal renungan Suci saja.”ungkapnya.

Lebih lanjut Efrida mengatakan,ini yang harus di sikapi Camat pada warganya.

“Sebaiknya pihak kecamatan sebelum kontingen(Peserta) turun melaksanakan carnaval di cek dahulu atau di himbau kepada seluruh sekolah dan elemen masyarakat yang ikut dalam memeriahkan HUT RI harus sesuai Thema dan jangan melanggar adat budaya dan ajaran agama kita dan jangan sampai melanggar kode etik budaya dan agama kita.”ucapnya saat di mintai tanggapan Via Wa tersebut.

Harap Efrida kedepannya pihak penyelenggara Perayaan Karnaval baik yang di adakan di Desa, kecamatan ataupun pihak lain yang ada di kabupaten Madina ini lebih berhati-hati dalam mengadakan event, harus jeli , jangan buat kegiatan di luar Caption.

“Perlu diperingatkan juga untuk berikutnya jangan lagi melanggar agama dan budaya mandailing Natal.”harapnya.

(Makrifatulloh).

Cipayung Madina tolak kedatangan Gubsu ke Mandailing Natal.

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

Mandailing Natal – berandankrinews Selasa 29/08.

Cipayung kabupaten Mandailing Natal gabungan antara organisasi HMI, PMII, GMNI menolak kedatangan gubernur Sumatera Utara ke Mandailing Natal.

Cipayung Mandailing Natal menilai bahwa gubernur Sumatera Utara gagal dalam pemerataan pembangunan di Mandailing Natal.

Mengingat visi misi gubernur Sumatera utara yang tidak tercapai di mandailing Natal baik diantaranya Infrastruktur kurang merata di Mandailing Natal, penyakit masyarakat yang merajalela seperti judi, togel, prostitusi dan penyelundupan narkoba yang masih sangat marak khususnya di Mandailing Natal.

Harus diingat juga Galian c yang sangat marak di Mandailing Natal tapi hampir tidak ada tindakan dari Pemda, pemprov dan APH seperti dibiarkan saja di Mandailing Natal.

Belum lagi persoalan perusahaan-perusahaan ilegal di Mandailing Natal yang merusak ekologi alam. Seolah-olah pemerintah tidak mau tahu.

Gubernur Sumatera Utara bukan sekali dua kali ke mandailing Natal, tetapi perubahan seakan tidak terlihat di Mandailing Natal.

Kelompok Cipayung Mandailing Natal sangat kecewa dengan gubernur Sumatera Utara, lebih baik gubernur tidak usah hadir ke Mandailing Natal, karena datang dan tidak datang hampir sama saja tidak ada perubahan.

MHD. Riswan Nasution, ketua umum HMI Cabang Mandailing Natal. Ahmad Rizal Nasution, Ketua Umum Pengurus Cabang PMII MADINA. Rajab Husein Hasibuan, Ketua Umum DPC GMNI Mandailing Natal. Sama-sama berkomitmen membangun perubahan di Mandailing Natal dan menolak Gubernur Sumatera Utara ke Mandailing Natal.

Penulis : Magrifatulloh Lubis

Fokus Peningkatan Produk Unggulan Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang SH., M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si mengikuti rapat paripurna ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.

Agenda tersebut untuk menyampaikan prioritas dalam penyusunan anggaran dan kebijakan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2023 dan 2024.

Hadir dalam Rapat Paripurna, Staf Ahli, Para Asisten , Forkopimda Prov Kaltara, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, serta Jurnalis dari sejumlah media.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif sejak awal pemerintahan mereka. Gubernur juga menekankan pentingnya kerjasama ini dalam mencapai visi “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Gubernur menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan rencana tahunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Rapat paripurna ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan rencangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023, dan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024,” kata Gubernur di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kaltara, Senin, (28/8).

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam rapat paripurna ini adalah perhitungan inflasi di Provinsi Kaltara sejak tahun 2020. Gubernur menyampaikan bahwa inflasi di provinsi ini mengalami peningkatan, dengan persentase tertinggi mencapai 7,98 persen di Tanjung Selor pada tahun 2022.

“Meskipun ekonomi global masih menghadapi tantangan, diharapkan ada perbaikan pada tahun 2024. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen pada tahun tersebut,”ujarnya.

Selain itu, fokus utama pembangunan pada tahun 2024 adalah peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

Ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemprov Kaltara juga telah menetapkan sepuluh prioritas pembangunan untuk tahun 2024, termasuk pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan, pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional, serta peningkatan konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman.

(dkisp)

Perayaan HUT ke-11 Kaltara: Agatish Sebagai Pusat Hiburan Rakyat, Rencana Apel Akan Diadakan di Stadion Andi Tjatjok

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memberikan arahan kepada pegawai ASN dan PTT Pemprov Kaltara terkait persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 provinsi Benuanta pada, Senin (28/8/2023).

Dalam pernyataannya, Datu Iqro menyampaikan bahwa panitia untuk perayaan HUT Kalimantan Utara ke-11 tahun 2023 telah dibentuk, dan ia berharap semua yang terlibat dalam kepanitiaan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh.

Rencananya, Apel HUT Kaltara akan diadakan di Stadion Andi Tjatjok. Sementara itu, Lapangan Agatish, yang biasanya digunakan sebagai pusat apel Pemprov Kaltara, akan diubah menjadi pusat hiburan rakyat.

Datu Iqro berharap rencana pelaksanaan apel di Stadion Andi Tjatjok dapat terwujud. “Lapangan Agatish dijadikan pusat hiburan rakyat, semoga semua acara dapat berlangsung dengan khidmat, meriah, serta melibatkan partisipasi masyarakat,” harapnya.

Datu Iqro mengingatkan untuk melakukan evaluasi dan menjaga kedisiplinan selama perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia di Kalimantan Utara.

Selain itu, datu Iqro juga menekankan bahwa saat ini bulan Agustus dan hanya tersisa empat bulan lagi sebelum berakhirnya tahun anggaran 2023. “Agar penyerapan anggaran dilakukan dengan maksimal sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)