Prevalensi Stunting KTT dan Nunukan Masih Tinggi, TPPS Diminta Kerja Lebih Keras

TANJUNG SELOR – Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Yansen TP memberikan atensi khusus kepada TPPS Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan karena angka prevalensi stuntingnya masih yang tertinggi di Kaltara sejak tahu 2021.

“KTT dan Nunukan angaka stuntingnya masih cukup tinggi, saya minta TPPS bekerja lebih keras lagi agar angkanya bisa terus turun sesuai target yang kita inginkan,” kata Yansen TP dalam acara Penutupan Rembug Stunting di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Rabu (30/8).

Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah selaku Ketua TPPS Nunukan, dan TPPS se – Kaltara hadir dalam Rembug Stunting tersebut.

Pada Tahun 2021 Prevalensi stunting di KTT sebesar 30, 7, kemudian diikuti Kabupaten Nunukan 30,5, Tarakan 25,9, Malinau 24,7 dan Bulungan 22,9.

Stunting sebetulnya berhasil diturunkan, namun angka prevalensi di semua kabupaten/kota angkanya masih di atas 20 persen, sementara target nasional adalah 14 persen di tahun 2024 mendatang.

Menurut Yansen, persoalan stunting tidak boleh dilihat secara statistik semata, dari angka, data dan survey saja, namun harus dipahami sebagai sebuah persoalan yang menentukan masa depan generasi bangsa.

Target penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024, kata Yansen, sangat mungkin dicapai jika seluruh masyarakat ikut terlibat untuk mengatasinya.

“Target 14 persen ini jangan hanya berhenti di narasi dan retorika, namun target ini harus menjadi tekad dan semangat kita semua. Saya yakin dengan kekayaan alam dan manusia yang dimiliki (Kaltara), target tersebut akan bisa dicapai,” kata Yansen optimis.

(PROKOMPIM)

Peringatan Hari Pramuka Ke – 62, 3 Anggota Pramuka Nunukan Menerima Penghargaan Lencana 

TANJUNG SELOR – Tiga Anggota Pramuka Kwarcab Nunukan menerima penghargaan Lencana Dharma Bhakti, Lencana Karya Bhakti dan Lencana Pancawarsa I pada Peringatan Hari Pramuka Ke – 62 Tahun 2023.

Ketiga orang tersebut adalah Niko Ruru (Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Humas Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan) menerima penghargaan Lencana Darma Bakti, Sabri (Wakil Sekretaris Cabang Gerakan Pramuka Nunukan) menerima penghargaan Lencana Karya Bakti, dan Hj. Sri Kustarwati (anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Nunukan) menerima penghargaan Lencana Pancawarsa I.

Penyematan lencana dilakukan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Yansen TP yang sekaligus merupakan Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Pramuka Provinsi Kaltara seusai Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke 62 di Lapangan Agathis Tanjung Selor, Rabu (30/8).

Upacara diikuti oleh ratusan anggota Pramuka Siaga, Penegak dan Pandega Kabupaten Bulungan, serta para pembina Pramuka Se – Kaltara. Hadir jiga dalam upacara tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Nunukan Syafaruddin dan Staf Ahli Bupati H. Junaedy.

(PROKOMPIM)

 

 

Pemerintah Kabupaten Nunukan Menerima Kunjungan Inspektorat Kabupaten Malinau

NUNUKAN – Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan terkait bidang tugas kedinasannya, Inspektorat Kabupaten Malinau melakukan kunjungan ke Kabupaten Nunukan, Rabu (30/08).

Kunjungan ini diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus, S.IP, M.Si, bersama Inspektur Kabupaten Nunukan, H. Jumianto, S.Sos, MM, beserta jajarannya di ruang kerja Sekretaris Daerah. Sementara rombongan dari Inspektorat Malinau terdiri dari Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah II dan III, Sekretaris, dan Staf.

Dalam sambutannya Serfianus, mengucapkan selamat datang di Kabupaten Nunukan. Beliau memaparkan kondisi umum Kabupaten Nunukan.

“Selamat datang di Kabupaten Nunukan, Nunukan dan Malinau seperti kakak adik, kunjungan ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga besar Inspektorat Kabupaten Nunukan, ” Ucap Sekda.

Ketua rombongan sekaligus Inspektur Kabupaten Malinau, Dhani Subroto, S.Hut., M.Si., CGCAE, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari kunjungan adalah dalam rangka study banding peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan saling tukar informasi terkait MCP KPK tentang Penanganan Pengaduan yang ada serta beberapa hal yang lain diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan pejabat-pejabat struktural dan auditor, terkait ketugasan masing-masing. Dengan adanya kunjungan kerja tersebut diharapkan bisa saling menambah wawasan dan pengalaman terkait pengawasan baik bagi Inspektorat Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

(PROKOMPIM)

Kunjungan Bunda PAUD Kab. Nunukan disambut antusias anak-anak SD dan PAUD

NUNUKAN – Bunda PAUD yang juga sebagai Ketua TP. PKK Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati Hanafiah beberapa sekolah dalam rangka Kegiatan Forum Komunikasi PAUD dan SD, Selasa (29/08/23).

Puluhan siswa SD dan PAUD penuh antusias menyambut kedatangan Bunda PAUD Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati Hanafiah di beberapa sekolah di Kec. Nunukan dan Kec. Nunukan Selatan.

Kunjungan ini diantaranya dilakukan ke TK Negeri Pembina Nunukan Selatan , SD Negeri 01 Nunukan Selatan, SD Negeri 007 Nunukan dan TK. IT Ibnu Sina Nunukan.

Ucapan terima kasih disampaikan Hj Sri Kustarwati saat mendapat sambutan hangat para anak-anak SD dan PAUD sudah menantikan kedatangannya.

“Terima kasih anak-anakku atas sambutan hangat dan suka citanya. Ibu selaku Bunda PAUD Kabupaten Nunukan dan Ketua TP. PKK Kabupaten Nunukan bisa hadir di tengah-tengah kalian di sini,” ujar Sri Kustarwati Hanafiah.

Sri Kustarwati Hanafiah menjelaskan, selain dukungan terhadap pembiasaan Hidup sehat dan bergizi, kedatangannya ke 4 sekolahan yang ada di kecamatan Nunukan Selatan dan kecamatan Nunukan juga sebagai bentuk kegiatan Forum Komunikasi PAUD dan SD.

“Saya berharap transisi peserta didik dari PAUD dan SD berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama baik pihak sekolah maupun orang tua mendukung program pemerintah ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Hj. Sri Kustarwati Hanafiah memanfaatkan kehadirannya untuk berinteraksi dengan anak-anak sembari mengajak mereka untuk rajin belajar.

Selanjutnya Hj. Sri Kustarwati Hanafiah juga meminta para orang tua siswa maupun pihak sekolah dapat menjalin komunikasi yang baik, demi tugas mulia menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat dan berakhlak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli TP. PKK Kabupaten Nunukan Katriana Sophia Juana beserta Dinas yang terkait.

(PROKOMPIM)

Ketua DPD PPWI Sultra Desak APH Selidiki Sejumlah Proyek di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sultra

KENDARI – berandankrinews Diduga terjadi kongkalikong dalam proses pemenangan tender sejumlah proyek di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sultra, DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sultra mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan.

Ketua DPD PPWI Sultra La Songo mengatakan pihaknya mendesak APH untuk menyelidiki beberapa paket proyek pemenang tender yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di biro pengadaan barang dan jasa Provinsi Sultra tahun anggaran 2022.

“Bahwa beberapa paket kegiatan tersebut diduga ada yang janggal dan menduga ada proses konkalikong yang terjadi sebab rekanan yang di menangkan dalam proses lelang tersebut,yang secara ketentuan menyalahi regulasi,” katanya.

La Songo juga membeberkan sejumlah regulasi yang diduga dilanggar diantaranya Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jaza pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jaza pemerintah melalui penyedia,” bebernya.

Lanjut La Songo sebab menurut kajian lembaganya ditemukan bahwa pemenang lelang tender beberapa pekerjaan yang di maksud diduga tidak memenuhi syarat.

“Daftar peralatan utama yg disyaratkan ditender, daftar peralatan utama yang tidak disyaratkan ,namau wajib di tambahkan di mobilsasi pada saat pelaksanaan kontrak, daftar personil inti, pengunaan aspal Buton, personil pelaksana yang diajukan tidak memenuhi SKT yang disyaratkan, peralatan asphalt mixing vitae (AMP) tidak di lampiri bukti kepemikan, daftar pengalaman kerja ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi, pakta komitmen keselamatan konstruksi tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan, nama perusahaan yang membuat dan bertanggung jawab atas pakta komitmen keselamatan konstruksi berbeda dengan peserta tender Yang bersangkutan, kesamaaan dokumen penawaran peserta dengan dokumen HPS, dan kesamaan dokumen penawaran antar peserta.

Sambungnya yang jadi persoalan adalah tahapan proses lelang tersebut perlu dilidik sebab anggaran yg tertuang dalam HPS,mencapai puluhan milyar.

“Harusnya kalau kita mau fair tuntaskan di proses hulunya ,insya Allah kalau proses hulunya sudah benar dan berjalan sesuai regulasi yang berlaku bahwa bisa di pastikan bahwa fisik dari kegiatan yg di maksud benar benar mempunyai kualitas,,

Maka dari itu dalam waktu dekat ppwi akan mengagendakan bertandang ke salah satu instansi APH, untuk melaporkan persoalan tersebut,” pungkasnya.

(Biro Sultra)