Rembuk Stunting, Wagub Fokuskan pada Transformasi Pikiran

TANJUNG SELOR – Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 sukses digelar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si.

Kehadiran seluruh ketua TPPS dan tim pembahas kabupaten/kota se-Kaltara menjadi perhatian Wagub, mengingat kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting. Ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.

Seperti diketahui bersama, persoalan stunting merupakan prioritas nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat Indonesia bebas dari stunting, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah semata narasi atau diksi untuk memberi sebuah keyakinan bahwa kita bekerja. Tapi sebagai mana yang tadi saya sampaikan bahwa stunting menjadi suatu yang mendasar, sangat penting, strategis. Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengindetifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat pemerintah kita,” terangnya.

Ia mengatakan pentingnya hal ini, sebab pemerintah telah menetapkan target yang harus tercapai pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi stunting sebesar 14 persen.

Tentu, dalam konteks ini, kita tidak hanya fokus pada angka persentasenya. Bagi kita yang hadir di sini, tujuannya adalah mewujudkan aspirasi negara kita. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita,” katanya.

Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, ia mengajak kita untuk bersatu dalam pemikiran. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada bangsa dan negara, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati berkah yang Tuhan berikan setiap harinya.

“Inilah yang menurut saya menjadi bukti komitmen kita, komitmen yang berkualitas. Pekerjaan kita tidak sekadar berhubungan dengan administrasi atau retorika semata. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan atau mencapai hasil, tetapi juga tentang benar-benar merasakan dinamika masyarakat yang menikmati kesejahteraan. Menurut saya, inilah yang sangat penting,” ungkapnya.

Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kaltara ke 14 persen pada tahun depan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,5 menjadi 21,1, dan saat ini berada pada 17,5 persen. Dengan demikian, tinggal 3 persen lagi untuk mencapai target tersebut.

“Apabila kita bisa bekerja sama dan bergerak bersama, saya yakin tiga persen tersebut dapat dicapai. Namun, yang lebih penting dari sekadar target adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perhatian utama saya bukanlah tentang targetnya, yang saya kuatirkan tidak ada gerakan yang dapat kita lakukan melalui tekad kuat,” jelasnya.

“Namun, jika semua kabupaten/kota memiliki tekad, saya yakin karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan yang terbaik. Intinya adalah membangun pikiran tersebut,” tambahnya.

Pikiran yang dimaksud Wagub Yansen adalah masyarakat yang berkualitas terhadap kesehatan lingkungannya, caranya mengubah perilaku dan membangun keyakinanya. Dengan demikian, potensi yang sangat besar di Kaltara ini seperti ketersediaan hasil bumi bisa dikelola dan dikonsumsi.

Selain itu perbaikan institusi kelambagaan tidak hanya ditatanan birokrasi semata, tetapi harus turun ke bawah. “Penguatannya di bawah. Nah, pergerakan di bawah ini yang mungkin mengubah,” lanjutnya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat, bahwa penguatan di masyarakat adalah hal yg utama. Bangun kesadaran itu. “Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini. Bagaimana memilih makanan, bagaimana mengelola makanan. Sekali lagi, persoalan stunting di Kalimantan Utara ini dapat diatasi,” pungkasnya.

Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023.

(dkisp)

Gubernur Zainal Raih Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia

JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum., meraih penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia oleh Tempo Media Group (PT. Tempo Inti Media, Tbk) dalam kategori Percepatan Infrastruktur. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Budi Karya Sumadi di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Kaltara mendapat pengakuan atas pertumbuhan ekonomi yang naik dari -1,09 pada 2020 menjadi 5,34 di 2022. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 70,63 pada 2020 menjadi 71,83 di 2022. Pemprov Kaltara menargetkan percepatan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk jalan, pelabuhan, dan bandara.

Gubernur Zainal Paliwang menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Kaltara untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur.

Baginya, ketersediaan infrastruktur merupakan langkah awal untuk membangun perekonomian. Dengan infrastruktur yang memadai, maka mobilitas orang dan barang akan lebih muda, cepat, efisien, dan berimplikasi positif pada sektor-sektor lain.

“Penghargaan ini menjadi semangat dan motivasi untuk Pemprov Kaltara terus mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur di Kaltara,” ungkap Gubernur Zainal.

Zainal juga memaparkan progres pembangunan jalan Malinau-Krayan dan rencana pembiayaan 8 program pembangunan infrastruktur di Kaltara pada tahun anggaran 2024.

Bahkan, baru-baru ini secara langsung memantau kemajuan proyek jalan Malinau-Krayan (Long Bawan) menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia. Harapannya, pada tahun 2024, jalan tersebut akan berfungsi sebagai akses suplai sembako, bahan material, dan bahan bakar minyak (BBM) ke Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

“Saat ini, kita sudah mengusulkan 8 program pembangunan infrastruktur di Kaltara dan telah dimasukkan dalam pembiayaan Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2024,” ungkapnya.

Penghargaan serupa juga diterima oleh beberapa daerah lainnya seperti DKI Jakarta, Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Timur (Kaltim), Tapanuli Utara, Musi Rawas, dan Banjarmasin.

Melihat daerah-daerah tersebut, terkenal dengan pembangunan infrastruktur terbesar di Indonesia, terutama DKI Jakarta dan Kalimantan Timur tempat berlangsungnya pembangunan IKN.

“Meskipun kita tergolong Provinsi muda yaitu Provinsi ke-34, tetapi dalam hal prestasi kita tidak pernah terbelakang. Hal ini kita buktikan dengan prestasi penghargaan ini,” imbuhnya.

Prestasi gemilang ini tidak lepas dari kerja keras Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur Yansen dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus dan prioritas utama dalam mencapai Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera.

(dkisp)

 

Pemprov dan KPK RI Gelar Koordinasi Pencegahan Korupsi

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.AP., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perihal pencegahan tindak pidana korupsi, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kaltara, dan Komite Advokasi Daerah (KAD) Kaltara. Rapat ini digelar di ruang rapat lantai 1 kantor Gubernur Kaltara pada, Rabu (30/8/2023).

Pemprov Kaltara kembali memberikan perhatian terhadap tindakan korupsi khususnya tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pelaku usaha.

Dalam hal ini, Kaltara sendiri telah memiliki pengurus KAD yang anggotanya berasal dari sektor pemerintah dan pelaku usaha sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Sekprov Kaltara yang juga menjadi Ketua KAD Kaltara, menyampaikan pentingnya koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan di sektor pelaku usaha dan pemerintah untuk upaya pencegahan korupsi.

“Melalui identifikasi ini, kita dapat merencanakan tindakan yang tepat,” ungkap Suriansyah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain, S.Sos., M.PA., menegaskan pentingnya kampanye anti-korupsi di perkantoran dan masyarakat, terutama di kalangan pengusaha. “Pemasangan slogan-slogan anti korupsi, seperti pencegahan suap dan gratifikasi, di lingkungan perkantoran sangat dianjurkan,” ujar Ilham Zain.

Sementara Rosana Fransisca, Kasatgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI, berharap akan ada forum KAD yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Tujuannya adalah agar pemahaman mengenai pencegahan korupsi pada pelaku usaha dapat lebih ditingkatkan.

“Forum KAD seperti ini sangat baik dan sebaiknya sering diadakan. Hal ini merupakan upaya untuk memutus rantai tindak korupsi di lingkungan pelaku usaha saat berinteraksi dengan pemerintah,” ucap Rosana.

(dkisp)

Komitmen Bersama untuk Mewujudkan Pemilu Damai Tahun 2024

TANJUNG SELOR – Dalam upaya menjaga suasana politik yang kondusif dan aman menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), hadir dalam acara Deklarasi Pemilu Aman, Damai, dan Kondusif Tahun 2024.

Acara ini diinisiasi oleh Polda Kaltara dan berlangsung di Gedung B Polda Kaltara pada, Rabu (30/8/2023). Deklarasi tersebut melibatkan seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024.

Adapun kegiatan dimulai dengan Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai oleh semua Partai Politik peserta Pemilu, Kapolda, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Danrem 092/Maharajalila, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi Kaltara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, Hermawan, yang mewakili Gubernur Kaltara, mengungkapkan pentingnya melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan semangat damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ia menekankan bahwa komitmen untuk mewujudkan Pemilu damai tidak hanya sekadar wacana atau slogan, tetapi harus diimplementasikan dalam tindakan nyata.

“Deklarasi ini perlu kita sambut dengan baik dan dukungan bersama. Pemilu Damai bukanlah sekadar wacana atau slogan semata, melainkan harus diimplementasikan sebagai komitmen nyata,” ungkap Hermawan.

Selain itu, situasi Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada tahun politik biasanya menjadi lebih kompleks. Menurutnya, tanggung jawab menjaga situasi aman dan kondusif tidak hanya terletak pada pihak TNI/Polri, melainkan juga melibatkan peran semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat/LSM, calon peserta Pemilu beserta pendukungnya, serta Partai Politik dan organisasi sayapnya seperti Banser.

Pemprov Kaltara secara aktif berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dijadwalkan pada Rabu, 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

“Deklarasi Pemilu Damai ini mengajak Partai Politik, Pasangan Calon, massa pendukung calon, organisasi masyarakat, dan elemen masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen menjaga pelaksanaan Pemilu agar terlaksana dengan suasana yang aman, damai, lancar, dan kondusif,” ucapnya.

Sementara Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menekankan tekad pengamanan dalam menjaga kedamaian dan menciptakan iklim Pemilu yang lebih positif.

“Kita sepakat untuk berbuat baik. Penting bagi kita untuk menjaga agar iklim pemilu menjadi lebih baik dan memberikan contoh yang positif bagi generasi penerus kita,” tegasnya.

Acara Deklarasi Pemilu Damai dihadiri oleh Forkopimda, Danrem 092/Maharajalila, perwakilan dari 18 partai politik di Provinsi Kaltara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Momen ini diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam menciptakan Pemilu yang kondusif dan menguntungkan bagi masyarakat.

(dkisp)/////

Wagub Yansen TP Pimpin Upacara Hari Pramuka ke-62

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Yansen TP, M.Si., selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memimpin Upacara Hari Pramuka ke-63 tahun 2023 tingkat Kwartir Daerah di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (30/8/2023).

Dalam peringatan Hari Pramuka ke-62 tema yang diusung adalah “Wujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berwawasan Kebangsaan”.

Berbagai perwakilan anggota dan pengurus Pramuka dari wilayah Kaltara, mulai dari tingkat Penggalang, Penegak, hingga Pandega, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah, M.AP juga hadir sebagai Ketua Kwartir Daerah Provinsi Kaltara, dan menerima penghargaan Lencana Melati.

“Gerakan Pramuka harus terus berkembang dan maju, serta berperan dalam mendukung masyarakat, program pemerintahan, dan pendidikan non formal untuk membentuk karakter individu,” ucap Wagub Yansen TP.

Wagub Yansen memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan dalam Gerakan Pramuka. Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung pendidikan Gerakan Pramuka.

Yansen menggarisbawahi pentingnya wawasan kebangsaan melalui kepanduan Pramuka. Nilai-nilai kebangsaan perlu dijaga agar tidak luntur, dengan menanamkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara. Mengingat tahun politik yang akan datang, ia menekankan bahwa persatuan dan kesatuan dalam Gerakan Pramuka harus tetap kuat dan menjadi contoh dalam merajut persatuan di tengah masyarakat.

“Kita jadikan pramuka ini sarana yang baik untuk membentuk mental, moral, spiritual, intelektual, dan emosional generasi muda kedepan. Tantangan yang kita hadapi adalah bahwa generasi yang akan datang dihadapkan pada kompleksitas yang tinggi,” ujarnya.

Kondisi saat ini, jumlah para pembina Pramuka dan pelatih pembina Pramuka jumlahnya masih sangat terbatas, oleh sebab itu peningkatan jumlah dan kualitas pembina serta pelatih pembina Pramuka harus dapat terus ditingkatkan.

Hal ini juga menjadi fokus perhatian dari Kwartir Nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gugus depan Pramuka di berbagai lokasi. Harapannya adalah agar setiap Kawartir di berbagai tingkatan dapat turut serta dalam membantu meningkatkan kualitas gugus depan di wilayahnya masing-masing.

“Kita memberi perhatian yang serius karena tantangan yang dihadapi ke depan dapat merusak masa depan generasi kita. Namun, jika kita secara bersama-sama menyadari betapa pentingnya pembentukan karakter, mental, moral, serta sikap generasi muda kita hari ini, saya yakin Kalimantan Utara akan menjadi daerah yang kuat, maju, dan menjadi pilar negara kita di wilayah perbatasan,” pungkas Wagub Yansen.

(dkisp)