Penulis: yutda alin

Benuanta Fest 2K23 : Targetkan Rekor Lomba Mancing Terpanjang

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara merencanakan lomba mancing terpanjang di tepian Sungai Kayan. Dengan harapan dapat tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kepala Bidang Pemasaran & Ekraf Dispar Kaltara, Ary Rifaldi H mengungkapkan jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke 11 Provinsi Kaltara banyak event yang bakal digelar. Salah satunya lomba mancing yang pada tahun lalu dibuka hingga 500 peserta.

“Tahun lalu Pak Gubernur ingin kita membuat fishing terbanyak dari ujung kampung arab hingga dekat pelabuhan. Tahun ini kita coba lagi, kita berharap dapat tercatat di MURI,” kata Ary.

Selain itu, ada beberapa event yang juga akan digelar dengan nama Benuanta Fest 2K23, dengan konsep 7 FM merupakan akronim dari Film, Food, Folk, Fishing, Fashion, Fast on the Water, Fly on the Sky and Music.

Di mana terdapat 7 kegiatan Dispar yang akan dilaksanakan selama 7 hari, mulai dari 29 Oktober hingga 4 November. “Untuk musik sama seperti tahun kemarin. Hanya saja untuk lagunya wajib membuat lagu ciptaan sendiri. Untuk lagu pilihan silakan disesuaikan. Nanti yang masuk 10 besar finalis akan kita masukan dalam album rekaman kompilasi, Album Kaltara Di Hati Jilid 1, dan pastinya juga akan ada penampilan Grup Band Ibukota yang akan meriahkan acara Benuanta Fest 2K23 tahun ini,”katanya.

Untuk persiapannya, kata Ary, saat ini sedang berproses. Di mana para stakeholder terkait sedang menggelar rapat rutin untuk mempersiapkannya.

“Saat ini persiapan masih 25 persen, jadi ini masih proses dirapatkan. Jadi kita harapkan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi jadi dengan adanya ini membuka UMKM, kuliner orang berjualan kita harapkan dari pelaksanaan even ini terjadi perputaran ekonomi,” tuntasnya.

(dkisp)

Wagub Yansen TP Terima Audiensi dari Kepala Pengadilan Tinggi Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP, M.Si menerima audiensi dari Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Kaltara, F. Willem Saija di ruang kerjanya, Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (31/8/2023).

Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi dan pamit F. Willem Saija, yang sedang bersiap pindah tugas ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selama pertemuan, Saija mengungkapkan kesan positif terhadap keramahan masyarakat di Ibu Kota Provinsi, Tanjung Selor.

Dalam kesempatan itu, Saija juga mengungkapkan harapannya terhadap suksesnya Pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2024. Ia berharap agar proses pemilihan demokratis dapat berlangsung lebih lancar dan menghasilkan kontribusi positif untuk pembangunan daerah.

“Di PN (Pengadilan Negeri,red) saya masih memiliki program pembangunan untuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Namun, kemungkinan rencana tersebut akan dijalankan pada tahun depan,” ujar pria yang telah mengemban tugas selama 9 bulan di wilayah Bumi Benuanta ini.

Wagub Yansen TP memberikan dukungan penuh terhadap peran strategis Pengadilan Tinggi dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai salah satu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pengadilan Tinggi memiliki peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama yang erat antara lembaga pemerintahan dan peradilan, untuk menciptakan kemajuan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Yansen TP juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara Pengadilan Tinggi dan pemerintah daerah.

“Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Kepala Pengadilan Tinggi Kaltara selama ini, dalam penegakan hukum. Terus berkontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah,” tutup Wagub Yansen TP.

(dkisp)

Bupati Musa Ahmad Siap Fasilitasi Sengketa Lahan Wakaf Kampung Payung Makmur

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

Lampung Tengah– berandankrinews Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Musa Ahmad melalui Asisten 1, Bidang Adminitrasi dan Umum, Drs.Sarjito, angkat bicara terkait penggarab tanah wakaf yang dilaporkan oleh oknum yang mengaku pemilik tanah dilahan wakaf di Polres kabupaten setempat.

Drs. Sarjito mengatakan secepatnya akan memfilitasi persoalan tanah wakaf yang diduga telah diperjual belikan oleh sejumlah oknum.

Dia juga minta kepada pihak Yayasan Badan Wakaf Agama Islam (Yabwai), mengumpulkan semua bukti-bukti surat kepemilikan dan membuat surat pengaduan kepada pemerintah kabupaten Lampung Tengah disertakan sejarah berdirinya tanah wakaf dan sejumlah persoalan selama tanah wakaf berdiri.

“Segera kirim surat resmi kepemerintah Lampung Tengah terkait sertakan bukti-bukti ligalitas tanah wakaf dan ceritakan sejarah tanah wakaf berdiri dari Tahun 1973 hingga sekarang,”ujarnya pada Kamis (31/8/2023).

Asisten 1, Sarjito berjanji setelah ada surat resmi secara tertulis kepada Bupati Lampungtengah, nanti pihaknya akan memerintahkan pihak kecamatan Pubian yang difasilitasi oleh Bupati untuk menyelesaikan persoalan lahan wakaf yang disengketakan.

“Harus resmi secara tertulis termasuk kejadian-kejadian lengkap yang ada dilahan tanah wakaf baik dengan para penggarab dan orang-orang yang telah mengaku membeli tanah wakaf,”tegasnya.

Hadir dalam audensi pihak Yayasan dan Asisten 1, Kepala Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian, M. Kurniawan.

(Harjono/*).

MENYOROT SPBU DESA PALEWAI KEC.TANGGETADA KAB.KOLAKA PROPINSI SULAWESI TENGGARA.

BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL, KABAR DAERAH, KABAR DESA

KOLAKA – Permasalahan kelangkaan BBM disetiap SPBU di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara memang seperti tiada akhirnya begitu pula apa yang dirasakan salah seorang warga desa PALEWAI Kecamatan Tanggerada Kabupaten Kolaka. Rabu/ 30/08/2023.

Boko menuturkan bahwa SPBU yang ada sekarang sudah tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat Kecamatan Tanggetada dan sekitarnya, Boko menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu dan sampai pada saat ini ia sering mendengar langsung keluhan para mahasiswa universitas sembilan belas November (USN ) Kabupaten Kolaka dan beberapa warga masyarakat sekitarnya , mereka sangat kecewa seringnya bahan bakar pertalite kehabisan , padahal mereka sangat membutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan akademik mereka maupun untuk kebutuhan masyarakat umum ” tandasnya.

Boko menambahkan bahwa bertambahnya penduduk dari tahun ke- tahun merupakan salah satu faktor yang membuat pihak SPBU sering kehabisan persiapan bahan bakar khusus pertalite, padahal sebelum ada kampus universitas sembilan belas November , perusahaan PT. IPIP dan PT.vale , kami masyarakat Kecamatan Tanggerada dan khususnya Desa PALEWAI masi sering mengisi BBM sampai pukul 20.00 wita , nah sekarang jam 12:siang saja sudah habis BBM nya ” kata Boko dengan nada kesal.

Ditempat terpisah kami menjumpai Idham selaku direktur PT.,jiham lestari (pemilik SPBU ) Desa palewai. Idham mengakui ada keluhan masyarakat terkait kurangnya pasokan BBM khususnya pertalite, permasalahan ini memang suda lama berjalan dan beberapa tahun yang lalu pihak SPBU suda berupaya melakukan pengajuan penambahan Kouta ke-BPH migas bahkan menurut pengakuan Idham sempat melampirkan rekomendasi Bupati Kolaka, namun ironisnya surat permohonan tersebut sampai saat ini tidak mendapat respon dan tanggapan dari pihak BPH migas ” katanya.

Idealnya pihak BPH migas harus menyesuaikan dengan perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pelayanan BBM kepada masyarakat, agar kelangkaan BBM khususnya pertalite dapat teratasi diseluruh pelosok daerah Kabupaten dan Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Desa, akan tetapi disisi lain pengawasan dan penertiban penyaluran BBM tetap menjadi perhatian utama , agar pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab tidak leluasa untuk menyalahgunakan atau memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

PENULIS MULYADI RL SAHABA
EDITOR M HERAWAN ABD

Kisah Pilu Juliani 17 Tahun Tenaga Honor Butuh Perhatian

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

BERANDANKRINEWS – Hasrat untuk jadi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan impian banyak orang. Banyak orang mengabdikan diri untuk negeri sebagai tenaga honorer dengan harapan dikemudian hari bisa diangkat menjadi PNS. Usai menyelesaikan sekolah ijazah disodorkan untuk menjadi tenaga honorer sebelum ada pelamaran PNS dan banyak juga yang mencoba ikut pelamaran PNS.

Bicara tenaga kerja honorer di satuan perangkat daerah ( SKPD) bisa dipastikan belum memenuhi upah minimun kota ( UMK) namun banyak juga yang bertahan mengabdikan tenaga honorer dengan harapan ada pengangkatan. Namun kini perekrutan PNS dianggap sudah sirna dikarenakan diganti tenaga kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK). PPPK juga masih impian banyak orang termasuk tenaga honorer guru.

Banyak tenaga honorer yang mengabdikan diri sebagai guru dengan waktu yang lama banyak juga yang tempo yang lebih singkat sudah menjadi PNS atau PPPK. Seperti Juliani (50) warga desa Simaninggir kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Sumut yang sudah mengabdikan diri sebagai tenaga honorer di SD Negeri 024 sudah 17 tahun mengajar hingga kini belum ada kesempatan jadi PNS atau PPPK.

Juliani merupakan honor tenaga kerja sukarela ( TKS ) di SDN 024 baru-baru ini dan sebelumnya merupakan honor komite sekolah. Gaji satu juta rupiah sebulan dengan waktu penggajian tidak setiap bulannya dinilai kurang untuk kebutuhan hidup sebab suaminya dalam keadaan sakit stroke. Juliani dan suaminya merupakan pasangan janda dan duda yang sebelumnya memiliki pasangan masing-masing. Mereka memiliki anak masing dari perkawinan mereka terdahulu dan satu anak dari perkawinan mereka yang sudah berumur 13 tahun ( kelas VI SD).

Gaji satu juta sebulan sangat kurang untuk kebutuhan hidup mereka dikarenakan suaminya masih terus berobat stroke dan kebutuhan lainnya.

Juliani dan keluarga tinggal di perumahan SDN 024 Simaninggir karena tidak mampu mengontrak rumah. Baru-baru ini mereka membuka kantin di sekolah tersebut yang sebelumnya kantin tersebut dikelola seorang guru di sekolah tersebut kemudian guru tersebut pindah tugas karena sudah jadi PPPK.

Sejak tahun 2006 Juliani mengabdikan diri menjadi tenaga honorer pengajar di salah satu SD di kelurahan Siabu namun akhirnya pindah ke SDN 024 Simaninggir. Juliani merupakan lulusan PGSD D2 dan tak sanggup lagi melanjutkan sekolahnya untuk jadi sarjana (S2) dikarenakan kebutuhan hidup. Pindahnya Juliani dari SD Siabu tersebut ketika pada tahun itu ada pengangkatan PNS namun kepala sekolahnya tidak bisa membantu beliau untuk pemberkasan CPNS.

Berulang kali ada pengangkatan/pelamaran PNS dan PPPK berlalu namun Juliani tidak bisa mengikuti momen itu dikarenakan ijazah pendidikannya tidak memenuhi syarat. Untuk pengangkatan PNS dan PPPK untuk guru wajib S1 , hal itu jadi penghalang Juliani tidak bisa ikut melamar.

Hal itu semua diceritakan Juliani kepada Ringgo Siregar ketua karang taruna kecamatan Siabu di kantin SD 024 Simaninggir, Kamis, (31/08/2023).

” Banyak hal pilu yang diungkapkan Juliani kepada saya tentang kehidupannya termasuk nasibnya sebagai guru honorer belasan tahun” beber Ringgo

Diterangkannya kehidupan Juliani sebagai tenaga honorer kepada Ringgo dikarenakan Ringgo merupakan salah satu pengurus Forum komunikasi Tenaga Honor Sekolah Negeri – Satuan Kerja perangkat daerah ( FKTHSN-SKPD) kabupaten Madina.

” Dia menjelaskan hal itu dikarenakan dari dulu kita bersama berjuang untuk nasib tenaga honorer. Banyak yang sudah satu payung bersama kita sudah jadi PPPK dan PNS” lanjutnya

Ringgo melihat nasib Juliani ini sungguh miris dan butuh perhatian dan meminta persatuan guru Republik Indonesia ( PGRI) kabupaten Madina memprioritaskannya. Tangisan Juliani dikatakan Ringgo sangat buat iba dirinya.

” Kita meminta kementerian pendidikan juga mengkaji dan menimbang nasib guru-guru yang sudah lama mengabdikan diri untuk negeri dengan gaji yang cukup kecil.” imbuhnya

Dikatakan Ringgo, Juliani menangis pilu melihatnya nasibnya sudah belasan tahun mengabdi diri, namun yang masih umur belia mengabdi yang ikut diangkat PPPK. Kantin di SD itu juga bisa dikelolanya disebabkan pengurus lama sudah PPPK.

Diluar ada pengangkatan PPPK Ringgo juga berharap ada perhatian pemerintah Madina untuk kelayakan hidupnya yang saat ini hanya bisa hidup mengandalkan dari gajinya sendiri dikarenakan suaminya dalam keadaan sakit stroke.

” Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa kini saatnya mereka diberikan penghargaan dan butuh perhatian. Mereka belasan tahun ikut mencerdaskan anak bangsa patut diberikan imbalan ” pungkasnya

Penulis : Magrifatulloh Lubis