Penulis: yutda alin

Hadiri Hut Brimob Ke-78, Ini Harapan Gubernur Zainal

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H.,M.Hum menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Korps Brimob yang digelar di Markas Komando Satuan (Makosat) Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Kamis (16/11).

“Saya atas nama pribadi maupun atas nama Gubernur Kaltara mengucapkan selamat ulang tahun brimob ke-78. Semoga brimob bisa profesional, mengayomi, melindungi khususnya meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kalimantan Utara,” kata Gubernur.

Sebagai provinsi perbatasan negara yang juga berpredikat paling aman nomor 2 se-Indonesia menurut gubernur harus tetap di pertahanan.

“Sebagai provinsi perbatasan negara dan nomor dua paling aman se-Indonesia…

(dkisp)

Gubernur Harapkan Langkah Strategis Optimalisasi Penerimaan Pajak

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum berharap adanya langkah strategis untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak dalam skala regional Kalimantan.

Hal ini disampaikannya saat menjadi keynotespeaker pada Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Rangka Sinergitas Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah se-Kalimantan Tahun 2023 di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (16/11).

“Saya yakin, dengan kerja keras dan sinergitas yang kuat, kita dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan,”kata Gubernur.

Menurutnya, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang cukup penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan. Di mana pajak berperan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejaheteraan rakyat.
“Oleh sebab itu, penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting dilakukan,”terangnya.

Hal ini merujuk pada Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Ini, kata Gubernur menjadi penting bagi daerah lantaran pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). “Selain pajak, kita ketahui terdapat beberapa sumber PAD lain meliputi, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah,”ungkap Gubernur.

Seperti diketahui, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah dengan potensi yang dimilikinya.

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber penerimaan daerah dapat digali secara maksimal. “Optimalisasi penerimaan itu, salah satunya pada sektor pajak daerah, yang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat,”jelasnya.

Meski begitu, praktiknya realisasi penerimaan pajak daerah bersifat fluktuatif pada umumnya. Sebab adanya sejumlah faktor internal dan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak itu sendiri.

“Karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota,”kata Gubernur.

Melalui rapat koordinasi ini, Gubernur berharap menjadi momentum yang tepat untuk mengupayakan sinergitas itu. Apalagi dengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan dapat memberikan pengaruh terhadap peta perekonomian.

“Ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah di Regional Kalimantan,”tuntasnya.

(dkisp)

Dinkes Kab. Nunukan Bersama Kemenkes RI Gelar FGD Penyusunan Kebijakan Pemerataan Nakes di Kab. Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN- Asisten Pemerintahan dan Kesra, Abdul Munir mewakili Bupati Nunukan menghadiri acara Fokus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pemerataan Nakes di Kab. Nunukan. Kamis (16/11).

Acara yang digelar oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan RI ini dilaksanakan di ruang pertemuan lantai IV Kantor Bupati Nunukan.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Kerja Rencana dan Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenjang Kompetensi Ayu Citra Wangsanita beserta rombongan, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Nunukan Hj. Miskiah, Kepala Puskesmas yang berada di Nunukan, Perwakilan BKPSDM Kab. Nunukan, Perwakilan Klinik/Apotik Sehat Selalu, DPMTSP Kab. Nunukan.

Dalam kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Abdul Munir menyampaikan sambutannya.

Abdul Munir menyampaikan pemerintah daerah memiliki visi misi terkait kesehatan yang tertuang di dalamnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 hinga 2026. Hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing artinya diperlukan SDM kesehatan yang unggul untuk mewujudkan derajat kesehatan.

“Faktor geografis sangat berpengaruh, ada beberapa kecamatan yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara yang jumlah penduduknya tidak begitu banyak tetapi membutuhkan tenaga kesehatan itu ada di 5 kecamatan di wilayah Krayan.” ujarnya.

Menurut Abdul Munir kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa sebanding dengan tenaga kesehatan yang berada di kota. Karena walaupun daerah tersebut memiliki masyarakat yang sedikit tetapi kebutuhan kesehatannya sama.

“Itu yang membuat kebutuhan tenaga kesehatan di Nunukan itu besar, karena geografisnya itu yang sangat rumit.” ungkapnya.

Abdul Munir juga menyarankan pada saat pembahasan tentang kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan untuk dapat dipilah-pilah, kebutuhan apa yang harus disediakan baik dari masyarakat yang ada di daerah yang sulit dijangkau melalui udara maupun di daerah-daerah pesisir sehingga tahu kebutuhan kesehatan yang mana yg harus di pacu terlebih dahulu.

Selain itu, untuk menghadapi tantangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, telah mengoperasikan rumah sakit Pratama di tiga wilayah yakni Krayan, Sebatik dan Sebuku. Ini yang membutuhkan dukungan pemerintah terutama SDM tenaga kesehatan, dari segi jumlah maupun kualitas, dalam mewujudkan keadilan masyarakat di sektor kesehatan.

Selanjutnya Abdul Munir berharap, dalam mewujudkan keadilan masyarakat di sektor kesehatan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang menjadi solusi dari permasalahan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Nunukan, dan akan disamakan ke pimpinan kementerian kesehatan.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Rencana dan Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenjang Kompetensi, Ayu Citra Wangsanita menyampaikan di Kabupaten Nunukan berdasarkan data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan per Agustus tahun 2023, dari 18 Puskesmas di Nunukan tenaga ASN terdapat 6 Puskesmas tanpa dokter umum, 4 Puskesmas tanpa dokter gigi, 1 Puskesmas tanpa perawat, 1 Puskesmas tanpa tenaga kesehatan masyarakat, 2 Puskesmas tanpa tenaga kesehatan lingkungan, 3 Puskesmas tanpa tenaga Gizi, serta 3 Puskesmas tanpa Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).

Lebih lanjut menurut Ayu Citra, RSUD Kabupaten Nunukan belum terpenuhi 7 jenis dokter spesialis.

“Secara Nasional, kekurangan dokter di Puskesmas terletak pada wilayah Indonesia bagian Timur, sementara beberapa wilayah sudah over supply tenaga Dokter.

(PROKOMPIM)

Sekprov Nilai Sektor Pajak Punya Peran Penting Bagi Pembangunan Daerah

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah, M.AP membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Rangka Sinergitas Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah se-Kalimantan Tahun 2023 di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (15/11).

Menurutnya, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang cukup penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan. Di mana pajak berperan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejaheteraan rakyat.
“Oleh sebab itu, penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting dilakukan,”terangnya.

Hal ini merujuk pada Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Melalui rapat koordinasi ini, Sekprov berharap menjadi momentum yang tepat untuk mengupayakan sinergitas itu. Apalagi dengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan dapat memberikan pengaruh terhadap peta perekonomian.

“Ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah di Regional Kalimantan,”tuntasnya.

(dkisp)

Harapkan Peserta Program Magang Dapat Menggali Potensi

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Haerumuddin berharap para peserta yang mengikuti program pemagangan dalam negeri dapat mengembangkan kompetensi diri.

Untuk diketahui, sebanyak 144 peserta mengikuti program pemagangan dalam negeri selama 5 bulan ke sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara.

Haerumuddin mengajak perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program pemagangan pemerintah untuk terus berkenan memberikan tempat bagi peserta magang dalam dunia usaha dan dunia industri.

“Kita harapkan ke depan perusahaan yang melaksanakan program magang ini kiranya dikembangkan lagi jadi lebih banyak bisa pemagang bisa mengikuti,” kata Haerumuddin saat menutup Program Pemagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 bertempat di Hotel Monaco, Rabu (15/11).

Karena itu, ia berpesan dalam program magang, peserta dapat terus mengembangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang didapat selama ikut magang di perusahaan. Sebab, dapat memperoleh manfaat yang besar.

“Program magang secara harfiah adalah program dimana kita adalah berlatih dan bekerja sehingga dua hal itu didapat peserta magang, jadi perusahaan tempat kita belajar magang ada manfaat selain bantuan pelaksanan” ujar Haerumuddin

Program pemagangan dalam negeri ialah upaya dan strategi pemerintah dalam mempertemukan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terhadap tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman.

“Saya berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam dunia usaha dan dunia industri di lingkungan kerja,” tuntasnya.

(dkisp)