Penulis: yutda alin

TARAKAN – Dalam rangka menghadapi akhir tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Sosialisasi Surat Edaran Akhir Tahun No. 100.3.4/4085/BKAD/SETDA, tentang pedoman penatausahaan dan pertanggungjawaban SKPD akhir tahun ajaran 2023 di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P, mengucapkan rasa terima kasih terselenggara acara tersebut.

Acara yang dinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) digelar di Swiss-Belhotel Tarakan. Yang dihadiri seluruh unsur organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan perwakilan PT. Bankaltimtara.

“Tujuan acara ini sebagai penguatan dalam menjalankan proses penatausahaan APBD dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan keuangan daerah,” kata Syahrullah Mursalin

Syahrullah meminta dalam kepada semua unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa mengoptimalkan pelaksanaan belanja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak hanya itu ia menegaskan untuk dapat mendorong kecepatan belanja daerah kegiatan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, memiliki dampak positif menggerakkan perkonomian masyarakat

Ia juga menyebutkan dalam memenuhi tersebut, Pemprov Kaltara akan terus berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi

Maka dari itu diperlukan komitmen yang tinggi daripada penggunaan barang serta pengelolaan keuangan yang secara aktif, melakukan pengawasan terhadap proses setiap output yang menjadi tanggung jawabnya.

“Diharapkan kita semua selaku pengelola keuangan yang hadir pada hari ini untuk dapat memperhatikan derajat cermat isi dari surat keterangan tersebut,” jelasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan, SE., M.Si., mengatakan salah satu upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan menyediakan ruang pertemuan antara pencari kerja dan lowongan.

Hal ini disampaikannya saat ditemui di sela-sela pembukaan Pameran Kesempatan Kerja yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Gedung Dharma Wanita, Selasa (28/11/2023).

“Seperti kita sadari bersama, masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia selama ini merupakan dampak dari berbagai ketimpangan, yaitu yang pertama yaitu, ketimpangan antara ketersediaan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas pasar kerja,”katanya.

Selanjutnya, ketimpangan yang disebabkan karena kurangnya informasi mengenai lowongan pekerjaan yang telah tersedia, sehingga ini yang menyulitkan para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada bulan Februari 2023, angkatan kerja yang ada di Indonesia mencapai angka 146,62 juta dengan pengangguran terbuka sebanyak 7,98 juta orang. Di Provinsi Kalimantan Utara sendiri, angka pengangguran terbuka saat ini berjumlah sekitar 16.000 orang.

“Tentu ini bukan angka yang kecil, dan harus menjadi perhatian kita bersama. Untuk mengurangi angka tersebut, salah satu peran penting pemerintah, khususnya pemerintah daerah adalah dengan menyediakan ruang pertemuan antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia. Seperti melalui kegiatan pameran kesempatan kerja yang kita laksanakan mulai hari ini,” kata Bustan.

Melalui kegiatan ini, tidak hanya para pencari kerja yang mendapatkan kesempatan mencari pekerjaan. Tetapi diharapkan para pengguna tenaga kerja juga dapat terbantu untuk memperoleh calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sekaligus meringankan biaya pengeluaran.

Selain itu, Bustan juga berharap agar perusahaan-perusahaan yang hadir pada kegiatan ini dapat mengutamakan putra daerah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp)

TARAKAN – Dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kaltara Tahun 2023 di Hotel Duta, Senin (27/11) lalu.

Dalam acara tersebut turut hadir berbagai perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahterah Indonesia, Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Hiwas), Muhammad Sarwana, S.H., M.Hum, ditemui dalam acara tersebut mengatakan tujuan pelaksanaan meningkatkan peran dan fungsi LKS Tripartit Provinsi Kaltara.

“Kegiatan kita ini untuk menyamakan persepsi di antara anggota LKS terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Pengusaha dan Unsur Serikat Pekerja dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dengan berkembangnya zaman dan teknologi, hubungan industrial kedepannya akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat kompleks maka sangat diperlukan dukungan oleh semua pihak berkepentingan.

“Tujuan kegiatan yang utama adalah terjalin hubungan Industrial Pancasila yang artinya tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman,” ucap Kabid Hiwas, Muhammad Syarwana.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Kaltara, diperlukan upaya membangun stablitas ekonomi juga mengedepankan keterbukaan kesempatan kerja dan perlindungan bagi pekerja.

Hubungan antara lembaga di LKS Tripartit merupakan bagian dari sistem ketenagakerjaan yang dapat dijalin erat dan dilaksanakan secara harmonis, dinamis dan berkeadilan guna kelansungan iklim usaha.

Sarwana lebih lanjut menerangkan LKS Tripartit ialah lembaga yang strategis dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis melalui peningkatan peran LKS di Kaltara sehingga bisa mendorong perekonomian yang positif.

“Harapan kami dari kegiatan ini ada perusahaan – perusahaan dan kesepahaman yang bisa kita dari tripartit bisa memajukan perekonomian di Kaltara,”tuntasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Sidang Rapat Senat Terbuka Wisuda ke 35 Program Magister, Sarjana dan Diploma Universitas Borneo Tarakan (UBT), Selasa (28/11).

Gubernur Zainal mengajak wisudawan/wati agar terus meningkatkan kemampuan yang sudah miliki untuk mengembangkan diri dan ilmu di tengah masyarakat.

“Kita mendengar sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Oleh karena itu, wisudawan bisa membina karir dan membantu masyarakat,” kata Gubernur.

Sebanyak 557 wisudawan/wati Universitas Borneo Tarakan berasal dari 7 fakultas dan berbagai program studi seperti ekonomi, hukum, perikanan dan ilmu pendidikan.

Gubernur mengapresiasi kepada Rektorat, seluruh civitas akademisi dan tenaga pengajar karena telah berkontribusi melahirkan generasi muda Kalimantan Utara yang tidak hanya cerdas dan akademik namun juga tampil dan siap untuk mengabdi kepada masyarakat.

(dkisp)