Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Sekprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP mengatakan Destruktif Fishing merupakan cara penangkapan ikan yang dinilai dapat merusak biota laut. Hal ini di sampaikannya saat membuka acara Peluncuran Program Sinergitas Penerapan Strategi Preventif, Persuasif Dalam Pencegahan Destruktif (Sigap Pelaut) di Ruang Serbaguna Lt.1 Gedung Gadis Kaltara, Kamis (30/11).

Sekprov Suriansyah menjelaskan tentang potensi Kaltara memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar.

“Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara atas dasar harga konstan pada tahun 2022 sebesar 67.534.39 milyar rupiah. Didalamnya terdapat nilai tambah dari sub sektor perikanan sebesar 5.154,39 miliar rupiah atau sebesar 7,7%. Selain itu, dengan laut Kaltara yang memiliki luas 776 ribu hektar dan panjang garis pantai sekitar 3.557 KM, rata-rata laju pertumbuhan subsektor perikanan tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 tumbuh sebesar 6,2%,” ulasnya

Ia mengatakan selain perairan di laut, Kaltara juga memiliki kekayaan sumber daya sungai yang membentang dari Kabupaten Malinau, hingga hilir Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan. Kekayaan sumber sumber daya perairan tersebut harus di jaga dengan konsep ekonomi biru, yaitu memanfaatkan sumber daya perairan yang berwawasan lingkungan yang bisa di gunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data produksi perikanan tangkap di perairan darat Provinsi Kaltara tahun 2019-2021. Hasil tangkapan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir hal ini menyebabkan kegiatan perekonomian ikut menurun efek nyata terjadi pada turunnya perekonomian pada nelayan lokal imbas dari menurunnya hasil produksi pada perikanan tangkap di perairan darat.

“Salah satu penyebab terjadinya penurunan hasil tangkapan tersebut yakni aktivitas penangkapan ikan yang merusak (Destruktif Fishing),” katanya

Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dalam penanganan Destruktif Fishing di Provinsi Kaltara. Sekprov menyebutkan, terdapat tiga jenis aktivitas Destruktif Fishing yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan racun, penangkapan ikan menggunakan bom, dan penangkapan ikan menggunakan sengatan listrik.

Dampaknya sangat membahayakan manusia hingga menyebabkan kematian, rusaknya sumber daya ikan, dan rusaknya ekosistem perairan.

Karena itu ia berharap, perlu adanya terobosan dalam mengatask persoalan Destruktif Fishing di Provinsi Kaltara melalui kebijakan pemerintah dengan menimbang sejumlah aspek, mulai kelestarian sumber daya perairan hingga dampak sosial dan ekonomi pada nelayan lokal.

Sekprov berterima kasih terkait inovasi Sigap Pelaut ini yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Rukhi Syayahdin, S.ST.PI ia juga sebagai bagian dari pelaksana Proyek Perubahan Pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan Ke-32 Tahun 2023.

Hadir dalam Kegiatan ini, Asisten Bidang Perekenomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, SE.,M.Si, serta unsur Forkopimda Provinsi Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Neraca perdagangan luar negeri di Provinsi Kalimantan Utara mengalami surplus USD1,60 miliar hingga akhir triwulan III 2023, atau sepanjang Bulan Januari sampai September. Apabila dikonversi ke mata uang rupiah, nilai yang tercatat sekitar Rp25,13 triliun (Mengacu Kurs Tengah BI 13/11 : Rp15.692).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat, nominal ekspor Kaltara sampai akhir triwulan III 2023 di angka USD2,006 miliar (Rp31,48 triliun). Adapun, nominal impor di angka USD404,79 juta (Rp6,35 triliun).

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan neraca perdagangan yang surplus menandakan kinerja ekspor lebih tinggi dibandingkan impor pada periode yang sama. Surplus neraca perdagangan memberi dampak positif terhadap indikator ekonomi makro pada tingkat nasional sampai daerah.

“Surplus neraca perdagangan yang ditopang peningkatan ekspor akan berpengaruh terhadap permintaan produk domestik. Kondisi ini yang diharap mendorong perusahaan bisa menciptakan lapangan kerja baru untuk menggenjot produksi,”katanya.

Meski begitu, lanjut Gubernur, dampak positif yang dirasakan perekonomian daerah atas surplus neraca perdagangan berlaku dengan sejumlah catatan. Utamanya ketika produk ekspor didominasi produk olahan yang menyerap banyak tenaga kerja.

Secara umum, kata Gubernur, surplus neraca perdagangan Kaltara secara historis masih ditopang tingginya ekspor komoditas batu bara. Emas hitam ini memberi kontribusi sampai sekitar 80 persen setiap tahun terhadap ekspor Kaltara.

“Oleh sebab itu, positifnya surplus neraca perdagangan dan fantastisnya nilai ekspor Kaltara tidak bisa langsung membuat daerah berbangga. Batubara Kaltara yang bersifat sumber daya alam tidak dapat diperbaharukan diprediksi akan habis dalam waktu 47 tahun ke depan dengan mempertimbangkan kuota produksi daerah setiap tahun,”bebernya.

Sektor pertambangan batu bara juga perlu diingat merupakan kegiatan ekonomi berbasis padat modal dengan serapan tenaga kerja terbatas.

“Potret itu membuat keuntungan yang diterima hanya dirasakan sebagian kecil kelompok masyarakat, belum lagi ketika keuntungan tersebut justru lebih banyak dikonsumsi di luar Kaltara,”katanya.

Sementara itu, kontribusi ekspor dari komoditas hasil industri masih dalam rentang 10 sampai 15 persen. Angka tersebut juga masih didominasi rokok asal Singapura yang hanya transit di Kabupaten Nunukan untuk dikirim kembali ke Filiphina.

Adapun, komoditas yang paling perlu mendapat perhatian ada di sektor pertanian, karena nominalnya masih jauh dari harapan. Secara persentase, komoditas sektor ini hanya menyumbang 0,28 persen ekspor Kaltara tahun ini.

Di sisi lain, nominal impor yang masuk ke Kaltara catatkan pertumbuhan yang fantastis pada tahun ini. Kinerja impor naik sampai 241 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara kinerja ekspor hanya tumbuh sekitar 7 persen.

“Tingginya pertumbuhan impor bahkan sampai mampu mengintervensi penurunan surplus neraca perdagangan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Kelompok barang hasil industri mendominasi impor yang masuk sampai 98 persen,”jelasnya.

Hal ini sejalan dengan perkembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang terakselerasi pada triwulan II 2023. Pada periode tersebut, sebagian besar impor berasal dari Uni Emirat Arab, Hongkong, Vietnam, dan Tiongkok dengan kontribusi masing-masing sebesar 75,79 persen, 12,04, 2,78 persen, dan 1,92 persen, disusul mitra dagang lainnya seperti Russia, Kamboja dan Malaysia.

Berkaca dari potret yang ada, penting bagi pemerintah untuk menstimulus kinerja ekspor komoditas yang bersumber dari industri olahan yang berbasis padat karya. Langkah tersebut akan membuat surplus neraca perdagangan berbanding lurus dengan pembangunan ekonomi daerah.

Hadirnya KIHI memang menjadi angin segar tampilnya surplus neraca perdagangan yang dapat dirasakan banyak masyarakat ke depan. Mengingat ragam industri di dalamnya menghasilkan produk tujuan ekspor dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Beroperasinya KIHI ke depan juga akan menurunkan nominal impor yang masuk dan meningkatkan nominal ekspor daerah.

Sambil menunggu realisasi dari proyek strategis nasional tersebut, PT. Phoenix Resources International (PRI) di Tarakan yang akan beroperasi pada Bulan Oktober 2024 juga diperkirakan mampu mendongkrak ekspor hasil industri dan sekaligus menyerap tenaga kerja.

Pada tahap pertama, perusahaan ini menargetkan ekspor bubur kertas dan produk setengah jadi untuk diolah tisu, kertas dan sebagainya. Pada tahap dua nanti dilanjutkan dengan menghasilkan produk berbentuk barang jadi dari Tarakan.

Pemerintah juga penting menghadirkan formulasi lain yang tepat untuk menggaet lebih banyak investor di bidang industri olahan yang masuk. Langkah ini tentu perlu diimbangi dengan menjaga kepastian iklim usaha, kemudahan berinvestasi, ketersediaan sarana prasarana sampai kapasitas sumber daya manusia.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Qariah asal Kalimantan Utara (Kaltara), Andi Fadilatul Awwaliyah berhasil mendapatkan juara 1 pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Pertama Antar Bangsa se-Borneo tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Rabu (29/11/2023) di Aula Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat.

MTQ tersebut merupakan kali pertama digelar dengan peserta berasal dari 3 negara di pulau Borneo yaitu dari Indonesia yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Kalimantan, Malaysia diwakili dari Sabah, Sarawak, dan Labuan, serta Brunei Darussalam.

Diinisiasi oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Barat, kali ini MTQ mengusung tema “Membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama di Bumi Borneo” dengan cabang lomba Tilawah Al-Qur’an.

Dengan peserta berjumlah 16 orang putra dan putri dari 3 negara yang berdomisili di pulau Borneo, Andi Fadilatul Awwaliyah, Qariah asal Kaltara berhasil menyabet juara 1 Tilawatil Qur’an Putri.

Rombongan Kaltara yang dipimpin oleh Ketua LPTQ Provinsi Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si. berhasil mengantarkan putri asli Kaltara tersebut menuju puncak podium MTQ melawan peserta dari Provinsi lain dan 2 negara tetangga.

Prestasi yang membanggakan ini diharapkan menjadi semangat bagi Qari dan Qariah di bumi Benuanta sehingga pada ajang berikutnya dapat membawa nama harum Kalimantan Utara di event yang lebih besar.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan pencegahan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi ke 34 ini. Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3AP2KB Provinsi Kaltara Dadang Wahyudi, S.STP

“Saat ini, kita sedang fokus untuk melakukan sosialisasi dan Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa-desa pada berbagai wilayah di Kaltara,” kata Dadang di Hotel Grand Pangeran Khar.

Menurutnya, kekerasan terhadap mereka bisa terjadi di mana saja. Ia pun mengambil contoh kasus perundungan yang kerap terjadi. “Perundungan adalah salah satu contoh kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan tempat bermain,”katanya.

Hingga saat ini, ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltara. Itu dominan terjadi di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Meski begitu data kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan.

“Nanti di Desember data final tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltara ini tentang berapa kasus,”tuntasnya.

(dkisp)