Penulis: yutda alin

Layanan Kesehatan dan Pendidikan, Wujud Komitmen Pemprov pada Peningkatan SDM

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum bersama Universitas Borneo Tarakan (UBT) merumuskan strategi berdirinya Fakultas Kedokteran. Tujuannya adalah memperkuat komitmen dan peningkatan kapasitas tenaga medis dan layanan kesehatan di Kaltara.

“Berdirinya Fakultas Kedokteran UBT merupakan langkah konkrit kita untuk peningkatan SDM di Kaltara,”kata Gubernur.

Ia menyoroti layanan kesehatan di perbatasan yang menjadi inisiatif kepeduliannya terhadap generasi Kaltara di masa yang akan datang.

“Pendidikan adalah hak semua warga negara, khususnya anak-anak kita di Kaltara. Ini sesuai dengan amanah UUD yang menggariskan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya

Rencana berdirinya Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan telah mendapatkan persetujuan. Gubernur mengapresiasi keputusan tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kaltara.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan pendidikan kesehatan di Kaltara. Pembukaan program studi ini adalah bukti nyata bahwa kami berinvestasi dalam masa depan kesehatan masyarakat di Kaltara,” ujarnya.

Rencana tersebut akan melibatkan kerjasama erat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan stakeholder untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini berdasarkan dengan visi dan misi Kaltara.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti dampak positif dari rencana membuka program studi tersebut. Seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan juga dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan industri lainnya di Kaltara.

“Selain memberikan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan, pembukaan Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi lokal,”tuturnya.

(dkisp)

 

 

Tingkatkan Literasi Masyarakat, Pemprov Kaltara Gelar Rakor Perpustkaan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2022 berada di angka 66,56. Dengan tingkat kegemaran membaca (TGM) mencapai 60,70 persen.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, melalui Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Burhanuddin, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bidang perpustakaan di Tanjung Selor, Selasa (5/12).

Diakuinya, angka kegemaran membaca dan masih lebih rendah dibandingkan dengan target tingkat kegemaran membaca Indonesia di tahun 2024, 71,3 persen.

Dengan melihat angka ini, menurut gubernur, seperti disampaikan Burhanuddin, menjadi tantangan bagi Perpustakaan untuk berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Perpustkaan, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007, tentang perpustakaan, merupakan urusan wajib non pelayanan yang berperan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

Dikatakan, pengukuran IPLM dan TGM, merupakan alat baku standar yang memudahkan dalam penyusunan pemetaan kondisi dan pengembangan perpustakaan, serta kegemaran membaca masyarakat di daerah.

“IPLM merupakan pengukuran yang dilakuman pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan, sebagai upaya untuk mencapai budaya literasi,” ungkapnya.

Disebutkan, ada 7 unsur pembangunan literasi masyarakat. Yaitu pemetaan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP (standar nasional perpustakaan), serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialiaasi dan promosi.

Lebih jauh Burhanuddin mengatakan, dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas 2045, membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing adalah satu keharusan .

“Perlu kita sadari bersama, literasi merupakan jalan utama guna mencerdaskan dan mensejahterakan anak bangsa,” ungkap Burhanuddin di depan peserta Rakor.

Upaya peningkatan IPLM dan TGM terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam beberapa tahun belakang. Salah satunya melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang merupakan program Perpustakaan Nasional.

Melalui program ini, menjadi upaya meningkatkan pemanfaatan perpustakaan, dalam rangka penguatan literasi masyarakat.

“Saya berharap, melalui Rakor ini, kita dapat mengidentifikasi permasalahan aktual yang terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Dan memberikan solusi pemecahannya,” kata Burhanuddin, mewalili Gubernur.

Sementara itu, Pustakawan Ahli Madya Suryadi, selaku narasumber dari Perpustakaan Nasional RI dalam paparannya menyampaikan tentang teknis pengukuran IPLM.

Dikatakan, pengukuran IPLM adalah mengukur data tingkat pembangunan literasi masyarakat. Diperoleh dari sata sekunder, dan aspek masyarakat berdasar jenis perpustakaannya.

Tujuan pengukuran ini, lanjut dia, untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan di daerah. Baik dari aspek sebaran perspustakaan, koleksi, tenaga pustakawan, dan anggota perpustakaan.

Sedang untuk pengukuran tingkat kegemaran membaca, dikatakan Suryadi, bertujuan untuk mengetahui dampak perpustakaan ataupun penyedian bacaan, terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat.

Rapat koordinasi perpustakaan diikuti oleh semua dinas perpustakaan kabupaten/kota se Kaltara, pegiat perpustakaan dan beberapa pihak terkait lainnya.

Rakor kali ini mengangkat tema, strategi peningkatan indeks peningkatan literasi masyarakat (IPLM) dan tingkat gemar membaca dalam mewujudkan perpustakaan sesuai standar nasional dan terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

(dkisp)

Pemprov Kaltara Diganjar Nilai Tertinggi dalam Kualitas Pelayanan Publik, 5 OPD ini Jadi Indikatornya

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH. diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan,S.Sos, M.Si., menerima langsung Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltara, Maria Ulfa,SE.,M.Si., beserta jajaran bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Kantor Gubernur Kaltara, Senin (4/12).

Berdasarkan penilaian kepatuhan sesuai penugasan Ombudsman RI oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Dalam perjalanannya Provinsi Kaltara ini terus mengalami peningkatan. Jadi dalam penilaian kita yang tertinggi itu masuk zona hijau, sedang itu kuning, rendah merah,” ujar Kepala Keasistenan Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI Kaltara, Bakuh Dwi Tanjung.

Bakuh menjelaskan bahwa Kaltara berhasil meraih nilai tertinggi dan masuk dalam kategori A dengan nilai 89,23 kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan penilaian pada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai indikatornya.

“Diantaranya Dinas Sosial dengan nilai 89,23 , Dinas Kesehatan yang paling tinggi yang mana tahun kemaren paling rendah dia membuktikan dengan bisa menjadi yang paling tinggi di tahun ini nilainya 90,10 , Rumah Sakit Jusuf SK dengan nilai 88,99 , Dinas Pendidikan 88,53 , dan OPD terakhir Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan nilai 89,31,” jelas Bakuh. Bahkan nilai terendah untuk Dinas Sosial pada penilaian tersebut masih dalam kategori A atau tertinggi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga 5 OPD yang menjadi sample penilaian semua duduk pada posisi tertinggi.

“Ini mengalami peningkatan dari tahun lalu. Karna sudah masuk nilai tertinggi sehingga raport kita tidak terlalu banyak PR dan catatan hanya perlu mempertahankan di tahun 2024 sebagai tahun terakhir penilaian. Sementara baru bisa kita sampaikan secara lisan bahwa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini masuk kategori A dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik tertinggi dengan skor 89,23,” tutup kukuh.

Datu Iqro mengucapkan terimakasih atas penilaian eksternal yang dilakukan oleh Ombudsman RI Kaltara, terhadap kinerja pelayanan publik oleh pemprov.

“Gunanya masukan ini untuk kami memperbaiki diri, kami ingin penilaian yang betul-betul adil sehingga perbaikan kami betul-betul mengena pada masyarakat. Kalau merasa paling bagus, pelayanan kita tidak akan meningkat,” ucap mantan Penjabat Bupati Tana Tidung tersebut.

Datu Iqro berharap penilaian ini berbanding lurus dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Kaltara.

“Otonomi daerah itu bagaimana kita mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat untuk berurusan walaupun dengan anggaran yang terbatas, dan perlu masukan dari Ombudsman salah satunya. Ombudsman menilai kami memperbaiki diri kami bagaimana kedepan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik lagi,”tutup Datu Iqro.

(dkisp)

 

 

Bupati Nunukan Hadiri Pembukaan Survei Re Akreditasi RSUD Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN- Setelah menjemput ketibaan Tim Akreditasi di Pelabuhan Lamijung, hari ini , Selasa (5/12/2023) Bupati Laura menghadiri Pembukaan Survei Re Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan hari pertama bertempat di ruang Atlas Medika, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, Selasa (05/12/2023) pagi.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, yang dimulai pada hari ini, 5 Desember hingga 7 Desember 2023 dengan menghadirkan Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai tim surveyor penilai, diantaranya dr. Alexander HM Sinaga, MARS dan Enny Herawati, SKM. FISQua.

Bupati Laura mengatakan yang terpenting dari akreditasi bukanlah penilaian, melainkan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Karena itu ia meminta kepada pihak RSUD Kabupaten Nunukan untuk jujur menyampaikan kondisi di tempat tersebut.

“Sampaikan realita yang ada di masyarakat kalau masih belum sesuai harapan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah. Praktikkan cara-cara baik yang direkomendasikan,” jelasnya.

la menambahkan rekomendasi yang disampaikan para surveyor tentunya untuk perbaikan, mengingat segala sesuatu membutuhkan proses, Laura yakin bahwa Proses Akreditasi RSUD Kabupaten Nunukan ini merupakan upaya menjamin pelayanan bagi masyarakat, sehingga merasa aman dan nyaman.

Senada dengan itu Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai tim surveyor penilai dr. Alexander HM Sinaga, MARS
menyampaikan bahwa akreditasi tidak hanya terkait dokumen administrasi melainkan upaya peningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien.

“Akreditasi adalah bagian memberikan pengalaman pelayanan kepada pasien dan keluarga yang nantinya akan disebarkan sebagai informasi positif dirawat di rumah sakit, tetapi juga ketika pasien sudah meninggalkan rumah sakit,” jelasnya.

Lebih lanjut Ketua Tim KARS dr. Alexander menyampaikan beberapa poin terkait dengan Kode Etik Surveyor KARS, diantaranya, tidak menggunakan Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan, tidak membahas masalah politik praktis dan Suku Agama Ras dalam kegiatan survei, dan menghindari adanya konflik kepentingan terkait survei.

Pada kesempatan yang sama Direktur RSUD Kabupaten Nunukan dr. Dulman L. Sp.OG., M.Kes melakukan presentasi tentang Profil Rumah Sakit dan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Rumah Sakit, diantaranya menyampaikan visi dan misi RSUD Kabupaten Nunukan yang akan menjadi rumah sakit terbaik diperbatasan dengan misi meningkatkan manajemen RSUD yang efektif dan efisien, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTK), meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan sarana prasarana rumah sakit, terwujudnya pelayanan yang tepat waktu dan akurat, terselenggaranya pelayanan berkeadilan dan terjaminnya mutu pelayanan.

Adapun rangkaian kegiatan survei simulasi akreditasi ulang pada hari pertama dimulai dengan pembukaan, presentasi Direktur, konfirmasi dokumen seluruh unit, instalasi, bagian dari RSUD Nunukan, di hari kedua dan ketiga akan dilakukan penelusuran pada instalasi dan ruangan semua unit di RSUD Nunukan bersama dengan 2 surveyor KARS, yang masing-masing melakukan penilaian manajemen dan medis atau keperawatan.

(PROKOMPIM)

Hadiri Perayaan Natal di GPDI Ekklesia Nunukan, Bupati : Mari Bersama Sama Pemerintah Daerah Berkontribusi Aktif Mengisi Pembangunan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri acara Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 oleh GPdI Ekklesia Nunukan di Gedung Gereja GPdI Jemaat “Ekklesia” Jalan Pongtiku, Senin (04/12).

Pada kesempatan yang penuh kasih, Bupati Laura mengajak para jemaat untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunianya, sehingga dapat hadir bersama-sama mengikuti perayaan natal tahun 2023 bersama jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ekklesia Nunukan.

Mengawali sambutannya, Laura menyampaikan selamat merayakan natal tahun 2023, kepada seluruh umat kristiani di Kabupaten Nunukan khususnya segenap jemaat GPdI Ekklesia Nunukan.

Bupati Nunukan mengatakan bahwa perayaan natal merupakan sebuah budaya yang baik, menjadi penyemangat umat dalam menjalani kehidupan sehari – hari, dimana dengan kelahiran Yesus Kristus di bumi ini adalah bukti cinta kasihnya kepada segenap umat manusia.

“Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sendiri berharap kiranya di masa raya natal tahun 2023 ini bisa semakin mempertebal iman percaya umat kristiani semua dan menjadikan natal sebagai momentum untuk terus memperbaiki kualitas mental spiritual dan keimanannya”, tutur Laura.

Selaku Pemerintah Kabupaten Nunukan, Laura turut berharap kiranya seluruh umat kristiani dapat bersama sama pemerintah daerah dalam mengisi pembangunan, berkontribusi aktif dan melangkah bersama menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

(PROKOMPIM)