Beasiswa Kaltara Unggul, Investasi Pendidikan di Masa Depan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, baru saja meluncurkan Program Beasiswa Kaltara Unggul di Lt. 1 Gedung Gadis, Selasa (12/12). Program tahunan tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si.

Gubernur mengungkapkan, program beasiswa ini menjadi komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Selain itu, juga memastikan akses pendidikan tinggi sebagai hak tiap anak di Kaltara.

“Program ini juga sebagai investasi masa depan demi menciptakan generasi Kaltara yang berkualitas dan berdaya saing,” jelas Gubernur.

Program Beasiswa Kaltara Unggul 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk 8.295 penerima meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah: 2.200 penerima berprestasi akademik dan kurang mampu, masing-masing mendapatkan beasiswa jenjang pendidikan dasar sebesar Rp. 800.000 dan jenjang pendidikan menengah sebesar Rp. 1.000.000.

Kemudian, jenjang pendidikan keagamaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara: 400 penerima untuk pendidikan Madrasah Ibtida’yah/Tsanawiyah/sederajat dengan beasiswa Rp. 800.000 dan Madrasah Aliyah/sederajat dengan beasiswa Rp. 1.000.000. Lalu, jenjang pendidikan keagamaan luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara: 50 penerima dengan beasiswa Rp. 1.000.000. Selain itu, terdapat beasiswa khusus untuk 54 penerima dengan total nilai Rp. 306.000.000.

Program ini, kata Gubernur, diharapkan dapat memberikan memberikan kesempatan berharga bagi anak-anak Kalimantan Utara untuk mengejar pendidikan tinggi.

“Program Beasiswa Kaltara Unggul diharapkan tidak hanya bermanfaat saat ini, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun SDM unggul dan berdaya saing di masa mendatang,” lanjutnya.

Selain itu Gubernur menegaskan bahwa kehadiran Beasiswa Kaltara Unggul ini adalah bagian integral dari upaya mereka untuk menciptakan generasi yang unggul.

“Dengan memberikan kesempatan kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu, serta mendukung pendidikan keagamaan, program ini diharapkan dapat merangsang semangat belajar dan memperluas akses pendidikan di seluruh wilayah provinsi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk bersama-sama mendukung dan melibatkan diri dalam menyukseskan program ini.

“Semangat kolaborasi diharapkan dapat mengoptimalkan dampak positif Beasiswa Kaltara Unggul dan Insentif Guru Mengaji, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, serta membawa manfaat jangka panjang bagi perkembangan sumber daya manusia di daerah ini,” tuntasnya.

Anggota DPRD Kaltara, Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Provinsi, Dr H. Suriansyah, M.AP, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pengurus Badan Amil Zakat Provinsi (BAZNAS).

Kepala Pengadilan Pengadilan Tinggi Kaltara, Sarah Louis, SH., MH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp

Insentif Guru Ngaji untuk Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan pemberian insentif guru ngaji tidak hanya sekadar bentuk penghargaan terhadap para pendidik. Tetapi juga sebagai upaya progresif untuk membentuk karakter generasi muda yang memiliki nilai keagamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat meluncurkan insentif guru ngaji berbarengan dengan rangkaian Peluncuran Program Beasiswa Kaltara Unggul di Ruang Lt.1 Gedung Gadis, Selasa (12/12).

Disebutkannya, tahun 2023 menjadi pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp3,2 miliar untuk insentif guru ngaji. Dari total itu, Rp2,8 miliar dikhususkan sebagai motivasi tambahan bagi para pengajar agama se-Kaltara.

Gubernur berharap, dana ini dapat mendorong dan meningkatkan kualitas pengajaran agama, menjadi tonggak utama dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai keagamaan di kalangan generasi muda.

“Tentunya kita berharap, pemberian insentif ini dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Kaltara,”katanya.

Program ini, kata Gubernur, bukan hanya menjadi langkah inovatif dalam bidang pendidikan keagamaan. Tetapi juga sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan mampu bersaing di era globalisasi yang terus berkembang.

(dkisp)

Gubernur Lantik Pengurus Baznas Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum melantik pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Selasa (12/12).

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Yansen Tp., M. Si, Anggota DPRD Kaltara, Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Provinsi, H. Suriansyah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Gubernur mengungkapkan, kehadiran Baznas diharapkan mampu menjalankan perannya dengan efektif dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kaltara.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan kelangsungan misi kemanusiaan Baznas di Kaltara,” ujar Gubernur.

Karena itu, Gubernur menghimbau Baznas Kaltara dapat meningkatkan efektifitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Gubernur juga meminta agar para pengurus Baznas Kaltara dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.

“Sinergi yang erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan akan mengoptimalkan upaya Baznas Kaltara, menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” tuntasnya.

(Dkisp)

Puncak HUT DWP di Kabupaten Nunukan Berlangsung Meriah

NUNUKAN – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Dharma Wanita Persatuan (DWP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan berlangsung meriah. Ada pesembahan tari – tarian dan bazar produk UMKM, penjualan pangan murah, serta penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba dan cendramata kepada janda – janda ASN.

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Nunukan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 DWP dengan mengangkat tema “Peran Strategis Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang dirangkai kan dengan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 dengan Tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya”. berlangsung dilantai 5 Kantor Bupati Nunukan Selasa (12/12).

Dalam peringatan HUT DWP dan Hari Ibu tahun ini juga digelar seminar dengan tema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju Perempuan Berdaya dan Berkarya” dengan menghadirkan Narasumber Fanny Sumajouw, S.Psi, Psikolog (Bunda Fanny) dengan segudang profesi diantaranya sebagai Founder/Owner Yayasan Bening Hati Tarakan, Ketua PUSPA (Perlindungan Perempuan & Anak) Provinsi Kaltara, Psikolog/Konselor Anak & Keluarga Provinsi Kaltara, Psikolog/Konselor UPTD-PPA Provinsi Kaltara dan Inspirator “PUSPA” Kementerian PPPA Wilayah Kaltara.

Kegiatan yang diikuti oleh Istri – Istri para ASN dan Organisasi Wanita Se – Kabupaten Nunukan ini juga dihadiri oleh Ketua PKK Kabupaten Nunukan yang juga sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Hj. Sri Kustarwati, Ketua DPRD kabupaten Nunukan Hj.Leppa, para Asisten dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Asisten Administrasi Umum Setda Nunukan Drs. Syafarudin mewakili Bupati Nunukan dalam sambutannya mengatakan peringatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan dan Hari Ibu tahun 2023 ini dirangkaikan menjadi satu, dimana sebagai garda terdepan dan pelopor kaum wanita dalam keikutsertaanya dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan.

“Sebagai seorang Ibu sekaligus anggota Dharma Wanita, tentunya kita mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita kepada Bangsa,”ujarnya.

Syafarudin menyampaikan bahwa melihat kondisi saat ini dimana seorang wanita dalam pembangunan bangsa sangatlah berperan, dia mengatakan tanpa kehadiran seorang wanita, sebuah perjalanan kehidupan manusia itu akan sirna dan tidak seimbang. Lalu disini, Dharma Wanita tampil sebagai pelopor untuk memperjuangkan hak-hak wanita dan harus diikutsertakan dalam pembangunan kehidupan bangsa untuk lebih maju dan lebih baik lagi.

Lebih lanjut dikatakannya dengan mengambil tema ”perempuan berdaya dan berkarya”peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan dan Hari Ibu tahun ini selaras dengan cita-cita dan harapan bangsa, dimana saat ini bangsa indonesia sudah memberikan kaum wanita kesempatan untuk selalu tampil dan menjadi pendobrak perubahan. ini merupakan salah satu kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita.

“jika kita bandingkan di belahan dunia lainnya yang mana ada sebagian kaum wanita yang menjadi bahan ejekan, dianggap lemah, dan diskriminasi. namun bangsa kita tidak demikian. kita semua dianggap sama dihadapan konstitusi dan dihadapan tuhan, maka sebagai dharma wanita dan kaum ibu, saya mengajak kepada kita semua untuk satukan tekad dan kekuatan untuk selalu mempertahankan hak-hak kaum wanita dalam menghadapi berbagai persoalan diskriminasi dan pelecehan kaum wanita di indonesia.” Jelasnya.

Sementara Pj. Ketua DWP Kabupaten Nunukan Hj. Fitria T. Asmar membacakan sambutan Ketua Umum DWP Pusat, Ny. Franka Makarim, bahwa pendidikan khususnya dalam keluarga, menempatkan perempuan sebagai aktor kunci didalamnya. “Karena pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan berkelanjutan, perempuan memiliki andil besar dalam proses perwujudannya,” ungkapnya.

Dirinya pun mendorong untuk terus bergerak dengan penuh semangat. Serta mendorong menjadi organisasi yang senantiasa menjadi pilar penting dalam menguatkan peranan perempuan Indonesia.

“Sebagai pilar pembangunan, Ibu-ibu pengurus dan anggota DWP merupakan Kekuatan yang luar biasa dalam membangun keluarga, masyarakat dan bangsa, bersama-sama kita senantiasa memberikan kontribusi yang bermakna dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sampai sosial budaya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu pula, Hj. Fajar selaku pengurus GOW membacakan sejarah singkat ditetapkannya Hari Ibu, Ikrar para pejuang pada Kongres Perempuan Indonesia pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta merupakan tonggak sejarah puncak perjuangan kaum perempuan, dan Kongres Perempuan yang ketiga tahun 1938 sejak saat itu ditetapkan sebagai Hari Ibu.

Puncak peringatan HUT ke-24 DWP kabupaten Nunukan ditutup dengan pemutaran Video jejak langkah DWP Kabupaten Nunukan Nunukan dan pemotongan Tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur.

(PROKOMPIM)

BNPP Gelar Rakor Tindak Lanjut Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal

NUNUKAN – BNPP RI mengadakan Rakor tindak Lanjut Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal. Acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Bupati Nunukan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir, mewakili Bupati Nunukan. Selasa (12/12).

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri yang di wakili Plt. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Harris Fadhly beserta rombongan, Kementerian ATR/BPN, BNPP RI, Dinas Energi dan Sumber Daya Prov. Kalimantan Utara, Perwakilan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarhanud 8/MBC, Kepala BPPD Kab. Nunukan, serta Kepala OPD Terkait, Camat Lumbis Pansiangan.

Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir menyampaikan sambutan tertulis Bupati Nunukan.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa hari ini kembali dilakukan pembahasan terkaitt dengan tindak lanjut rencana aksi percepatan pembangunan wilayah di sekitar sungai simantipal, yang sebelumnya merupakan wilayah berstatus OBP.
Menurut Bupati Laura, tindak lanjut ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di wilayah sungai sumantipal mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah.

“Kita semua memastikan, bahwa kembalinya wilayah tersebut ke dalam pangkuan NKRI akan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat yang berada di sekitarnya”, ujarnya.

Dalam sambutannya Bupati juga mengingatkan agar tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah disusun, harus tetap memperhatikan dan mengakomodiri saran masukan serta kegiatan dari masyarakat.

Selain itu, Deputi Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri yang diwakili Plt. Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Harris Fadhly juga menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya dikatakan bahwa pada tahun 2019, dalam forum joint Indonesia-Malaysia/Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee On The Demacration And Survey Of The Internastional Boundary Between Malaysia and Indonesia (JIM/JMI) Ke 43 yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 di Kuala Lumpur Malaysia, telah disepakati bahwa 2 (dua) dari 9 (sembilan) segmen batas negara RI-Malaysia yang berstatus sebagai Outstanding Boundery Problems (OBP) dinyatakan selesai dan sah sebagai bagian dari wilayah NKRI. Kedua segmen C500-C600 yang berada di Kec. Lumbis Pansiangan Kab. Nunukan.

“Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemerintah RI melalui BNPP telah nelakukan langkah-langkah penyiapan program atau rencana kerja Pengembangan Kawasan Eks OBP tersebut, Khusunya Eks OBP segmen sungai Simantipal”, ungkapnya.

(PROKOMPIM)