Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr Bustan SE., M.Si., memimpin upacara Peringatan Hari Bela Negara ke 75 di Lapangan Agatis, Senin (18/12). 

Dengan mengusung tema Deklarasi Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2023, Asisten Bustan menyampaikan bela negara wajib dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah termasuk TNI dan polri. Ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai warga negara sesuai amanah dalam UUD 1945.

Peringatan Hari Bela Negera juga menjadi momentum Netralitas ASN dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi. Ini harus dipatuhi berdasarkan Undang – Undang Dasar dan Undang – Undang No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mesin utama birokrasi yang profesional harus dapat bersikap netral dan bebas dari intervensi politik.

“ASN tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik serta tidak berpihak kepada kepentingan siapapun, netralitas ASN adalah pondasi integritas dalam penyelenggaraan pemilu dalam pemilihan presiden,” kata Bustan saat membacakan Sambutan Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum.

Karena itu, netralitas ASN harus dijunjung tinggi. Dan pimpinan ASN pun harus memberikan contoh yang baik. “Kita perlu bersama-sama menjaga agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat merugikan netralitas demokrasi,” ujarnya.

Bustan berharap bahwa seluruh ASN di Kalimantan Utara dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, Mari kita bersama-sama memastikan bahwa Pemilu serentak tahun 2024 berjalan dengan lancar adil dan demokratis,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kalimantan Utara (Kaltara) selenggarakan acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Dharma Wanita Persatuan di Tanjung Selor, Senin (18/12).

Mengusung tema Peran Strategis Perempuan Dalam Pembangunan dan Berkelanjutan, Dra. Hj. Arsanah Suriansyah selaku Ketua DWP Kaltara, dalam sambutannya meminta kepada seluruh anggota DWP untuk dapat berperan lebih dalam tiap kegiatan.

“Besar harapan saya, bahwa DWP dapat menjadi rumah bagi kita, agar kita sebagai anggota DWP dapat berkembang bersama dan dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah,” kata Arsanah Suriansyah.

Ia berpesan kepada seluruh anggota DWP Kaltara untuk fokus pada perkembangan anak serta keluarga, dan menekankan pencegahan stunting pada anak.

“Kita sebagai wanita, harus peduli terhadap pencegahan stunting, pemberian gizi dan asupan yang baik untuk tumbuh kembang anak menjadi fokus kita sebagai wanita serta ibu,” tuturnya.

Masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-24 DWP. Diselenggarakan juga Talkshow dengan tema Superwoman “Work and Family” dengan narasumber Wahyu Eko Handayani, S.Pd widyaswara BPSDM Kaltara.

Hadir juga dalam acara ini DWP perwakilan dari kabupaten/kota yang ada di Kaltara. DWP adalah organisasi yang berisikan istri-istri dari PNS ini berdiri pada 24 tahun lalu pada 13 Desember.

Pada sejarahnya, sebelum reformasi organisasi Perempuan ini Bernama Dharma Wanita yang didirikan pada 5 Agustus 1974 oleh Amir Machmud atas Prakarsa Ibu Tien Soeharto.

(dkisp)

TARAKAN – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Gubernur Kalimantan Utara secara simbolis menyerahkan bantuan pasang baru listrik gratis kepada 300 Kepala Keluarga (KK).

Gubernur mengatakan bantuan ini bukan hanya sebagai wujud pemenuhan kewajiban pemerintah dalam menyediakan tenaga listrik. Namun juga sebagai bentuk konkret kehadiran negara melalui akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun rinciannya antara lain sebanyak 35 rumah di Kota Tarakan, 75 rumah di Kabupaten Bulungan, 70 rumah di Kabupaten Nunukan, 60 rumah di Kabupaten Malinau, dan 60 rumah di Kabupaten Tana Tidung.

Gubernur menyadari bahwa banyak rumah tangga tidak mampu di wilayah ini yang masih belum teraliri listrik dari PLN.

Untuk itu, pemerintah setempat telah menginisiasi program pemasangan dan penyambungan instalasi listrik secara gratis, Memberikan kemudahan kepada keluarga yang ingin menikmati listrik namun kesulitan membayar biaya pasang baru.

“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pemertanahan akses kelistrikan, menjadikan energi listrik sebagai kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat,” terang Gubernur saat berada di Tanjung Pasir, Jumat (15/12).

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa program bantuan pasang baru listrik gratis telah berlangsung selama 4 tahun. Pada tahun 2023, pemerintah kembali mengalokasikan bantuan ini untuk 300 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Kota Tarakan menjadi salah satu fokus dengan alokasi 35 rumah tangga, sementara kabupaten lainnya seperti Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung juga mendapatkan bagian masing-masing.

Gubernur menjelaskan Rumah tangga penerima bantuan akan mendapatkan 3 titik lampu, 1 stop kontak, dan meteran listrik dengan daya 900 kVA.

“Bantuan ini mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam memberikan layanan listrik kepada seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil dan pedalaman,”ulasnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada PT. PLN (Persero) yang telah aktif membantu pemasangan meteran bagi setiap kepala keluarga penerima manfaat.

Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota serta para ketua RT dan RW yang turut mendukung program ini dengan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat untuk mengajukan usulan permohonan bantuan listrik gratis kepada Gubernur.

“Saya harap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, yang nantinya akan berdampak positif pada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pada akhirnya menjadikan Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

TARAKAN – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum kembali menyerahkan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada tambahan 7.000 pekerja rentan. Penyerahan ini diserahkan langsung di Pelabuhan Malundung, Jumat (15/12). 

Gubernur menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan keluarganya..

Gubernur mengungkapkan pentingnya kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Sebagai kelanjutan dari peluncuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 35.000 pekerja rentan pada Agustus 2023, pemerintah menambah perlindungan untuk 7.000 pekerja rentan di sektor pekerja petani, pekebun, nelayan, pedagang keliling, tenaga buruh harian lepas, tenaga bongkar muat, dan buruh angkut selama 2 bulan,” katanya.

Untuk diketahui, total perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Provinsi Kalimantan Utara mencapai 42.000 pekerja rentan dengan alokasi dana sebesar Rp235.200.000,-.

Karena itu ia menegaskan bahwa serah terima kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hari ini adalah bukti konkret kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja dan keluarganya.

“Kepentingannya bagi pekerja memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meningkatkan rasa aman saat bekerja dan memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi bagi keluarga pekerja dalam situasi yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Gubernur mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa, untuk aktif berpartisipasi dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Gubernur mengakhiri sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada pekerja rentan yang hadir, mengapresiasi dedikasi mereka, dan berharap bahwa program kepesertaan ini akan memberikan manfaat nyata.

Selain itu, Gubernur menyampaikan rasa terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, instansi terkait, dan semua pihak yang berkontribusi dalam merealisasikan program ini.

“Semoga program ini sukses dan memberikan dampak positif bagi semua pekerja di daerah, mewujudkan Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera,” harapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara, Haerumuddin. Kehadiran juga terlihat dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara, Rina Umar, dan jajarannya, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Tarakan, Kepala PT. Pelindo IV Regional Kota Tarakan, Kepala Koperasi TKBM Kota Tarakan, serta Ketua Asosiasi TKBM Pelabuhan Malundung, peserta penerima bantuan.

(dkisp)