Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tentang Penempatan Tugas dan SK PNS Lulusan IPDN Angkatan XXIX Tahun 2022 sekaligus Penyerahan SPMT CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXIX berlangsung di Aula Benuanta, Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Jum’at (22/12).

Penyerahan langsung dilakukan oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.A.P., didampingi Asisten serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi yang dihadiri oleh Kepala BKD Kabupaten/Kota se-Kaltara.

Pada kesempatan tersebut Sekprov memberikan kesempatan agar para Asisten Setprov Kaltara agar memberikan pembekalan kepada para alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan ditempatkan di ke daerah.

“Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman (Asisten) memberikan pembekalan sesuai dengan tupoksi masing-masing, agar teman-teman ini memiliki referensi dibidang pemerintahan, pembangunan dan administrasi umum,” ucap Sekprov membuka kegiatan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltara, Datu Iqro Ramadhan menyampaikan perlu fleksibilitas bagi para ASN yang akan mengabdi.

“Banyak penyesuaian-penyesuaian. Yang terpenting adalah bekerja dengan baik, karena antara teori dan kenyataan itu banyak perbedaannya,” ucap Datu Iqro.

Dirinya menambahkan agar tidak ada rasa kecil hati bagi para alumni IPDN yang ditempatkan di daerah dengan memberikan contoh karir mentereng Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang kini menjadi Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik yang memulai tugas dari daerah terpencil yaitu Kecamatan Mentawai, Sumatera Barat.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan SE., M.Si kembalinya para alumni IPDN ke daerah akan memberikan kesempatan berkarir lebih baik.

“Fokus kepada tugas dan fungsi kita. Kita punya pedoman, kalau di kabupaten ada peraturan bupati. Silahkan melakukan inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi kompas kita menuju pembangunan berkelanjutan turunannya rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman mensejahterakan masyarakat kita,” ucap Bustan.

Sementara itu Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Prov Kaltara, Polymaart Sijabat, SKM.,M.AP., menekankan agar kecepatan para ASN dalam mengaplikasikan digitalisasi dalam kinerja di pemerintahan

“Siapa yang tidak mau masuk ke dalam perubahan, dia akan digilas oleh perubahan itu. Sekarang kita ASN tidak ada perbedaan antara pusat dan daerah yang terpenting kita selalu update serta menjaga integritas,” ucap Polymaart singkat.

Sekprov Kaltara berharap pembekalan yang telah diberikan oleh para Asisten Pemprov Kaltara dapat menjadi referensi bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota selaku pembina aparatur.

“Kita sharing agar teman-teman BKD di daerah mendapat referensi ketika teman-teman (IPDN) ini bertugas. Tugas kita yang pertama melaksanakan kebijakan publik, dengan mentaati peraturan dan semua ketentuan yang ada,” ucap Suriansyah.

Mempelajari undang-undang sesuai sektor dan penempatan tugas agar mempelajari seluruh aturan yang sudah ada.

“Jangan bekerja tanpa aturan. Saya yakin semua perangkat daerah ada perda yang mengatur tugas pokok masing-masing, pelajari semua aturannya. Kita melaksanakan semua aturan pimpinan dari negara dan daerah kita, dan yang kedua kita sebagai pelayan masyarakat dan majikan kita adalah masyarakat,” tutup Suriansyah.

(dkisp)

 

 

MALINAU – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., menyerahkan bantuan alat ekonomi produktif kepada Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Desa Wisata Setulang, Kabupaten Malinau, Kamis (21/12).

Menurut Gubernur, perhutanan sosial bertujuan untuk pemeratan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar. Meliputi, lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, masyarakat yang hidup serta tinggal disekitar hutan menjadi legal untuk mengelola kawasan hutan milik negara.

“Kita patut bersyukur, karena Kaltara dianugerahi hutan yang sangat luas. Tentu Sumber Daya Alam (SDA) ini perlu pengelolaan yang baik dan bijaksana, sehingga bisa memberi manfaa ekonomi dan perbaikan kualitas hidup masyarakat,” kata Gubernur.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga 3 Mei 2023 Kaltara berada pada urutan kedua setelah Provinsi Kalbar dalam hal mendapatkan akses Kelola lahan dalam kawasan hutan pada Program Perhutanan Sosial. Dengan total luas 515.622,71 Hektar dengan total unit 85 Surat Keputusan (SK).

“Percapaian target Perhutanan Sosial yang merupakan tugas besar bersama yang melibatkan peran multisektor. Termasuk pada sektor lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, perdagangan swasta serta sektor lainnya,” urainya.

Melalui SK Gubernur No. 188.44/K.863/2022 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022-2026 diharapkan dengan dasar ini dapat dilakukan percepatan pengelolaan perhutanan sosial.

“Pada kesempatan ini, kita berkumpul disini untuk mengikuti Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi Perhutanan Sosial yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya kepada KPS yang ada di Malinau, Bulungan serta Tana Tidung,”terangnya.

Bantuan sapras ini terdiri dari 2 paket untuk KPS Malinau, 3 paket untuk KPS Tana Tidung dan 6 paket untuk KPS Bulungan. Tidak hanya itu, juga diserahkan jjuga 1 paket bantuan dari KKI-WARSI dan 3 paket Bantuan Operasional LPHD dari Institute For Promoting Sustainable Livelihood Approach (Inprosula).

“Diharapkan dengan bantuan ini dapat bermanfaat kepada Masyarakat, khususnya KPS, sehingga dapat meningkatkan ekonomi Masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan,” tuntasnya.

Turut hadir mendampingi dalam acara ini Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara Ir. Syarifuddin, MMA., perwakilan Pemerintah Kabupaten Malinau, serta para tamu undangan lainnya dari berbagai pihak.

Selain penyerahan bantuan, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kesepakatan Bersama antara Pemprov Kaltara dengan KKI-WARSI dan Inprosula di hadapan Masyarakat serta tamu undangan yang hadir.

Untuk diketahui, PPS ini adalah salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemerataan ekonomi dan ketimpangan ekonomi.

(dksip)

 

 

Tanjung Selor – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang,S.H.,M.Hum., melalui Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Burhanuddin,S.Sos., M.Si, membuka acara seminar peningkatan pengurus organisasi dan majelis taklim upaya membangun karakter berintegritas oleh Badan Koordinasi Majelis Taklim Kaltara, Kamis (21/12) di Gedung BPKSDM Kabupaten Bulungan.

“Selaku pribadi maupun sebagai gubernur kaltara saya mengapresiasi dann menyambut baik atas dilaksanakannya seminar oleh BKMT Provinsi Kalimantan Utara,” ucap Burhan membacakan sambutan gubernur.

Gubernur berharap segenap pengurus BKMT Kaltara agar tidak hanya dapat meningkatkan kapasitasnya namun melalui seminar ini juga, agar dapat menjadikan wadah atau organisasi yang mampu membangun karakter organisasi serta individu.

“BKMT sebagai organisasi yang bergerak dibidang keagamaan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dikalangan masyarakat khususnya kaum perempuan,” tambahnya.

Oleh karena itu peningkatan kualitas organisasi dan mejelis taklim, menjadi hal yang sangat penting, untuk terus dilakukan agar semakin profesional dan efektif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi atensi bagi para pengurus organisasi dan anggota BKMT. Pertama sebagai umat IsIam yang taat mari selalu mengamalkan nilai ajaran IsIam sehingga kita dapat menjadi tauladan dimasyarakat, kedua mari kita semua selalu menumbuhkan rasa cinta tanah air, ketiga jadilah pribadi yang baik, jujur agar para pengurus majelis taklim dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat baik secara kelembagaan maupun individu.

(Chai/DKISPKaltara)