Diiming-iming Kerja Jutaan Rupiah, 8 Orang Calon PMI Asal NTT Jadi Korban TPPO

NUNUKAN – Delapan calon PMI (pekerja migran Indonesia) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh dua tersangka yang kini diamankan ke Mako Polsek Nunukan.

Delapan korban diduga TPPO tersebut terdiri dari tiga laki-laki dewasa, lima perempuan dewasa. Tak hanya itu bersama mereka juga terdapat tiga anak-anak.

Kanit Reskrim Polsek Nunukan Ipda Anjas Dicky Febrian mengatakan delapan calon PMI asal Kupang, NTT tersebut awalnya ditawari bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara (Kaltara) oleh seorang pria yang juga warga NTT inisial YA (30).

Selain itu YA mengiming-imingi gaji jutaan rupiah kepada delapan calon PMI tersebut.

“Delapan orang itu ditawari bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kaltara dengan iming-iming gaji mulai Rp4 juta hingga Rp5 juta per orang. Delapan orang itu tidak saling kenal, tapi YA mengenal delapan orang itu. YA juga pernah kerja di perkebunan kelapa sawit di Berau, Kaltim,” kata Anjas Dicky Febrian dipolsek nunukan, Sabtu (13/01/2024), pukul 11.00 Wita.

Modus YA membujuk delapan calon PMI itu akhirnya berhasil sehingga warga NTT itu mau dibawa ke Nunukan.

Menurut Anjas, sebelumnya YA sudah berkomunikasi dengan seorang mandor sawit PT Borneo di wilayah Serudung, Malaysia.

Dari pengakuan YA, dia dijanjikan upah oleh mandor sawit di Malaysia sebesar Rp500 ribu per orang dari hasil pemotongan gaji delapan calon PMI tersebut.

“Jadi uang yang dipakai untuk berangkatkan delapan calon PMI dan tiga anak-anak dari Kupang menuju Nunukan adalah uang pribadi YA. Mandor sawit di Malaysia janjikan akan gantikan uang YA ketika calon PMI itu sudah bekerja di Malaysia,” ucapnya.

Lanjut Anjas,”Rp500 ribu itu sudah include dengan uang pribadi YA yang dipakai untuk bayar tiket kapal calon PMI,” tambahnya.

Setibanya di Nunukan, YA dan delapan calon PMI termasuk tiga anak-anak mereka tinggal di tempat penampungan sementara milik AM (57) di Jalan Teuku Umar, RT 013, Kelurahan Nunukan Timur.

Lebih lanjut Anjas beberkan bahwa tersangka YA dan AM tidak saling kenal sebelumnya. Namun, mandor sawit yang berada di Malaysia memberikan kontak AM pada YA agar bisa saling komunikasi ketika sudah berada di Nunukan.

“Tersangka AM itu perannya sebagai pengurus yang menyediakan tempat penampungan sementara Nunukan. Nantinya AM yang bawa para calon PMI ke Malaysia pakai uang pribadi AM,” ujar Anjas.

Tersangka AM dijanjikan upah oleh mandor yang berada di Malaysia sebesar Rp2 juta per orang.

“Kalau tersangka AM upahnya langsung dibayar di tempat oleh mandor di Malaysia,” tuturnya.

Namun, rencana AM memberangkatkan delapan calon PMI termasuk tiga orang anak mereka gagal, pasca percakapan AM dengan mandor sawit di Malaysia melalui video call didengar oleh satu diantara calon PMI tersebut.

“Salah seorang calon PMI mendengar percakapan AM dengan mandor sawit di Malaysia bahwa para calon PMI itu akan dibayar menggunakan uang Ringgit,” ungkap Anjas.

Merasa ditipu, akhirnya calon PMI menghubungi keluarga di Kupang, NTT lalu diteruskan berupa laporan ke Polsek Nunukan.

Dari hasil penyelidikan tersangka YA dan AM berhasil diidentifikasi oleh Unit Reskrim Polsek Nunukan.

“Pada Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wita kami melakukan upaya paksa mengamankan tersangka di tempat penampungan sementara calon PMI. Keduanya mengakui semua perbuatannya,” imbuh Anjas.

Sementara untuk delapan calon PMI termasuk tiga orang anak mereka sudah diserahkan Polsek Nunukan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kabupaten Nunukan.

Terhadap tersangka YA dan AM dipersangkakan Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang TPPO atau Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan atau Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(*)

Pemerintah Gratiskan Vaksin Bagi Kelompok Rentan

TANJUNG SELOR – Peningkatan tren kasus Covid – 19 meningkat tajam di bulan Desember 2023 di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini terdapat 52 kasus.

Guna mencegah peningkatan itu, Kementerian Kesehatan telah menjalankan Program Imunisasi Covid – 19 gratis untuk Kelompok Rentan, tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 Tentang Pemberian Imunisasi Covid – 19 Program.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Yuan Ernest Sukawatie membenarkan bahwa pemerintah pusat mulai menerapkan program Imunisasi Covid 19 di seluruh Indonesia, Rabu (10/1/2024).

“Per 1 Januari 2024 masih gratis untuk kelompok yang rentan, pertama masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima vaksin Covid – 19 sama sekali dan yang kedua masyarakat yang menerima minimal 1 dosis vaksin Covid – 19,” ucapnya.

Sekarang yang gratis dari pemerintah hanya 2 kelompok yang beresiko yaitu yang sudah komorbit dan nakes sebagai garda terdepan. Sedangkan bagi masyarakat yang belum lengkap vaksinnya sama sekali atau belum sama sekali sekarang berbayar, masyarakat bisa memilih vaksin apapun di fasilitas manapun.

“Kalau belum pernah vaksin dia bisa memilih untuk bisa mendapatkan kesehatan dimanapun seperti klinik – klinik swasta daerah sekitar yang menyediakan imunisasi vaksin Covid – 19 contoh kayak Kimia Farma (BUMN),” tuturnya.

Yuan menjelaskan, Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan vaksin tersebut disebarkan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tarakan ke seluruh kabupaten/kota se-Kaltara untuk dapat digunakan oleh masyarakat, dan itu dosisnya terbatas.

Masyarakat bisa mendapatkan program vaksin Covid – 19 dengan kriteria tersebut, vaksin yang disediakan Vaksin Inavac buatan Pemerintah Indonesia, tapi apabila menginginkan vaksin buatan luar negeri bisa ke klinik – klinik swasta yang sudah menyediakan.

“Kita tidak ada henti – hentinya sesuai surat edaran sebelumnya kami menghimbau untuk masyarakat untuk tetap waspada tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menghindari kerumunan dan menggunakan masker,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Gubernur Dorong Pengadaan Barang/Jasa Gunakan Produk Lokal

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa dan wajib menggunakan produk lokal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (10/1).

“Penggunaan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen, sedangkan produk luar negeri dengan jumlah nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen atau telah bersertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,” tuturnya

Hal tersebut diperkuat dengan dituangkan dalam Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 100.3.4.1/4569/B.PBJ/GUB tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.

Dalam arahannya gubernur meminta seluruh kontrak kerja sama wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk hasil Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah.

Penggunaan produksi lokal dalam negeri sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan produk dalam negeri.

Gubernur dalam instruksinya menegaskan perangkat daerah agar melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2024 dengan mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan.

“Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar segera melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa oleh SKPD dan melaporkan ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara,” tuntasnya.

(dkisp)

Gubernur Sambut Plt. Kaper BPKP Kaltara

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. bersama Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, S.E., M.AP. melaksanakan agenda silaturahmi serta sarapan bersama dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara, Totok Prihantoro di The Kopitiam Kota Tarakan pada Kamis (11/1) pagi.

Didampingi Kaper BPKP Provinsi Kaltara sebelumnya, Felix Joni Darjoko yang akan pindah lokasi kerja ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Felix bersama Plt. Kaper BPKP yang baru menyempatkan untuk silaturahmi dengan Zainal Paliwang sebagai tanda dimulainya pengabdian Totok di Kaltara.

Totok Prihantoro, Plt. Kaper BPKP Provinsi Kaltara merupakan Pria kelahiran Semarang yang sebelumnya pernah menjadi Kepala Subdirektorat Forensik Digital Dan Pengembangan Kapabilitas Pengawasan Bidang Investigasi pada Deputi Bidang Investigasi BPKP sejak tahun 2019 hingga 2020.

Selepas mengemban tugas tersebut, Totok mengemban jabatan sebagai Auditor Ahli Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara hingga saat ini dipilih sebagai Plt. Kaper BPKP Provinsi Kaltara mengisi kekosongan jabatan Kaper BPKP Provinsi Kaltara definitif.

Saat bertemu dengan Gubernur Zainal Paliwang, sebagai tanda ucapan selamat datang Totok mendapatkan singal yang langsung dipasangkan di kepala Totok oleh Gubernur dan berpesan bahwa singal merupakan salah satu aksesoris khas Kaltara.

“Ini namanya singal, setiap kali bekerja atau ada kegiatan Saya tidak pernah melepas singal. Batik yang dipakai pegawai di Kaltara juga batik khas Kaltara”, ujarnya sembari memberikan kain batik khas Kaltara.

Selain Totok, Gubernur juga memberikan cinderamata berupa plakat sebagai bentuk terimakasih atas dedikasi dan pengabdian Felix Joni Darjoko selama menjadi Kaper BPKP Provinsi Kaltara.

(dkisp)

 

 

Gubernur Ajak Jemaat Gereja Menjaga Kerukunan dan Perdamaian

TARAKAN-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menghadiri Perayaan Natal Dan Syukur Tuhan Baru Persekutuan Hamba-Hamba Tuhan Daerah Lapangan di Gereja Gerakan Pentakosta Eben Haezer Kota Tarakan pada hari Rabu (10/01/2024) malam.

Didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Zainal Paliwang berkesempatan memberikan sambutan serta ucapan perayaan natal tersebut.

Gubernur menyampaikan terimakasih kepada Persekutuan Keluarga Pendeta daerah Lapangan yang telah memberi kesempatan untuk hadir di tengah perayaan natal untuk memberikan semangat keragaman di Kaltara.

“Semoga damai natal selalu menyertai seluruh umat kristiani yang ada di Kaltara, dan semoga segala hal yang Kita rencanakan dan yang akan kita lakukan pada tahun 2024 ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Gubernur.

Zainal, sapaan Gubernur Kaltara tersebut menyampaikan tema natal tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), yaitu Kemuliaan Allah Dan Damai Sejahtera di Bumi.

“Melalui pesan natal itu pula, PGI mengharapkan kita semua para umat manusia bisa hidup berdampingan antara manusia maupun dengan sang penciptanya. Untuk itu, Saya mengajak kita semua untuk dapat terus berkomitmen menjaga keberagaman dan memperkuat kerukunan di Provinsi Kaltara,” lanjut Gubernur Zainal Paliwang.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga berpesan agar selalu menjaga kerukunan dan perdamaian pada pesta demokrasi tahun ini.

“Terakhir saya berpesan mari bijaksana dalam menyikapi pilihan politik yang berbeda-beda serta waspada terhadap penyebaran benih-benih kebencian yang dilakukan hanya untuk meraih kemenangan. Mari bersama-sama Pemerintah bersinergi bahu-membahu untuk mewujudkan Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera,” tutup Gubernur.

(dkisp)