Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan Periode 2023-2026 Dilantik

Bupati : Jika benar sampaikan kebenaran Itu, jika salah maka kritiklah dengan cara-cara yang santun dan beradab.

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid hadiri Pelantikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan periode 2023-2026. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan periode 2023 – 2026 resmi dilantik oleh Ketua PWI Kalimantan Utara (Kaltara) Nicky Saputra di Aula Kantor Bupati Nunukan dan dihadiri langsung oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin laura Hafid dan Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Senin (15/1).

Hadir pula pada acara tersebut, Wakil Ketua DPRD Prov. Kalimantan Utara Andi M. Akbar M. Dzuarjah, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, Anggota DPRD Kab. Nunukan Ahmad Riyadi, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Ketua PWI Prov. Kalimantan Utara Nicky Saputra Novianto, Kepala Biro Kominfo Prov. Kalimantan Utara Ilham Zain, Kepala Dinas Kominfo Kab. Nunukan Kaharudin, Kepala Kesbangpol Kab. Nunukan Hasan Basri, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Hasan Basri, Kepala LPP RRI Nunukan, Ketua KONI Kab. Nunukan, BNN Nunukan, BANKALTIMTARA, BANK BNI, Lapas Nunukan, Instansi Vertikal, serta BUMN/BUMD.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam sambutannya menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah Kab. Nunukan tak lupa mengucapkan ucapan selamat kepada Pengurus PWI yang telah dilantik.

Lanjut Bupati Laura menyampaikan bahwa pengurus yang telah dilantik diharapkan mampu membawa PWI Nunukan menjadi organisasi profesi yang maju dan profesional. Kehadiran PWI Nunukan tentu menjadi momentum yang sangat baik untuk memastikan bahwa para wartawan di bawah naungan PWI adalah wartawan yang benar-benar profesional dan memegang teguh kode etik jurnalistik.

“Saya berharap, PWI bisa memberikan edukasi dan pembinaan kepada para wartawan agar memahami undang-undang pers dan kode etik jurnalistik dengan baik, sehingga mereka mampu menyuguhkan informasi yang cerdas, berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Laura.

Dikatakan Laura, di tengah belantara informasi yang sedemikian riuh, maka kehadiran PWI diharapkan menjadi kompas yang menunjukkan mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar. Selain itu mana informasi yang berbasis data dan fakta serta mana informasi yang hanya bersifat ilusi dan opini semata.

“Eksistensi PWI Nunukan ini saya harapkan juga bisa menjadi perekat dan pemersatu bagi insan pers di Nunukan. Soliditas di kalangan wartawan ini sangat penting, supaya pers bisa menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat secara optimal,” ujarnya.

Lanjutnya lagi dikatakan bahwa sebagai salah satu pilar penting dalam era demokrasi, maka kehadiran pers yang kuat sangat dibutuhkan untuk mengawal program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sampaikan informasi itu apa adanya.

“Jika Benar Sampaikan keenaran itu, dan jika salah maka kritiklah dengan cara-cara yang santun dan beradab”,tegasnya.

Selain itu, lanjut Laura, pihaknya juga mendorong agar pelaksanaan Uji Kompentensi Wartawan (UKW) dapat dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, mengingat saat ini masih ada beberapa wartawan yang belum tersertifikasi kompeten.

“ Sesuai laporan Ketua PWI Nunukan masih ada beberapa wartawan yang belum di UKW, usahakan yang belum menjalani sertifikasi agar bisa segera disertifikasi. Jangan sampai justru yang belum kompeten itu yang kritikannya paling kencang. Jadi dengan dilaksanakan UKW di Nunukan dapat meningkatkan kualitas wartawan di Nunukan yang semakin baik,” ungkapnya.

Ketua Panitia Pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) ke-I PWI Nunukan dan Pelantikan PWI Nunukan, Alamsyah dalam laporannya menyampaikan, bahwa sebelum pelaksanaan pelantikan yang dilaksanakan, sejumlah kegiatan PWI telah dilaksanakan diantaranya Konferkab ke-1 PWI Nunukan yang berlangsung pada 4 November 2023 lalu kemudian disusul pelaksanaan Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) PWI Nunukan pada 18 November 2023.

Dalam sambutannya Ketua PWI Nunukan Taslee menjelaskan, bahwa hingga saat ini hampir 90 persen wartawan di Nunukan telah tergabung di bawah naungan PWI. Sejumlah agenda kerja periode 2023-2026 telah disusun bersama untuk menjadi panduan kinerja organisasi.

Salah satu agenda besar PWI Nunukan ke depan, lanjut Taslee, dimana PWI Nunukan bersama PWI Kaltara akan mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Powarnas) di Kalimantan Selatan pada Agustus 2024 mendatang.

“Kami juga telah membangun komunikasi awal terhadap kerjasama dengan Persatuan Pewarta Tawau, dimana kerjasama ini dimaksudkan untuk mendorong pertukaran informasi dan pengembangan sektor industri media dengan mengusung dua topik utama yaitu Ekonomi dan Pariwisata (Ekrap). Tidak kalah penting lagi, bahwa Bupati Nunukan juga mendorong pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Nunukan,” ucapnya.

(PROKOMPIM)

 

Pemerintah Komitmen Dalam Upaya Menghadapi Perubahan Iklim

TANJUNG SELOR – Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Burhanuddin,S.Sos., M.Si mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., pada kegiatan penanaman pohon yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia.

Ini kata, Burhan merupakan wujud komitmen serius dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya pemulihan lingkungan dan menandai transformasi pemulihan hutan hujan tropis.

Agenda ini di gelar secara serentak di 38 provinsi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Bapak KH. Ma’ruf Amin di Provinsi Banten secara virtual.

Burhanuddin mengatakan, kbahwa dunia telah memasuki era pemanasan global. Dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia dan lingkungan semakin terlihat nyata terganggu, dengan meningkatnya suhu bumi yang berpengaruh pada kehidupan tumbuhan, hewan dan manusia.

“Saat ini kita menghadapi perubahan iklim di tingkat lokal, regional maupun global. Hal ini antara lain dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari peningkatan industri berbahan bakar fosil, tutupan lahan hijau berupa pohon yang semakin menyusut, serta kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi,”kata Burhan, Ahad (14/1).

Hal ini, kata Burhan mengakibatkan perubahan permasalahan iklim yang menjadi ancaman kehidupan antara lain perubahan pola curah hujan, anomali iklim ekstrem (peningakatan el-nino dan atau la-nina). Peningkatan tinggi permukaan air laut dan hilangnya daratan, masalah produktifitas tanaman pangan, masalah bencana alam (kekeringan, banjir, angin) penurunan keanekaragaman hayati serta, resiko terhadap kesehatan, keselamatan keamanan dan lingkungan bagi masyarakat.

“Penanaman pohon berkaitan erat dengan upaya pelestarian alam yang mendukung dalam mengawal keberlanjutan lintas generasi dan menyelamatkan masa depan bangsa. Pada hakikatnya, saat kita menanam pohon, maka kita sedang menanam doa, menanam harapan dan menanam kerja kita semua untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang,” harapnya.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tranformasi pemulihan hutan hujan tropis basah Kalimantan melalui pendekatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yakni dengan melakukan penanaman kombinasi antara berbagai jenis tanaman asli atau lokal setempat (native species), jenis endemik langka dan dilindungi, tanaman pangan, dan jenis tumbuhan multi purpose lainnya.

“Sebuah laporan menyebutkan bahwa, sebatang pohon selama hidupnya diprediksi mampu menyerap 7.500 gram karbon. sumber lain menyebutkan bahwa secara taksiran kasar, sebatang pohon menyerap CO2 antara 20 sampai 36 gram per hari dan dalam waktu satu jam selembar daun memproduksi oksigen sebanyak 5 ml,” terangnya.

Namun demikian, yang menjadi tantangan adalah, setiap gerakan menanam pohon yang dilakukan selama ini hanya sebatas seremoni atau sebuah aktivitas biasa tanpa arti. Padahal, terdapat banyak manfaat menanam pohon. Bahkan bukan hanya untuk dirasakan oleh manusia saja, melainkan semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

“Semoga kegiatan yang kita lakukan demi bangsa dan bumi ini tidak hanya pada hari ini saja melainkan kita juga harus bertanggung jawab untuk melestarikannya. sehingga kita tidak hanya dapat menyelamatkan kehidupan hewan serta alam sekitar saja, tetapi juga kehidupan yang lebih layak untuk manusia,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan, Kepala Staf Korem (Kasrem) 092/Maharajalila Kolonel Inf. Utten Simbolon, S.IP, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara, Ir. Heri Rudiyono, Kepala Balai Taman Kayan Mentarang Agusman, S.P.,M.Sc, serta Forkopimda Provinsi Kaltara.

(dkisp)

Musda ke-II IMM Kaltara: Dorong Peran Mahasiswa dalam Pembangunan

TARAKAN – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-II di Convention Hall Kantor Badan Penghubung (Banhub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada, Sabtu (13/1).

Mewakili Gubernur Kaltara, Musda sekaligus pemilihan Ketua IMM Kaltara dihadiri oleh Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan SE., M.Si.

Bustan menyampaikan sambutan Gubernur Kaltara dengan mengucapkan selamat bermusyawarah, Asisten Bustan memberi apresiasi sekaligus terima kasih atas rintisan karya mahasiswa.

“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pelopor pembangunan,” ungkapnya.

Asisten Bustan juga mengingatkan seluruh pengurus IMM Kaltara untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi seiring tuntutan peran yang ada. Hal ini diharapkan dapat menjadikan IMM Kaltara sebagai organisasi terandalkan bagi Kaltara dan Bangsa Indonesia ke depannya.

“Dengan Kaltara yang saat ini telah berusia 11 tahun, tentu memiliki potensi yang besar untuk menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Bustan berpesan agar IMM Kaltara terus meningkatkan peran dan kiprahnya dalam pembangunan Kaltara. Ini mencakup berperan aktif dalam berbagai kegiatan, baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, maupun politik, dengan tiga kompetensi dasar IMM, yaitu Religiusitas, Intelektualitas, dan Humanitas.

Hadir dalam acara Musda ini Wakil Walikota Tarakan, Effendhi Djuprianto, SH., Ketua Umum DPP IMM, Immawan Abdul Musawir Yahya, dan Ketua DPD IMM Kaltara, Ahmad Imam Ma’arif.

(dkisp)

Pemerintah Upayakan Tenaga Non ASN Diangkat Jadi PPPK

TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara tengah menindaklanjuti surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor: B/3540/M.SM.01.00/2023 tertanggal 21 Desember 2023, tentang Usulan Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa di ruang dinasnya terletak di Lantai 2 Gedung Gadis, Kamis (11/1). 

“Tindak lanjut dari surat ini sudah kita rapatkan yang dipimpin Sekprov kemarin bersama dengan Biro Organisasi, BKD, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, khususnya terkait dengan Analisa Jabatan (Anjab) dan kemampuan fiskal kita,” ucapnya

Andi Amriampa menuturkan dalam surat edaran Kemenpan RB terdapat 2 poin yang dibahas pertama tentang pengadaan PPPK dari Non ASN dan CPNS dari pelamar umum. Terkait dengan pengadaan PPPK yang bersumber dari tenaga Non ASN berdasarkan UU No 20 Tahun 2023 pasal 66 yang akan diselesaikan bulan Desember 2024.

Menurutnya kebutuhan jabatan dilihat berdasarkan Anjab, kemudian dari kemampuan fiskal untuk membayar terutama kaitan dengan belanja pegawai.

“Sementara ini kami coba merumuskan dan koordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan-RB terkait dengan regulasi penyusunan formasi usulan pengadaan ASN Tahun 2024, yang jelas upaya maksimal kita lakukan, semoga disetujui oleh Menpan RB,” ujarnya

Andi Amriampa menjelaskan usulan dimulai dengan pemetaan yang dilakukan secara bertahap dalam proses perencanaannya dilanjutkan dengan pengajuan usulan. Selanjutnya Kemenpan RB melakukan verifikasi dan menetapkan jumlah formasi baru dilanjutkan dengan proses pengadaannya.

Lanjutnya, untuk sekarang ini masih dalam tahap perencanaan, sementara itu pengajuan usulannya dilakukan paling lambat 31 Januari 2024 dengan menyurati Kemenpan RB, diperkirakan bulan Februari sudah keluar Penetapan Formasinya.

Ia menambahkan, terkait jumlah pengajuan formasi ASN sementara masih diformulasikan jadi angkanya masih dalam proses perhitungan, yang jelas ada 2 variabel utama yang menentukan jumlah penetapan formasi yakni terkait dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal. Dan perlu dipahami bahwa penetapan formasi jabatan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kita berharap ada solusi dari Kemenpan RB dan semua bisa diakomodir berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh BKN,,” tuntasnya.

(dkisp)

Sekprov Persiapkan Kunjungan Kerja Kajati

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.AP beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan konvoi kendaraan bermotor roda 2 tiba dikantor Inspektorat Daerah Provinsi Kaltara. 

Dalam ruang rapat di Kantor Inspektorat Daerah, Sekprov Suriansyah menerangkan dalam waktu dekat akan ada kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, di Provinsi Kaltara, Jumat (12/1).

“Saya informasikan kepada kawan – kawan semua bahwa pada tanggal 17 Januari, Bapak Kajati akan datang ke Kaltara,” ujar Sekprov Suriansyah

Kajati Kaltim diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltara, pada tanggal 16 – 18 Januari pekan depan.

Ia menghimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk mempersiapkan diri dan melakukan koordinasi antar instansi, terkhususnya untuk Biro Umum dan Biro Adpim segera mempersiapkan penyambutan Kajati.

“Saya minta dukungan kita semua mari kita bekerja maksimal, tunjukan inovasi dan kreatifitas kita untuk kemajuan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,” pungkasnya.

(dkisp)