Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang,S.H.,M.Hum., diwakili Sekertaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.A.P., bersama Direktur Perencanaan dan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT RI, Dr. Bambang Widiatmoko melaksanakan rapat bersama membahas ekspose Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di wilayah Transmigrasi Kaltara, Selasa (23/1) di ruang Rapat Benuanta, Kantor Gubernur Kaltara.

“Ini semata-mata melaksanakan undang-undang terutama untuk kepentingan umum, baik di bidang perhubungan maupun di bidang pendidikan fasilitas yang kita butuhkan untuk pelayanan publik,” kata Suriansyah.

Suriansyah berharap persetujuan oleh kementerian desa agar beberapa wilayah transmgrasi yang telah diajukan agar dapat melaksanakan fungsi khususnya di bidang pendidikan dan perhubungan.

“Kami sarankan baik Pemkab Nunukan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan Pemprov Kaltara, siapkan semua dokumen yang sudah dijelaskan (kementrian). Tinggal nanti gongnya ada di teman-teman agraria (ATR/BPN),” tambahnya.

Suriansyah meyakini jika di tingkat pemda dan pemprov sudah memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh kementerian dan telah disetujui oleh Kemendes dan terakhir persetujuan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Artinya sekarang bolanya ada di kita, baik di Dinas Perhubungan, Pendidikan Provinsi maupun Perhubungan Nunukan, saya minta segera dilengkapi (dokumen) agar upaya kita memaksimalkan pelayanan publik di bidang masing-masing itu berjalan dengan baik,” tegas Suriansyah kembali.

Suriansyah berterimakasih kepada Bambang Widiatmoko atas dukungan penyerahan wilayah transmigrasi untuk kemudian dikelola oleh Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan membangun fasilitas pelayanan publik selain mempermudah masyarakat juga penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Kalau dunia pendidikan itu bisa kita tangani dengan baik, ini juga ada pelabuhan yang kemudian kita bisa fungsikan dengan baik InsyaAllah tenaga kerja ada di sana, masyarakat bisa bekerja dan menghasilkan uang, maka IPM kita akan meningkat tidak lain, tidak bukan, karena kunjungan bapak direktur, ini akan menjadi sejarah ketika nanti dilepas untuk disertifikasi dan digunakan oleh pemerintah daerah kita,” tutup Suriansyah.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara, Haerumuddin, Kepala Dinas Pendidikan Kaltara , Teguh Henri Susanto, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Andi Nasuha serta jajaran dinas terkait Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan Pemkab Bulungan.

(dkisp)

 

 

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH., MHum, memaparkan prestasi gemilang dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan netralitas ASN, dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara di Ballroom Hotel Luminor, Selasa, (23/1).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Dra. Imelda, M.AP, Sekertaris Daerah Provinsi, H. Suriansyah, beserta instansi pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara.

Sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah secara cemerlang menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). LPPD tersebut menjadi pangkalan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.

Gubernur menjelaskan bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) dilakukan sesuai ketentuan UU untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan pada tingkat pelaksanaan urusan pemerintahan.

Hasil EKPPD menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan perencanaan, penghargaan, dan penetapan sinkronisasi target pembangunan pusat dan daerah.

“Selain itu, memberikan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, menciptakan kinerja unggul,”kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan pencapaian gemilang dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kenaikan sebesar 1,05 poin dari 71,83 poin (2022) menjadi 72,88 poin (2023). Tingkat pengangguran terbuka menurun signifikan dari 4,33% (2022) menjadi 4,01% (2023). Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan positif sebesar 0,23% dari 0,86% (2021) menjadi 0,63% (2022), angka yang lebih rendah dari rata-rata nasional 2%.

Sementara, Indeks Gini (Gini Ratio) juga mencatat penurunan dari 0,285 menjadi 0,27, menggambarkan pemerataan pendapatan yang lebih baik. Capaian ini dipengaruhi oleh mayoritas penduduk yang berkontribusi pada sektor padat karya.

“Hal ini berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Posisi Kalimantan Utara dengan karakteristik demografis, kewilayahan, dan kapasitas anggaran yang khas diharapkan mendapatkan kategori evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang spesifik,”katanya.

LKPj Gubernur tahun 2022 juga disampaikan tepat waktu dengan tanggapan positif dari DPRD, yang telah direspon sesuai peraturan perundang-undangan. Persiapan Pemilu 2024 juga mencatatkan prestasi, dengan jumlah daftar pemilih tetap mencapai 504.252 jiwa yang akan memberikan suara di 2.295 TPS, tersebar di 55 kecamatan dan 482 desa/kelurahan.

Gubernur menerangkan sebagai dukungan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membentuk desk Pilkada provinsi, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai 163,77 miliar. Hibah ini mencakup dana signifikan untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga netralitas ASN melalui deklarasi dan edaran Gubernur.

“Semua pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah Kalimantan Utara untuk memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan sukses,”tegasnya.

Gubernur menegaskan Pemprov Kaltara berkomitmen untuk menjaga netralutas ASN dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Komitmen ini diwujudkan melalui deklarasi netralitas ASN yang dilaksanakan pada 11 Desember tahun lalu di Lapangan Agatis Tanjung Selor. Tindak lanjut yang lebih lanjut terhadap komitmen tersebut ditunjukkan melalui edaran resmi Gubernur, nomor 100.3.4/4583/BKD/GUB, tanggal 27 Desember 2023.

Edaran ini menetapkan ketentuan netralitas bagi pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, memberikan landasan yang kuat untuk memastikan jalannya proses demokrasi yang adil dan transparan.

(dkisp)

 

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum, menyambut baik kehadiran PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) melalui grand opening Kantor Cabang ke-46 di Kota Tarakan, Selasa (23/1/2024).

Dalam sambutan Gubernur Zainal, ia yakin dengan kehadiran J Trust Bank di Kaltara menunjukkan bahwa investor asal Jepang sudah mulai mempertimbangkan Kaltara sebagai tempat yang menjanjikan untuk berinvestasi khususnya di Kota Tarakan.

“Saya yakin kedepannya semakin banyak investor yang akan berinvestasi di Kaltara, semoga Kaltara bisa semakin maju, semakin hebat dan khususnya Kota Tarakan sebagai pusat ekonomi di Kaltara”, ucapnya.

Gubernur Zainal berharap kehadiran J Trust Bank dapat memberikan layanan perbankan yang berkualitas dan bersaing untuk masyarakat serta berperan aktif dengan pemerintah dalam pembangunan daerah seperti mendukung kampanye bangga menggunakan produk lokal Kaltara.

“Selamat grand opening J Trust Bank di Tarakan. Saya ingin titip, untuk batik kepegawaiannya menggunakan batik khas Kaltara sebagai bentuk dukungan kita terhadap UMKM Kaltara,” tutupnya.

Untuk diketahui, J Trust Bank adalah bank dengan pemegang saham mayoritas J Trust Co., LTd., yang merupakan salah satu grup finansial terkemuka asal Jepang. Saat ini telah tersebar di 31 kota seluruh Indonesia yang meliputi 45 cabang dan 52 buat ATM dan akan terus bertambah kedepannya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri peresmian Sekretariat Dewan Pengurus Pusat Komunitas Antar Etnis Indonesia Bersatu (Komite) di Jalan Jelarai Raya, Senin (22/1) malam.

Gubernur Kaltara mengatakan, selaku Ketua Umum DPP Komite mengapresiasi kehadiran Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Penyantun dan Dewan Pakar serta seluruh jajaran pengurus DPP – Komite dalam kegiatan.

Ia mengungkapkan, sebagai sebuah organisasi yang beranggotakan berbagai etnis dan agama di Indonesia, Komite ini didirikan dengan tujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Semangat yang selalu kita pegang teguh dan kita yakini adalah perbedaan, merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Perbedaan suku dan budaya serta perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang bagi majunya bangsa Indonesia sebagai Bangsa yang besar,” ucapnya

Gubernur meyakini, bahwa Komite dapat menjadi kekuatan yang positif bagi pembangunan bangsa. Salah satunya, menjadi jembatan komunikasi antara berbagai etnis dan agama di Indonesia.

Selain itu, Komite juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam latar belakang suku, agama dan budaya.

“Saya berharap bahwa Komite dapat terus berkembang dan menjadi organisasi yang semakin kuat. Saya juga berharap bahwa Komite dapat terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia khususnya Kaltara,” harapnya

Karena itu, perjuangan Pengurus Komite ini sungguh sangat luar biasa. Ia berterimakasih kepada seluruh jajaran pengurus DPP – Komite dan juga Sekertaris Jenderal M. Andi Lempong SE.MM yang membantu berdirinya Sekretariat DPP – Komite ini.

“Upaya-upaya ini membuahkan hasil yang sangat maksimal sehingga organisasi kita bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dengan adanya sekretariat ini harapan saya kedepan kita sudah bisa bekerja dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” tutupnya

Dalam acara tersebut, mengusung tema siap memelihara konsensus berbangsa dan bernegara, pancasila 1945 B.T.I dan NKRI.

Hadir dalam acara Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si. Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, SE.,M.Si, Ketua Lembaga Adat Tidung H. Muhammad Yunus Idris, Ketua Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Utara (KBB – KU) Herwansyah, para tokoh-tokoh adat, serta Forkopimda Provinsi Kaltara.

(dkisp)