Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR — Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum telah menyetujui usulan formasi untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Usulan tersebut akan segera diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Yusuf Suardi mengungkapkan, Gubernur Kaltara telah menyetujui total usulan formasi untuk Pengadaan CASN 2024. Rinciannya, kata dia, yakni sebanyak 1.403 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 65 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Dia menjelaskan, setelah mendapat persetujuan gubernur, pihaknya akan meneruskan usulan tersebut ke BKN hari ini. Kemudian proses selanjutnya yakni menunggu persetujuan pusat serta jadwal tahapan seleksi.

“Jadwal seleksi nantinya akan dikeluarkan oleh BKN, termasuk untuk juknis pelaksanaan. Usulan formasi CASN utamanya PPPK tahun ini sesuai dengan database yang masuk di BKN,” jelasnya.

Disetujuinya usulan tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang dalam menyelesaikan masalah honorer dan tenaga kerja kontrak. Semuanya diupayakan bisa terseleksi dan terangkat menjadi PPPK sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Apalagi usulan untuk posisi tersebut tak hanya sebatas tenaga kesehatan dan guru saja. “Ada tenaga administrasi dan tenaga teknis lain, sesuai dengan kebutuhan kita dan database BKN. Terangkat tetap sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya saja penilaian kinerja selama ini,” dia mengimbuh.

Gubernur Kaltara, kata dia, juga menekankan pentingnya evaluasi kompetensi dan kesungguhan etos kerja PTT dalam bekerja oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga menjelaskan bahwa BKD telah memiliki data jumlah kebutuhan PPPK yang menjadi prioritas Gubernur kaltara sejumlah 1.403 PPPK.

Rekrutmen PPPK tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 sebanyak 3 orang, tahun 2022 sebanyak 251 orang, dan tahun 2023 sebanyak 254 orang yang semuanya terdiri dari formasi tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

“PPPK ini selain program Pemerintah Pusat juga menjadi prioritas Gubernur sejak awal. Rekrutmen PPPK sudah dimulai sejak 2021 lalu. Kalau CPNS masih Kita petakan sembari melihat kemampuan daerah,” kata Yusuf.

Dilansir dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 direncanakan akan digelar dan apabila memungkinakan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun yang tahap pertamanya akan dilaksanakan pada Mei mendatang.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP., M.Si., memimpin rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kaltara, di ruang rapat Benuanta lantai 1, kantor Gubernur Kaltara, Rabu (31/1).

Dalam rapat tersebut turut hadir seluruh oganisasi perangkat daerah (OPD) se-Kaltara, dan unsur forkopimda tingkat provinsi.

“Ini menjadi sebuah program yang harus dan wajib kita laksanakan di kabupaten kota, stunting ini harus turun sampai 14 persen di tahun 2024 saya kira ini angka yang optimis,”ujarnya.

Provinsi Kaltara mentargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen tahun 2024, hal ini sesuai target prevelensi nasional dan menjadi fokus utama dalam meningkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Wagub meminta semua perangkat daerah untuk mereview seluruh kegiatan dan program yang sudah dilakukan, baik persoalan hambatannya dan syarat bertindaknya.

Ia menegaskan diperlukan rencana aksi terpadu bersama dengan melibatkan seluruh pihak pemerintah kabupaten/kota dengan pihak terkait untuk mendukung program percepatan penurunan stunting.

“Kita memformulasikan menjadi sebuah kerja yang disusun untuk aksi terpadu seluruh pihak terkait, terutama kabupaten/kota karena eksekusi sebenarnya ada di kabupaten kota,” kata Wagub.

Untuk mencapai target penurunan stunting Pemprov Kaltara dalam waktu dekat akan mengadakan rapat bersama pemerintah kabupaten dan kota seKaltara serta pihak terkait.

“Kedepan kita tidak berbicara penurunan tapi berbicara menuntaskan persoalan stunting tidak ada lagi karena kita ingin kesejahteraan masyarakat di Kaltara,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Tanjung Selor- Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang,S.H.,M.Hum., membuka acara diskusi dan deklarasi pemilu damai 2024 yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kaltara, Rabu (31/1) di Aula Universitas Kaltara (Unikal) yang juga dihadiri Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H.,S.I.K., dalam sambutannya gubernur menilai kegiatan ini sangat penting dan strategis dalam memberikan pendidikan jelang masa pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

“Pemilu yang aman, damai, bermartabat di Kaltara. Pesta demokrasi ini penting bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah bangsa dan negara ini ke depan,” ujar Gubernur.

Gubernur mengingatkan pesta demokrasi memiliki resiko besar dan dapat memicu gesekan di tengah masyarakat oleh karena itu diperlukan komitmen dan peran aktif untuk menjaga kondusifitas dalam mewujudkan pemilu yang damai.

“Deklarasi pemilu damai yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu langkah nyata dalam menjalankan pemilu yang damai demi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, menjadi modal kita terus melanjutkan pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat Kaltara,” ungkapnya.

Kerukunan umat beragama menjadi faktor penentu kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Gubernur dalam kesempatan tersebut juga mengajak agar masyarakat terhindar dari provokasi isu sara, penyebaran berita palsu serta ujaran kebencian dan kampanye hitam.

“Jangan karena kita beda pilihan kita tidak bisa saling tegur dan sapa, sesama tetangga tidak saling tegur, saling benci dan bermusuhan, jadi saya harapkan supaya kita ini betul-betul bisa memahami situasi yang akan datang dalam suasana yang damai serta aman dan lancar. Kita memang tidak mungkin satu pilihan, pasti beda pilihan, tapi jangan menjadikan silaturahmi terputus,” pesannya.

Terakhir Gubernur Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat tokoh agama, adat, pemuda, masyarakat hingga babinsa dan babinkabtibmas agar dapat terus menjaga kesatuan dan terhindar dari berbagai provokasi, menjunjung tinggi demokrasi menjaga dan toleransi dalam perbedaan pilihan politik.

Pembubuhan tanda tangan bersama seluruh peserta diawali oleh Gubernur dan Kapolda Kaltara. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua FKUB Kaltara, H. Abdul Djalil Fattah dan Ketua FKUB Sulawesi Tengah (Sulteng), Prof. Kiai Haji Zainal Abidin, M.Ag., selalu narasumber pada kegiatan tersebut.

(dkisp)

 

 

TARAKAN – Mengantisipasi sengketa informasi publik, Komisi Informasi (KI) Kalimantan Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dan Tata Laksana Persidangan.

Bimtek ini digelar di Ballroom Hotel Tarakan Plaza sejak tanggal 29 hingga 31 Januari 2024 yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kaltara, Ilham Zain. Serta dihadiri anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Syawaluddin beserta staf ahli selaku narasumber.

Dikatakan Syawal, sapaan akrabnya, komisioner KI Kaltara memiliki tugas dan fungsi yang harus ditingkatkan kapasitasnya, khususnya dalam penyelesaian sengketa informasi yang dilaporkan oleh masyarakat.

“Diperlukan bimbingan teknis dalam menyelesaikan sengketa informasi, tentunya dengan cara melalui sidang ajudikasi seperti sidang di pengadilan, baik secara teorinya maupun praktiknya dan putusan yang akan dibuat, termasuk mediasinya. Inilah skil yang harus dimiliki anggota Komisi Informasi Kaltara,” jelas Syawal, Senin malam (29/1)

Pihaknya menyebutkan KI Pusat sejauh ini telah menerima sekitar empat ribu pengaduan sengketa informasi. Dari sekian banyak sengketa itu, persoalan pengadaan barang dan jasa yang paling menonjol. Disusul masalah pertanahan dan partai politik serta lainnya.

“Kalau di daerah itu biasanya sengketa informasi masalah lahan, lingkungan, termasuk barang dan jasa juga sering muncul. Tapi pada prinsipnya hampir semua persoalan informasi dapat disengketakan oleh masyarakat selama badan publik itu tidak terbuka ke masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan badan publik dalam hal ini penyelenggara pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan instansi pemerintah lainnya, berpotensi terjerat pada sengketa informasi apabila dilaporkan oleh masyarakat lantaran tidak transparan dalam mengelola anggaran negara.

“Selama ada anggaran pemerintah yang dikelola oleh badan publik, maka wajib untuk dilakukan keterbukaan ke masyarakat, tapi ada juga yang harus dirahasikan. Sehingga tidak semuanya terbuka untuk publik. Misalnya informasi rahasia negara, informasi rahasia bisnis, dan ketahanan dan keamanan negara,” bebernya. “Jadi kalau instansi pemerintah yang enggan menyampaikan informasi sebagaimana mestinya kepada masyarakat, maka masyarakat silahkan melaporkannya ke Komisi Informasi,” serunya.

Untuk diketahui, KI Kaltara telah berdiri sejak empat tahun silam. Namun, Syawal mengatakan KI Kaltara pada kepengurusan periode sebelumnya belum pernah menangani persoalan sengketa informasi sebagaimana tugas dan fungsinya.

“Persoalan itu kita kembalikan ke masyarakat. Makanya inilah tujuan kita melakukan Bimtek hari ini untuk mereka (Komisioner KI Kaltara,red) yang baru saja dilantik, agar mereka mahir. Karena rata-rata dari semua KI Provinsi di Indonesia yang sudah terbentuk itu selalu menerima aduan sengketa informasi dari masyarakat, kecuali Kaltara,” kata Syawal.

Oleh karenannya, Syawal berharap kepengurusan KI Kaltara yang baru ini memiliki peningkatan kemampuan kapasitas dalam pengelolaan lembaga negara tersebut. “Kami berharap lembaga ini menjadi lembaga yang kokoh, solid di antara mereka, dan produktif. Maksudnya produktif disini adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada badan-badan publik tentang tugas dan fungsi KI, serta diharapkan KI Kaltara terus mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)