Aliansi Peduli Nunukan Menyelenggarakan Aksi Demonstrasi di Kantor DPRD Nunukan

NUNUKAN – Aksi demontrasi yang diselenggarakan oleh Aliansi Peduli Nunukan berjalan dengan aman. Aksi tersebut dilaksanakan di Kantor DPRD kabupaten Nunukan, kamis (20/02/2025) pagi.

Kemudian dalam aksi demontrasi tersebut Indra Lawetoda sebagai juru bicara mengatakan bahwa ada beberapa tuntutan mahasiswa yang dilayangkan ke DPRD Nunukan untuk segera dipenuhi.

“Pada hari ini Kamis, 20 Februari 2025, Kami Aliansi Peduli Nunukan Menuntut:

1. Untuk disegerakan dibangunnya Asrama Nunukan melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2025 atau melalui Forum CSR ataupun melalui Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kab. Nunukan

2. Segera menyelesaikan masalah pendidikan di wilayah Ka budaya, terutama Fasilitas dan akses pendidikan yang vital dalam menunjang keberlangsungan pendidikan

3. Segera membereskan permasalahan Lahan Parkir di setiap tempat usaha baik UMKM Maupun Toko-toko yang tidak memiliki lahan parkir dan mengganggu aktivitas publik dijalan

4. Segera diadakannya penerangan jalan umum di daerah sei fatimah, Binusan dan beberapa daerah yang minim Penerangan Jalan Umum

5. Segera dibuatkan perda inisiatif ataupun MOA, antara Pemda dan Perusahaan di Nunukan, terkait lapangan pekerjaan untuk para mahasiswa yang telah lulus bagi yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.

6. DPRD bersama Pemda Nunukan, mengawasi pengelolaan CSR terkhusus di wilayah Kabudaya, dan terbuka dalam laporan Pelaksanaan CSR

7. Memperjelas Rumah Jabatan DPRD Yang Hingga Saat ini Belum Ditempati Oleh Anggota DPRD Nunukan

Dengan tuntutan ini kami meminta untuk segera di ditindaklanjuti dan hasilnya kami tunggu selama 60 hari kerja, terhitung mulai di tanda tangani surat tuntutan ini”, Ungkap Indra Lawetoda.

Adapun lebih lanjut aksi ini akan ditindaklanjuti dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada hari senin 24 februari untuk menyelesaikan persoalan Politeknik Negeri Nunukan, kemudian dilanjutkan hari Selasa 25 februari bersama dengan instansi-instansi terkait yang membawai tuntutan yang dilayangkan oleh Mahasiswa.

(Neni/tim redaksi)

Memperingati HPN 2025, SMSI Kaltara Harapkan Kolaborasi dengan Pemprov 

TANJUNG SELOR – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Hari Pers Nasional (HPN), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar potong tumpeng dan diskusi bersama insan pers, di Cafe Leppak Komai, Jalan Langsat, Tj Selor, pada Senin, (10/02/25).  

Acara potong tumpeng ini dihadiri Ketua PWI Bulungan, Ketua PWI Nunukan, Pengurus SMSI Kaltara, SMSI Bulungan, menariknya acara yang digelar SMSI Kaltara juga dihadiri Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, Wakil Gubernur Kaltara (Terpilih) Ingkong Ala, SE, M.Si, Kapolda Kaltara yang diwakili Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat, Plt Kepala DKISP Kaltara, Iskandar dan Anggota DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang.

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu, menyampaikan di hadapan tamu undangan dan Insan pers, kehadiran SMSI merupakan wadah perusahaan media yang melindungi kebutuhan perusahaan media, di Kaltara sendiri, SMSI sudah terbentuk di Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung dan kota Tarakan.

“Ada 56 perusahaan media di Kaltara yang terdaftar di SMSI Kaltara, sudah terdaftar di SMSI pusat dan di usulkan ke dewan pers,” ujar Victor Ratu.

Victor menjelaskan, beberapa hal yang menjadi dinamika dan tantangan terkait eksistensi kehadiran media Siber di Kaltara, termasuk soal persyaratan dan kualifikasi kompetensi wartawan atau Uji Kompetensi Wartawan (UKW) baik dari kompetensi wartawan Muda, Madya dan Utama, dimana hal tersebut menjadi bagian dari syarat dewan pers sehingga dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi untuk mengadakan pelatihan UKW.

“Menjadi kegalauan insan pers karena kehadiran Peraturan presiden nomor 32 tahun 2024 tentang publisher right menyulitkan kami, salah satu persyaratan wartawan punya uji kompetensi (UKW). kami di Kaltara masih kesulitan mengisi SDM di pimpred sesuai aturan Perpres,” imbuhnya.

“Karena PWI dualisme, Kaltara sebenarnya ada jatah UKW tapi dicabut dewan pers, ini masalah sehingga tidak bisa menggelar uji kompetensi. Solusinya harus ada UKW mandiri melalui lembaga lain. Dan di Kaltara ini hanya ada beberapa perusahaan media yang sudah terverifikasi dewan pers. Sementara uji UKW diperlukan untuk memenuhi syarat Perpres tersebut,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers di Kaltara sembar memberikan apresiasinya peran insan pers dalam membangun bumi Benuanta. 

“Terima kasih kepada teman-teman pers di Kalimantan Utara, berkat kalian, berbagai informasi penting dapat tersampaikan kepada masyarakat. Momentum HPN ini spesial bagi saya karena berbarengan dengan hari ulang tahun pernikahan saya,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Kaltara menyampaikan, agar pers dan pemerintah berkolaborasi dan menjaga hubungan yang baik. Disisi lainnya mendorong agar perusahaan media untuk melengkapi syarat yang diperlukan sebagai syarat dasar kerja sama perusahaan media.

“Mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan Kalimantan Utara. Saya meminta kepada insan pers untuk selalu menyampaikan berita yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan terpercaya,” ucapnya.

Peringatan HPN tahun 2025 yang digagas oleh SMSI Kaltara dimeriahkan dengan penuh semangat Gubernur Kaltara dan insan pers dari pemotongan tumpeng bersama hingga diskusi santai bertukar ide gagasan termasuk isu strategis untuk membangun Kaltara yang lebih berkelanjutan.

(smsikaltara)

Peringati HPN 2025, Firdaus: Moment Bersatunya Masyarakat Pers, Kembali Pada Hakikat Pers Indonesia

CILEGON – Peringatan Hari Pers Nasional 2025 yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jurnalis Boarding School (JBS), Cilegon, Minggu (9/2/2025) dihadiri Wamensos RI, Agus Jabo Priyono, Jenderal Eden, Sekjen SMSI, Ketua PRSSNI Provinsi Banten, aktivis PII, PHRI dan Lurah Telaga beserta Rt-nya.

Ketua Umum SMSI sekaligus tokoh pers Banten, Firdaus, pada kesempatan itu menyampaikan sejarah perjalan pers di indonesia. Bahkan menyoroti dinamika terjadinya pelaksanaan Hari Pers Nasional yang digelar di dua tempat berbeda yakni Riau dan Kalimantan Selatan.

Karena itu menurutnya, moment HPN ini, adalah moment untuk menyatukan kembali tekad masyarakat pers untuk kembali ke rakyat. Di mana perlu dibangun kembali gotong royong untuk mencapai kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial itu tidak akan pernah wujud jika semua elemen masyarakat tidak terlibat di dalamnya.

“Untuk itu SMS sebagai organisasi pers mencoba merekatkan masyarakat pers, seperti forum pemred, milenial siber media, dan wartawannya, untuk kembali ke masyarakat. Kembali pada hakikat daripada pers indonesia, yaitu pers perjuangan,” ujar Firdaus.

9 Februari, sambung Firdaus, merupakan cikal bakal pertama kali Republik Indonesia memiliki persatuan masyarakat pers yang lahir di Solo. Di mana masyarakat pers saat itu hidup dan menghidupi diri untuk kepentingan publik atau masyarakat.

“Artinya hari ini, jika pers dikuasai konglomerasi, kita harus membalik dari mulai titik nol. Kembali berjuang dari tengah-tengah masyarakat. Dan sebagai simbol, simbol pers kembali masyarakat,” ucapnya.

Firdaus menerangkan, sebagai contoh, SMSI pada tahun 2021 telah membangun jalan sepanjang 750 meter yang telah diserahkan ke pemerintah Kota Serang atas kerjasama dengan Kemensos.

“Hari ini, kita coba mendorong, pemberdayaan, revitalisasi sungai yang panjangnya 2 kilo, bekerja sama lagi dengan Kemensos. Dengan harapan menghidupkan efek dari hidupnya sungai itu. Nanti akan ada efeknya, seperti hidupnya pariwisata dan lain-lain.” tambahnya.

Untuk menyatukan hubungan ini kata Firdaus, Wamensos Agus Jabo menyatukan dalam bentuk sinergi, dan menginfirasi nama Taman Firdaus, taman yang ada pertama kali sepanjang sejarah di Desa Talaga dan ditengahnya mengalir sungai Gus Ipul, sebagai sungai kehidupan masyarakat. Diharapkan akan ada perekonomian yang timbul disana.

Taman Firdaus dan sungai Gus Ipul tersebut, mampu menjadi pengungkit bergeraknya ekonomi tempat di mana sungai tersebut berada. Selain itu, untuk menyentuh dan menggerakkan kepala desa yang masih muda, akan tetapi memiliki visi ke depan.

Karena itu Firdaus berharap, sinergi yang awalnya digagas dengan nama Gus Ipul dan Taman Firdaus, dan ada Pagar Jenderal Firman, dapat menjadi simbol yang berkelanjutan.

Sementara itu dalam momen pertemuan sebelumnya antara Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, pria yang akrab disapa Gusmen ini menegaskan bahwa, Kemensos siap bersinergi dengan SMSI dalam upaya memperjuangkan kesetaraan sosial di tengah masyarakat.

“Sinergitas antara Kementerian Sosial dan SMSI sangat penting dalam mendorong kesetaraan sosial dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucap Mensos.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Mensos juga berpean agar SMSI terus bergerak untuk masyarakat, dan masyarakat akan mengenang apa yang dilakukan oleh SMSI.(*)

Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman Minta SMSI Terus Bergerak dan Solid

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus berkunjung ke kantor Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang kini dipercaya Presiden RI Prabowo Subianto menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kantor Sekretariat Negara Jalan Cut Mutiya No. 10 Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025). Turut hadir bersama Firdaus, Iwan Sunano Humas SMSI, Hendra dan Nasky Tim IT SMSI Pusat.

Firdaus disambut Dudung Abdurachman yang pada kesempatan tersebut didampingi Asep Sugiharto selaku Deputi Strategis Penasehat Presiden, dan Khalid Zabidin Tim Ahli Penasehat Presiden.

Dalam momen tersebut, Firdaus menyampaikan bahwa SMSI tetap konsisten bergerak tegak lurus dengan peneguhan idiologi pancasila.

Selain itu, Firdaus juga turut melaporkan bahwa dalam waktu dekat, SMSI akan menggelar Lokakarya Nasional sebagai rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus SMSI akan melakukan penataan sekretariat dan studio SMSI di jalan veteran.

Menanggapi hal tersebut, selaku Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat, Dudung meminta segenap jajaran SMSI tetap solid dan terus bergerak.

“SMSI itu ada dimana-mana. Saya ke daerah pasti ada SMSI,” ucap Dudung Abdurachman.

Disamping itu Dudung berharap agar pembenahan sekretariat SMSI agar segera dirampungkan mengingat fungsinya yang sangat vital bagi organisasi dan pihaknya siap untuk ikut berperan serta.(*) 

Refleksi SMSI Akhir Tahun 2024: Pilar Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan catatan akhir tahun 2024 dengan menyoroti kiprah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat semangat kebangsaan dan mempersiapkan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. 

Dalam refleksi ini, SMSI menilai demokrasi terpimpin dan pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama pencapaian cita-cita tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil membangkitkan optimisme bangsa. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan sepanjang perjalanan politiknya, termasuk keberanian menerima tawaran bergabung dalam Kabinet Jokowi meski berisiko kehilangan sebagian pendukung, dianggap sebagai keteladanan yang memperkokoh persatuan bangsa.

Keputusan monumental ini mampu meredakan keterbelahan politik pasca-Pemilu 2019, menjadi contoh keberanian demi kepentingan nasional.

Atas kontribusinya, SMSI memberikan penghargaan Pin Emas kepada Presiden Prabowo sebagai wujud apresiasi atas jasa-jasanya dalam mempersatukan bangsa dan mendorong transformasi pembangunan.

Untuk percepatan pembangunan SDM dan perubahan sistem politik Indonesia hal mendesak:

PERTAMA: *Prioritas Pembangunan: Gizi dan Ketahanan Pangan*

Di awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo langsung mengarahkan fokus pada penguatan gizi anak-anak Indonesia. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 722 triliun untuk program makan bergizi yang menyasar 82,9 juta anak, ibu hamil, dan menyusui. Langkah ini disebut sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia unggul.

Dalam konteks ketahanan pangan, Presiden Prabowo menghidupkan kembali konsep lumbung pangan desa sebagai strategi mencapai swasembada pangan. “Tiap desa harus punya lumbung pangan,” tegas Prabowo saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional 2024. Implementasi program ini melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif TNI-Polri dalam membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian.

KEDUA *Reformasi Sistem Politik dan Pemilu*

Presiden Prabowo juga mengusulkan perbaikan sistem politik yang dinilai terlalu mahal dan tidak efisien. Dalam peringatan HUT ke-60 Partai Golkar, ia mengkritik pemborosan anggaran untuk pemilu langsung. Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Ia berargumen bahwa anggaran negara sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

KETIGA *Kemerdekaan Pers sebagai Pilar Demokrasi*

Komitmen Presiden Prabowo terhadap kemerdekaan pers juga menjadi sorotan. Sejak masa kampanye hingga dilantik sebagai Presiden RI ke-8, Prabowo konsisten menegaskan pentingnya kebebasan pers. Ia menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Pers yang berisi jaminan independensi, penolakan terhadap intimidasi, serta dukungan bagi profesionalisme pers.

SMSI melihat, perkembangan teknologi digital membutuhkan pembaruan dengan tata ulang regulasi untuk melindungi keberlanjutan pers nasional. Oleh karena itu, SMSI mendorong penyempurnaan UU Pers agar mampu mengakomodasi dinamika industri media di era digital.

SMSI optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Selamat Tahun Baru 2025! (*)