Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menerima piagam dan Lencana Abdi Inovasi Desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.

Piagam dan lencana ini disematkan oleh Mendes PDTT, Prof (HC) Dr (HC) Abdul Halim Iskandar, M.Pd kepada Gubernur Kaltara pada Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara XXV di Lapangan Islamic Center Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (15/7) lalu.

“Alhamdulillah karena Bapak Gubernur Kalimantan Utara juga mendapatkan Piagam Penghargaan dan Lencana Abdi Desa karena kontribusi dan kerja kerasnya membina inovasi desa,”kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara, Edy Suharto.

Edy (sapaan akrabnya) mengungkapkan piagam penghargaan ini diperoleh atas upaya dan kerja keras gubernur dalam membina dan memberikan motivasi dalam pengembangan inovasi teknologi tepat guna (TTG) di provinsi Kaltara.

Ia bersyukur dalam setiap tahunnya Kaltara selalu mendapatkan juara dan pada tahun 2024 ini mendapat 2 Juara, yaitu Juara 1 Posyantek Berprestasi dan Juara 2 Inovasi TTG Unggulan.

“Kami dari Dinas PMD Kaltara setiap tahunnya mendorong dan membina inovator TTG di 447 desa dan 35 kelurahan di Kaltara, untuk selalu mencari dan menciptakan inovasi yang membantu masyarakat desa dalam berbagai hal seperti pengembangan dan peningkatan produksi pertanian, industri rumah tangga dan sebagainya,” jelasnya.

“Setiap tahunnya kita adakan Lomba dan para pemenang juara 1 kita akan ikutkan lomba inovasi TTG dan Posyantek Tingkat Nasional,” katanya.

Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memboyong 2 penghargaan dalam ajang bergengsi Gelar TTG Nusantara XXV Tahun 2024.

Edy menyebutkan peserta Lomba TTG dan Posyantek dari Provinsi Kaltara selama ini dibina dan difasilitasi langsung oleh Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum melalui Dinas PMD Kaltara, ini sukses menorehkan prestasi di tingkat nasional.

“Juara 1 tingkat nasional kategori Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek TTG) diraih oleh Posyantek Karya Mandiri dari Desa Sempayang, Kabupaten Malinau di ketuai Joser Febrianto dan pembinanya Kepala Desa Sempayang Bapak Aprem,” ujarnya

“Pada juara 2 tingkat nasional kategori TTG Unggulan diraih oleh Tim IoT Energy Tarakan yang diketuai oleh Ferdianto dan kawan-kawan, inovasinya berupa Alat Pendeteksi Kebocoran Pipa Gas Sambungan Rumah, tim ini mendapatkan pendampingan dari PT. Pertamina EP Tarakan,” sambungnya.

Ia menuturkan para pemenang selain mendapatkan piagam dan piala juga mendapatkan uang pembinaan, untuk juara 1 sebesar Rp. 25 Juta, juara 2 Rp 15 juta serta fasilitas transportasi tiket pesawat, hotel dan akomodasi selama di Lombok dari Kementerian Desa PDTT.

Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah, Gubernur Kaltara secara langsung menyerahkan piagam, piala, Rp 10 juta, biaya perjalanan dan akomodasi kepada para pemenang juara 1 tingkat provinsi untuk mewakili lomba TTG tingkat nasional pada acara Rembuk Desa di Tarakan (4/7/2024) lalu.

Lebih lanjut Edy mengatakan dalam ajang TTG Nusantara ini ada berbagai kegiatan seperti seminar internasional, temu bisnis, rapat kerja teknis dan stand pameran TTG. Terkhususnya untuk stand Pameran Alat – Alat TTG di lombakan, Dinas PMD Kaltara turut serta membuka 1 stand pameran.

“Kami berharap stand pameran Dinas PMD Kaltara juga bisa mendapatkan juara, jika stand kita mendapatkan juara, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan mendapatkan Juara Umum,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kaltara membutuhkan investasi karena investasi akan terus tumbuh juga akan mendatangkan penerimaan negara dan juga penerimaan daerah.

Penata kelola Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani menyebutkan sesuai dengan arahan Gubernur masuknya investasi ini juga akan membantu meningkatkan perekonomian yakni dengan menyerap tenaga kerja yang ada di Bumi Benuanta.

Hal ini, kata dia, telah disampaikan oleh Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum saat menjadi narasumber Intermediate Training Tingkat Nasional HMI Cabang (P) Nunukan beberapa waktu lalu.

“Investasi yang masuk saat ini mulai banyak menyerap tenaga kerja, khususnya pada sektor energy dan manufaktur, proyeksi kita dari 2 sektor ini akan menyerap sekitar 7 hingga 8 ribu tenaga kerja,” kata Rahman.

Rahman membeberkan, sektor tersebut seperti pada bidang energi. Di mana terdapat dua proyek besar yang sedang berjalan di Kaltara, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baik Sungai Kayan maupun Sungai Mentarang.

Selanjutnya, Rahman mengungkapkan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Kabupaten Bulungan saat ini sudah menyerap tenaga kerja hampir 5.200 orang, di Tarakan juga ada industri bubur kertas oleh PT. Phoenix Resources International (PRI) yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 800 orang pada tahap 1 ini.

Menurutnya, kedepan potensi penyerapan tenaga kerja akan terus berkembang dan Pemerintah Provinsi Kaltara akan berupaya serta mendorong pengembangan di sektor pertanian, perikanan dan manufaktur tersebut.

“Ketiga sektor ini sangat besar peluang untuk penyerapan tenaga kerja, dalam waktu dekat kita juga akan segera masuk investor untuk pengembangan kawasan pertanian di Bulungan, kemarin sudah bersurat resmi ke kita melalui gubernur,” tuntasnya.

(dkisp)

BALIKPAPAN – Upaya kerjasama melalui Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal ini tertuang dalam Pertemuan Tim Teknis/Kumpulan Teknikal dan Sidang ke-26 JKK/KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kaltara/Peringkat Negeri Sabah di Novotel Balikpapan, Rabu (17/7).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si mengungkapkan agenda Sosek Malindo telah masuk tahun ke-7. Di mana, sudah banyak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara.

“Kerjasama yang terjalin bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan kedua negara,”kata Datu Iqro yang juga menjabat sebagai Ketua Sosek Malindo Provinsi Kaltara.

Ia berharap hasil sidang ke-26 yang digelar dapat menjadi rujukan untuk ditindaklanjuti menjadi usulan program baru sesuai dengan perkembangan sosio ekonomi masing-masing negara.

“Karena itu, kita perlu menyadari bahwa wawasan masyarakat kita terus berkembang, demikian halnya permasalahan yang terjadi dan menuntut penyelesaian secepatnya dengan hasil yang memuaskan,”ujarnya. Di mana, saat ini tengah dihadapkan dengan persaingan global, sehingga kerjasama antar negara perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

“Dari sekian banyak rencana kerjasama yang kita sepakati bersama, beberapa hal telah kita laksanakan sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat kedua negara,”jelasnya.

Namun demikian, Datu Iqro berharap beberapa rencana yang belum sempat ditindaklanjuti agar segera dapat direalisasikan sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mereview kembali program apa saja yang belum kita laksanakan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk segera kita tindaklanjuti,”terangnya.

Adapun beberapa isu pembahasan yang akan disampaikan seperti masalah banjir di perbatasan sungai sesayap, akses jalan perbatasan 708 Serudong – Seimanggaris Sabah – Kaltara, investasi rumput laut, hingga usulan pembangunan pos bersama RI – Malaysia.

Datu Iqro juga menyinggung terkait proses pemindahan Ibu Kota Baru yang tengah berjalan. Ia memaparkan mengenai alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan meliputi, pengembangan Ibu Kota Baru diharapkan dapat mengurangi beban dan permasalahan yang ada di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

“Faktor ekonomi menyebabkan tingginya urbanisasi. Tingginya jumlah populasi menimbulkan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan, serta pembangunan gedung bertingkat,”jelasnya. Selain itu, pemindahan ibukota juga dapat mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa.

Ia berharap, dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara, kedua negara (Indonesia-Malaysia) dapat merasakan manfaatnya. “Karena itu, dari pelaksanaan Sosek Malindo ini, kita bersama-sama dapat mengambil manfaat dari rencana besar itu, serta mengantisipasi resiko yang terjadi,” tuntasnya.

(dkisp)

MAKASSAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. (HC) H. Zainal A Paliwang, M.Hum, menghadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah dalam Rangka Penguatan Peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk Pencegahan Korupsi Tahun 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak secara resmi membuka acara yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (17/7/2024).

Dalam sambutannya, Johanis Tanak menghimbau pada seluruh pemerintah daerah (pemda) melalui APIP agar selalu konsisten dalam menciptakan tata kelola pemerintahan bersih dan bebas dari aksi korupsi.

“Maka dari itu pemda harus memperkuat peran APIP sebab KPK berterima kasih jika semua dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Johanis Tanak juga mengatakan, kepala daerah diminta untuk tidak macam-macam dalam pengelolaan keuangan di pemda, terlebih berujung ke tindak pidana korupsi. Ia menegaskan para pejabat aktif maupun non-aktif akan tetap diproses jika terbukti.

“Kami (KPK) tidak akan kompromi jika ada yang berbuat korupsi, karena yang diambil itu adalah uang rakyat,” jelasnya.

Pembukaan Rakor ditutup dengan pembacaan serta penyerahan Komitmen Penguatan Pemberantasan Korupsi Daerah yang diserahkan langsung oleh Johanis Tanak kepada Gubernur Zainal bersama 7 Gubernur/Pj Gubernur wilayah IV Koordinasi dan Supervisi KPK.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H. Suriansyah, M.AP menghadiri Rapat Paripurna Penandatangan Berita Acara Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2045 di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Selasa (16/7).

Pada kesempatan tersebut Suriansyah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ketua dan wakil ketua beserta seluruh DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah provinsi Kaltara telah mendukung penyusunan RPJPD tersebut.

“Semoga silahturahmi dan kebersamaan kita baik unsur eksekutif dan legislatif dapat terjalin erat dan bersama – sama mewujudkan provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,” katanya.

Suriansyah menjelaskan RPJPD merupakan dokumen pembangunan daerah untuk masa waktu 20 tahun yang merumuskan visi Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini telah melewati tahapan yang diamalkan dalam instruksi Mendagri nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2025-2045.

Ia menegaskan bahwa dokumen ini memuat visi, misi, sasaran visi, arah kebijakan pembangunan dan saran pokok pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan.

Melalui RPJPD ini juga akan diterjemahkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) per lima tahun.

“Proses penyusunan ini telah membuktikan telah terjalin sinergitas yang baik dalam rangka mengedepankan kepentingan masyarakat provinsi Kalimantan Utara,” tuntasnya.

Dalam sidang Paripurna ke 20 ini dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kaltara Andi Hamzah, yang didampingi ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST., turut hadir ketua Pansus 1 RPJPD Kaltara, Muhammad Iskandar, HS., jajaran kepala perangkat daerah dan forkopimda.

(dkisp)