Pelantikan Pengurus DPC KPPI Nunukan Periode 2024-2029

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah menghadiri pelantikan pengurus DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nunukan pada periode 2024-2029, bertempat di ruang rapat lantai IV kantor Bupati Nunukan. Senin 22/7/2024 pagi.

Pengurus DPC KPPI Nunukan dilantik langsung oleh ketua DPD KPPI Kaltara Hj.Ainun Farida, yang disaksikan oleh Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah, sekertaris DPD KPPI Kaltara Farida Silviawati, S.T, Forkopimda Kab.Nunukan, OPD terkait, ketua partai politik, ketua organisasi wanita dan ketua-ketua etnis Kab.Nunukan.

Wakil Bupati Nunukan dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPC KPPI Nunukan yang telah di lantik.

” saya atas nama pemerintah Kab.Nunukan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang di lantik, perempuan juga merupakan bagian yang tidak dapat kita abaikan dalam proses pilkada politik kita di Kab.Nunukan” tutur Hanafiah

Lebih lanjut H. Hanafiah mengatakan bahwa saat ini tidak ada perbedaan antar gender dalam bidang apapun untuk berkarir baik dalam bidang politik.
” ini adalah zaman emansipasi bahwasannya perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam bidang apapun”.lanjutnya

Hanafiah berharap dengan terbentuknya pengurus DPC KPPI Nunukan tidak hanya memberikan transfer knowledge kepada perempuan-pempuan di Kab.Nunukan tentang politik. Tetapi juga turut membawa peningkatan pembangunan di Kab Nunukan.

“Sekarang ini kita menghadapi stunting dan indeks pembangunan penurunan manusia. Sehingga Tidak hanya sosialisasi tetapi juga peningkatan intelegensi SDM untuk menekan stunting “. Harapnya

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD KPPI Kaltara Hj.Ainun memberikan semangat kepada pengurus DPC KPPI Nunukan.

“Apapun didepan kita harus maju terus dan jangan takut dalam bekerja dan tetap menjaga harkat dan martabatnya.

Adapun DPC KPPI Nunukan sebagai wadah organisasi perempuan politik yang telah di bentuk 5 tahun yang lalu, yang saat ini beranggotakan 58 keterwakilan perempuan dari 11 partai yang ada di Nunukan.

Selaku Ketua pengurus DPC KPPI Nunukan yang telah di lantik Robianti mengatakan bahwa kedepannya akan terus meningkatkan SDM perempuan untuk kreatif dalam berkarya.

“Melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan KPPI lebih luas dan meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan khususnya di Kab.Nunukan yang kita usahakan”

Lebih lanjut Robianti menyampaikan harapannya bahwa perempuan harus berpikir maju dalam aspek apapun.

“Kita harus berdaya dan bagaimana peningkatan perempuan harus kuat serta saling berkolaborasi, berpikir untuk maju” Tutupnya.

Meri/Neni

 

 

Ini 3 Arahan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan,S.Sos., M.Si., memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara bertempat di Lapangan Agathis, Senin (22/7) pagi. Pada kesempatan tersebut Iqro meminta agar seluruh kepala perngkat daerah beserta pelaksana tugas agar bekerjasama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2024 dan APBD murni 2025.

“Karena jadwal kita sangat ketat, fokuskan penyusunan anggaran perubahan 2024 dan murni 2025 dan ini sudah beberapa kali di ingatkan oleh Pak Sekprov agar memprioritaskan penyusunan ini,”katanya.

Dirinya mengingatkan kepada para pejabat tinggi pratama tidak hanya rutin melakukan perjalanan dinas namun melupakan penyusunan APBD.

“Jadi yang tidak terlalu urgent bisa diwakilkan saja oleh esselon III. Target kita Agustus sudah harus selesai dan yang kedua bagi OPD yang belum menyampaikan perkiraan maju realisasi kegiatan 2024 agar segera menyampaikan pada kesempatan pertama karena hal tersebut menjadi pertimbangan penyusunan anggaran perubahan 2024 dan murni 2025,” tambahnya.

Realisasi sebagai bahan penyusunan penting agar sesuai dengan kebijakan dan arah pembangunan Kaltara kedepannya.

“ketiga saya sampaikan berulang bahwa yang bisa menyelamatkan kita itu adalah aturan baik itu undang-undang, peraturan presiden, sampai peraturan gubernur karena kitalah yang menyusun dan kewajiban kita melaksanakan hal tersebut, jadi ketika ada pemeriksaan BPK maupun Inspektorat pegangan utama kita itu adalah aturan,” ucap Iqro.

Ia juga mengingatkan agar perda dan pergub yang telah disusun bersama dengan legislatif dilanggar. “Kita lelah menyusun, lalu kita langgar sendiri dan itu menjadi masalah bagi kita, jadi kuncinya berpegang pada aturan yang ada. Terakhir saya ucapkan terimakasih pada seluruh ASN yang hadir mengikuti apel walaupun dari semalam hujan cukup deras,” tuntasnya.

(dkisp)

Disperindagkop Kaltara Bekali UMKM Alur Ekspor Produk

TANJUNG SELOR – Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara Burhanuddin, S.Sos, M.Si membuka kegiatan pelatihan Akes Pasar Global Angkatan I bertempat di ruang pertemuan Hotel Pangeran Khar, Senin (22/7).

Kegiatan yang mengusung tema Kaltara Go Ekspor ini dihadiri pelaku UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dan dihadiri langsung Kepala Disperindagkop Kaltara Hasriyani, S.H., M.M dan narasumber dari lembaga pelatihan Hindra Soe.

Dalam sambuutannya, Burhanuddin mengatakan tujuan dari penyelenggaraan pelatihan ini adalah salah satu upaya pemerintah mendukung dan membekali pelaku UMKM terlibat dalam perkembangan ekonomi global masa kini.

Menurutnya, teknologi dan globalisasi telah memperkecil dunia bisnis sehinggal hal ini memacu persaingan global.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya melalui pelatihan akses pasar global yang berfokus pada mendorong ekspansi dan ekspor,” katanya.

Ia menerangka bahwa pelatihan ini mepunyai peran penting untuk membekali UMKM yang ada di Kaltara, khususnya di Kabupaten Bulungan ini. Pelatihan ini akan membekali UMKM dengan pengetahun dan keterampilan untuk terjun di pasar global serta memperkuat pondasi para pelaku usaha.

“Ini mencakup tentang prosedur dan persyaratan menjadi seorang eksportir. Memahami kategori pasar ekspor dan akses peluang pasar ekspor via internet. Selain itu ada praktek riset pasar internasional, metode pengiriman barang ekspor, digital internasional marketing, strategi promosi, praktek membuat akun marketplace, dan lain sebagainya,” terangnya.

Selain itu, dalam kesempatan ini Kepala Disperidagkop Hasriyani menyampaikan dalam laporannya, peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 30 orang.

Hasriyani berpesan kepada peserta UMKM untuk melihat peluang di pasar global dan memiliki komitmen, konsisntensi dan kontinuitas yang dimiliki setiap pelaku UMKM.

“Kita berharap pelatihan hari ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, memperkuat dan memperkaya UMKM untuk kesiapan-kesiapan produknya,”tuntasnya.

(dkisp)

BKPRMI Diharapkan Dorong Sinergitas Bersama Membangun Kaltara

TANJUNG SELOR – Plh. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Burhanuddin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Periode 2024 – 2028, di ruang serbaguna gedung gadis, Senin (22/7).

“Saya percaya BKPRMI sebagai organisasi kepemudaan yang berfokus pada pembinaan remaja masjid memiliki peran yang sangat penting dan sangat strategis dalam membangun generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas dan bertanggung jawab,” katanya.

BKPRMI ini berasaskan keislaman merupakan gerakan dakwah pemuda remaja masjid yang mempunyai status independensi secara struktural mungkin juga secara fungsional sama fungsi dengan organisasi keislaman lainnya.

Burhanuddin mengatakan pemuda remaja masjid bisa mengembangkan program pembinaan generasi muda dari segala aspek dari komunikatif secara informatif, konsultatif dan terkoordinasi sehingga mampu menghidupkan masjid – masjid dan menciptakan ekonomi keumatan khususnya di bumi benuanta.

Karena itu ia mengajak kepada seluruh pengurus BKPRMI untuk terus menjalin sinergitas dengan pemerintah, para ulama, tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat lainnya.

Menutup sambutannya, Burhanuddin berpesan kepada pengurus yang baru dilantik untuk terus bekerja dengan ikhlas dan penuh semangat, manfaatkanlah masa bakti ini memberikan yang terbaik bagi persatuan umat Islam dan pembangunan di Kaltara.

“Saya berharap BKPRMI bisa menjadi tokoh dalam berbagai kegiatan yang membangun kreatif dan inovatif sehingga mampu menarik minat remaja untuk aktif dalam kegiatan masjid,” tuntasnya. Turut hadir Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) BKPRMI, H. Said Aldi Al Idrus, SE., MM., Sekjen DPP BKPRMI, Drs. H. Amda Rizqon, M.Pd.I dan Ketua Umum DPW BKPRMI Kaltara, Mursalin, S.Pd dan seluruh unsur forkopimda.

(dkisp)

Pembangunan KIHI Ditarget Rampung Dalam 4 Tahun

TANJUNG SELOR – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara atau Kaltara bisa rampung dalam empat tahun.

“Dari pertemuan dengan NDRC (National Development and Reform Commission) kita berharap satu bulan ke depan sudah bisa di-groundbreaking, sudah dimulai konstruksinya. Saya kira dalam waktu empat tahun sudah selesai,” kata Luhut di Shanghai, Ahad, 16 Juni 2024.

Dalam kunjungan kerjanya ke Cina beberapa waktu lalu, Luhut mengunjungi sejumlah kota dan daerah seperti Beijing, Jilin dan Shanghai. Di sana ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Kepala National Development and Reform Commission (NDRC) China Zheng Shanjie, pejabat dari Tsinghua University dan para pengusaha asal Cina.

Luhut secara spesifik juga meminta agar NDRC dapat mendukung implementasi kawasan industri Kaltara tersebut. Saat bertemu dengan Kepala NDRC Zheng Shanjie, Luhut bahkan menyebut salah satu pabrik di kawasan industri tersebut bakal menjadi pabrik petrochemical terbesar di Asia dengan kapasitas mencapai 4×16 juta ton per tahunnya.

Sebelumnya, kawasan industri di Kaltara tersebut juga sempat dibicarakan dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Cina Xi Jinping pada 27 Juli 2023. Mereka di antaranya membahas soal joint call perusahaan di bidang petrokimia dan PLTA di Kaltara.

Adapun kawasan industri hijau seluas sekitar 30 hektare di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) tersebut diperkirakan memiliki nilai investasi hingga US$ 132 miliar atau sekitar Rp 2.174 triliun. Lokasi kawasan itu juga hanya berjarak 185 km dari Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain pabrik petrokimia terbesar di Tanah Air, ada juga rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) alumina dengan kapasitas tiga juta ton di kawasan industri itu. Berikutnya, ada rencana pendirian pabrik besi dan baja (iron and steel) dengan kapasitas lima juta ton per tahun.

Ada juga rencana pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik maupun pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan kapasitas 265 Giga Watt hour (GWh). Terakhir, telah ada rencana pembangunan pabrik polycristalline silicon dengan kapasitas 1,4 juta ton.

Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum menyebutkan Kaltara membutuhkan investasi untuk mendongkrak pendapatan daearah.

“Blue economy dan green economy dalam konsep green energy lagi gencar dilakukan,”terangnya.

“Banyak investor yang mengejar ke ini geotermal, solar panel, power plant, hydropower, ini investasi-investasi ke depan yang sangat menjanjikan,” sambungnya.

Karena itu diperlukan masuknya investasi demi pembangunan di Kaltara khususnya pembangunan didaerah. Banyaknya masuknya investasi dinilai mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta pemutaran ekonomi yang merata.

Orang nomor satu di Kaltara ini membeberkan beberapa potensi investasi di Kaltara yang dapat menarik masuknya para investor seperti pembangunan Pelabuhan Bebatu di Kabupaten Tana Tidung. Hotel & Restoran (MICE Construction) di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau, industri hilirasi rumput laut di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

“Strategi untuk meningkatkan realisasi investasi di Kaltara adalah dengan menyiapkan dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) melalui Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBI), Fakta Integritas (FI) dan fasilitas layanan perizinan berbasis online,” terangnya.

(dkisp)