Penulis: mery beranda

SOLO – Sukses berkompetensi di tingkat regional, kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali meraih penghargaan Terbaik Ke-3 Tingkat Nasional dalam Kategori Pengelolaan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi. Penghargaan tersebut diberikan pada Anugerah Manajemen ASN.

Penghargaan berharga tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP turut hadir dalam rangkaian acara Rakornas Kepegawaian Tahun 2024 di Solo, (13/11).

Plt. Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, S. Sos.,M.Si. menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran perangkat daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendukung kegiatan BKD bisa mencapai prestasi ini.

“Alhamdulillah setelah Penilaian tingkat regional, kali ini Kaltara masuk dalam penilaian tingkat nasional, kita tidak menyangka sebelumnya Kaltara ternyata bisa berkompetisi di level nasional bersaing dengan provinsi yang sudah lama,” kata Andi Amriampa.

Berbicara tentang Kompetensi, Andi Amriampa mengatakan ada 2 hal yang menjadi perhatian utama, pertama terkait dengan kompetensi dalam Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dan kedua penilaian terhadap presentase capaian hasil uji potensi dan kompetensi ASN di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Yang dilakukan oleh BKN dan berdasarkan data cakupan nya sudah mencapai hampir 50 persen dari jumlah ASN Pemprov Kaltara,” ucapnya.

Dari capaian prestasi ini, BKD Kaltara memiliki prinsip akan terus meningkatkan pengelolaan kompetensi di Pemprov Kaltara. Ia juga menerangkan, saat ini sedang berproses melakukan kajian akademik untuk pembentukan UPT Uji Potensi dan Kompetensi ASN dibawah struktur BKD.

Berdasarkan gabungan kompetensi, upaya pengembangan kompetensi terus ditingkatkan baik melalui kegiatan klasikal maupun non klasikal melalui kegiatan yang dilakukan oleh BPSDM Kaltara dan masing-masing Perangkat Daerah.

“Harapannya dengan capaian penghargaan ini dapat memicu semangat melaksanakan manajemen ASN dengan konsisten dalam Manajemen Talenta Nasional menuju Mobilitas Talenta ASN berdasarkan amanat UU 20 Tahun 2023 tentang ASN,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Togap Simangunsong membuka kegiatan “Rapat Koordinasi Forkopimda Se-Kalimantan Utara dalam rangka Deklarasi Pilkada Damai Bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2024” di Ruang Serbaguna lantai 1 Gedung Gadis, Kamis (14/11).

Dalam arahannya, Pjs. Gubernur Togap akan memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung aman, damai dan kondusif di provinsi Kaltara. “Pilkada Serentak 27 November 2024 siap dilaksanakan di Kalimantan Utara, ini kesimpulannya” kata Pjs. Gubernur Togap.

Pelaksanaan rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten/kota di Kaltara sudah dilakukan, untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada yang akan datang ini.

“Untuk hari senin pekan depan, kita akan mengunjungi Kabupaten Tana Tidung untuk memastikan kesiapan Pilkada di sana. Jadi ini yang terakhir dilakukan di Provinsi Kaltara,” ujarnya.

Togap menyampaikan kegiatan rakor ini untuk menyamakan persepsi bersama forkopimda bersmaa masyarakat mendukung Pilkada serentak. Kemudian akan melaporkan semua perkembangannya pada Komisi 2 DPR RI pada tanggal 20 November mendatang.

Dilaksanakan Rakor Forkompinda ungkapnya, merupakan tindak lanjut dari arahan para menteri koordinator dan Presiden Prabowo, agar bisa disosialisasikan sampai pada tingkatan kabupaten/kota.

“Tujuan pelaksanaan Pilkada serentak ini dilakukan agar program pembangunan mulai pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota bisa bersinergi. Dan sumber daya yang dilakukan secara bersinergi maka akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa,” jelas Togap.

Karena itu, ia berharap melalui forum ini para Bupati/Walikota bisa menyampaikan ke kabupaten/kota, disosialisasikan dan diterjemahkan dalam kegiatan kabupaten/kota se-Kaltara.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara dengan penuh suka cita dan senang hati menyampaikan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 di TPS, ketika partisipasi yang tinggi kita akan mendapat Gubernur, Bupati dan Walikota yang ada di Kaltara pimpinan – pimpinan terbaik untuk membawa kemajuan di Kaltara,” pungkasnya.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 bersama seluruh jajaran jajaran Forkopimda, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

(dkisp)

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan tentang Pengelolaan Layanan Griya Abhipraya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah H. Asmar, Asisten Pemerintahan dan Kesra H. Abdul Munir, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan Rita Bawati serta para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (13/11).

Nota kesepakatan ini akan menandai dimulainya pengelolaan Griya Abhipraya Penekindi Debaya sebagai tempat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas bagi para pelanggar hukum agar menjadi warga yang baik, dan bisa diterima kembali oleh masyarakat.

Menurut Bupati Laura dalam sambutannya, pemulihan diri bagi para pelanggar hukum ini sangat penting, karena jika tidak dilakukan, maka dikhawatirkan mereka akan kembali mengulangi perbuatan jahatnya.

Griya Abhipraya akan menampung mereka yang sudah menjalani hukuman pidana penjara, atau menjelang bebas dengan menjalani program reintegrasi, serta mereka yang sedang dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun putusan hakim yang memutuskan hukuman kerja – kerja sosial.

Di dalam Griya Abhipraya, para pelanggar hukum akan diberikan berbagai program pemberdayaan, seperti penyuluhan kewirausahaan, pelatihan umkm, pelatihan di bidang pertanian, peternakan dan yang lainnya.

Pemerintah berharap, melalui kerjasama ini, para pelanggar hukum yang akan kembali ke masyarakat memiliki kemampuan untuk melanjutkan hidupnya dengan baik.

Pembentukan Griya Abhipraya Penekindi Debaya sejatinya merupakan penghormatan kepada para pelanggar hukum. Program ini membuktikan bahwa pemerintah selalu memiliki cara pandang, bahwa mereka sebetulnya bukan orang – orang jahat, mereka hanya sedang tersesat, yang harus ditolong dan dibimbing agar bisa kembali kepada jalan yang benar.

“Paradigma ini harus menjadi konsen dari kita semua, sehingga kita tidak menjatuhkan stigma yang selalu negatif kepada para pelanggar hukum yang telah menjalani hukumannya. Kita harus memberikan kesempatan dan kepercayaan, bahwa mereka bisa berubah menjadi lebih baik”, tutur Laura.

(PROKOMPIM)

TANJUNG SELOR – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak perlu lagi khawatir dengan masa depan karirnya. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Rohadi, SE., M.AP memastikan cukup banyak peluang karir bagi PPPK Kaltara, Rabu (13/11).

“Peluang peningkatan karir pada PPPK itu ada, pihaknya pasti akan memetakannya. Karena itu untuk awal diperlukan orientasi PPPK, kegiatan ini dimaksudkan pemberian materi terkait pemahaman tentang ASN.

Merujuk Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. “Sedangkan dari PPPK sendiri dalam jenjang karir sama dengan PNS, hanya di PPPK kita baru memulai,” kata Rohadi di ruang kerjanya.

Rohadi menuturkan, namanya fungsional setiap kenaikan jenjang harus ada kompetensi. Artinya dia harus punya sertifikat itu untuk naik ke jenjang berikutnya, bagi yang fungsional.

“Jenjang karir sesuai aturan yaitu sesuai kompetensi, misalkan awal karir masuk PPPK S1 Guru fungsional disesuaikan namun selama bekerja ada peningkatan dan kompetensi. Maka jenjang karirnya kemungkinan bisa sekolah atau disekolahkan lagi dari S1 ke S2, ini akan menyesuaikan,” jelasnya.

Tentunya dia harus memiliki kompetensi – kompetensi tertentu, misalkan guru sudah mengikuti beberapa jam latihan (jamlat) atau sudah memenuhi kriteria yang sudah dibutuhkan seperti diklat dan lain – lain.

Lanjutnya, ASN pada PNS harus ada bukti sertifikatnya atau sertifikasinya baru disampaikan, kalau tidak ada tidak bisa naik. Dan ini berlaku sama dengan fungsional PPPK untuk naik harus mengikuti jenjang tersebut.

Sekarang kenaikan jenjang fungsional ASN sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) nya, hasilnya menjadi indikator evaluasi kerja. “Kebetulan PPPK Kaltara ini baru dimulai jadi belum ada mencapai jenjang lanjutannya, rata – rata S1, sehingga peluang karir terbuka lebar,” pungkasnya.

(dkisp)