Penulis: mery beranda

TARAKAN – Keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat semakin nyata. Salah satunya adalah kehadiran pelayanan tindakan kateterisasi jantung di RSUD dr. Jusuf SK.

Gubernur Dr. (H.C). H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum hadir meresmikan langsung laboratorium kateterisasi jantung dan pembuluh darah atau yang biasa disebut Catheterization Laboratory (Cath Lab, red) dan kegiatan proctorship kardiovaskular, Sabtu (27/7).

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa layanan ini telah dinanti-nantikan masyarakat di Kaltara. Bersyukur karena harapan yang diperjuangkan sejak 2021 ini telah terealisasi.

Dengan dukungan alat yang mutakhir ia mengharapkan adanya peningkatan pelayanan penanganan penyakit jantung sehingga masyarakat tidak perlu berobat ke luar daerah.

“Hal ini sudah lama sekali kita tunggu-tunggu untuk masyarakat. Kini masyarakat sudah tidak perlu jauh-jauh melakukan kegiatan kateterisasi di beberapa provinsi. Alhamdulillah, rumah sakit Jusuf SK sudah bisa melayani masalah penyakit jantung,”katanya.

Ia menyebutkan berdasarkan riset kesehatan tahun 2018, angka penyakit jantung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan prevalensi penyakit jantung di Indonesia 1,5 persen.

Ia mengatakan pemerintah provinsi juga mendukung dibukanya layanan bedah jantung dan turut mendukung pelaksanaan 10 program nasional.

“Sepuluh program nasional ini diantaranya jantunh, kanker,stroke,kesehatan jiwa, uronefrologi, respirasi dan tuberculosis, gastrophepatologi, diabetes melitus, dan penyakit infeksi emergencing, dan program nasional lainnya,” sebut Gubernur Zainal.

Pada kesempatan ini mengharapkan dukungan dan sinergitas IDI,organisasi profesi lainnya serta instansi terkait untuk berperan aktif memberikan kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kaltara Usman, Plt. Direktur RSUD dr.H. Jusuf SK dr. Budy Azis B., Sp.PK, Ketua Pengampunan Kardiovaskular Dr. dr. Hananto Andriantoro Sp.JP (K), dan tim dari RSJPD Harapan Kita.

Gubernur juga melakukan penandatanganan MoU dan prasasti tanda disahkannya layanan Cath Lab. Selain itu Gubernur juga membagikan cinderamata khas Kaltara batik dan singal kepada ketua dan tim dari RSJPD Harapan Kita.

(dkisp)

NUNUKAN-Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah menghadiri rapat paripurna ke-12 masa sidang III tahun sidang 2023-2024 DPRD Kabupaten Nunukan, dalam acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.Nunukan tahun anggaran 2023. Senin, (22/07/2024)

H.Hanafiah dalam sambutannya mewakili Bupati Nunukan, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Nunukan dalam pembahasan dan persetujuan Raperda APBD TA.2023.

“Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada DPRD Nunukan dan fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya, sehingga dapat menerima dengan baik laporan keuangan pemerintah daerah/LKPD pemerintah Kab.Nunukan TA.2023 serta menyetujui untuk disahkannya”. Tutur Hanafiah

Selanjutnya Hanafiah mengatakan bahwa rapat paripurna sebagai bentuk ketaatan dalam aturan yang berlaku dan trasparansi,sehingga memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” jelas Hanafiah.

Kemudian Pemerintah daerah berharap dengan adanya persetujuan ini akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat.

” Berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, yang bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat” lanjut Hanafiah

Lebih lanjut, diakhir sambutannya Hanafiah mengharapkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif dan pengawasan dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami tetap mengharapkan kerjasama sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik dan mengharapkan kepada semua pihak terutama DPRD Nunukan agar tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tutup Hanafiah.

Nam/Meri

TANJUNG SELOR – Pemerintah melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, walaupun hingga sekarang perekonomian masih terpusat di pulau Jawa.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan bisa keluar dari middle income trap, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong berkisar 6-7 persen yang disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.

“Kalau kita lihat per provinsi, Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya 21 ribu dan provinsi lain yang juga sudah lolos middle income trap berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara),”kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Menurutnya, jika ingin melihat bagaimana cara mengerek pendapatan per kapita suatu provinsi, bisa berpatokan di antaranya ke provinsi-provinsi tersebut.

“Sebetulnya kita bisa melihat berbagai provinsi di Indonesia sebagai contoh bagaimana kita bisa mengerek sebagian besar provinsi lain agar secara nasional kita bisa lolos middle income trap,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika Indonesia bisa lolos middle income trap di tahun 2045 nanti perekonomian RI bisa menjadi 9 triliun dolar AS.

Dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun 2023 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,58 persen, disusul oleh lapangan usaha jasa ieuangan dan asuransi sebesar 12,38 persen. Serta konstruksi dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,24 persen.

Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum optimis pertumbuhan ekonomi di Kaltara dapat tumbuh positif. Hal ini sejalan dengan sejumlah potensi investasi di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara meliputi, pembangunan pelabuhan bebatu, pengembangan hotel dan restoran, industri pengemasan beras adan, industri hilirisasi rumput laut.

Ia menerangkan bahwa pihaknya terus berupaya membuka ruang kepada pelaku usaha untuk mendatangkan investor dari luar daerah untuk berinvestasi di Kaltara.

Gubernur mengungkapkan sektor tersebut seperti pada bidang energi. Di mana terdapat dua proyek besar yang sedang berjalan di Kaltara, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baik Sungai Kayan maupun Sungai Mentarang.

Sementara di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Kabupaten Bulungan saat ini sudah menyerap tenaga kerja hampir 5.200 orang, di Tarakan juga ada industri bubur kertas oleh PT. Phoenix Resources International (PRI) yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 800 orang pada tahap 1 ini.

Menurutnya, kedepan potensi penyerapan tenaga kerja akan terus berkembang dan Pemerintah Provinsi Kaltara akan berupaya serta mendorong pengembangan di sektor pertanian, perikanan dan manufaktur tersebut.

“Ketiga sektor ini sangat besar peluang untuk penyerapan tenaga kerja, dalam waktu dekat juga akan segera masuk investor untuk pengembangan kawasan pertanian di Bulungan,” tuntasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara Kembali meraih penghargaan untuk ke sekian kalinya. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) kepada Pemprov Kaltara sebagai Pemerintah Terbaik dalam Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT)

Di mana penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Dr. Ir. Rahmat Wahyullah, ST., MT.

“Cukuplah kita sangat berbangga diri Kaltara mendapat penghargaan dan secara independen oleh pemberi penghargaan tersebut bahwa kita menjadi provinsi yang terbaik,”kata Rahmat, Rabu (24/7).

Ia menjelaskan pada Konferensi Nasional EFT terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, disaring menjadi 5 daerah hingga akhirnya Provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Ungkapnya pada ajang Konferensi Nasional EFT tersebut terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota daerah yang kemudian disaring menjadi 5 daerah dan akhirnya provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Rahmat mengatakan dengan penghargaan ini merupakan pondasi dasar untuk bersama – sama membangun secara pro lingkungan, dalam artian subnational bioliti yang harus diutamakan keberlanjutan dalam pembangunan daerah.

“Kebetulan Provinsi Kaltara menjadi penyelenggara pemerintah terbaik dalam transfer anggaran berbasis ekologi tadi. Kita berharap dengan penghargaan ini di tahun depan bisa menjadi indikator utama untuk Provinsi Kaltara, merupakan daerah yang sangat strategis ditengah pembangunan infrastruktur yang ada,” tuturnya.

Apalagi dengan program yang dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur cukup massif dalam membangun kawasan strategis nasional yang cukup seimbang dengan kualitas lingkungan.

“Artinya lingkungan yang tetap terjaga dan fungsi kelestariannya, dan ini menjadi semangat kita provinsi Kaltara kedepan berubah maju dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)