Penulis: mery beranda

MAKASSAR – Di hadapan para penguji, Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum berhasil mempertahankan disertasinya dalam ujian tertutup yang digelar di Ruang Pertemuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa (30/7) lalu.

Disertasinya yang berjudul “Model Collaborative Policy Innovation dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan” memaparkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat khususnya di wilayah perbatasan.

Sejumlah inovasi yang dilakukan yaitu Subsidi Ongkus Angkutan Barang dan Orang (SOA) yang berhasil memangkas puluhan miliar pengeluaran masyarakat terhadap transportasi baik udara, darat, maupun air. Masyarakat perbatasan pun merasa terbantu dengan hadirnya kebijakan tersebut.

“Ini sudah berjalan setiap tahun kita sudah memberikan subsidi ongkos angkut barang dagangan mereka secara gratis dimana mereka berdomisili,” katanya.

Selain itu, ada juga Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Prolanteraku) dengan membiayai dokter – dokter ke perbatasan sehingga pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik.

Kemudian, program Sipelanduk Kilat Smart yaitu Pelayanan Kartu Penduduk Masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu datang ke kota atau pelayanan KTP tapi dari tim provinsi yang bergerak ke desa – desa untuk melayani masyarakat

Ia mengatakan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan selalu menggiatkan dan memberikan pembinaan UMKM. Bahkan ketika wabah Covid – 19 tidak terlalu berpengaruh bagi Kaltara yang kala itu masuk zona merah.

“Karena UMKM selalu kita lakukan pembinaan sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah disaat susah maupun tidak susah,” tuturnya.

Gubernur juga memastikan masalah utama Nunukan terkait air dan listrik akan teratasi dalam 4 tahun kedepan. Pasalnya, seluruh masalah listrik di Kaltara sudah membangun Power Plant Hydro Power di Kaltara.

“Saat ini sudah jalan ada di 2 tempat di Kayan Hydro Energi (KHE) dan Kayan Mentarang Hydropower Energi. Kapasitas di PLTA Kayan Cascade itu sendiri 9.000 Megawatt sedangkan di Mentarang 6.000 Megawatt, sehingga masalah kelistrikan Kaltara 4 tahun kedepan insyaallah tidak ada masalah,” terangnya.

Selain itu inovasi transformasi yaitu membangun konektifas seperti upaya peningkatan Tol Laut terkoneksi yang sudah terkoneksi di Kaltara seperti di Nunukan awalnya seminggu 1 kali tapi meningkat dalam seminggu 3 kali.

“Termasuk Ferry penyeberangan Sei Menggaris ke Nunukan sehari dua kali, mengangkut air karena keterbatasan air bersih di pulau Nunukan sangat terbatas, diangkut dari seberang hanya 30 menit,” katanya.

(dkisp)

MALINAU – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP., M.Si., menjadi salah satu narasumber dalam acara Pelantikan Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Malinau Masa Bakti 2021 – 2026.

Kegiatan yang digelar di ruangan Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, berdasarkan Surat Keputusan Perubahan Nomor : 07/SK/MW-KALTARA/VI/2024 oleh MD KAHMI Provinsi Kaltara. Acara ini juga diisi dengan kegiatan Rapat Kerja Daerah dan Seminar Kebangsaan, Rabu (31/7).

Pada acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE., Wakil Bupati Malinau Jakaria SE., M.Si., dan Ketua Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Kalimantan Utara Asnawi Arbain, S.H., M.Hum.

Dengan mengusung tema “Kepemimpinan Kolaboratif Kader Umat dan Bangsa Menyongsong Kabupaten Malinau Maju Sejahtera,” kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran KAHMI dalam pembangunan daerah khususnya Kaltara.

Dalam paparannya, Wagub Yansen TP. menekankan pentingnya berpikir strategis dalam membangun masa depan yang lebih baik. “Kita harus berpikir jauh ke depan dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Strategi yang tepat akan membantu kita membangun Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kolaborasi dalam memajukan daerah. “Kita perlu memadu dan memandu semua kekuatan bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan,”tuturnya.

Selain itu, Wagub Yansen mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui semangat kolaboratif.

“Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,”terangnya

Bupati Malinau Wempi W. Mawa, pada sambutannya mengapresiasi KAHMI yang telah memberikan banyak konstribusi dalam pembangunan daerah terkhususnya Kabupaten Malinau. Ia berharap KAHMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang lebih maju dan sejahtera.

Melalui acara ini tidak hanya menjadi momentum untuk pelantikan pengurus baru, tetapi juga menjadi wadah diskusi dan perencanaan strategis bagi kemajuan Kabupaten Malinau.

“Dengan semangat kolaboratif yang ditanamkan dalam kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Malinau dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya,” tuntasnya.

(dkisp)

MAKASSAR – Konflik merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dalam realitasnya konflik hampir selalu multilayer. Ia melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki tujuan serta kepentingan yang tidak dapat disatukan (Incompatible) satu sama lain.

Ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum dalam pemaparannya pada kegiatan Seminar Penyusunan Peta Rawan Konflik Kalimantan Utara di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Senin (29/7).

“Konfigurasi konflik muncul dari ketidakseimbangan dalam hubungan – hubungan tersebut seperti ketidakseimbangan dalam status sosial, kekayaaan serta kekuasaan yang mengakibatkan munculnya problematika sepeti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas,” katanya.

Dari berbagai hal ini dapat disimpulkan bahwa konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat timbul dari berbagai situasi situasi baik individu, antar individu, kelompok, organisasi maupun negara.

Disebutkannya, salah satu tantangan penanganan konflik di provinsi Kaltara adalah belum tersedianya pemetaan potensi konflik. Dokumen ini penting sebagai indikator dan acuan dalam menyusun Rencana Aksi Terpadu (RAD) agar bisa tepat sasaran.

“Jika kita memiliki sesuatu peta maka kita memiliki sensor, oleh karena itu provinsi Kalimantan Utara sangat membutuhkan peta potensi konflik sebagai sensor untuk kita mengantisipasinya,” jelasnya.

Gubernur menyebutkan konflik tetaplah harus dihadapi, ditangani dan diselesaikan oleh manusia, baik dalam posisinya sebagai pihak yang terlibat didalamnya maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat agar keluar dari jebakan konflik tersebut.

Oleh karena itu ia menekankan kepada semua pihak bahwa kehadiran peta potensi konflik di kabupaten kota di provinsi Kaltara mendesak untuk segera dilaksanakan.

“Saya berharap dengan seminar ini kita dapat memetakan potensi – potensi yang ada di Kalimantan Utara dan melakukan pendataan peristiwa konflik yang pernah terjadi, dengan tujuan terciptanya pencegahan konflik melalui peta rawan konflik di Kalimantan Utara,” tuntasnya.

Hadir diantaranya Rektor UNHAS, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Sekretaris UNHAS Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D, sejumlah kepala perangkat daerah tingkat provinsi dan Forkopimda Kaltara secara daring.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum terus berupaya untuk mengusulkan kembali status internasional Bandara Juwata Tarakan. Seperti diketahui sebanyak 17 dicabut statusnya dari bandara internasional menjadi bandara domestik berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 31/2024 (KM 31/2004) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada tanggal 2 April 2024 salah satunya adalah Bandara Juwata Tarakan.

“Harapan saya ini bisa ditinjau kembali, karena Kaltara ini merupakan pintu gerbang, etalase Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara tetangga,” kata Gubernur.

Gubernur menilai status Bandara Juwata Tarakan menjadi sangat penting dengan menjadi bandara internasional karena berbatasan dengan negara lain dan juga sebagai gerbang depan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara, Andi Nasuha mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menjelaskan status Bandara Juwata Tarakan. Salah satu point utamanya adalah letak geografis Kota Tarakan sebagai pintu masuk ke Kaltara, baik dari Indonesia maupun Sabah, Malaysia.

“Bapak Gubernur Zainal sendiri bersama saya sudah mengunjungi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menjelaskan status bandara ini bahwa kita adalah satu rumpun antara Malaysia dan Indonesia, memiliki hubungan historis,” kata Andi Nasuha.

Andi Nasuha menjelaskan, dari Kemenhub menyampaikan status bandara internasional dapat dibuka kembali dengan melampirkan bukti demand penumpang internasional baik yang menuju Kota Tarakan maupun sebaliknya.

“Dari Kemenhub menyampaikan status bandara internasional bisa dibuka dengan melampirkan bukti demand penumpang baik dari Tawau menuju kota Tarakan, Tarakan terbang ke Tawau dan Kota Kinabalu Malaysia,” terangnya.

Menindaklanjuti permintaan Kemenhub, Andi mengungkapkan saat ini Dishub Kaltara dan instansi terkait tengah melakukan pengumpulan dan pemenuhan data demand. Data Demand yaitu terkait masuknya wisatawan dan tenaga kerja asing ke provinsi Kaltara.

Teranyar, Dishub Kaltara juga telah bersurat dengan Nomor 500.11/333/Dishub-Set/V/2024, Perihal Permohonan Data Dukung Pemulihan Status Bandara Juwata Tarakan. “Pemerintah provinsi sangat – sangat berusaha melengkapi data demand semua, lalu data tersebut akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, beberapa waktu lalu juga Gubernur Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Tawau Malaysia, dari kunjungan tersebut pihak negara Malaysia dipastikan siap membuka rute penerbangan ke Tarakan.

Meski statusnya bandara domestik, Andi Nasuha memastikan Bandara Juwata Tarakan masih dapat melayani penerbangan rute internasional tidak terjadwal seperti charter, medical evacupation atau penerbangan lain yang bersifat sementara. Ini bisa dilaksanakan dengan tetap mengajukan persetujuan izin dari kementerian terkait yaitu Kemenhub dan Kementerian Pertahanan.

(dkisp)