Wagub Ajak Masyarakat Hadapi Tantangan Global di Era Keterbukaan

SEKADAU – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP., M.Si., menjadi keynote speaker dalam peresmian gedung baru Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK) serta seminar Dies Natalis ke-4 ITK yang digelar pada Senin, (5/8).

Dalam kesempatan tersebut, Yansen TP membahas materi bertajuk “Tantangan dan Peluang Menghadapi Era Keterbukaan dan Persaingan Global.”

Yansen menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi di era modern, termasuk transformasi teknologi informasi yang pesat, perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi dalam dunia kerja.

Selain itu, Yansen juga menyoroti tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, serta degradasi lingkungan.

“Tantangan budaya, seperti serangan budaya luar yang mengancam kelestarian identitas Dayak serta persaingan ekonomi yang semakin ketat,”katanya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Yansen menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pembangunan kualitas kompetensi, serta penguatan jaringan dan kemitraan global.

Yansen mengajak masyarakat Dayak untuk menggali, mengkaji, dan mendokumentasikan identitas budaya mereka agar dapat bersaing secara kompetitif.

Yansen juga memaparkan arti penting Institut Teknologi Keling Kumang bagi orang Dayak, yang meliputi kesadaran diri, pengembangan sumber daya, pelestarian budaya, akses pendidikan, dan penguatan identitas Dayak.

“Perlu digarisbawahi esensi perjuangan masyarakat Dayak ke depan, yakni memperjuangkan fasilitas dasar berkualitas, meningkatkan semangat pendidikan, status ekonomi, serta hak atas tanah dan sumber daya alam,”jelasnya.

Sebagai penutup, Dr. Yansen mengingatkan pentingnya optimisme dan pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menegaskan bahwa masyarakat Dayak harus selalu berupaya menciptakan kesetaraan dan kemajuan.

(dkisp)

Gubernur Teken Kesepakatan Bersama Penanggulangan Bencana di Wilayah Kalimantan

BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Utara, DR. (H.C) H. Zainal A Paliwang, M.Hum, menghadiri Resiliensi Penanggulangan Bencana Wilayah Kalimantan, yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur mengungkapkan menjadi bagian dalam proses penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi di wilayah Kalimantan, termasuk penandatangan kerja sama resiliensi wilayah Kalimantan yang dilakukan oleh Kepala BPBD se-Kalimantan.

Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam sambutannya saat membuka acara mengingatkan potensi bencana secara umum adalah ancaman terhadap Indonesia secara keseluruhan.

“Kami mengingatkan potensi bencana yang terjadi di Pulau Kalimantan bisa menjadi ancaman terhadap Indonesia secara keseluruhan, karena saat ini IKN ada di Kaltim,” ujarnya di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (6/8).

Menurutnya, spesifikasi bencana satu provinsi di Pulau Kalimantan berbeda dengan provinsi lainnya, seperti bencana banjir, kebakaran lahan dan hutan.

“Oleh karena itu betapa pentingnya kerjasama antar provinsi ini,” imbuhnya.

Maka dari itu, melalui penandatangan naskah kesepakatan ini membuat regulasi yang menjadi payung hukum bersama agar tidak menjadi temuan saat pelaksanaan anggaran dalam penanggulangan bencana yang terjadi.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kaltara, Taufik Hidayat, S.TP, M.Si, dan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, H. Nur Ansar.

(dkisp)

Dorong Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati Zainal, SH, Menggelar acara silaturahmi dan diskusi dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di Pendopo Rumah Jabatan Gubernur, Senin (5/8).

Dalam sambutannya, Rahmawati Zainal menyampaikan apresiasinya kepada para pelaku usaha yang telah menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi dalam mengembangkan usaha kreatif di daerah ini. “Produk-produk UMKM Kalimantan Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk bersaing di pasar nasional bahkan internasional,”jelasnya.

Rahmawati juga mengakui bahwa para pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha mereka. Namun, di era digital saat ini, ia menekankan bahwa terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan dengan inovasi teknologi dan membangun jaringan yang kuat,” Tambahnya.

Ketua TP-PKK Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program, seperti fasilitasi pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas. Rahmawati mengajak seluruh pelaku UMKM untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan berdaya saing di Kalimantan Utara,”tegasnya.

Rahmawati juga menghimbau kembali kepada pelaku UMKM agar terus mengembangkan menu unik sesuai dengan selera konsumen. Selain itu juga dapat menggunakan media sosial sebagai sarana promosi secara kreatif.

“Mempertahankan keunikan produk lokal, mengembangkan desain yang menarik dan mengikuti tren, serta menjalin kerjasama dengan perajin lainnya untuk meningkatkan kualitas,”katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati berharap dapat mempererat kerjasama antar pelaku UMKM untuk saling mendukung dan mempromosikan produk mereka. Acara ini dihadiri oleh berbagai pelaku UMKM dari Kabupaten Bulungan dan mendapat sambutan positif dari peserta, yang berharap dukungan dari pemerintah daerah dan TP-PKK Kalimantan Utara terus berlanjut.

(dkisp)

Tingkatkan Imunisasi Melalui IPV2 Menuju Bebas Polio 2026

TANJUNG SELOR-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara menggelar workshop penyebaran informasi Inactivated Poliovirus Vaccine dosis kedua (IPV2) yang diperuntukkan untuk jurnalis dan lintas sektor tingkat provinsi, Senin (5/8)

Kepala Dinkes Usman, SKM, M.Kes mengatakan dalam sambuatnnya, pertemuan ini bertujuan menjalin kemitraan bersama para jurnalis, media, dan lintas sektor guna perluasan informasi mengenai informasi dan manfaat imunisasi IVP2.

“Kita sampaikan untuk mendapatkan dukungan agar masyarakat mau membawa anaknya ke posyandu atau ke tempat pelayanan imunisasi,” katanya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan eradikasi polio atau bebas polio pada tahun 2026. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini melalui kampanye imunisasi, penggantian vaksin dari Trivalent Oral Polio (TOP) menjadi Bivalent Oral Polio (BOP), dan di tahun 2024 ini akan dilaksanakan pekan imunisasi nasional polio menggunakan vaksin Novel Oral Polio (NOP).

“Negara kita itu beresiko terkena polio dan ada beberapa provinsi yang ditemukan kasus polio. Untuk mengantisapasi itu di lakukanlah pekan imuniasasi Novel Oral Polio tersebut,” ungkapnya.

“Untuk di Kaltara sendiri, belum ada kasus polio,”sambungnya.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan rekomendasi SAGE WHO, Indonesia menyetujui dilaksanakan imunisasi IPV2 pada imunisasi rutin. “Jadwal IPV yang dianjurkan pada imunisasi rutin adalah usia 4 bulan. Untuk IPV dosis pertama diberikan bersamaan dengan vaksin DPT-HB-HIB3 dan OPV4. Sedangkan pemberian IPV2 diberikan pada usia 9 bulan bersamaan dengan imunisasi campak-rubela,” terangnya.

Untuk taregtnya, ia menargetkan minimal 95 persen anak di Kaltara sudah mendapatkan imuniasasi di usia 0-7 tahun. “Walaupun di lapanagn kita ada kendala, tp kita melakukan upaya jemput bola,” pungkasnya.

(dkisp)

Gubernur Bawa Duplikat Bendera Pusaka ke Kaltara

JAKARTA – Jelang peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi menerima duplikat bendera pusaka dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penyerahan duplikat bendera pusaka ini berlangsung di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8).

Gubernur Kaltara, DR. (H.C) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., menerima langsung duplikat bendera pusaka tersebut. Penyerahan duplikat bendera pusaka dipimpin oleh Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri. Duplikat bendera pusaka secara simbolis juga diserahkan kepada Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Penyerahan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua BPIP Yudian Wahyudi, dan Wakil Ketua BPIP Rima Agristina kepada tujuh gubernur dan 14 penjabat gubernur lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Selain bendera pusaka, Gubernur juga akan membawa salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila ke Kaltara. Duplikat bendera pusaka dan salinan teks Proklamasi tersebut akan digunakan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Bumi Benuanta pada 17 Agustus 2024.

“Ini merupakan simbol penting bagi kita untuk menjaga dan menghormati sejarah serta semangat kemerdekaan Indonesia,” ujar Gubernur Zainal Paliwang.

Sebagai informasi, penyerahan duplikat bendera pusaka ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang menyatakan bahwa duplikat bendera pusaka digunakan selama 10 tahun.

Usai menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka, Gubernur menjumpai perwakilan purna Paskibraka dari Kaltara yang turut hadir dalam acara tersebut.

Gubernur memberikan motivasi dan ucapan selamat kepada para purna Paskibraka atas prestasi mereka yang telah menjadi perwakilan Kaltara serta mengharumkan nama daerah dalam perayaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun lalu.

(dkisp)