Penulis: mery beranda

NUNUKAN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 yang dilaksanakan di PLBN Sebatik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara berkolaborasi dengan Bulog Cabang Tarakan, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di 6 provinsi.

Kegiatan tersebut difasilitasi Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Sabtu, (17/8) lalu.

Kepala DPKP Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si menyampaikan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat sekaligus sebagai cara untuk memperingati kemerdekaan dengan memberikan kontribusi nyata. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari perayaan ini” kata Heri.

“Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya untuk memeriahkan HUT RI, tetapi juga untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah,”terangnya.

Dalam GPM ini menyediakan berbagai produk pangan seperti beras sebanyak 1,5 ton, minyak goreng 250 liter, gula 250 kg, bawang merah dan bawang putih masing-masing sebanyak 200 Liter, telur 200, daging ayam 250 kg, dan bahan pokok lainnya dijual dengan harga di bawah pasaran.

Ia mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu hadirnya GPM ini mendapat sambutan positif dan antusias dari masyarakat setempat. Banyak warga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan secara rutin,” kata Masnah salah satu warga yang hadir di lokasi.

Lebih lanjut Heri menekankan dengan program GPM ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari perayaan HUT RI, sekaligus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui peningkatan kesejahteraan bersama” pungkasnya.

Kegiatan GPM tersebut dibuka selepas melaksanakan pengibaran bendera merah putih HUT RI. Turut hadir mendampingi diantaranya Pemimpin Upacara Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian. Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. dan Kepala DKPP Nunukan Muhtar, SH, M.Si. serta Bapanas.

(dkisp)

NUNUKAN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan masa jabatan 2024-2029 menggelar rapat perdana, Selasa (13/08/24).

Rapat ini membahas sejumlah agenda penting, termasuk persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus mendatang, pembentukan fraksi, serta orientasi bagi anggota DPRD yang baru saja dilantik.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Ambalat I kantor DPRD Nunukan, Ketua DPRD sementara, Hj Leppa, didampingi Wakil Ketua DPRD Sementara, Arfiah, ST menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antaranggota dalam menyukseskan peringatan 17 Agustus.

“Hajatan ini adalah penting bagi semua sehingga jangan sampai terlewatkan, karena kehadiran kita dalam HUT RI ke 79 untuk memastikan bahwa perayaan ini berjalan lancar dan penuh makna bagi seluruh masyarakat Nunukan,” kata Hj Leppa.

Selain itu, rapat juga membahas pembentukan fraksi-fraksi yang akan menjadi bagian penting dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di DPRD.

Beberapa partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Nunukan nantinya mengajukan nama-nama anggota yang akan bergabung dalam fraksi Gabungan.

Agenda penting lainnya yang dibahas adalah orientasi bagi anggota DPRD yang baru dilantik.

Orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan tata cara kerja, tugas, dan fungsi DPRD kepada anggota baru, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik selama lima tahun ke depan.

Rapat perdana ini menjadi langkah awal bagi DPRD Nunukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Diharapkan, dengan soliditas yang terbentuk sejak awal, DPRD Nunukan masa jabatan 2024-2029 dapat menjalankan peran strategisnya dalam pembangunan daerah.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sementara, Hj Leppa di damping wakil ketua DPRD Seementara Arfiah, ST dihadiri 30 Anggota legislative serta staf sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan.

(SIMPATIKNEWS)

 

NUNUKAN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan resmi menetapkan Hj Leppa dan Arfiah, ST sebagai pimpinan sementara.

Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Nunukan masa jabatan 2024-2029 yang digelar pada Senin (12/8/2024).

Penunjukan unsur pimpinan sementara ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan tugas-tugas legislatif selama masa transisi.

Hj Leppa, yang berasal dari Hanura, bersama Arfiah, ST dari Partai Keadilan Sejahtera, diberikan kepercayaan untuk memimpin DPRD Nunukan hingga terbentuknya pimpinan definitif.

Keduanya akan bertanggung jawab dalam menyusun tata tertib dewan yang baru dan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinan sementara ini.

“Kami akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Hj Leppa usai Rapat Paripurna.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama seluruh anggota dewan untuk mendukung kelancaran tugas mereka selama masa transisi ini.

Dikesempatan yang sama Arfiah, ST, sebagai wakil pimpinan sementara, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Kami akan berfokus pada tugas-tugas utama yang mendesak, agar DPRD Nunukan dapat segera berfungsi secara optimal,” kata Arfiah.

Ia juga berharap dukungan penuh dari seluruh anggota dewan agar proses transisi ini berjalan tanpa hambatan.

Penetapan Hj Leppa dan Arfiah, ST sebagai pimpinan sementara dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur tata kelola DPRD.

Mereka akan menjabat hingga pemilihan pimpinan definitif dilakukan, yang dijadwalkan dalam beberapa minggu ke depan.

Dalam masa kepemimpinan sementara ini, Hj Leppa dan Arfiah, ST berkomitmen untuk memfasilitasi integrasi seluruh anggota dewan baru dalam tugas-tugas legislatif dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat Nunukan tetap menjadi prioritas utama DPRD.

Dengan ditunjuknya Hj Leppa dan Arfiah, ST sebagai pimpinan sementara, diharapkan DPRD Nunukan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan lebih baik selama masa transisi ini.

(SIMPATIKNEWS)

TANJUNG SELOR – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di Bali pada 18-20 Agustus 2024.

Dukungan terhadap Oesman Sapta Odang (OSO) untuk kembali memimpin Partai Hanura periode 2024-2029 pun terus menguat dari berbagai Provinsi, salah satunya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Kalimantan Utara (Kaltara).

Ketua DPD Hanura Kaltara, Ingkong Ala menegaskan, pernyataan sikap untuk mendukung Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketum DPP Hanura telah disampaikan kader pada Rapimda I Hanura Kaltara di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.

“Kader Hanura se-Kaltara telah menyatakan sikap untuk kembali mengusung pak OSO (Oesman Sapta Odang) sebagai ketum Hanura periode 2024-2029,” tegasnya.

“Pernyataan sikap ini telah disampaikan kepada Ketua Bappilu DPP Hanura, Akhmad Muqowam yang hadir di Rapimda,” lanjutnya.

Ingkong mengatakan, selain DPD sejumlah kader dipastikan menghadiri Munas tersebut diantaranya 5 DPC Kabupaten Kota,

“Anggota DPRD terpilih juga wajib menghadiri Munas tersebut termasuk organisasi sayap,” kata Ingkong Ala yang juga menjabat Wakil Bupati Bulungan 2 periode ini.

Ia menambahkan, selain pemilihan ketua umum Hanura, agenda penting yang dibahas pada Munas ke IV itu tentang kesiapan partai Hanura memenangkan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada serentak November 2024 mendatang.

“agenda penting lainnya juga membahas pergantian kepengurusan, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” pungkasnya.

(*)