Penulis: mery beranda

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Naker Fest 2024 pada 23 s.d 25 Agustus 2024 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kegiatan ini adalah integrasi berbagai kegiatan yang ada di Kemnaker dengan tujuan untuk mengakselerasi transformasi ketenagakerjaan.

Naker Fest 2024 mengusung tema “Akselerasi Transformasi Ketenagakerjaan Untuk Indonesia Emas 2024: Kompetensi, Kemandirian, dan Berdaya Saing.” Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

“Konsep dasar dari kegiatan Naker Fest 2024 adalah mengintegrasikan berbagai macam kegiatan yang ada di setiap unit kerja Kementerian Ketenagakerjaan menjadi satu kesatuan agenda besar ketenagakerjaan. Agenda besar ini menyediakan berbagai macam program kegiatan sekaligus pelayanan publik bidang ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Berbagai kegiatan yang diintegrasikan dalam Naker Fest 2024 yaitu pertama, Naker Award, sebuah kegiatan pemberian penghargaan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi, motivasi, dan dorongan peningkatan kinerja kepada pemerintah daerah, pemberi kerja, dan pekerja/buruh di Indonesia agar secara bersama-sama menjaga dan melaksanakan kebijakan dan regulasi bidang ketenagakerjaan.

Kedua, Festival Ketenagakerjaan. Kegiatan ini terdiri dari TKM Expo yaitu sebuah pertunjukan program perluasan kesempatan kerja berupa kegiatan promosi bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya juga terdapat Festival Vokasi, pameran karya-karya inovasi yang lahir dari proses Project Based Learning (PBL) mupun Teaching Factory (Tefa).

Festival Ketenagakerjaan juga akan diisi dengan Job Fair (Bursa Kerja) untuk mempertemukan dan menghubungkan antara pemberi kerja dan pencari kerja; kegiatan Sertifikasi Kompetensi berupa pemberian informasi terkait sertifikasi kompetensi; serta kegiatan Talent Fest berupaya kegiatan-kegiatan pengembangan talenta muda.

“Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan unggulan yang ada di Kemnaker. Seluruh kegiatan tersebut kami hadirkan secara serentak dengan maksud untuk mengakselerasi transformasi ketenagakerjaan kita,” katanya.

Naker Fest 2024 sendiri akan diikuti oleh 110 perusahaan dan 50 UMKM serta diharapkan dapat dihadiri lebih dari 25 ribu pengunjung. Naker Fest 2024 akan menyediakan 110.000 Lowongan Kerja.

Ida Fauziyah menjelaskan, kegiatan Naker Fest yang mengintegrasikan berbagai kegiatan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang secara esensi mencakup upaya-upaya peningkatan kompetensi, kemandirian, dan daya saing.

“Karena ketiga komponen tersebut harus dikolaborasikan untuk mengakselerasi transformasi ketenagakerjaan kita agar kita dapat mencapai target Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

(Biro Humas Kemnaker)

 

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Utara, Edy Suharto, S.Sos., M.T., mewakili Gubernur menghadiri pembukaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD), Kamis (22/8).

“Desa menjadi ujung tombak keberadan Indonesia di daerah perbatasan harus terlihat jelas agar tidak terpengaruh sebagai wilayah perbatasan (dengan negara lain), seperti di Sebatik dan Krayan yang sangat dekat sekali dengan negara Malaysia,” terangnya.

Edy menerangkan hal tersebut menjadikan kegiatan kolaborasi oleh Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh Regional Management Consultant (RMC) serta Dinas PMD Provinsi Kaltara penting, bagi menguatkan peran pemerintah desa di wilayah Kaltara.

“Dengan dibekali ilmu kita berharap ada efisiensi, ada efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” tambahnya.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa, Zhikrie Aswary, S.STP., M.Si., mengungkapkan tujuan utama Kemendagri melaksanakan kegiatan ini agar pemerintahan desa memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelaksanaan tugas di Desa.

“Tantangan akan lebih banyak, untuk itu dari sekarang aparatur dan kelembagaan desa Kaltara harus mempersiapkan diri agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan masalah di pedesaan,” ungkapnya.

Dirinya juga berterimakasih atas dukungan Pemprov Kaltara melalui Dinas PMD dalam melaksanakan kegiatan ini karena penting menurutnya untuk posisi Kaltara yang berbatas langsung antar negara.

“Kapasitas aparatur desa, kelembagaan desa termasuk masyarakat harus kita tingkatkan jangan sampai kalah dengan negara tetangga sebagai elatase Indonesia kedepannya,” ujarnya singkat.

Sementara itu Koordinator Provinsi P3PD Kaltara, Professor Aris Ma’mun Riyadi menjelaskan program ini telah direncanakan sejak 2020 namun baru terlaksana pada tahun 2023 dengan menggandeng Bank Dunia (World Bank).

“Kaltara total lokus 447 desa, tahun 2023 sudah terlaksana di 319 desa, hingga tahun ini kami ada sisa 128 desa. Tahun ini ada dua metode, pertama tatap muka dan kedua Larning Management System (LMS) ” ujarnya.

Tahun ini P3PD sendiri lebih berfokus pada LMS menyesuaikan permintaan Bank Dunia agar meninggalkan manfaat lebih kepada 64 desa yang menjadi proyek percontohan.

“LMS dibagi dua jenis pelatihan yaitu keuangan dan perencanaan, dikarenakan banyak kasus pemerintah desa hanya mengcopy paste Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) sehingga output pelatihan ini benar-benar bisa diimplementasikan para pemerintah desa,” tutupnya.

Ratusan peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKD, menghadiri kegiatan yang dibuka secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa, La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, M.Si., yang tahun ini dipusatkan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menyambut kedatangan Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdul Hakim., S.Sos., M.Si. di Gedung VIP Bandara Juwata, Kota Tarakan pada hari Kamis (22/8) siang.

Kedatangan Abdul Hakim mewakili MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke Provinsi Kaltara untuk meninjau beberapa lokasi dan memberikan pengarahan tentang reformasi birokrasi.

Abdul Hakim akan melakukan kunjungan kerja selama 2 hari mulai tanggal 22-23 Agustus 2024 dengan agenda pada hari pertama yaitu mengunjungi kantor BPN Kabupaten Bulungan, kunjungan ke kantor wilayah Kemenkumham RI Provinsi Kaltara, dan sebagai narasumber pada kegiatan Seminar Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik bagi ASN se-Provinsi Kaltara.

Pada hari kedua, Abdul Hakim dijadwalkan akan mengunjungi Desa Long Pujungan untuk melihat kondisi pelayanan publik disana lalu kemudian bertolak kembali ke Jakarta pada siang harinya.

Kunjungan dari Kementerian PANRB tersebut merupakan hal positif yang dapat memotivasi Pemerintah Provinsi Kaltara untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009, aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik

UU ini mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi Kaltara terus meningkatkan pelayanan publik yang prima melalui evaluasi dan inovasi yang terus dilakukan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, secara resmi mengukuhkan Totok Prihantoro, Ak, M.Si., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, pengukuhan digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (22/8).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya peran BPKP dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan memastikan setiap program pembangunan di Kaltara berjalan sesuai aturan.

“BPKP adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan setiap rupiah anggaran dikelola dengan tepat,” katanya.

Mengingat pentingnya sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berintegritas. Karena itu Gubernur Zainal berharap Totok Prihantoro dapat melanjutkan dan meningkatkan pencapaian BPKP Kaltara.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Totok Prihantoro dan berharap beliau dapat menjadi pemimpin yang mampu membawa BPKP Kaltara ke arah yang lebih maju, pengawasan yang baik adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran,”terangnya.

Selain itu Gubernur menyampaikan penghargaan kepada Dr. Felix Joni Darjoko, Ak, M.Ec.Dev., atas dedikasi dan prestasi yang telah ditorehkannya selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltara.

Menurutnya di bawah kepemimpinan Dr. Felix, BPKP Kaltara berhasil meraih sejumlah penghargaan, yang menunjukkan komitmen kuat dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan di daerah ini.

“Kami sangat menghargai kontribusi Dr. Felix selama ini, dan semoga prestasi ini terus menjadi dorongan bagi penerusnya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi” ujarnya.

Gubernur juga menghimbau pentingnya komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan yang bersih dan transparan, serta terus memperkuat pengawasan agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Dengan sinergi yang kuat antara BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah, kita yakin akan mampu mewujudkan Kalimantan Utara yang lebih maju, akuntabel, dan sejahtera” pungkasnya.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KP.01.03/KER-407/K/SU/2024 tertanggal 24 Juli 2024, tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat tinggi pratama di lingkungan BPKP.

Turut hadir diantaranya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si., Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Aryanto Wibowo, Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, kepala perangkat dearah beserta jajaran di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. menghadiri dan menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan kepada Partai Politik, Lembaga Pemerintah, Penyelenggara Pemilu/Pilkada serentak 2024, dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Kaltara yang dilaksanakan di Hotel Royal Tarakan, Rabu (21/8) malam.

Sebagaimana mestinya lembaga yang menggunakan APBD, Gubernur berharap agar bantuan keuangan tersebut dapat dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan masyarakat Kaltara.

“Saya berharap penyerahan bantuan keuangan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kemaslahatan masyarakat Kalimantan Utara,” terang Gubernur Zainal Paliwang.

Pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November yang tentu semua pihak berharap tingkat partisipasi masyarakat terus meningkat karena hal tersebut menjadi salah satu indikator tingkat kesadaran masyarakat dalam politik.

“Upaya untuk menumbuhkan kedewasaan dalam berpolitik perlu dilaksanakan secara terus menerus melalui sosialisasi, diskusi, maupun simulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” tutur Gubernur.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bahwasanya penggunaan dana bantuan keuangan yang diberikan sudah ditentukan persentasenya hanya boleh digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional kesekretariatan.

Selain memberikan bantuan keuangan kepada Parpol dan Penyelenggara Pemilu/Pilkada 2024, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltara sebagai upaya mendukung pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kaltara.

Pemerintah Provinsi Kaltara juga memberikan bantuan kepada Ormas seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsan (FPK), Dewan Adat Dayak (DAD) serta Laskar Pemuda Adat Dayak (LPAD) untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada masyarakat Kaltara.

“Sekali lagi saya berpesan agar menggunakan bantuan tersebut secara proporsional, tidak ada konflik kepentingan, bebas dari korupsi, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tutup Zainal Paliwang.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pj. Walikota Tarakan, Kepala BNNP Kaltara, Perwakilan KPU Provinsi Kaltara, Perwakilan Bawaslu Provinsi Kaltara, Perwakilan DPW dan DPD Parpol se-Kaltara, dan Pimpinan Ormas serta mitra Pemerintah Provinsi Kaltara.

(dkisp)