Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Isu tentang keamanan informasi saat ini mulai digaungakan. Ancaman terhadap keamanan informasi pada era digital masa kini tidak hanya datang dari external tetapi dari internal pemerintahan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kalimantan Utara (Kaltara) Hj Siti Asrida pada pembukaan kegiatan Bimingan Teknis (Bimtek) Penilaian Indeks Keamanan Informasi.

“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya kita (pemerintah,red) meningkatkan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah,” katanya, Rabu (4/9).

Ia juga mengatakan bimtek ini penting dalam untuk mendukung upaya stakeholder/OPD terkait untuk bersama untuk membangun tata kelola informasi yang lebih aman dan terpercaya di wilayah Kaltara.

Menurutnya, pemahaman yang mendalam tentang penilaian indeks keamanan informasi penting diajarkan agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko dengan tepat.

Ia mengharapkan bimtek ini mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan dalam melakukan penilaian yang akurat dan komprehensif terhadap tingkat keamanan informasi di instansi masing-masing.

“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kerjasama antar Diskominfo Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Utara. Sinergi dan kolaborasi yang baik antara kita semua akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan informasi di daerah kita,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan ini, sebagai narasumber dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Dwi Kardono, S.Sos., M.A, Bidang Aptika dan Bidang Persandian DKISP se-Kaltara.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H.,M.Hum, kembali melepas calon mahasiswa Program Beasiswa Yayasan Universitas Patria Artha (UPA) Makassar tahun ajaran 2024 – 2025 di gedung Aula SMA Negeri 1 Tarakan, Selasa (3/9)

“Semoga dengan beasiswa ini, dapat memotivasi anak-anak kita untuk belajar lebih giat dan berprestasi lebih tinggi guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltara memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan visi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Di tengah keterbatasan APBD, Gubernur Kaltara tergolong pemimpin yang sangat memperjuangkan keberlangsungan pendidikan. Dimulai dari beasiswa, pembangunan sarana pendidikan, hingga insentif guru yang tetap dimaksimalkan.

Bahkan salah satu daerah di Kalimantan yang APBD-nya sangat besar namun ketika didorong program beasiswa kepala daerahnya sudah mengkhawatirkan anggaran. Namun bagi Gubernur Zainal program ini terus berjalan sudah tiga tahun hingga sekarang.

Menanggapi hal ini Gubernur Zainal mengaku sangat bangga dan mengapresiasi para mahasiswa yang ingin berjuang dan melanjutkan pendidikan ke luar daerah, karena ini adalah impian banyak orang namun tidak semua orang bisa meraihnya.

“Anak-anakku sekalian sudah pasti mendapatkan ilmu baru di masing – masing jurusan yang diambil, saya dengar ada ambil jurusan akuntansi, bahasa asing dan sebagainya harus serius ditekuni dan lebih giat menempuh pendidikannya, agar sepulang nanti dari UPA kalian – kalian ada penerus bagi generasi Kaltara tercinta ini,” terangnya.

“Maka, sejak awal cita – cita saya adalah meningkatkan mutu pendidikan, baik pengajar maupun pelajarnya, kita upayakan semaksimal mungkin,”katanya.

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Drs. Teguh Henri Sutanto, M.Pd. hadir dalam acara tersebut mengungkapkan para mahasiswa yang mengikuti program beasiswa diharapkan dapat menjadi andalan Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik bagi Kaltara.

“Kita punya berbagai industri besar di Kaltara, kita inginkan SDM terbaik, maka manfaatkan kesempatan pendidikan gratis ini untuk meraih ilmu yang bermanfaat untuk diri dan daerah,”ungkapnya.

Sementara itu Rektor UPA Makassar, Dr. Bastian Lubis, S.E., M.M., CFM menyebutkan, Gubernur Kaltara memiliki wujud kepedulian sangat tinggi pada dunia pendidikan, dan UPA dipilih sebagai tujuan bagi para pelajar melanjutkan jenjang pendidikan perkuliahan karena memiliki kapasitas cukup memadai dalam peningkatan SDM.

“Saya pastikan dan saya garansi para penerima beasiswa UPA sepulangnya nanti dari pendidikan pasti jauh lebih baik. Dari segi pemikiran, intelektualitas, hingga penampilan, ini saya rasa penting karena kita akan menargetkan SDM terbaik untuk Kaltara,” jelasnya.

Untuk informasi Pemprov Kaltara dan UPA Makassar melalui program ini telah melepas sebanyak 755 mahasiswa. Dimulai pada tahun 2022 sebanyak 239 orang, tahun 2023 ada 253 orang dan pada tahun 2024 diikuti 263 orang. Pada tahun ajaran 2025 sudah ada 176 orang yang mendaftar program beasiswa UPA Makassar.

Selesai sesi pelepasan selanjutnya seluruh mahasiswa akan diberangkatkan ke Makassar melalui kapal laut yang dikawal langsung oleh TNI AL, dalam rombongan mahasiswa ini didampingi koordinator dari UPA hingga tiba di Makassar.

Biaya yang ditanggung oleh Yayasan Patria Artha (Universitas Patria Artha), meliputi bebas biaya pendaftaran, bebas uang pangkal/uang pembangunan, bebas Biaya SPP untuk program sarjana dari selama 8 semester dan program Diploma III selama 6 semester.

(dkisp)

TANJUNG SELOR-Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah, M.AP membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan tahun anggaran 2024 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Selasa (3/9).

Kegiatan yang dihadiri kuasa pengguna anggaran dan pejabat teknis kegiatan maupun keuangan dan perencanaan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kaltara ini bertujan mewujudkan eksistensi perencanaan pembangunan daerah, memastikan keberhasilan pembangunan tercapai sesuai indikator kinerja dan mencegah penyalagunaan APBD.

Dalam sambutannya, Sekda Suriansyah mengatakan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam menyusunan dan melaksanaan kebijakan pembangunan sehingga hal ini menjadi penting untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efesien, dan efektif.

“Rapat koordinasi hari ini kita laksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah kita laksanakan, yang untuk selanjutnya nanti hasil evaluasi akan kita gunakan sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” katanya.

Pada kesempatan ini, Sekda Suriansyah menyampaikan 3 hal yang menjadi atensi bersama. Pertama, terakit impelemntasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kehadiran SIPD dan transformasi digital masa kini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang smart customized dan berbasis data.

“Hal ini perlu saya tegaskan kembali mengingat implementasi SIPD di beberapa daerah masih belum optimal, sehingga berisiko dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di daerah,”ungkapnya.

Kedua, terkait pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Ketiga, terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Pada konteks pembangunan, akuntabilitas penting untuk memastikan sumber daya yang dialokasikan untuk program atau proyek pembangunan digunakan secara efektif dan efisien.

“Untuk mencapai akuntabilitas pembangunan, organisasi dan entitas harus memiliki sistem pengukuran dan pelaporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,”tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menargetkan digitalisasi identitas kependudukan sebanyak 30 persen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Agus Dwi Santosa,SE.

Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini juga dipertegas oleh Sekprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP dalam tiap kesempatan, termasuk pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara.

Saat ini, kata Agus, Disdukcapil Kaltara terus melakukan sosialisasi penggunaan IKD. Ia berharap, masyarakat Kaltara dapat menggunakan IKD.

“Kedepan digitalisasi ktp bermanfaat bagi masyarakat dalam pelayanan publik melalui smartphone masing – masing karena di KTP digital sudah tersimpan,”katanya.

Kedepannya pelayanan kependudukan sudah melalui e-ktp tadi, dengan IKD oleh setiap anggota keluarga sudah memiliki handphone (HP) atau Smartphone, yang akan digunakan sebagai pelayanan secara digitalisasi.

“Jadi setiap warga yang mempunyai smartphone sudah harus memiliki ktp digital,”terangnya.

Ia menjamin terkait masalah keamanan data telah diantisipasi Dirjen Dukcapil Kemendagri yang sudah bersertifikasi ISO 27001. Bahkan keamanan data Disdukcapil Kaltara kemarin sudah dilakukan audit oleh lembaga auditor terkait.

“Insyaallah nanti dalam waktu dekat sertifikasi ISO nya sudah akan diterbitkan, IKD sudah berjalan di Kaltara, sekarang sudah hampir 10 persen dan target kita 30 persen,” jelasnya.

“Kami menghimbau seluruh warga Kaltara agar dapat melakukan aktivasi indentitas digital baik langsung datang ke Disdukcapil kabupaten/kota maupun di Disdukcapil Kaltara,” sambungnya.

Adanya KTP Digital tersebut dapat mengamankan kepemilikan identitas digital melalui sistem autensifikasi untuk mencegah pemalsuan data.

Dengan begitu, diharapkan identitas digital bagi penduduk akan menjadikan pembuatan identitas menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, hemat, dan efesien.

Sehingga kantor-kantor tidak lagi meminta fotokopi dokumen kependudukan dari masyarakat, tetapi menggunakan akses verifikasi data langsung dari Dukcapil karena dokumennya sudah menjadi data digital.

Nah, sebelum benar-benar diterapkan, mari kenali fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi Digital ID.

Dikutip dari pemberitaan dukcapil.kemendagri.go.id, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Erikson P. Manihuruk menjelaskan, pada tampilan awal di bagian atas terdapat foto, nama dan NIK pemilik akun aplikasi Digital ID. Apabila diklik akan muncul data pemilik akun, mulai dari tempat tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin, hingga alamat.

Di bagian tengah terdapat 6 menu yaitu Data Keluarga, Dokumen, Tanda Tangan Elektronik, Pelayanan, Pemantauan Pelayanan, Histori Aktivitas, Ubah PIN/Kata Kunci, Lepas Perangkat, dan Keterangan.

Lalu, dalam menu Data Keluarga, akan muncul biodata anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga (KK).

Pada menu Dokumen dibagi menjadi dua menu, yaitu Kependudukan dan Lainnya, dalam menu Kependudukan terdapat file KTP-el dan Kartu Keluarga secara digital. Sedangkan pada menu lainnya terdapat informasi history vaksin Covid-19, NPWP, informasi Kepemilikan Kendaraan, Informasi BKN (Badan Kepegawaian Nasional, serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024.

Pada bagian bawah terdapat menu KTP Digital, Biodata, Pindai, dan Kunci. Dalam menu KTP Digital, akan muncul kode QR apabila ingin memberikan informasi diri kepada orang lain.

Sedangkan pada menu pindai untuk melakukan pemindaian kode QR untuk melihat data diri orang lain yang dibagikan.

Dalam segi keamanan, aplikasi Identitas Kependudukan Digital dilengkapi dengan fitur pencegahan tanggap layar, sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi. Selain itu, kode QR yang dibagikan pun selalu berubah-ubah sehingga lebih aman.

Kode QR yang digunakan untuk membagikan informasi kepada orang lain hanya berlaku 90 detik saja. Setelah itu tidak bisa digunakan kembali, sehingga lebih aman tidak disalahgunakan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, M.Hum diwakili oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov), Dr. H. Suriansyah,M.A.P,. memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara bertempat di Halaman Utama Kantor Gubernur, Senin (2/9) pagi.

Pada kesempatan tersebut Sekprov meminta agar seluruh kepala perangkat daerah serta khususnya para Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar segera melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap mentaati ketentuan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

“Tetap menjaga kualitas dari hasil pekerjaan. Untuk itu kepala OPD agar mengecek kembali realisasi fisik dan keuangan di perangkat daerah masing-masing karena kita tetap di monitor oleh Kemendagri sesuai dengan target-target yang kita rencanakan,” ujarnya.

Kedua dirinya menjelaskan apabila terdapat kendala pada pengadaan barang dan jasa agar PPKom dan PPTK berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

“Ketiga, setiap melaksanakan kegiatan agar perangkat daerah mengutamakan penggunaan produk dalam negerinegeri dan memaksimalkan penggunaan e-katalog,”tambahnya.

Keempat, Sekprov meminta kepala perangkat daerah terus mendukung reformasi birokrasi yang berdampak dengan terus berinovasi dan berkreasi serta terus melakukan penyempurnaan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

“Untuk membuktikan bahwa pemerintah daerah hadir memberikan pelayanan terbaik, cepat, sederhana dan transparan. Termasuk kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Kaltara,”tegasnya.

Ke-lima Sekprov mengingatkan kepada ASN dan Non-ASN di lingkungan pemprov agar bijak menggunakan media sosial serta menjaga netralitas dalam proses pilkada.

Menutup arahannya Sekprov menambahkan hasil diskusi Pemprov Kaltara bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) , H. Abdullah Azwar Anas pekan lalu agar menyempurnakan proses administrasi perizinan maupun non perizinan.

“Apakah sudah sederhana, tidak berbelit dan lamalama, apakah transparan atau tidak itu perintah bapak menteri langsung pada kita. Kepada seluruh ASN juga agar mendukung digitalisasi identitas yang sudah 80 persen, saya harapkan kepada Disdukcapil bisa menyelesaikan (20%) semua pada september ini,”tutupnya.

(dkisp)