Penulis: mery beranda

MAKASSAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, menghadiri upacara Dies Natalis ke-68 Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sabtu (7/9).

Acara tahunan ini mengusung tema “Konektivitas Budaya dan Sains Menuju World Class University,” yang menekankan pentingnya sinergi antara kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam mencapai standar universitas kelas dunia.

Upacara Dies Natalis ini dibuka oleh Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen Unhas untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain Gubernur Kaltara, acara ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, serta tamu undangan lainnya dari kalangan mitra Unhas.

Pada kesempatan ini, beberapa inovasi Unhas diresmikan, termasuk kapal penelitian Explorer 2 dan baju toga baru yang dirancang khusus untuk memperkuat identitas akademik Unhas.

Gubernur Zainal Arifin Paliwang turut mengapresiasi langkah-langkah inovatif Unhas. “Inovasi yang dihasilkan oleh Unhas ini tidak hanya bermanfaat bagi sivitas akademika, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas,” ujarnya.

(dkisp)

Samarinda – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP, memberikan motivasi kepada peserta ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXX Tahun 2024 di Komplek Masjid Cheng Ho, Gunung Kelua, Kota Samarinda, Ahad (8/9).

Saat memberikan motivasi tersebut, hadir mendampingi Sekda Provinsi Kaltara, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag), Dr. H. Taufik Rahman, S.Ag., M.Pd, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., serta Kepala Biro Kesra Provinsi Kaltara, H. Muh. Rosyid., S.IP., M.M.

Mewakili Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Sekda mengucapkan terima kasih kepada LPTQ Provinsi Kaltara yang telah menyiapkan segala sesuatu dengan baik hingga putra-putri Kaltara mendapatkan kesempatan mengikuti MTQ Nasional kali ini.

Suriansyah pun juga mengingatkan kepada seluruh kafilah asal Kaltara agar selalu menjaga konsentrasi dan kesehatan selama berada di Kalimantan Timur agar bisa memberikan yang terbaik pada perlombaan tersebut.

“Kepada adik-adik agar tetap fokus, konsentrasi, khususnya jaga kesehatan dan kebersamaan,” ucap Suriansyah.

Lebih lanjut, Sekda juga berharap agar semua peserta tampil dengan maksimal agar memberikan yang terbaik untuk Kaltara baik saat perlombaan maupun pada saat beraktivitas selama kegiatan.

“Kami dari Pemprov Kaltara berharap agar adik-adik bisa tampil maksimal. Tidak hanya secara fisik, namun juga menunjukan cara berfikir, bertindak, tata krama, yang sesuai dengan ajaran agama selama kegiatan berlangsung,” lanjut Suriansyah saat memberikan sambutan.

Ketua LPTQ Provinsi Kaltara juga berterima kasih kepada Pemprov Kaltara yang banyak membantu persiapan sehingga kafilah Kaltara dapat bertanding dengan jumlah 53 peserta akan mengikuti 8 cabang perlombaan.

Tak hanya itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kaltara memberikan wejangan agar peserta selalu berdoa dan memohon restu kepada keluarga agar ketika perlombaan berlangsung mendapat hasil yang maksimal dan diberikan kelancaran.

MTQ Nasional XXX Tahun 2024 tersebut akan dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2024 malam yang bertempat di Stadion Gelora Kadrie Oening, Kota Samarinda.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili oleh Plh. Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si, menghadiri rapat persiapan Pekan Daerah (PEDA) ke III Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kaltara Tahun 2025, digelar di Hotel Galaxy, Jumat (6/9) pagi.

Dalam sambutannya Burhanuddin mengucapkan rasa syukur dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang diinisiasi oleh Setda Kaltara bersama jajaran pengurus KTNA Kaltara.

“Kita bersyukur, bahwa KTNA hadir sebagai salah satu organisasi yang didirikan untuk mensejahterakan petani dan nelayan di Indonesia, berfokus pada pengembangan kapasitas, penyuluhan dan advokasi bagi para pelaku utama di sektor pertanian dan perikanan,”katanya.

Burhanuddin mengucapkan selamat akan terpilihnya Kepala KTNA Kaltara, beserta susunan kepengurusan yang baru saja dilantik, periode 2024-2029. KTNA dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara petani, nelayan, serta pemerintah dan pihak – pihak pemangku kepentingan terkait.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si, turut hadir, menyampaikan bahwa DPKP sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, siap memberikan dukungan kepada KTNA Kaltara.

“Sekarang, para Pengurus KTNA itu ibaratkan membawa perahu KTNA untuk berlayar mengarungi samudera luas, dalam rangka menaikkan seluruh petani nelayan terangkut kapal KTNA menjadi petani nelayan sejahtera,” kata Heri.

Senada dengan itu, Burhanuddin menjelaskan sektor pertanian berperan penting karena fungsinya sebagai sumber utama produksi pangan, menyumbang sebagian besar dari produk domestik bruto (PDB) di banyak negara, terutama negara berkembang.

Karena itu pemerintah daerah akan mendukung langkah – langkah strategis dan meningkatkan peran KTNA dalam mendukung pembangunan pertanian khususnya pertanian di bumi benuanta.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan – pesan positif dan memperkuat sinergi dalam setiap langkah yang diambil sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yaitu Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,” terangnya.

Ketua Umum KTNA Nasional, Ir. H. Mohamad Yadi Sofyan Noor, SH, jajaran pengurus KTNA Kaltara dan kabupaten/kota se-Kaltara, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 di Kalimantan Utara (Kaltara) diperpanjang hingga 10 September 2024. Langkah ini diambil menyusul terjadinya gangguan teknis pada sistem E-Meterai Peruri yang digunakan dalam proses pendaftaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Andi Amriampa, menyatakan bahwa perpanjangan waktu ini berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 terkait penyesuaian jadwal seleksi CPNS tahun ini.

“Kami menyadari adanya beberapa kendala teknis dalam pendaftaran, sehingga keputusan perpanjangan ini diambil,” ungkap Andi, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, kebijakan penggunaan e-materai merupakan aturan dari pemerintah pusat yang harus diikuti oleh seluruh daerah, termasuk Kaltara. Oleh karena itu, Andi mengimbau para pelamar untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum batas waktu yang ditetapkan.

“Kami mengingatkan pelamar agar tidak menunggu hingga menit terakhir untuk mendaftar, demi menghindari potensi masalah teknis. Manfaatkan waktu tambahan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Andi.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Diikuti oleh puluhan pengelola perpustakaan sekolah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar workshop Akredistasi Perpustakaan 2024.

Kegiatan berlangsung di gedung DPK Kaltara di Jalan Rajawali Tanjung Selor, Bulungan Kaltara pada Kamis (5/9/2024).

Workshop akreditasi diikuti sebanyak 70 peserta perwakilan dari sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kaltara.

Bertindak sebagai pemateri, assessor dari Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPK Kaltara Suwarsono menyampaikan, berdasarkan banyaknya jumlah lembaga perpustakaan di Kaltara, baik perpustakaan umum, desa maupun sekolah, masih sedikit yang telah menyandang kepemilikan akreditasi.

Sehingga melalui workshop atau pelatihan kepada pengelola perpustakaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perpustakaan sehingga dapat memperoleh akreditasi.

Untuk akreditasi sendiri terdiri dari tiga tingkatan yakni akreditasi A (Unggul), B (Baik sekali) dan C (Baik). Oleh karena itu, DPK Kaltara terus berusaha mengejar pencapaian tersebut.

“Di Kaltara, dari jumlah perpustakaan yang diperkirakan ada 482, baru sekitar 1/3 yang telah terdata,” kata Suwarsono di sela kegiatan workshop, Kamis (5/9/2024).

Menurut Suwarsono, dari 482 perpustakaan, berdasarkan standar perpustakaan Nasional hanya sekitar 32 perpustakaan yang memilki akreditasi.

“Dari 32 perpustakaan yang terakreditasi, untuk perpustakaan sekolah yang sudah itu baru sekitar 23 perpustakaan. Nah melihat data ini sangat minim ya untuk perpustakaan yang sesuai standarisasi,” kata dia.

“Oleh karena itu, kita menyelenggarakan workshop ini, kami tujukan bagi para pengelola perpustakaan yang berlum terakreditasi,” imbuhnya.

Tahun ini, DPK Kaltara menargetkan pencapaian akreditasi di angka 70 perpustakaan sekolah. Suwarsono juga berharap setelah adanya kegiatan workshop skreditasi ini, peserta yang hadir dari lima Kabupaten/Kota di Kaltara dapat segera mengajukan akrediatasi bagi perpustakaan di sekolah.

“Kami berharap bagi perpustakaan di level level bawah bisa melakukan re-akreditasi kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suwarsono menyebutkan dalam memperoleh akreditasi bagi perpustakaan, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya kepemilikan pengelolaan, jumlah koleksi buku hingga kondisi luasan ruangan perpustakaan.

“Intinya, kita harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menyambut generasi emas 2045 dengan meningkatkan minat membaca. Jadi perpustakaanya juga harus sesuai standarisasi nasional,” kata dia.

Jika perpustakaan telah mengantongi akreditasi tentu akan mendapatkan banyak previlage selain telah diakui standarnya secara Nasional, juga akan memudahkan akses bagi perpustakaan untuk mendapatkan bantuan koleksi buku.

“Apalagi dari pusat itu mensyaratkan, bagi perpustakaan yang ingin mendapatkan bantuan alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu harus memiliki standarisasi minimal yang harus dipenuhi. Yaitu akreditasi,” tutupnya.

(dkisp)