Penulis: iwan hammer

Banten-Berandankrinews.com
Berbagai gerusan air terus menerus menerpa bebatuan cadas nan hitam terkuak kasat mata merangsek ke seluruh pilar kehidupan se-antero negeri. Pilar perlindungan, pengayoman, ketertiban, keamanan, dan hukum seakan ambruk seketika tatkala terseruak Sambo gate, Tedy Minahasa gate, dan Kanjuruhan gate.

Puncak pengaduan keadilan tersambar tsunami atas hakim agung gate. LE Casino Gate dan Rekening Gendut Rp 300 T di kementerian keuangan RI gambar nyata atas vulgaritas robohnya pilar tata kelola keuangan negeri. Rektor Unila gate jadi penyempurna terancamnya keberadaan kader dab pemimpin bangsa yang berakhlak / berintegritas atau ksatria dan sejati.

Gerusan demi gerusan air yang menerpa bebatuan cadas nan hitam sekuat dan sekokoh apa pun pasti segera luruh, lumer dan berakhir. Lantas dimana dan kemanakah negeri ini berlabuh? Di labuan cita-cita atau masuk laut tinggal nama dalam sejarah peradaban dunia? Tentunya segenap rakyat dan seluruh bangsa ini tidak akan pernah rela takkan pernah ikhlas hak itu terjadi.

Tidak ada jalan lain kecuali bersatu dan tangguh segera menyelamatkannya. Atau dalam bahasa jawanya OJO SULOYO WAYAHE WIS TEKO, tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED yang juga Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Ketua Umum APKLI-P disela roadshow ke Propinsi Banten, Minggu 19/3/2023.

Isi perut rakyatmu, dampingi pelaku ekonomi rakyatmu, dan dampingi generasi penerus bangsamu menjadi satu kesatuan utuh sebagai keniscayaan untuk nasib dan masa depan negeri ini. Juga sangat mendasar guna melimitasi impact negatifnya.

Apa yang di tauladankan Panglima Besar Jenderal Sudirman sangat relevan untuk membumikannya. Pagari rapat-rapat, dampingi dari hulu hingga hilir atau perang gerilya rakyat Indonesia, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK UNIBRAW Nx FKUI Ali Mahsun ATMO, Ketua Umum BAKORNAS LKMI PBHMI 1995-1998.

Ada dua agenda utama dalam rhoadshow dua hari ke Banten. KONGKOW-KONGKOW EKONOMI RAKYAT SE-BANTEN selaku Ketua Umum KERIS Minggu 19 Maret 2023 jam 19.00 WIB. Selaku Ketua Umum APKLI-P melantik dan membuka Rakerda I DPD APKLI-P Kota Serang Banten Senin 20 Maret 2023

Jakarta-Berandankrinew
Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), kembali sukses menyelenggarakan Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2023. Pameran kali ini mengusung tema Pengadaan Berkelanjutan melalui Transaksi E-Katalog dan Sinergi Produk Global dalam Rangka Penguatan Industri Produk Dalam Negeri dan Ramah Lingkungan.

Pameran di Hall A JIExpo Kemayoran Jakarta selama dua hari, 15 dan 16 Maret 2023 ini merupakan kali kedua sukses diselenggarakan AKEN bekerjasama dengan Keren Indonesia sebagai event organiser.

ISPE tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan perayaan HUT Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) yang ke 7.

Gelaran kegiatan AKEN ini disertai pelaksanaan seminar, diskusi panel, serta rapat kerja nasional AKEN yang menjadi sarana pelaku pengadaan barang dan jasa untuk bisa saling bersinergi dan menjawab tantangan pengadaan barang dan jasa di tahun 2023.

Pada pembukaan pameran ini dihadiri sejumlah tokoh-tokoh penting di bidang pengadaan barang dan jasa seperti Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Roni Dwi Susanto selaku Dewan Penasehat IFPI, Indra Patrianto selaku Kepala BPPBJ DKI yang mewakili Ishak Saing selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden, Tri Wahyu Widodo, S.Sos, MM selaku Ketua Umum IFPI, Muhamad Ishak selaku Kepala Dewan Pembina AKEN, dan Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum Aptiknas dan juga menjadi salah satu Dewan Pembina AKEN.

Kepala LKPP Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M, menyampaikan apresiasi atas kesuksesan AKEN dan IFPI menggelar pameran ini. Ia bergarap kolaborasi antar stakeholder pengadaan barang dan jasa ini bisa terus ditingkatkan dan berkelanjutan di masa depan.

Kepala LKPP Hendrar juga memaparkan 5 arahan Presiden Joko Widodo pada Pengadaan barang dan jasa. Dia mengatakan, kelima arahan itu, yang pertama adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), lalu porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi.

“Yang ketiga adalah memastikan transparansi PBJ, kemudian mengupayakan efisiensi Belanja Pemerintah, dan yang terakhir adalah mempercepat penyerapan anggaran pemerintah,” ungkapnya.

Pencapaian pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun lalu menjadi tolak ukur dan sekaligus motivasi untuk peningkatan target di tahun 2023. Dan sebagai tuan rumah, Ketua Umum AKEN Sutardi Huang memberi semangat kepada para stake holder pengadaan untuk berusaha mencapai target penyerapana anggaran sebesar Rp. 500 Trilliun transaksi di E-Katalog.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Kepala LKPP Hendrar dan didampingi Ketua Umum AKEN Sutardi, serta para tamu VIP lainnya.

“ISPE tahun ini dikuti oleh lebih dari 1000 peserta di hari pertama. Dan tentunya melalui event ini AKEN sangat mendukung arahan presiden terkait pengadaan barang dan jasa,” ujar Ketum AKEN Sutardi di sela kegiatan.

ISPE kali initurut didukung oleh LKPP, KADIN, IFPI, IAPI, APTIKNAS dan disponsori oleh Huawei Indonesia. Serta disponsori berbagai brand dalam negeri seperti Onesia, Micro Vision, Axioo, Panasonic , Selis Motor Listrik, Chitose dan berbagai brand internasional seperti AMD, Sangfor, Hik Vision, Hisense, Canon, Prolight, Infocus dan Samsung.

Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengaku bangga bisa menjadi bagian dari lembaga yang ikut mendukung pelaksanaan event ini. “APTIKNAS akan mendorong seluruh pelaku bisnis di Indonesia agar dapat berpartisipasi menyerap anggaran belanja pemerintah yang mencapai 500 triliun rupiah tahun ini,” ujar Hoky sapaan akrabnya.

Dengan konsistensi AKEN mendukung program LKPP untuk memaksimalkan penyerapan anggaran APBN dan sistem yang sesuai ketentuan LKPP, Hoky mengatakan, hal itu bisa meminimalisir kebocoran atau penyalahgunaan penggunaan dana APBN.***

Sumber : DPP APTIKNAS

Jakarta -Berandankrinews.com. Sekjen DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) M. Milano. SH, MH mendesak agar pemerintah bersikap tegas terhadap keberadaan oknum WNA atau Bule yang kerap berprilaku menyimpang seperti upaya memiliki ijin tinggal yang Ilegal bahkan sampai memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti kejadian di Bali beberapa hari lalu.

“Lemahnya pengawasan dari dinas terkait dalam hal ini Imigrasi dan Dukcapil, sehingga adanya Oknum yang bermain dibawah yang bisa mengeluatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan memungut bayaran kepada para WNA yang ingin memiliki KTP tersebut,” ujar Milano, Kamis (16/3/23).

Milano yang juga berpropesi sebagai Pengacara ini dengan tegas mendesak Pemerintah agar segera bertindak melakukan Swiping terhadap para WNA yang tidak memiliki ijin tinggal tapi menetap di Indonesia dalam waktu yang lama.

“Saya ada info bahwa tak hanya di Bali dan Wilayah luar pulau jawa lainnya, tapi yang dekat saja di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat banyak WNA asing yang diduga tidak jelas ijin tinggalnya seperti di kawasan PIK 1 dan PIK 2 Jakarta Utara, baik itu di Apartemen maupun di Komplek perumahan mewah di kawasan tersebut,” paparnya.

“Apa perlu rakyat yang turun langsung untuk melakukan Swiping keberadaan para Turis atau WNA yang diduga ijin tinggalnya tidak sesuai dengan aturan yang ada?,” tambah Milano.

Milano mencontoh negara tetangga, misalnya Malaysia, dimana menurutnya Malaysia sangat tegas dalam hal meneggakkan aturan terhadap imigran yang berkunjung ke negara mereka, dan tindakan tegas dilakukan dengan cara dipenjara maupun di Deportasi ke Negara asalnya apabila didapati Imigran gelap yang tidak memiliki Dokumen atau ijin tinggal yang jelas.

“Sudah saatnya Pemerintah kita ambil tindakan tegas dalam hal ini Imigrasi dan Dukcapil agar terdata dengan jelas para WNA yang melanggar dan diberikan Sanksi Tegas, karena hal ini sangat tidak baik jika dibiarkan,” pungkas Milano.