Penulis: iwan hammer

jakarta-Berandankrinews.com
Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT., menyambangi kantor pusat Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) pada Kamis (3/9/2024). Kedatangan Cawagub dari jalur independen ini untuk berdiskusi dengan para pengusaha dan pakar di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH menyambut langsung kedatangan Kun Wardana didampingi jajaran pengurus. Pertemuan yang berlangsung di lantai 2 ruang Diklat APTIKNAS berlangsung penuh keakraban.

“Kami menerima siapa saja yang mau berkunjung dan ingin berkonsultasi terkait ruang lingkup teknologi dan informasi dan komunikasi (TIK). Permintaan Cawagub Pak Kun Wardana untuk berdiskusi dengan jajaran pengurus APTIKNAS terkait rencana program internet gratis bagi warga Jakarta kami apresiasi,” ungkap Ketum APTIKNAS Soegiharto.

Hoky, begitu ia disapa, menyatakan pihaknya sangat mendukung program yang bertujuan untuk peningkatan akses informasi dan teknologi yang lebih merata di kalangan masyarakat.

“Akses internet merupakan sarana yang krusial untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan serta interaksi sosial dalam masyarakat modern saat ini. APTIKNAS mendukung semua pihak calon kepala daerah yang ingin peningkatan pemanfaatan bidang TIK, sehingga kegiatan ini dapat diduplikasi oleh seluruh pengurus DPD APTIKNAS se-Indonesia,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Ia juga menambahkan, program internet gratis ini bukan hal yang tidak mungkin dijalankan. “Ini program yang sangat realistis dan bisa dilaksanakan. Para pengusaha dari APTIKNAS siap berkolaborasi untuk mewujudkannya. Namun penyediaan internet gratis bagi warga ini perlu diawasi agar pemanfaatannya tidak untuk hal-hal negatif. Selain itu perlu dipikirkan program ini tidak menggangu atau merugikan perusahaan penyedia layanan internet,” terang Hoky.

Pada pertemuan ini, Kun Wardana memaparkan, program penyediaan internet gratis dengan kecepatan 100Mbps bagi warga Jakarta bertujuan untuk mendukung peningkatan akses informasi dan teknologi yang lebih merata di kalangan masyarakat Jakarta.

Kun Wardana yang berpasangan dengan Cagub Jakarta Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Hum menawarkan Program Internet Gratis 100 Mbps ini untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan inovatif.

“Kami ingin menciptakan Jakarta yang lebih terhubung, inovatif, dan terbuka untuk semua warga. Dengan Internet Gratis 100 Mbps, kami tidak hanya menyediakan akses internet cepat, tetapi juga membangun ekosistem digital yang memungkinkan warga Jakarta untuk berinovasi, belajar, dan berkembang secara mandiri melalui teknologi,” terang Kun Wardana.

Menurutnya, ketimpangan digital telah menimbulkan kesenjangan digital padahal itu merupakan hak asasi. “Kalau ingin mewujudkan program ini, maka infrastruktur digital harus dibangun dengan investasi yang tidak besar. Internet sudah menjadi kebutuhan primer. Faktanya saat ini masyarakat aktif mengakses internet mengeluarkan biaya sampai 500 ribu rupiah perbulan,” ungkap Kun, tokoh yang pernah meraih penghargaan dari MURI sebagai mahasiswa termuda yang kuliah di perguruan tinggi saat masih berusia 12 tahun.

Ia juga menjelaskan, Program Internet Gratis 100 Mbps ini merupakan bagian dari visi Dharma-Kun untuk menjadikan Jakarta sebagai kota pintar yang inovatif, inklusif, dan ramah teknologi. “Langkah ini juga akan mempercepat transformasi digital, menjadikan Jakarta lebih kompetitif di kancah global dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Kun Wardana juga mengatakan, dampak negatif dari pelayanan intenet gartis ini harus pula diantisipasi. “Kami sudah berkomunikasi dengan pihak APJI dan Perusahaan ISP untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan internet gratis ini tidak untuk hal-hal yang negatif. Akan ada filter untuk mendeteksi warga agar mengakses internet untuk hal-hal yang produktif bukan yang negatif,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Sandy Kusuma yang mengikuti diskusi ini secara online, mengatakan, penyediaan internet gratis ini seharusnya sudah diupayakan secara serius sejak awal. Menurutnya, masih banyak orang tidak bisa melihat kalau Internet itu adalah infrastuktur, sama seperti infrastruktur lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan sebagainya.

“Masyarakat boleh menggunakan jalan raya secara gratis, kalau ingin lebih maka ia boleh menggunakan jalan tol yang berbayar. Begitu juga dengan internet sebagai infrastrukur, masyarakat boleh menggunakannya secara gratis kecuali kalau ia ingin kapasitas yang lebih maka bisa memilih yang berbayar,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, penyediaan internet gratis untuk seluruh masyarakat tentu bukan hal mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. “Sudah sejak lama negara-negara tetangga seperti Singapura, menyediakan koneksi internet ke rumah-rumah dengan kabel fiber optik sehingga bisa diperoleh kecepatan koneksi yang tinggi dan stabil, serta dengan biaya yang sangat-sangat murah,” ungkapnya..

Yang namanya infrastruktur, kata Sandy, memang tidak bisa dijadikan profit-center, tetapi dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi dapat dipastikan akan terdongkrak secara signifikan.
“Internet adalah kebutuhan publik, sama seperti listrik, air, BBM, dan lainnya. Saran saya biaya peralatan Digital untuk internet gratis harus minimal 10 juta rupiah, dengan pola cicil subsidi untuk melengkapi program Infrastruktur Digital 100 Mbps ke setiap rumah warga,” pungkasnya.

Hadir jajaran pengurus APTIKNAS diantaranya Andi Tanudiredja, Andri Sugondo, Brian Sokhily Lasse, Heintje Mandagi, Soetresno Hartanto, Totok Sediyantoro, Tri Cahyandi Tresnanda dan Wong Budi Gunawan serta beberapa pengurus lainnya. (Red)

Jakarta,Berandankrinews.com
Perkembangan politik jelang 20 Oktober 2024 makin dinamik. Hal ini kasat mata, Puan Maharani bersanding dengan Ahmad Muzani Pimpin DPR dan MPR RI 2024-2029. Lebih dari itu, komposisi “zaken kabinet besutan Presiden Prabowo pun” makin dinamik hingga detik-detik akhir jelang diumumkan pasca Pelantikan Presiden dan Wapres RI 20 Oktober 2024.

Atau belum ada yang pasti, semua ada digenggaman hukum alam semesta Tuhan Allah SWT. Bahkan “detik-detik kejaizan” atau yang tidak terduga sama sekali pun bisa terjadi, tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed, Kamis, 3/10/2024.

Lebih kanjut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim 2010-2012 ini menambahkan, segala kemungkinan bisa terjadi dalam dunia politik.

Namun harus tetap para koridor kedepankan kepentingan rakyat bangsa dan negara, bukan kepentingan diri dan keluarga, kelompok atau golongan. Labih dari itu, Indonesia hiru membiru rindukan “Zaken Kabinet besutan Presiden Prabowo” mampu sukses jemput puncak demografi 2030 sebagai prasyarat transformasi jadi negara maju 2045.

Mampu menjawab persoalan dan tantangan yang makin berat dan kompleks. Berhasil berselancar ditengah makin dahsyatnya gulungan ombak negeri ini agar Indonesia tetap sebagai batu karang tangguh dan kokoh.

Oleh karena itu, tiga kutub besar elit pemimpin bangsa, baik yang ingin selamat, yang ingin memulai dengan yang terbaik, dan yang ingin sebagai penyeimbang harus saling meluruhkan demi dan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Berikan kepercayaan dan dukungan ke Presiden Prabowo Subianto berikan yang terbaik untuk negeri ini.

“Berikan yang terbaik untuk rakyat, jangan korupsi pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Anggota DPR, DPD dan MPR RI 2024-2029”. Bahkan diberbagai kesempatan menyampaikan tekadnya cegah dan tindak tegas penyelewengan kekuasaan dan kebocoran uang Rakyat, uang negara dan sumber daya Indonesia. Indonesia mampu asal mau, demikian pula, Presiden Prabowo Subianto, pungkas Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS).

Jakarta-Berandankrinews.com. Indonesia hadapi persoalan dan tantangan makin berat dan kompleks ke depan era digital yang serba revolusioner. Ditengah 9,9 juta gen Z menganggur, gelombang PHK marak dimana-mana, pelaku ekonomi informal melonjak,

Serta daya beli rakyat makin menurun dampak beban hidup makin berat, Indonesia dituntut sukses jemput puncak bonus demografi 2030. Sebuah keniscayaan agar tidak terjadi malapetaka di negeri ini. Untuk cegah membludaknya pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan massal.

Untuk itu, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) terus mendorong kehadiran negara secara totalitas dan fokus ke ekonomi rakyat UMKM Indonesia. Karena sapu lidi ekonomi rakyat UMKM harus diperkokoh sebagai garda terdepan pertahanan bangsa dan negara, tegas Ketua Umum KERIS, dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, Selasa, 1/10/2024.

Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan ini menambahkan, saat ini ada 65,4 juta ekonomi rakyat UMKM menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional. Konstribusikan 61% dari total PDB, dan sediakan 97% atau 117 juta lapangan kerja. Untuk sukses jemput puncak bonus demografi 2030,

Indonesia dituntut cetak 100 juta ekonomi rakyat UMKM handal dan unggul dengan rasio wirausaha mapan minimal 10-12% dari saat ini 3,47%. Pertumbuhan ekonomi nasional minimal 7-8%, PDB naik minimal 3 kali lipat dari Rp 15 ribu trilyun menjadi Rp Rp 45 ribu trilyun dengan tax ratio 18-20%.

Walau bukan hal mudah namun Indonesia mampu asal mau. Untuk itu dibutuhkan keberanian lakukan langkah-langkah revolusioner tata kelola ekonomi rakyat UMKM Indonesia.

Yaitu menyatukan segenap kelembagaan dan sumber daya negara yang terkait ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir dimana saat ini berserakan diberbagai kementerian/lembaga negara.

Lakukan revolution – base people’s economic governance, tata kelola profesional, transparan dan akuntabel, super cepat, efektif, efisien, dan cegah konflik kepentingan.

Langkah ini merupakan bagian dari revolusi tata kelola bangsa dan negara dari pemerintahan “Zaken Kabinet Prabowo Subianto”, ucap dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI)

Tanpa ada maksud lain kecuali ingin Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) mengusulkan kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Perekonomian Rakyat RI langsung dibawah Presiden RI.

Yaitu sebuah rumah besar tata kelola ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir berbasis pendampingan,
satu pintu, satu data integrasi, serta sinergi dan kolaborasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar kelembagaan negara, mau pun dengan para pemangku kepentingan dalam negeri mau pun global.

Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM RI menjadi Kementerian Urusan Koperasi RI fokus menangani tata kelola badan hukum usaha koperasi terkelola base on profesional dan ekonomi sehingga mampu hadapi dinamika formula ekonomi di era digital,

Sejajar bahkan unggul dengan korporasi domestik mau pun global. Wujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU 2000-2005.