Penulis: iwan hammer

Bulukumba -Berandankrinews.com. Kepala Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulsel dilaporkan terkait dugaan pemalsuan Surat Pengantar Keterangan Hilang Kartu Keluarga (KK) milik Alm. Syafaruddin dengan Nomor: LP/B/641/VII/2023/SPKT/Polda Sulawesi Selatan. Menurut narasumber, ‘Surat Pengantar Keterangan Hilang’ yang diduga palsu tersebut ditandatangani Kepala Desa Karama, Jusman, pada tanggal 16 Januari 2023.

Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, karena faktanya Almarhum Syafaruddin sudah meninggal dunia 5 bulan sebelumnya di Negara Malaysia, yaitu pada bulan september 2022 lalu. Sementara KK asli tidak pernah hilang, ada di kediaman Hj. Linda selaku istrinya.

Aneh tapi nyata, dugaan pemalsuan surat tersebut disinyalir dibuat oleh stafnya atas suruhan Jusman sebagai Kades yang dikuatkan dengan bubuhan tanda tangan Kepala Desa Karama dan cap Pemerintah Desa Karama. Logikanya, mana mungkin orang yang sudah beberapa bulan sebelumnya berpulang ke alam lain atau meninggal dunia lalu bangkit lagi memohon untuk pembuatan surat keterangan kehilangan KK.

Lebih parah dan aneh lagi, yang tertulis di surat tersebut bahwa almarhum diarahkan ke Polsek. Bagaimana caranya orang mati bisa berjalan ke Polsek. “Suami saya sudah meninggal sebelumnya, sebelum dugaan surat palsu yang ditanda tangani Jusman. Jadi, mana mungkin mendiang suami saya bangun lagi dari kematiannya untuk datang bermohon pembuatan surat pengantar keterangan hilang Kartu Keluarga (KK), apalagi almarhum diarahkan ke Polsek, mana bisa orang mati bisa berjalan,” ungkap Hj. Linda kepada awak Media sesaat setelah memberikan keterangannya di Polda Sulawesi Selatan, Jumat 21 Juli 2023.

Usai pengambilan keterangan pelapor, Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulawesi selatan AKBP Hakim Sode membenarkan adanya laporan dari pelapor Hj. Linda di SPKT. “Iya benar, Ibu Linda datang ke SPKT Polda Sulsel membuat laporan. Siapa saja yang datang mengadu tentunya kami selalu melayani dengan baik sesuai prosedur,” tutur AKBP Hakim Sode, sebagai Kepala SPKT dengan khas senyumannya yang penuh humanis.

Begitu juga dengan pengacara Hj. Linda ketika diwawancarai media Binkari, “Saya sebagai kuasa hukum akan mendampingi klien saya sesuai undang-undang,” ucap Anwar sebagai Advokat handal di Sulawesi Selatan bahkan keliling beberapa daerah di Indonesia untuk membela kliennya.

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) turut prihatin dan menyampaikan akan memonitor dan mempelajari dugaan kasus tersebut. “Perkembangannya tetap saya ikuti, seterusnya akan saya konfirmasi ke Kapolda Sulawesi Selatan terkait hal dimaksud demi keseimbangan berita, supaya tidak tendensius,” tandas Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., Alumni Pascasarjana di universitas ternama di beberapa negara Eropa itu.

Di sisi lain, menurut pengakuan salah satu staf Desa Karama, menuturkan bahwa dia hanya disuruh Kepala Desa Karama Jusman. “Saya disuruh Kades Karama Pak Jusman untuk mengerjakan surat keterangan tersebut,” ungkapnya dengan mimik wajah seperti ketakutan, sembari bermohon untuk namanya tidak ditulis.

Saat berita ini dipublikasikan, Kades Karama belum berhasil dikonfirmasi untuk hak jawabnya demi keseimbangan berita, padahal sudah melakukan konfirmasi melalui WA dan sudah dibaca dengan tanda centang dua biru, bahkan ditelpon beberapa kali sudah tidak aktif. (TIM/REd)

Jakarta,-Berandankrinews.com
Tekad bulat Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dampingi ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir untuk mampu maju berkembang dan unggul, serta tak boleh ada penjajahan di negeri ini dengan dalih apapun tak pernah surut. Visi tunggalnya pun, yaitu jadikan rakyat sebagai subyek bukan obyek ekonomi bukan just retorika atau jargon semata, melainkan dibumikan serius, terukur dan penuh optimisme. Dengan grand tema:

Ini Rumah Ekonomi Rakyat Untuk Bangsa dan Negeri Bukan Untuk Diri Golongan Sendiri, Timsus Fasilitas Usaha dan Ekonomi Rakyat – TIMSUS FUER KERIS digembleng khusus, tanda tangani Pakta Integritas dan menerima Surat Mandat Ketua Umum Tahap I, tepatnya pada Sabtu 22 Juli 2023 di PG Center’s Jakarta.

Kita terpanggil Ibu Pertiwi percepat dan masifkan realisasi fasilitas usaha dan ekonomi produktif ke pelaku ekonomi rakyat, 64,5 juta UMKM dalam tempo secepat-cepatnya mampu maju berkembang dan unggul di negeri sendiri dan dalam percaturan global di era digital, dan bangsa ini sejahtera berkeadilan.

Kita juga berkewajiban sediakan landasan etik dan moral sebagai base line of prevent terjadinya penyalahgunaan sehingga rakyat tidak jadi korban. Untuk itulah, penandatanganan Pakta Integritas Timsus FUER KERIS adalah sebuah keniscayaan, tegas Ketua Umum KERIS dr Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) di PG Center’s Jakarta Sabtu 22 Juli 2023.

Ini rumah ekonomi rakyat untuk bangsa dan negeri bukan untuk diri golongan sendiri. Untuk bangun dan kokohkan kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, sinergi dan kolaborasi, bersatu dan tangguh dibawah panji-panji Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Untuk melawan dan kikis politik Devide et Impera, politik pecah belah

Kekuatan ekonomi rakyat, dan tak boleh ada penjajahan dengan dalih apapun. Ujung dan muaranya adalah negeri ini mampu rengkuh kembali adil makmur dan adidaya, tambah Ali M ATMO Ketua Umum APKLI Perjuangan, dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta mantan Ketua Umum BAKORNAS LKMI PBHMI dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU.

Amanah ini adalah panggilan Ibu Pertiwi tercinta. Amanah ini adalah amanah Tuhan YME Allah SWT. Dan saya haqqul yakin amanah ini juga dijaga oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, kinerja TIMSUS FUER KERIS harus terlandasi niat baik dan benar, tulus dan ikhlas dengan hati murni bersih dan suci hanya dan demi kepentingan rakyat, bngsa dan negeri. Bukan aji mumpung dan angkoro murko untuk diri golongan sendiri.

Karena rakyat tak boleh jadi korban dan terjajah di negeri sendiri oleh siapapun, imbuh mantan Pembantu Rektor V Univ Darul Ulum Jombang putra asli pinggir Utara Sungai Brantas Mojokerto Jawa Timur.

Keberadaan TIMSUS FUER KERIS berlandaskan SK Ketua Umum Nomor: Ist-07/A/KPTS/KETUA UMUM/KERIS/VI/2023.

Dimana tupoksi utamanya adalah percepat dan masifkan realisasi fasilitas usaha dan ekonomi produktif ke pelaku ekonomi rakyat UMKM di seluruh Indonesia dan yang ada di luar negeri. Sekali lagi tertegaskan, tak boleh ada penjajahan ekonomi rakyat dengan alasan apapun tak terkecuali berdalih one world digital economy.

Untuk itu KERIS tak bisa sendirian, harus rangkul dan satukan kekuatan organisasi usaha dan ekonomi rakyat baik tingkat nasional, regional, mau pun lokal, serta yang ada di luar negeri. Bisa dilakukan mandiri dan atau kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun global.

Dimana kesejajaran, kemanusiaan dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan keunggulan ekonomi rakyat adalah tiga prinsip kemitraan yang tidak boleh dilanggar. Kita mampu asal mau negeri ini mampu rengkuh kembali adil makmur dan adidaya, pungkas inisiator Kongres Ala Rakyat yang akan digelar di Jakarta November 2023.

Struktur Organisasi Fungsional TIMSUS FUER KERIS sangat ramping sehingga sangat efektif serta rentang kendali sangat cepat dan pendek. Terdiri atas 67 personil yaitu Ketua, Sekretaris, Penanggung Jawab – PJ P. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku, Bali dan Nusa Tenggara,

Serta 60 PJ Area KERIS se-Indonesia. Tokoh muda bangsa asal Gorontalo mantan Direktur Pasar Manado, Irwan Olii, SE di dapuk sebagai PJ KERIS Area Manado Sulawesi Utara, Ketua DPW APPSINDO Propinsi Sumatera Selatan, Budi Sulistyani, SE, M.Si sebagai PJ KERIS Area Palembang, tokoh muda bangsa berdarah Cirebon dan Aceh, Anisa Pasha, SE sebagai PJ KERIS P. Jawa.

Sedangkan Ketua di emban Ketua Umum APNI (Asosiai Petani Nelayan Indonesia) Meihadir Ahmad SH, dan Sekretaris Ken Dedes Rhantidyaning, AMd, PJ KERIS P Sumatera diemban mantan DPD RI 2009-2019 Abdul Aziz, SH, PJ KERIS P Kalimantan Suharto S.Si, MM..

Pada penandatanganan Pakta Integritas Tahap I ini juga oleh Taswin Edwar SE MH (Area Bandar Lampung), Misbah Ibrahim (Area Pekanbaru Riau), Jefri Agung Sampurna (Area Cirebon Raya), Samsudin SE MSi (Area Bandung Kota) Deni H Permana (Area Bandung Raya) Parhan Padli Tobi (Area Bogor Raya) Ratu Sofie Yulinar (Area Tangerang Banten) dan dihadiri para pimpinan orang usaha dan ekonomi rakyat.