Penulis: iwan hammer

Jakarta,Berandankrinews.com. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia terus berlanjut dan makin diminati. LSP Pers Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi profesi wartawan di Indonesia berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) makin tak terbendung.

Berbagai pihak yang menuding SKW di LSP Ilegal kini sedang diproses hukum karena menjadi terlapor. Salah satunya oknum Anggota Dewan Pers berinisial AD tak lama lagi akan diperiksa sebagai terlapor. Laporan polisi sudah ditindaklanjuti dan pihak LSP Pers Indonesia sudah menjalani pemeriksaan terkait laporan terhadap AD.

Keberadaan LSP Pers Indonesia melakukan SKW di berbagai daerah di Indonesia hingga kini tetap berlanjut meski diterpa isu negatif.

Wartawan yang dinyatakan kompeten dan sudah menerima sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia justru secara resmi langsung tercatat dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional. Kondisi dan situasi yang membanggakan bagi para wartawan pemegang sertifikat berlogo Garuda Pancasila ini tentunya memberi jaminan bahwa negara melegitimasi kompetensi wartawan Indonesia melalui mekanisme yang tepat dan LSP yang kredibel bukan abal-abal dan ilegal.

Menyadari potensi tersebut, LSP Pers Indonesia hari ini resmi mengangkat Diah Warih Anjari sebagai Anggota Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia. “Beliau kami percayakan menjabat salah satu anggota Dewan Pengarah berdasarkan penilaian kapasitas dan performance beliau yang sangat mumpuni di bidang pers dan kontrol sosial. Track record dan networkingnya sangat tidak diragukan,” ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi di kantor LSP Pers Indonesia Jakarta, Senin (30/10/2023) usai penyerahan SK Pengangkatan Diah sebagai Dewan Pengarah.

Pada kesempatan ini juga, Diah Warih Anjari mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan LSP Pers Indonesia. “Saya merasa terhormat dipercayakan ikut bersama-sama kawan-kawan membangun kualitas pers Indonesia melalui program sertifikasi kompetensi wartawan (SKW) di LSP Pers Indonesia.

Saya yakin pers di Indonesia akan semakin berkualitas jika kompetensi wartawan di Indonesia semuanya diukur dengan sistem yang tepat dan diakui pemerintah, serta menggunakan sistem yang berlaku di dunia internasional,” tutur Diwa sapaan akrabnya, seorang aktifis perempuan yang juga sukses mendirikan media online.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menyambut baik bergabungnya Diwa dalam upaya membangun sistem sertifikasi kompetensi wartawan yang dijamin negara dan diakui dunia internasional. “Saya pribadi meyakini kapasitas dan track record Mbak Diwa akan mampu menciptakan propaganda positif di masyarakat pers Indonesia

bahwa SKW di LSP Pers Indonesia merupakan pilihan yang brilian dan bijaksana bagi wartawan. Sebab wartawan kompeten haruslah diasesmen melalui lembaga yang kredibel dan dilisensi pemerintah bukan oleh penguji yang abal-abal,” papar Hoky sapaan akrabnya.

LSP Pers Indonesia juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Cybers Academy untuk peningkatan kualitas wartawan. Karena LSP Pers Indonesia tidak boleh melaksanakan pelatihan pers, dan hanya bisa mensertifikasi wartawan, maka Cybers Academi adalah lembaga yang dipilih untuk membuat pelatihan pers melalui sistem digital. “Platformnya sudah ada di website resmi cybers Academy. Wartawan yang ingin mendapatkan bahan pelatihan reporter dan kameramen dapat mengakses melalui www.cybersacademy.id .” ujar Victor, Direktur Cybers Academy.*

Jakarta-Berandankrinews.com
Masyarakat baru saja dihebohkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK) yang diucapkan pada Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon.

Dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Lahirnya putusan ini tentu memiliki konsekuensi hukum terhadap tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Dimulai dari proses pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024 yang dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Sebelum lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Pada Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menyebutkan, “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka KPU seharusnya menyesuaikan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Putusan tersebut. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka seharusnya secara administratif calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Hingga hari terakhir pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024, terdapat 3 pasang calon yang mendaftarkan diri ke KPU yakni Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga pasang calon tersebut, ada Gibran Rakabuming Raka yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Lalu, kenapa KPU tidak segera merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023?

Sampai dengan 26 Oktober 2023, KPU RI belum melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Setelah putusan MK itu terbit pada Senin (16/10/2023) KPU RI sempat menyampaikan niat melakukan revisi secara cepat dengan ataupun tanpa rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI. Namun, pada Rabu (18/10/2023), KPU RI membatalkan niat itu dengan dalih putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain itu, alasan lain yang disampaikan KPU RI adalah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diundangkan sebelum putusan MK telah mengatur ketentuan teknis untuk Calon Presiden – Calon Wakil Presiden dari unsur kepala daerah.

KPU RI tidak dapat melakukan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 karena sejak 4-30 Oktober 2023 DPR RI sedang dalam masa reses. Menariknya, dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan, “KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.” Artinya, KPU RI baru dapat melakukan konsultasi dengan DPR RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah masa reses DPR RI selesai.

Apakah ini berarti terdapat calon yang tidak memenuh syarat?

Menurut hemat Saya, saat ini ketiga pasang calon tersebut baru disebut sebagai bakal Calon Presiden – Calon Wakil Presiden karena masih ada tahapan selanjutnya yakni penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023. Artinya masih ada waktu bagi KPU RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai dengan Putusan MK. Dugaan Saya, sebelum tanggal 13 November 2023, KPU RI telah menyelesaikan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sehingga pada saat penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023, semua pasangan calon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apakah hal ini yang akan terjadi? Kita tunggu saja! ***

Penulis: Vincent Suriadinata, SH., MH. (Advokat, Alumni FH Universitas Kristen Satya Wacana dan MIH FH Universitas Indonesia)

Jakarta-Berandankrinews.com
National Cybersecurity Connect 2023 kembali sukses digelar di Indonesia. Kegiatan akbar yang menghadirkan ratusan perusahaan di bidang Cybersecurity dari dalam maupun luar negeri ini merupakan ajang tahunan yang diprakarsai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama dengan Naganaya Indonesia serta APTIKNAS.

Pada tahun yang kedua ini, National Cybersecurity Connect 2023 (NCC) berlangsung selama dua hari 25 – 26 Oktober 2023 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian membuka NCC 2023 yang bertajuk “Get Ready to Face Future Cyber Threats”.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian yang diwakili Slamet Aji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN mengatakan, Event ini membantu sekali BSSN dalam percepatan program-program BSSN, salah satunya Jaga Ruang Siber. “Harapannya peserta NCC 2023 dapat membantu BSSN dalam menjaga ruang siber, yang dimulai dari diri sendiri. Di pagi hari ini saja ada sejumlah 3 juta anomali traffic yang memungkinkan serangan siber terjadi. Dan ternyata 3% dari 3 juta anomali traffic tersebut berubah menjadi serangan siber. BSSN akan selalu siap menerima laporan terkait kejahatan siber selama 24/7,” bebernya.

Ia menambahkan, laporan yang diterima akan di tinjau dan juga di evaluasi kembali.

“Jadi jangan ragu untuk melapor ke BSSN terkait kejahatan siber di Indonesia,” tegasnya.

NCC 2023 di sponsori oleh beberapa perusahaan solusi teknologi dan komunikasi, diantaranya Metrodata, Awan Pintar, Telin, Mitra Integrasi Informatika (Cisco), dan Alibaba Cloud (Blue Power Technology). Perusahaan-perusahaan ini turut meramaikan stand pameran pada rangkaian kegiatan National Cybersecurity Connect 2023 dengan menampilkan produk ataupun jasa solusi terkini terkait cybersecurity yang sangat berguna bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menghadapi ancaman siber sekaligus menjaga dan mengamankan data penting perusahaan.

“Cybersecurity merupakan salah satu pilar utama solusi digital Metrodata, yang mencakup layanan Identify, Protect, Detect, Respond, dan Recover. Ini menjadi bentuk komitmen Metrodata dalam melindungi masyarakat dan dunia bisnis dari ancaman kejahatan siber. Metrodata senang dapat berpartisipasi pada event ini. NCC 2023 kali ini menjadi wadah bagi para exhibitors yang siap menampilkan solusi teknologi terkini cybersecurity,” papar Lie Heng, Direktur PT Synnex Metrodata.

Lie Heng juga menyampaikan harapannya bahwa kolaborasi ini menjadi peluang pembelajaran bagi stakeholders, untuk bersama menciptakan lingkungan siber di Indonesia yang lebih aman dan andal di masa depan.

Bertepatan pada acara National Cybersecurity Connect 2023 ini, Buton Security meluncurkan produk Cyber Security Firewall FX-Series nya dengan berbagai integrasi teknologi mutakhir, layanan dukungan dan pengembangan lokal. Buton merupakan merek lokal yang di buat oleh PT Aplikasi Solusi Data Indonesia sebagai pengembangan solusi keamanan siber inovasi anak bangsa. Buton telah disertifikasi oleh Kementerian Perindustrian dengan nilai TKDN mencapai 60.51%.

Pada kesempatan yang sama, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS), salah satu organisasi pendukung utama NCC 2023, melalui Ketua Umum Soegiharto Santoso mengaku bangga menjadi bagian dalam upaya membangun literasi terkait kejahatan siber dalam rangka menghadapi ancaman dan bahaya serangan siber bagi data perusahaan-perusahaan di Indonesia.

“Kejadian bank BSI yang sempat mengalami serangan siber bisa menjadi tanda bahayanya serangan siber bagi pelaku usaha berskala besar, sehingga semua pihak harus lebih perhatian terhadap masalah Cybersecurity. Kami selalu mendukung penuh upaya BSSN melakukan literasi terkait kejahatan siber. Salah satunya melalui event akbar NCC 2023 ini,” ujar Hoky sapaan akrab pendiri LSP SDM TIK yang baru-baru ini mendapat surat rekomendasi dari BSSN sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keamanan Siber yang telah memenuhi persyaratan penambahan ruang lingkup lisensi Junior Cybersecurity dan Cybersecury Analyst.

Sementara itu, pihak penyelenggaran PT Naganaya Indonesia menyatakan, tujuan utama pelaksanaan NCC 2023 ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia agar lebih aware terhadap kejahatan siber ataupun ancaman siber di kemudian hari. “Karena sangat penting bagi masyarakat Indonesia menjaga keamanan data terutama yang berhubungan dengan password ataupun PIN baik itu akun sosmed kita ataupun perbankan dan data lainnya,” tutur Aditya Adiguna, Direktur Utama Naganaya Indonesia.

BSSN terus berupaya untuk melakukan literasi terkait kejahatan siber dan terus melakukan kampanye terkait pentingnya #JagaRuangSiber milik kita sendiri.

Tentang National Cybersecurity Connect

National Cybersecurity Connect merupakan acara yang dikhususkan untuk para stakeholder dalam membahas perihal pentingnya keamanan data, memberikan informasi terkini seputar kejahatan siber/ancaman siber dan juga menjadi tempat pembelajaran guna menambah wawasan baru seputar keamanan siber, digital, IoT, dan juga teknologi terkini.

National Cybersecurity Connect atau yang dikenal juga dengan nama NCC, di inisiasikan oleh BSSN bersama dengan Naganaya Indonesia pada tahun 2022, sampai dengan hari ini BSSN dan Naganaya terus berkomitmen dengan menkampanyekan tagar #JagaRuangSiber guna memberikan literasi keamanan siber pada masyarakat Indonesia.***.