Kepada Presiden Prabowo: Kedaulatan Negara Makin Terancam, Kesenjangan dan Ketidakadilan Makin Menganga


Jakarta-Berandankrinews.com
Hari ini banyak adik-adik, anak-anak, dan saudara-saudara kita dijalanan meminta-minta, menjadi pengamen dan pemulung sekedar untuk makan, isi perut keluarga. Pandangan kasat mata ini semakin hari semakin memiluhkan. Bahkan puluhan juta rakyat kita makin terjerembab tidak mempunyai cita-cita hanya sekedar buruh jual atau buruh produksi.

Demikian pula apa yang terjadi di tenan ekonomi rakyat UMKM dinegeri ini. Sebanyak 4,1 juta warung kelontong diseluruh tanah air bukan hanya terdampak ritel modern. Lebih dari itu, digerus atas infiltrasi para pemilik modal besar atau para orang kaya yang membuka tenan dirumah-rumah atau di ruko dengan pelayanan yang istimewa yang mematikan warisan ekonomi dan budaya leluhur bangsa kita, warung kelontong.

Bukan hanya itu, hal ini juga dialami 14 juta pedagang di 14.500 pasar tradisiomal diseluruh Indonesia omsetnya anjlok hingga 60-70%. Disamping digerus ekonomi digital (yang belum diatur perundangan), juga akibat infiltrasi para pemilik modal besar memasuki rana ekonomi rakyat UMKM (dampak PP 7/2021 UU Cipta Kerja).

Hal yang sama dialami tenan kuliner rakyat (makanan dan minuman), serta disektor perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, transportasi, home industri, serta tenan ekonomi rakyat UMKM lainnya.

Nyata adanya bahwa kesenjangan dan ketidakadilan dinegeri ini semakin menganga. Lebih dari itu, Pagar laut, serta SHGB dan SHM laut bukan sekedar terkait kesejahteraan nelayan Indonesia. Namun, telah merobek bendera merah putih, merongrong kedaulatan negara, serta mengancam keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lantas kemanakah rakyat dan bangsa Indonesia mengadu? Kemanakah mempertaruhkan nasib dan masa depan dirinya, bangsa dan negaranya? Tentunya kepada Presiden RI ke-8, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto.

Selaku Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), juga sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia meyakini Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak di atas kakinya sendiri mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, bangsa dan negeri ini yang semakin berat dan kompleks ditengah dinamika tatanan dunia baru, dunia global yang tidak menguntungkan Indonesia.

Untuk itulah, Kepada Yth. Presiden Prabowo Subianto mohon kiranya berkenan selekasnya memberikan solusi terbaik untuk puluhan bahkan ratusan juta rakyat dan bangsa Indonesia yang semakin terjepit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hati. Berikan solusi terancamnya pembiayaan sekolah puluhan juta generasi penerus bangsa.

Untuk itu, lanjutkan tegakkan hukum setegak-tegaknya. Hukum seberat-beratnya para koruptor. Para perongrong keadilan. Para perongrong kedaulatan negara dan yang mengancam nasib, masa depan dan keberlanjutan negeri ini.

Lanjutkan mencegah dan hukum seberat-beratnya siapa saja, pejabat negara maupun swasta yang lakukan kongkalikong menyalagunakan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarga, kelompok dan golongan.

Tegakkan keadialan dan kedaulatan ekonomi di negeri ini. Cegah kebocoran sumber daya alam yang sangat melimpah yang semestinya menjadi jaminan setiap rakyat hidup sejahtera berkeadilan.

Harapan besar rakyat dan bangsa Indonesia ditumpuhkan di atas keteguhan dan konsistensi Presiden Prabowo berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Kami meyakini Presiden Prabowo mampu mewujudkannya sehingga tidak terjadi makapetaka demografi dinegeri ini. Tidak terjadi membludaknya pengangguran dan kemiskinan. Tidak terjadi kelaparan masal yang ujung dan akhirnya menjadi ancaman serius eksistensi NKRI.

Kami juga meyakini Presiden Prabowo mampu mewujudkan swasembada pangan dan energi. Serta mensukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030 dan transfirmasi jadi negara maju 2045.

Lanjutkan Presiden Prabowo. Apapun resikonya, kawulo alit Indonesia, yaitu pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa tegak lurus, mendukung penuh dan mensukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Merdeka, Merdeka, Merdeka!!!
Disampaikan oleh dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed (Ketua Umum APKLI-P, Presiden KAI, Ketua Umum KERIS), Jakarta, Senin, 27/1/2025)

Kunjungan Kerja Kapolda Sulsel di Polres Bulukumba


Bulukumba-Berandankrinews.com
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Yudhiawan S.H., S.I.K., M.H., M.Si., didampingi oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel, Ny. Yunita Yudhiawan, melakukan kunjungan kerja ke Polres Bulukumba pada Rabu (22/01/25).

Setibanya di Mapolres Bulukumba, Kapolda Sulsel disambut dengan Pengalungan Kalung oleh Kapolres Bulukumba AKBP Andi Erma Suryono, S.H.,S.I.K.,M.M., serta pemberian buket bunga kepada Ny. Yunita Yudhiawan oleh Ketua Bhayangkari Cabang Bulukumba Ny. Eli Andi Erma, dilanjutkan dengan Jajar Kehormatan oleh personel Polres Bulukumba yang berlangsung dengan khidmat.

Turut hadir sejumlah Pejabat Utama Polda Sulsel mendampingi Kapolda, Irwasda Polda Sulsel, Dirlantas Polda Sulsel, Dansat Brimob Polda Sulsel, Dirsamapta Polda Sulsel, Kabid Propam Polda Sulsel, dan Kaspn Polda Sulsel.

Dalam kunjungannya, Kapolda Sulsel menyampaikan sejumlah arahan penting kepada seluruh jajaran personel Polres Bulukumba. Salah satu fokus utama adalah pengawasan melekat secara berjenjang untuk mencegah pelanggaran oleh anggota Polri. Kapolda menekankan pentingnya kedisiplinan dan integritas dalam menjalankan tugas.

Selain itu, Kapolda juga menyoroti program ketahanan pangan yang melibatkan bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak. Program ini bertujuan untuk menanam jagung di lahan seluas 1 juta hektar, dengan fokus memberikan makan siang bergizi kepada anak-anak yang mengalami stunting. Penanaman jagung akan dilakukan di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, dan para bhabinkamtibmas akan dilatih untuk mengembangkan biji jagung unggulan seperti A1 dan Srikandi Putih.

Kapolda juga mendorong partisipasi personel Polri dalam program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pribadi atau pekarangan rumah untuk menanam jagung, mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi isu ketahanan pangan dan gizi.

*Penanaman Jagung Serentak di Kabupaten Jeneponto: Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*


Jeneponto-Berandankrinews.com
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Yudhiawan S.H., S.I.K., M.H., M.Si., bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel dan Forkompinda tingkat provinsi serta kabupaten menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak di Lingkungan Moncong Tanah, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, pada Selasa (21/01/25).

Dalam kegiatan ini, Kapolda Sulsel bersama Pj Gubernur Sulsel Prof. Fadjry Djufry, dan Forkompinda Sulsel secara simbolik menanam benih jagung di lahan tersebut, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI. Penanaman ini merupakan bagian dari program Polri untuk mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Kapolda Sulsel menjelaskan bahwa penanaman jagung ini adalah salah satu prioritas Polri untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. “Program penanaman jagung serentak oleh Polri, khususnya Polda Sulsel, adalah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ini terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Kapolda Sulsel.

Dalam acara tersebut, Polda Sulsel berkolaborasi dengan berbagai pihak dan telah menyiapkan 1.217 hektar lahan untuk ditanami jagung. Setelah meninjau kualitas bibit serta kesiapan kendaraan dan alat pertanian, kegiatan dilanjutkan dengan video conference bersama pimpinan Satgas Pangan tingkat pusat.

Ketua Umum IKA UB Sekjen Kemen PU RI, dr Ali Mahsun ATMO: Selamat dan Sukses Cak Fatah

Jakarta,Berandankrinews.com. Jelang 100 hari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, Ir Mohammad Zainal Fatah MSi, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PU RI oleh Menteri Dody Hanggodo di Jakarta. Putra asli Madura yang lazim disapa Cak Fatah ini adalah sosok yang sahaja dan sederhana, tegas dr Ali Mahsun ATMO M Biomed. Alumni FK UB Angkatan 1989 di Jakarta, Selasa, 21/1/2025.

Lebih lanjut Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim 2010-2012 ini menambahkan, kami mengenal Cak Fatah sudah 30 tahun sejak 1995 ketika beliau meniti karir di Bapenas RI. Saat itu kami sedang mengemban amanah Ketua Umun Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998. Disamping sahaja dan sederhana, Cak Fatah adalah sosok yang ulet, pekerja keras, serta punya integritas dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang diembannya.

Selaku pribadi dan alumni FK UB, serta sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, dan Presiden Kawulo Alit Indonesia, kami mengucapkan: Selamat dan sukses Cak Fatah emban amanah Sekjen Kemen PU Kabinet Merah Putih RI. Terdoakan selalu dalam perlindungan dan anugerah Allah SWT., serta semakin luas dan besar bermanfaat untuk rakyat, bangsa dan negara, amin yra, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah 14 tahun abdikan diri dampingi PKL dan UMKM Indonesia sejak 2011.

Hentikan Polemik Zakat Untuk MBG, Presiden KAI: Prabowo Mampu Anggarkan

Semarang,-Berandankrinews.com. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo untuk anak sekolah dan ibu hamil telah bergulir per 6 Januari 2025 di 31 provinsi. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 71 trilyun. Namun ketika ada kelonggaran akan dinaikkan Rp 140 trilyun. Walau ada yang harus dievaluasi, namun masih dalam kewajaran. Yang terpenting dan mendasar adalah tekad bulat Presiden Prabowo mencetak generasi emas 2045, serta menekan bahkan menghilangkan stunting sudah dimulai realisasinya, tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., saat kunjungan ke Pasar Daging Jalan Raya Banteng Semarang didampingi Caretaker Ketua DPW APKLI-P Jateng Lukman Muhajir SH MH, Minggu pagi 20/1/2025.

Lebih lanjut Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia ini menambahkan, Presiden Prabowo bertekad bulat dongkrak penerimaan negara melalui efisiensi, investasi dan hilirisasi, mencegah penyalagunaan kekuasaan dan kebocoroan sumber daya, penegakan hukum, serta sumber lainnya. Presiden Prabowo mampu anggarkan MBG bahkan hingga Rp 400 trilyun per tahun untuk 82,5 juta penerima manfaat. Oleh karena polemik zakat untuk MBG harus dihentikan. Lebih dari itu, usulan tersebut tidak sesuai dengan tata aturan yang berlaku di negara RI.

“Soal zakat itu menyangkut syariah agama. MBG itu program pemerintah. Jadi tidak boleh membawa isu agama. Kenapa? Karena hal tersebut, pertama, melanggar tata aturan perundangan di negara RI. Kedua, melanggar syariah agama. Bahkan, ketiga, dapat timbulkan polemik baru dan bisa jadi bola liar. Sekali lagi, Presiden Prabowo mampu anggarkan MBG. Tentunya ke depan informasi perihal MBG seyogyanta satu pintu agar clear and clean, tidak tumpang tindih, serta tidak jadi selebrasi antar kementerian/lembaga negara, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta yang juga Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KAI).