Penulis: iwan hammer

Runal IAIN Bone Gelar Workshop: Optimis Pengembangan Akreditasi Jurnal,ketua panitia harap ada peningkatan kualitas yang signifikan

BERANDA, KABAR DAERAH


Bone-BERANDANKRINEWS.COM
Rumah Jurnal IAIN Bone gelar Workshop Pengembangan Akreditasi Jurnal di Hotel Helios Watampone. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, 31 Mei sampai 1 Juni 2024.

Hadir dua pemateri Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.MHI. Editor In Chief Jurnal Samarah dan Muh. Ilham Bakhtiar, M.Pd. Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia.

Ketua Panitia Maadul Yaqin M, MH. optimis jurnal-jurnal yang ada di IAIN Bone dapat berkembang sesuai target melalui arahan dua pemateri.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan orang-orang hebat yang betul-betul sangat berpengalaman di bidang publikasi ilmiah,” katanya saat beri sambutan, Jumat (31/5/2024)

Ia melanjutkan, IAIN Bone saat ini memilki 24 jurnal dimana ranking paling tinggi masih Sinta 4.

“Semoga dengan adanya wejangan dari pemateri salama dua hari kedepan bisa membawa berkah bagi IAIN Bone,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada 30 peserta yang merupakan pengelola jurnal dapat memahami bahwa pengelolaan jurnal adalah sesuatu yang harus digeluti.

“Mesti digeluti. Bukan hanya sekadar selingan saja,” tegasnya.

Sementara itu hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Amir, M.Ag membuka acara secara resmi didampingi Dr. Nur Paikah, SH., M.Hum selaku sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Prof Amir mengapresiasi terselenggaranya workshop ini. Ia berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan secara saksama.

“Kita fokus belajar. Saksama. Karena kita memang harus terus merasa perlu belajar. Tidak ada berhentinya. Apalagi pengembangan institusi,” ujarnya.

Pada kesempatan ini pula IAIN Bone MoU dengan Relawan Jurnal Indonesia. Dan dilanjutkan pelaksanaan Implementation Agreement (IA) antara LPPM dengan RJI dan Jurnal Samarah. Pengembangan Akreditasi Jurnal

Bone-BERANDANKRINEWS.COM
Rumah Jurnal IAIN Bone gelar Workshop Pengembangan Akreditasi Jurnal di Hotel Helios Watampone. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, 31 Mei sampai 1 Juni 2024.

Hadir dua pemateri Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.MHI. Editor In Chief Jurnal Samarah dan Muh. Ilham Bakhtiar, M.Pd. Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia.

Ketua Panitia Maadul Yaqin M, MH. optimis jurnal-jurnal yang ada di IAIN Bone dapat berkembang sesuai target melalui arahan dua pemateri.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan orang-orang hebat yang betul-betul sangat berpengalaman di bidang publikasi ilmiah,” katanya saat beri sambutan, Jumat (31/5/2024)

Ia melanjutkan, IAIN Bone saat ini memilki 24 jurnal dimana ranking paling tinggi masih Sinta 4.

“Semoga dengan adanya wejangan dari pemateri salama dua hari kedepan bisa membawa berkah bagi IAIN Bone,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada 30 peserta yang merupakan pengelola jurnal dapat memahami bahwa pengelolaan jurnal adalah sesuatu yang harus digeluti.

“Mesti digeluti. Bukan hanya sekadar selingan saja,” tegasnya.

Sementara itu hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Amir, M.Ag membuka acara secara resmi didampingi Dr. Nur Paikah, SH., M.Hum selaku sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Prof Amir mengapresiasi terselenggaranya workshop ini. Ia berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan secara saksama.

“Kita fokus belajar. Saksama. Karena kita memang harus terus merasa perlu belajar. Tidak ada berhentinya. Apalagi pengembangan institusi,” ujarnya.

Pada kesempatan ini pula IAIN Bone MoU dengan Relawan Jurnal Indonesia. Dan dilanjutkan pelaksanaan Implementation Agreement (IA) antara LPPM dengan RJI dan Jurnal Samarah.

Simak tujuan LPM IAIN Bone Ajak Mahasiswa Terlibat Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi

BERANDA, KABAR DAERAH


Bone-BERANDANKRINEWS.COM
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Bone libatkan mahasiswa dalam impelementasi Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan workshop di Grand Nur Hotel, Senin (27/5/2024)

Kegiatan yang bertajuk “Workshop Pengembangan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi” itu dihadiri oleh 38 peserta yang merupakan mahasiswa perwakilan Dema Institut dan Fakultas, seluruh HM-PS dan Ormawa yang ada di IAIN Bone.

Hadir sebagai pemateri dari Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Kementerian Agama RI Dr. Abd. Basir, M.Pd.I dan Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin Makassar Yassir Arafat Usman, M.P.si.

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni Dr. Sultan Hasanuddin dalam sambutannya menjelaskan tujuan kegiatan ini memberikan bekal kepada mahasiswa sebelum nantinya banyak terjun ke tengah masyarakat.

Lebih lanjut, sejauh ini diskusi tridarma perguruan tinggi terkait pembelajaran dan penelitian sudah sering dilaksanakan namun pengabdian masih kurang.

“Dari sisi pengabdiannya itulah yang harus menjadi perhatian kita. Oleh karenanya hari ini kita hadirkan narasumber yang akan berbagi pengalaman dari dunia akademik maupun perusahaan,” ujar Sultan Hasanuddin yang juga sebagai Ketua Panitia itu.

Kedua pemateri diharapkan mampu memberi pendampingan kepada mahasiswa yang seimbang. Yassir Arafat yang sudah lama berkiprah di dunia akademik dan kegiatan korporasi serta Dr Abd Basir yang akan menyampaikan arah kebijakan di lingkup Kementerian Agama.

Hal itu dianggap penting agar ada kesinambungan antara program kemeneterian dan perguruan tinggi keagamaan islam negeri dalam hal ini LPM yang membidangi.

“Ini semua penting dalam rangka pengembangan karir mahasiswa atau setelah jadi alumni. Dan ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Rektor (IKU) yang harus jadi perhatian,” jelasnya.

Sementara itu Rektor IAIN Bone Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag. mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan LPM. Ia berharap hal ini bisa berkontribusi kepada pengembangan institusi.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang luar biasa ini. Kami harap nantinya mahasiswa yang ikut di sini ikut sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya sehingga ini jadi nilai tambah kita dalam rangka konversi IAIN menjadi UIN,” harapnya.

Robek Kedaulatan Kesehatan, dr Ali Mahsun ATMO Desak Presiden Batalkan Rencana Naturalisasi Dokter Asing

BERANDA, NASIONAL

Jakarta,-Berandankrinews.com.

Ada 170-an trilyun per tahun biaya berobat rakyat Indonesia ke luar negeri. Dengan alasan tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan (yankes) Indonesia, Menkes rencana naturalisasi dokter asing. IDI blak-blakan hal tersebut akibat berobat diluar negeri lebih murah, komunikasi dokter lebih baik, dan lebih nyaman adanya wisata medis. Namun demikian bukan berarti harus korbankan kedaulatan kesehatan negeri ini, tutur dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Mantan Ketua dan Dewan Pakar PB IDI, Jakarta, Kamis 30/5/2024.

Lebih lanjut Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta menegaskan, rencana Menkes naturalisasi dokter asing untuk tingkatkan kualitas yankes di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan. Rencana tersebut merobek kedaulatan kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, Presiden harus membatalkannya.

Ngunu yo ngunu tapi yo ojo ngunu. Ketika ada kekurangan yankes di Indonesia tentunya harus segera diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Dokter Indonesia tak kalah mumpuni dibanding dokter asing. Lebih dari itu, kedaulatan kesehatan Indonesia hal sangat mendasar dan harga mati, imbuh mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Dewan Pembina PP IPNU.

Sebagai seorang dokter, saya juga berharap IDI beserta organisasi dokter spesialis segera ambil langkah emergensi. Segera bertemu Presiden Jokowi dan Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto. Kenapa? Ini soal kedaulatan kesehatan Indonesia, tidak boleh dirobek atau dijajah oleh siapa pun. Rencana Menkes naturalisasi dokter asing harus dibatalkan oleh Presiden RI, pungkas lelaki sahaja putra asli Mojokerto Jawa Timur mantan Pembantu Rektor V Undar Jombang Jatim.

Dibumi RETNO DUMILAH Jogja, dr Ali Mahsun ATMO Gelorakan Cegah Malapetaka Demografi 2030 Untuk NKRI

ADVERTORIAL, BERANDA

Gunungkidul Yogya,-Berandankrinewd.com Pentas Seni Taman Budaya Gunungkidul Digelar Senin Malam 27 Mei 2023 di Pendopo TBG Yogyakarta. Menampilkan Sendratari dan Ketoprak Mataram Margo Budoyo Lakon Babat Alas Nongko Doyong. Juga digelar pelantikan DPD APKLI Perjuangan Kab Gunungkidul 2023-2028 dibawah kepemimpinan Ade Jumino (P-3 Joyo). Pada kesempatan tersebut, dr Ali Mahsun ATMO M Biomed selaku Ketua Umum APKLI-P, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Gelorakan Cegah Malapetaka Demografi 2030 Untuk NKRI.

Ancaman serius Indonesia bisa gagal jemput puncak bonus demografi 2030 nyata adanya. BPS RI sampaikan 9,9 juta Gen Z menganggur atau NEET (not in employment, education and training). Kenyataan ini harus ditangani dengan cepat agar tidak terjadi malapetaka demografi 2030. Tentunya kita semua tidak pernah ikhlas terjadi pembludakan pengangguran, kemiskinan dan kelaparan yang ujung akhirnya mengancam eksistensi NKRI, tegas sambutan Ketua Umum APKLI-P dr Ali Mahsun ATMO M Biomed seusai melantik DPD APKLI-P Gunungkidul 2023-2028, Gunungkidul Jogja, 27/52024.

Lebih lanjut Ketua Umum KERIS dan Presiden KAI ini menyampaikan, harus segera perbanyak, perluas dan permudah akses lapangan kerja, kesempatan usaha, juga pendidikan link and match terjangkau. Tentunya pemerintah tidak mampu sendirian. Harus ada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinegeri ini.

Atas kehendak dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, selaku Ketua Umum APKLI-P, Presiden KAI dan Ketua Umum KERIS, hari ini Senin 27 Mei 2024 dibumi Babat Alas Nongko Doyong, Bumi Eyang Nyai Ratu Retno Dumilah, DI TBG Yogyakarta, saya mohon ijin, doa restu, ijazah dan dukungan seluruh mahluk dibumi nusantara,

para leluhur khususnya Eyang Nyai Ratu Retno Dumilah, segenap sharehokder di RI khususnya Sultan HB X beserta para Bupati dan Walikota Se-DI Yogyakarta, serta seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, dengan mengucap bismillaahirrahmaanirrahiim, saya kumandangkan, gelorakan 7 Program Besar Ekonomi Rakyat UMKM Sukseskan Indonesia Jemput Puncak Demografi 2030 dan jadi negara maju 2045. Yaitu, 1). MZ KERIS Center Klinik Wirausaha Milenial dan Gen Z Indonesia, 2). Digitalisasi Produktif (DP), 3). Dompet Amal Produktif (DAP), 4). Kemitraan Produktif (KP), 5). Penyertaan Modal Produktif (MP), 6) Hibah Produktff (HP), dan, 7). CSR Produktif Ekonomi Rakyat UMKM Indonesia. Dengan selalu optimis, kerja keras dan cerdas,

insyaAllah dikehendaki dan diridhoi Allah SWT maujud sukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030 dan jadi negara maju 2045, pungkas mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI, Dewan Pembina PP IPNU dan Pembantu Rektor V Undar Jombang Jawa Timur.

Mewakili Bupati Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, Kadis Perdagangan menegaskan bahwa pelantikan DPD APKLI Perjuangan Gunungkidul dan Pentas Seni Taman Budaya Gunungkidul malam hari ini bukti nyata komitmen pemerintah ke pedagang kaki lima (PKL), UMKM serta pegiat seni dan budaya.

Pemerintah bertekad terus lakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen kekuatan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Sehingga apa yang disampaikan Ketua Umum APKLI-P adanya 9,9 juta gen Z mennggur dapat diatasi di Gunungkidul Yogyakarta. Atas nama Pemkab Gunungkidul, saya ucapkan selamat dan sukses, serta kerja lebih keras lagi atas dilantiknya DPD APKLI-P Gunungkidul 2023-2028.

Pada kesempatan yang sama turut hadir Kadinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan, Kadinas Kebudayaan, Kadinas Pariwisata, Kepala Satpol PP dan para pejabat lain. Juga dihadiri Ketua DPW APKLI Provinsj dan Ketua DPD Kab/Kota Se-DI Yogyakarta Se beserta jajaran, Budayawan Mbah Ramlan, serta tokoh agama, dan masyarakat umum.

Dewan Penasehat Dukung Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat, Nasib Hendri Bangun di Ujung Tanduk

BERANDA, NASIONAL

Jakarta –Berandankrinews.com.

Nasib Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendri Chaeruddin Bangun, ibarat telur di ujung tanduk. Sebentar lagi posisinya sebagai pengurus pusat PWI peternak koruptor binaan Dewan pecundang Pers itu selesai. Bahkan jika tidak hati-hati, organisasi PWI bisa ikut bubar.

Hal ini terlihat dari sikap Dewan Penasehat PWI Pusat yang mendukung penuh keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang memberikan peringatan keras terhadap Hendri Ch Bangun dan merekomendasikan pemberhentian tiga orang pengurus PWI Pusat lainnya. Adapun ketiga pengurus PWI Pusat yang disanksi DK PWI untuk diberhentikan adalah Sekjen, Sayid Iskandarsyah; Wabendum, Muhamad Ihsan; dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah. Batas waktu melaksanakan rekomendasi DK PWI Pusat adalah tanggal 16 Mei 2024.

Atas sanksi yang diberikan DK PWI Pusat, Hendri Ch Bangun bukan menjalankan hasil keputusan DK tersebut, tapi malah sebaiknya dia melawan. Pada tanggal 14 Mei 2024, dedengkot koruptor PWI itu menunjuk pengacara yang kemudian mensomasi DK PWI Pusat, dengan meminta agar DK mencabut sanksi yang diputuskannya dengan alibi DK PWI Pusat disebut tidak memiliki kewenangan atas pemberian sanksi tersebut.

Pembangkangan atas keputusan DK PWI Pusat itu membuat Dewan Penasehat PWI Pusat memberikan surat teguran kepada Pengurus Harian Hendri Ch Bangun cs. Surat tersebut ditandatangani Ketua Dewan Penasehat, Ilham Bintang, dan Sekretaris, Wina Armada.

Dalam surat bernomor 02/5/N-DP/2024 tertanggal 24 Mei 2024 tersebut, disebutkan Dewan Penasehat sesuai konstitusi organisasi PWI berhak memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak, khususnya terhadap masalah yang dihadapi Hendri Ch Bangun dan jajaran pengurus harian PWI Pusat saat ini.

Lebih lanjut, Dewan Penasehat menegaskan, sesuai dengan ketentuan dalam PD, PRT, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW), hanya Dewan Kehormatan yang memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah seorang anggota PWI melanggar atau tidak melanggar aturan tersebut. Ketentuan ini dirumuskan untuk mencegah adanya intervensi dari lembaga atau individu lain dalam keputusan organisasi.

Sebagai bagian dari nasehatnya, Dewan Penasehat meminta agar Pengurus Harian menghormati dan menaati keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan. Mereka menekankan, langkah-langkah perlawanan terhadap keputusan Dewan Kehormatan tidak sepatutnya dilakukan dan diharapkan tidak akan terulang di masa mendatang.

Kepengurusan PWI Pusat pun kian panas dan retak. Hendri Ch Bangun bukannya menerima nasehat dari Dewan Penasehat. Malah melawan dengan mengirimkan surat tanggal 25 Mei 2024 kepada Dewan Penasehat, yang intinya justru meminta Dewan Penasehat memberi nasehat kepada Dewan Kehormatan karena dinilai kebijakan Dewan Kehormatan, antara lain memberikan peringatan keras, menyuruh mengembalikan uang yang digelapkan Hendri cs, serta memberhentikan tiga orang pengurus, dianggap melampaui batas kewenangan Dewan Kehormatan.

Mengamati fenomena tersebut, secara terpisah Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal ketika diminta komentarnya atas surat Dewan Penasehat (DP) PWI Pusat dan jawaban surat Ketua Umum PWI Pusat, Hendri Ch Bagun, kepada Dewan Penasehat PWI Pusat mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa organisasi wartawan tertua tersebut sudah di ambang kehancuran, memalukan, serta tidak memberi contoh yang baik bagi organisasi pers lainnya. Jika suara Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan PWI Pusat tidak lagi digubris oleh Ketum PWI Pusat, Hendri Ch Bangun, ini menunjukkan organisasi PWI memang dalam kondisi memprihatinkan. Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan satu suara dalam menyikapi Kasus Hendri Ch Bangun cs. Dia benar-benar di ujung tanduk. Apalagi dirinya melawan dan bersikukuh menyatakan tidak bersalah dan tidak mengambil dana BUMN untuk pribadi.

“Karena masing-masing merasa benar atas keyakinannya, jika kondisi ini terus terjadi akan memberikan dampak yang tidak baik bagi industri pers dan wartawan. Sebaiknya PWI dibubarkan saja, jika memang Hendri Ch Bangun ngotot merasa tidak melanggar apapun. Atau pilihan lain mengadakan KLB alias Kongres Luar Biasa untuk meminta pertanggung-jawaban dalam kasus dana BUMN yang membuat citra PWI hancur,” tegas Jusuf Rizal, yang juga menjabat Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) itu.

Jusuf Rizal juga mengatakan bahwa wartawan pemegang KTA PWI, Edison Siahaan, dan LIRA melaporkan kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN oleh Hendri cs ke Mabes Polri adalah agar dapat ditemukan ada-tidaknya pelanggaran, baik prosedur, peraturan administrasi organisasi, penguasaan uang tanpa hak, dan kebohongan maupun tindak kriminal lain yang dilanggar terkait bantuan dana BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) yang dikemas dalam bentuk sponsorship oleh Forum Humas BUMN. Hanya melalui proses hukumlah kasus dugaan korupsi dana hibah BUMN itu dapat dibuka secara terang-benderang dan didapatkan kepastian hukum atasnya. (TIM/Red)