Penulis: iwan hammer

Pengambilan Sumpah Advokat PERATIN di Berbagai Pengadilan Tinggi Terus Bergulir

ADVERTORIAL, BERANDA


Jakarta-Berandankrinews.com
Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) mulai gencar mengikuti program pengambilan sumpah atau janji Advokat di berbagai Pengadilan Tinggi di Indonesia. Baru-baru ini Sekretaris Jenderal PERATIN Ir. Soegiharto Santoso, SH menghadiri kegiatan pengambilan sumpah atau janji Advokat PERATIN di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang serta sebelumnya Ketua Umum PERATIN Kamilov Sagala, SH., MH. menghadiri pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi Banten.

Yang terbaru Advokat PERATIN Yoga Dewa Brahma, SH., MH. mengikuti Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah atau janji Advokat di Aula Lantai 2 Pengadilan Tinggi Semarang, pada Rabu (26 Juni 2024). Sidang yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Charis Mardiyanto, SH., MH didampingi saksi Hakim Tinggi Prim Fahrur Razi, SH, MH., dan Hakim Tinggi Soesilo Atmoko, SH, MH turut dihadiri langsung Sekjend PERATIN Soegiharto Santoso.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Charis Mardiyanto menekankan bahwa advokat yang baru diambil sumpah harus profesional dan berintegritas. “Sumpah yang diambil bukanlah sekedar prosesi tetapi harus didalami secara mendalam, karena sumpah itu disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa,” pesannya.

Sebab menurutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. “Ini bermakna bahwa advokat dalam penegakan hukum sejajar dengan Polisi, Jaksa dan Hakim,” tambahnya.

Charis juga menyarankan kepada para Advokat yang baru diambil sumpahnya agar segera mendaftarkan akun e-Court karena saat ini system telah memasuki peradilan elektronik sebagai tindaklanjut perintah Mahkamah Agung RI.

“E-court dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat serta menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien,” kata Charis sambil memberi ucapan selamat bekerja kepada 21 advokat yang baru diambil sumpah di Pengadilan Tinggi Semarang.

Pada kesempatan yang sama, Sekjend PERATIN Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky menyampaikan harapannya agar para Advokat PERATIN dapat menjaga Profesionalisme dan mau membantu masyarakat pencari keadilan yang berasal dari masyarakat kurang mampu.

“Advokat PERATIN harus terus memegang janji dan sumpah sebagai profesi Advokat dan menjaga integritas.” tuturnya.

Hoky yang juga menjabat Ketum DPP APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) serta Waketum DPP SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia) mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 15 dijelaskan, advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal 26 ayat (2) UU Advokat juga diatur bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan organisasi Advokat.

Sebagai informasi, pengambilan sumpah dan janji advokat PERATIN di Pengadilan Tinggi Semarang ini, menyusul kesuksesan pelaksanaan perdana sebelumnya di Pengadilan Tinggi Banten (15/5/ 2024) terhadap 5 peserta yakni: Dr. Heriyanto, SH., SE., MM., Dirar Mahdirman Refra, SH., dr. Zakky Zamzami Madjid, SH., MARS, M.Kes.A3M., Josua Hutapea, SH., MH. dan Rusmin Amin Somar, SH. dengan dihadiri oleh Ketua Umum PERATIN Kamilov Sagala, SH., MH. dan Dewan Pengawas PERATIN Jemy Tommy, SH., SE., MM., Ph.D (c).

Tak ketinggalan juga di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada (13/6/ 2024) dengan 3 peserta yaitu: Prof. Dr. Dr. RR. Catharina Dewi Wulansari, PhD., SH., MH., SE., MM. dan Irvan Maulana Purnama, SH., MH. serta Andika Asmoro Putro, SH.. Ketika itu dihadiri pula oleh Sekjen PERATIN, Dewan Pengawas PERATIN Jemy Tommy, SH., SE., MM., Ph.D (c), dan Ketua Komite Pendidikan dan Ujian Profesi Advokat PERATIN Syaiful Bachri, SH., MH., serta Ketua Komite Advokasi, Kerjasama Organisasi & Hubungan Masyarakat Wenny Juliani, SH.

Salam Ke Ketua Wanbin APPSI JENDERAL TNI (PUR) H. PRABOWO SUBIANTO, Ketum KERIS: Indonesia Mampu Asal Mau

BERANDA, NASIONAL

Jakarta-Berandankrinews.com
Banyak pihak ragu Indonesia mampu menjemput puncak bonus demografi 2030 dan jadi negara maju 2045. Atau pertanyakan,Apakah Presiden RI Ke-8 Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto mampu atasi ancaman malapetaka demografi dengan 9,9 juta Gen Z yang saat ini menganggur? Dengan kondisi global makin tidak menguntung kan? Berdasarkan pandangan obyektif dan subyektif selama ini, kami yakin Indonesia mampu asal mau.

Karena pemerintahan RI 2024-2029 dibawah kepemimpinan Presiden Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto yang akan hadirkan negara yg berpihak kepada ekonomi rakyat yaitu Koperasi dan UMKM, serta mau ciptakan, perluas dan perbesar kesempatan kerja dan usaha bagi Gen Z dan Milenial, tegas Ketua Umum KERIS (Komite Ekonomi Rakyat Indonesia) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed. saat bertemu Sekjen Inkopas (Induk Koperasi Pedagang Pasar), H Ngadiran yang juga Dewan Pembina APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) di Jakarta Minggu 30/6/2024.

Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan ini menuturkan, kami mengenal H Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014 berpasangan dengan Cawapres Hatta Rajasa. Beliau sosok pemimpin ikhlas, ksatria, patriotik dan sejati, serta kedepankan kesatuan dan persatuan bangsa. Diberbagai kesempatan beliau sampaikan lebih bangga kepada PKL, asongan, pedagang pasar, abang becak, pemulung, ojek dan rakyat kecil dibanding lainnya. Lebih dari itu, doa beliau kepada Allah SWT: jangan Engkau ambil nyawaku sebelum kemiskinan hilang dari bumi Indonesia. Dan saat ini, H Prabowo Subianto itu hanya ingin dan ingin mengabdi ke rakyat bangsa dan negara karena segala hal sudah didapat dalam perjalanan hidupnya.

Sekali lagi, asal konsisten tegak lurus diatas amanat penderitaan rakyat, Presiden RI Ke-8 H Prabowo Subianto Insya Alloh mampu hantarkan Indonesia sukses menjemput pencak bonus demografi 2030 dan transformasi menjadi negara maju 2045.

Pada kesempatan yang baik ini, selaku pribadi, serta sebagai Ketua Umum APKLI Perjuangan, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum KERIS, kami mohon kiranya Senior H Ngadiran, Wanbin APPSI, Sekjen Inkopas berkenan menyampaikan salam hormat dan doa kami kepada Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto Presiden RI Ke-8, Ketua Wanbin APPSI. Kami, segenap rakyat kecil Kawulo Alit Indonesia (KAI) dgn segenap pelaku ekonomi rakyat Koperasi & UMKM dgn Gen Z Milenial mendukung penuh pemerintahan RI 2024-2029 dibawah kepemimpinan Presiden RI Ke-8 H Prabowo Subianto. pungkas dokter ahli kekebalan tubuh mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Wanbin PP IPNU.

Kita harus bersama, bersatu padu, dan bergandengan tangan mendukung penuh Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 berhasil pimpin Indonesia lima tahun mendatang 2024-2029. Walau persoalan dan tantangan Indonesia ke depan makin berat dan kompleks, saya saksi sejarah sejak 2008 hingga 2024 mendampingi Pak Prabowo Subianto, meyakini beliau punya kemauan dan kemampuan untuk atasi berbagai persoalan dan tantangan Indonesia lima tahun ke depan.

Saya yakin beliau mau dan mampu sukses kan Indonesia menjemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045. Bismillaah Pak dokter, Insya Allah saya sampaikan salam hormat, doa dan dukungannya kepada beliau, tutur tokoh bangsa asal Gunungkidul Yogyakarta H Ngadiran, Sekjen APPSI 2004-2015 yang pernah dampingi Ketua Umum APPSI, H Prabowo Subianto selama 8 tahun 2008-2015.

Yang hingga saat ini Yang tetap membersamai Bo H Prabowo Subianto sebagai Wanbin DPP APPSI.sampaikan lebih bangga kepada PKL, asongan, pedagang pasar, abang becak, pemulung, ojek dan rakyat kecil dibanding lainnya. Lebih dari itu, doa beliau kepada Allah SWT: jangan Engkau ambil nyawaku sebelum kemiskinan hilang dari bumi Indonesia.

Dan saat ini, H Prabowo Subianto itu hanya ingin dan ingin mengabdi ke rakyat bangsa dan negara karena segala hal sudah didapat dalam perjalanan hidupnya. Sekali lagi, asal konsisten tegak lurus diatas amanat penderitaan rakyat, Presiden RI Ke-8 H Prabowo Subianto Insya Alloh mampu hantarkan Indonesia sukses menjemput pencak bonus demografi 2030 dan transformasi menjadi negara maju 2045.

Pada kesempatan yang baik ini, selaku pribadi, serta sebagai Ketua Umum APKLI Perjuangan, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum KERIS, kami mohon kiranya Senior H Ngadiran, Wanbin APPSI, Sekjen Inkopas berkenan menyampaikan salam hormat dan doa kami kepada Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto Presiden RI Ke-8, Ketua Wanbin APPSI.

Kami, segenap rakyat kecil Kawulo Alit Indonesia (KAI) dengan segenap pelaku ekonomi rakyat Koperasi & UMKM dgn Gen Z Milenial mendukung penuh pemerintahan RI 2024-2029 dibawah kepemimpinan Presiden RI Ke-8 H Prabowo Subianto. pungkas dokter ahli kekebalan tubuh mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Wanbin PP IPNU.

Kita harus bersama, bersatu padu, dan bergandengan tangan mendukung penuh Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 berhasil pimpin Indonesia lima tahun mendatang 2024-2029. Walau persoalan dan tantangan Indonesia ke depan makin berat dan kompleks,

saya saksi sejarah sejak 2008 hingga 2024 mendampingi Pak Prabowo Subianto, meyakini beliau punya kemauan dan kemampuan untuk atasi berbagai persoalan dan tantangan Indonesia lima tahun ke depan. Saya yakin beliau mau dan mampu sukses kan Indonesia menjemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045.

Bismillaah Pak dokter, InSyaa Allah saya sampaikan salam hormat, doa dan dukungannya kepada beliau, tutur tokoh bangsa asal Gunungkidul Yogyakarta H Ngadiran, Sekjen APPSI 2004-2015 yang pernah dampingi Ketua Umum APPSI, H Prabowo Subianto selama 8 tahun 2008-2015. Yang hingga saat ini Yang tetap membersamai Bo H Prabowo Subianto sebagai Wanbin DPP APPSI.

UMKM Dilibatkan Hari Bhayangkara Ke-78 Di Monas, Ketum KERIS: Matur Nuwun KAPOLRI Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

ADVERTORIAL, BERANDA

Jakarta,_Berandankrinews.com. Hari Bhayangkara Ke-79 dipusatkan di Monas Jakarta 1 Juli 2024. Sebanyak 150 UMKM dilibatkan untuk sediakan makanan dan minuman gratis. Pelibatan ekonomi rakyat ini menyejukkan dan kabar gembira bagi 65,4 juta UMKM di Indonesia. Selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS),

kami ucapkan terima kasih sebesar-besar kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dan atas nama pimpinan organisasi dan pelaku ekonomi rakyat UMKM Indonesia mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara Ke-78, Kehadiran POLRI Ke Depan Sangat Dibutuhkan Pelaku Ekonomi Rakyat UMKM diseluruh tanah air, tegas Ketua Umum KERIS, dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta Minggu 30 Juni 2024

Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan ini menuturkan, kehadiran POLRI ke depan sangat mendasar, strategis dan penting bagi pelaku ekonomi rakyat UMKM Indonesia. Bukan saja mencegah dan berantas 3 anak haram ekonomi digital, pinjol, investasi bodong dan judi online, POLRI punya peran sentral dalam desiminasi informasi pembangunan, dinamika dan perkembangan perekonomian, baik lokal, regional, nasional dan global. Lebih dari itu, di era digital dunia,

pelaku ekonomi rakyat UMKM Indonesia sangat membutuhkan pendampingan terkait administrasi dan legal standing usaha, arus transformasi dan sosialisasi atas kualifikasi produk, promosi dan pasar, serta literasi dan inklusi digital dan keuangan. Juga maraknya leasing ambil paksa kendaraan roda dua dan roda empat pelaku ekonomi rakyat UMKM yang sangat meresahkan.

Disamping itu, selama 13 tahun teralami sebagai Ketua Umum APKLI-P sejak 2011, POLRI kedepankan pendekatan humanis dan persuasif ke pelaku ekonomi rakyat UMKM. Bahkan berperan besar pada selama pandemi covid-19. Mengingat sangat mendasarnya keberadaan POLRI, pada Rapimnas APKLI di Lombok Barat NTB 11 Desember 2021, POLRI ditetapkan sebagai sahabat pedagang kaki lima (PKL) Indonesia, dimana Piagam Ke Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diserahkan Ketua Umum DPP APKLI melalui Kapolda NTB saat itu, Irjen Pol HM Iqbal.

Mengingat makin kompleks dan berat tantangan ke depan, insyaAllah dalam waktu dekat, KERIS memberikan Penganugerahan Mahkota Diradja POLRI Sahabat Ekonomi Rakyat UMKM Indonesia. Kenapa? Semua itu didedikasikan sukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Dewan Pembina PP IPNU.

laporan
iwan hammer
ketua DPW APKLI P propinsi Sulawesi Selatan

Netralitas Politik Pj Kepala Daerah Dikhawatirkan, Mendagri Diminta Segera Ganti Pj Bupati Aceh Selatan

BERANDA, KABAR DAERAH

Banda Aceh -Berandankrinews.com. Intruksi Menteri Dalam Negeri kepada Penjabat (Pj) kepala daerah agar dapat menjaga netralitas dan kondusifitas, menuju kontestasi politik pemilihan kepala daerah (PIlkada) 2024 mendatan akan sulit untuk diwujudkan di Aceh Selatan, pasalnya keterikatan hubungan historis dan politik balas jasa antara Pj Bupati Aceh Selatan dengan mantan Bupati setempat merupakan sesuatu yang tak dapat dipungkiri.

“Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma merupakan kader yang diorbitkan oleh mantan Bupati Tgk Amran hingga menjadi sekda, sehingga tidak diherankan adanya potensi politik balas jasa yang membuat keberpihakannya sebagai seorang penjabat kepala daerah dan juga ASN akan sangat mengkhawatirkan. Hal berpotensi adanya kecenderungan politik baik secara langsung maupun tidak langsung menyokong kemenangan mantan Bupati Aceh Selatan Tgk Amran yang juga bakal maju pada Pilkada kali ini,” ungkap koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala(GerPALA), Fadhli Irman, Rabu 26 Juni 2024.

Kendatipun bergerak ibarat kentut, yang sulit terlihat secara nyata namun tetap tercium aroma busuknya.

“Di berbagai kesempatan Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma memberikan panggung politik dalam acara pemerintahan kepada bakal calon Bupati Aceh Selatan Tgk Amran, salah satunya bisa dilihat pada saat acara peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Teuku Cut Ali Kluet Selatan dan berbagai kegiatan lainnya,” ujar Irman.

Persoalan lainnya yang dapat dilihat dari pembiaran yang dilakukan Pj Bupati Aceh Selatan terhadap para bawahannya kalangan pejabat maupun ASN di kalangan Pemkab Aceh Selatan. “Kami mendapat info aktual dari masyarakat tentang keberpihakan ASN bahkan camat dan pejabat lainnya kepada mantan atasan Pj Bupati Aceh Selatan itu. Seharusnya Pj Bupati Aceh Selatan menindak tegas ASN atau pejabat bawahannya yang tidak netral secara politik dalam Pilkada ini bukan sengaja tutup mata dan membiarkannya, karena Pembiaran itu juga bagian dari ketidaknetralan Cut Syazalisma sebagai kepala daerah untuk menyokong pemenangan politik mantan Bupati Aceh Selatan yang juga bakal bertarung di Pilkada 2024 mendatang,” sebutnya.

Hal lainnya yang sudah menjadi rahasia umum di Aceh Selatan yakni kerjasama Pemkab Aceh Selatan dengan investor asing PT Kobexindo Cement adalah prioritas yang telah dirintis oleh mantan Bupati Aceh Selatan Tgk Amran. “Bahkan demi mewujudkan nota kesepahaman sesuai dengan target mantan atasannya, Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma berani menandatangani MoU Kerjasama dengan PT Kobexindo Cement tanpa adanya koordinasi kepada Pemerintah Pusat yang merupakan pemberi mandat kepadanya. Bahwa MoU itu dilakukan di saat Pemerintah Indonesia melakukan moratorium pendirian pabrik semen. Ini semakin memperjelas bahwa keterikan dan politik balas budi atau balas jasa kepada mantan atasannya lebih diutamakan ketimbang kebijakan Pemerintah Pusat secara nasional,”bebernya.

Menurut GerPALA, untuk mewujudkan netralitas Pj Kepala Daerah demi terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang kondusif dan berkeadilan, maka Mendagri mencopot dan mengganti Pj Bupati Aceh Selatan.

“Jika Mendagri tidak mengganti Pj Bupati Aceh Selatan maka instruksi Mendagri terkait netralitas Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 tak lebih dari omong kosong belaka, dan hal itu akan memperburuk citra Pemerintah Pusat di mata rakyat,” pungkasnya.

Takzim kami,
Koordinator GerPALA
Fadhli Irman
Hp. 085296964271

Catatan Untuk Mendagri dan Kepala Daerah, Ketum KERIS & APKLI-P: Tak Tepat Tertibkan PKL Dengan Pembongkaran Perusakan Bangunan

ADVERTORIAL, BERANDA


Jakarta,-BERANDANKRINEWS.COM. Pembongkaran dan perusakan ratusan bangunan kios dan lapak PKL di Puncak Bogor Jawa Barat oleh gabungan Satpol, TNI dan Polri Senin 24 Juni 2024 patut disayangkan. Dalam penertiban PKL, pemerintah semestinya ke depankan pendekatan humanis dan persuasif, bukan represif. Karena asal dimanusiakan dan diajak komunikasi, PKL mudah ditata dan dibina. Lebih dari itu, kondisi rakyat kecil saat ini makin alami kesulitan hidup akibat terpuruknya ekonomi, tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia (APKLI-P), dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, Selasa, 25/6/2024.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) ini melanjutkan, payung hukum keberadaan PKL bagian dari tata perekonomian Indonesia diatur dalam Perpres RI 125/2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, dimana Mendagri RI sebagai Ketua, Menkop dan UKM RI sebagai Sekretaris, anggotanya beberapa kementerian juga Badan POM RI dengan struktur hingga pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah semestinya ke depankan pendekatan humanis dan persuasif bukan represif. Sekali lagi, bukan dibongkar atau perusakan lapak PKL melainkan ditata dan dibina sehingga PKL mampu maju dan naik kelas. Demikian pula perihal relokasi PKL harus ke tempat yang strategis dan punya potensi pasar atau pembeli, bukan sebaliknya, serta sewanya terjangkau atau gratis bagi PKL.

Apa yang dilakukan Pemda Bogor Jawa Barat menertibkan PKL dengan pembongkaran dan perusakan kios dan lapak PKL Senin 24 Juni 2024 di kawasan Puncak harus dijadikan titik balik bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten / Kota lainnya di Indonesia untuk melakukan introspeksi dan lebih bijaksana mencari solusi terbaik dalam menata ekonomi kerakyatan. Menjadi catatan kaki untuk Mendagri RI, serta Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia.

Pada kesempatam terpisah, Ketua Wanbin KERIS, Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie SH MH menegaskan, penertiban PKL yang dilakukan Pemerintah Daerah pada saat ini menurut saya kurang tepat, kalau dilakukan dengan cara pembongkaran dan perusakan bangunan. Karena yang nampak bahwa Pemerintah kurang memahami dan kurang berempati terhadap kesulitan rakyat kecil di saat ekonomi Indonesia terpuruk. Ekonomi kerakyatan seyogyanya diberikan suntikan semangat untuk terus maju, sementara Pemerintah berupaya agar rakyat tidak kelaparan dan semakin miskin.

Saat ini bukan penataan kota yang asri menjadi HAL UTAMA bagi Pemerintah Daerah, tetapi pembangunan EKONOMI KERAKYATAN yang perlu menjadi perhatian bersama. PKL adalah bagian dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang selama ini menjadi penopang utama Ekonomi Kerakyatan. Mari kita saling membantu satu sama lainnya mencari peluang bagi perbaikan ekonomi kerakyatan, pungkas mantan Kadiv Humas Polri, Kapolda Bali dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.

Sementara itu, Parhan Padli Robi, Ketua DPD APKLI-P Kan Bogor menyampaikan, sekitar 500 kios dan lapak PKL Kawasan Puncak dibongkar paksa oleh gabungan satpol PP, TNI/POLRI, ludes, rusak berat seperti diterpa gemba bumi. Penertiban dengan cara represif ini sangat kita sesalkan, masih banyak cara dengan kedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Juga pemberian waktu dan pembenahan, juga pembinaan tehadap PKL bisa dilakukan agar tidak perlu tindakan represif dari pemda kabupaten Bogor. Lebih dari itu, sangat diskriminatif karena beberapa cafe bermodal besar tidak turut dibongkar. Demikian pula relokasi di rest area Gunung Mas sewa per bulannya tak mampu dibayar PKL karena mahal dan tempatnya sepi pembeli. Ke depan kami intensifkan komunikasi. Sinergi dan kolaborasi dengan Pemda Kab Bogor, serta sekuat tenaga dampingi PKL mampu maju berkembang dan naik kelas, juga tidak digantikan konglomerasi modal besar, kasihan rakyat kecil kesulitan cari makan.