Penulis: iwan hammer

Jakarta,Berandankrinews.com
Terkait hal mendasar dan strategis Program Makan Bergizi Gratis Pemerintahan RI 2024-2029 dibawah kepemimpinan Presiden Jenderal TNI (Pur) H Prabowo Subianto disampaikan oleh dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Ketua Umum APKLI Perjuangan, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dikawasan kampus UI Depok Jawa Barat Sabtu 20 Juli 2024. Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, balita, anak sekolah dan santri, paling tidak ada 3 hal mendasar dan strategis yang akan dicapai Indonesia. Pertama, mencegah atau menurunkan angka stunting.

Kedua, mencetak generasi penerus bangsa yang handal dan unggul, generasi emas Indonesia. Dan ketiga, menjadi adrenalin atau energi baru perputaran perekonomian rakyat Indonesia.

*Tiga Hal Mendasar dan Strategis Makan Bergizi Gratis*

Berlandaskan basic science of medicine, pertumbuhan sel otak (jumlah sel syaraf) terjadi di dalam kandungan dan perkembanhan sel otak (penebalan dan sinap sel syaraf) terjadi lima tahun pertama di luar kandungan atau bayi umur 0-5 tahun. Serta pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh yang lain hingga umur 18 tahun.

Maknanya adalah program makan bergizi gratis akan menjadi jaminan asupan gizi yang cukup dan memadai, baik di dalam kandungan, balita hingga umur 18 tahun. Sehingga program ini sangat mendasar dan strategis untuk mencegah atau menurunkan angka stunting, dan mencetak generasi emas Indonesia. Yaitu generasi penerus bangsa yang handal dan unggul, patriotik, dan cinta bangsa kepada tanah airnya sendiri.

Program makan bergizi gratis juga menjadi adrenalin atau energi baru bagi ekonomi rakyat UMKM di Indonesia. Dan hal ini menjadi niscaya karena Indonesia tahun 2030 dituntut sukses menjemput puncak bonus demografi. Dituntut minimal mencetak 100 juta ekonomi rakyat UMKM handal dan unggul dengan rasio wirausaha mapan 10-12%.

*Empat Hal Yang Harus Jadi Perhatian Serius Atau Diberi Digaris Merah*
Paling tidak ada 4 hal yang harus jadi perhatian serius atau diberi garis merah dari program makan bergizi gratis. Pertama, program ini bukan bantuan tunai langsung (BLT).

Oleh karena itu, harus dipastikan efektifitas dan efisiensi makan bergizi gratis sampai ke ibu hamil, balita, anak sekolah dan santri sesuai dengan tata aturan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah RI.

Tidak boleh ada kebocoran, kongkalingkong, dan penyalagunaan. Kedua, makan bergizi gratis harus dipastikan sehat, higienis, dan memiliki nilai gizi cukup memadai.

Artinya ini bukan soal harga atau nilai rupiah melainkan kepastian nilai kesehatan, higienisitas dan gizi yang memadai. Ketiga, program makan bergizi gratis harus melibatkan ekonomi rakyat UMkM secara utuh dan menyeluruh diseluruh tanah air.

Tidak boleh di monopoli oleh pemodal besar. Tidak boleh dikuasai golongan dan kelompok tertentu. Program ini harus mampu jadi pengungkit ekonomi rakyat UMKM dari hulu hingga hilir.

Harus mampu mengungkit ekonomi petani, nelayan, peternak, pekebun, kuliner dan usaha rumah tangga dari skala komunitas terkecil (terhilir) di kampung-kampung, di desa-desa, dan gang perkotaan.

Namun harus tetap terjamin sehat, higienis dan nilai gizinya cukup memadai. Ke-empat, standarisasi nilai sehat, higienisitas dan gizi harus ditetapkan secara komprehensif oleh pemerintah, realistik dapat direalisasikan diseluruh wilayah Indonesia. Standarisasi ini sangat penting sebagai tolok ukur jaminan kesehatan, higienisitas dan gizi yang memadai.

*Tahun 2025 Dianggarkan Rp 71 Trilyun*

Telah disepakati antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Tim Gugus Tugas Presiden Prabowo Subianto yang diketuai oleh Prof. DR. Sufni Ahmad Dasco bahwa Program Makan Bergizi Gratis Dianggarkan Rp 71 trilyun di APBN RI tahun 2025.

Kita tidak boleh terjebak besaran rupiah, apakah Rp 15 ribu per porsi atau Rp 7.500 atau berapun juga. Karena yang harus dipastikan adalah jaminan kecukupan gizi, sehat dan higienis, dan tidak boleh digeser atau dirubah jadi BLT.

Singkatnya, program makan bergizi gratis sangat mendasar, strategis dan niscaya dalam menggapai Indonesia emas 2045, maju, adil, makmur dan transformasi.

Disampaikan dikawasan kampus UI Depok Jawa Barat Sabtu 20 Juli 2024.

Jakarta -Berandankrinews.com. Laporan Polisi (LP) terkait dugaan penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan anggota PPWI, Dasep Setiawan, pada tahun 2021 hingga kini masih jalan di tempat. Aparat kepolisian Polda Jawa Barat yang menerima LP tersebut terkesan mengabaikan laporan warga dari Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung, itu. Selama hampir tiga tahun pelapor dan orang tuanya, Adang Daman (Lk, 88 tahun) menunggu penyelesaian kasus yang terlihat tidak kunjung digubris Polda Jawa Barat.

Akibat lamanya penanganan kasus yang dilaporkan anggotanya itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menggeruduk alias mendatangi Mapolda Jawa Jabar beberapa hari lalu untuk mengetahui penyebab lambannya kerja polisi menyelesaikan persoalan dimaksud. Setiba di Mapolda Jabar, Wilson Lalengke ditemani beberapa pengurus dan anggota PPWI Jawa Barat diterima oleh Kanit 1 Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kompol Budi Nuryanto.

Saat dikonfirmasi terkait perkembangan laporan polisi No. LP/B/930/XI/2021/SPKT/Polda Jabar tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP jo Perpu 51 Tahun 1960 dengan pelapor Dasep Setiawan, menurut Kanit Budi Nuryanto kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Selanjutnya, Budi menjelaskan perkembangan terbaru terkait kasus ini bahwa pihaknya sudah memanggil pelapor dan terlapor, serta para saksi, akan tetapi belum ada yang datang.

“Kami sudah memanggil pelapor, terlapor, dan saksi, tapi tidak kooperatif. Bagaimana bisa diproses kasus ini. Kami berharap para pihak dapat melaksanakan prosesnya sesuai aturan yang berlaku,” terang Budi kepada Wilson Lalengke dan kawan-kawan saat itu.

Atas jawaban tersebut, Ketum PPWI menyergah dan membantah keterangan Kanit Budi. Menurut Wilson Lalengke, dari laporan yang disampaikan Penasehat Hukum PPWI, Advokat Ujang Kosasih, S.H. yang ditugaskan PPWI menangani kasus ini, pihak pelapor telah memenuhi menjumpai penyidik sesuai undangan yang disampaikan. “Anda jangan berbohong, polisi koq suka bohong. Dari laporan yang saya terima, PH PPWI Ujang Kosasih telah menghadap penyidik sesuai surat undangan klarifikasi,” kata Wilson Lalengke kepada Kompol Budi yang terlihat kelabakan atas ucapan Ketum PPWI ini.

Wilson Lalengke kemudian menanyakan kepada Ujang Kosasih yang ikut mendampinginya saat itu tentang informasi bahwa pihak pelapor dan PH PPWI tidak datang saat diundang penyidik. Menjawab pertanyaan tersebut, pengacara kelahiran Rangkasbitung, Banten, ini memperlihatkan foto saat dirinya mendatangi penyidik sesuai undangan yang diterimanya. Mengetahui hal itu, Kanit Budi Nuryanto terlihat terdiam seribu bahasa sambil menahan malu.

Kepada media ini di Jakarta, Wilson Lalengke yang juga adalah Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta penyidik yang menangani kasus penyerobotan tanah yang dilakukan terlapor Haji Mahrum, Kompol Budi Nuryanto dan Briptu Muhammad Erzal, agar segera menindak-lanjutinya. Menurutnya, setelah 3 tahun berjalan, semestinya kasus ini sudah dapat dituntaskan, namun terlihat aparat di Polda Jabar itu sengaja mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan kasusnya.

“Saya harap polisi bekerja dengan benar, professional, dan tidak terintervensi dengan berbagai kepentingan apapun, baik oleh kekuasaan maupun oleh setoran uang yang sangat mungkin dilakukan terlapor kepada para oknum penyidik. Kasus ini sudah berjalan tiga tahun, seharusnya sudah selesai. Saya meminta agar penyidik segera memanggil para pihak terkait dan menangkap terduga pelaku kejahatan di Desa Sukaresmi itu,” jelas Wilson Lalengke, Jumat, 19 Juli 2024

Senada dengan Ketum PPWI, kuasa hukum pelapor, Advokat Ujang Kosasih, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan melaporkan penyidik ke Propam Polri jika tidak serius menangani kasus yang sudah dilaporkan 3 tahun lalu itu. “Ini laporan sudah dari tahun 2021, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Saya berharap agar Polda Jabar bekerja secara profesional, tidak terintervensi oleh kepentingan apapun dari siapapun, terutama intervensi kekuasaan dan uang,” tandasnya. (DJ/Red)