UNJ Buka Suara Terkait S3 Rektor UNIMA


Jakarta-Berandankrinews.com
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akhirnya buka suara terkait isu minor tentang Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana UNJ tahun 2013 yang pernah diikuti Joseph Philip Kambey jauh sebelum menjabat Rektor Universitas Negeri Manado.

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Ifan Iskandar. M.Hum turut bersuara menanggapi perbedaan nomenklatur Program Studi yang diterbitkan pada ijazah S3 atas nama Joseph Philip Kambey.

Ia menegaskan, pihaknya perlu memberi tanggapan karena Joseph Philip Kambey pernah kuliah S3 di UNJ.

Menurutnya, persoalan perbedaan nomenklatur Program Studi, bukanlah persoalan serius karena hal itu merupakan masalah nasional sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 di hampir seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

Ia menjelaskan, ketika itu pihak Kementerian Pendidikan Tinggi punya kebijakan untuk mengatur dan menata pelaksanaan program studi termasuk nomenklaturnya agar seragam antar perguruan tinggi.

“Di UNJ juga mengalami masa perubahan nomenklatur di beberapa program studi. Misalnya Program Studi Bahasa yang berubah beberapa kali namun akhirnya kembali ke Program Studi Bahasa,” ungkap Warek I UNJ Irfan Iskandar yang ditemui di ruang kerjanya, di Gedung Rektorat UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (10/02/2025).

Ia juga menegaskan akan membuat pernyataan resmi UNJ terkait perbedaan nomenklatur Program Studi Manajemen Pendidikan (SDM) Pascasarjana UNJ pada tahun 2013.

Terkait durasi kuliah S3 di UNJ, Irfan menerangkan, ada dua jalur yang berbeda. Untuk mahasiswa S3 jalur umum atau reguler memakan waktu paling lama 3 sampai 6 tahun.

Sementara untuk jalur khusus, lanjut Warek I UNJ, ada persyaratan tekhnis dari pihak rektorat dan wajib diverifikasi. Durasinya menurut Irfan. paling cepat 1,5 sampai 2 tahun lama masa kuliah.

“Jadi semua mahasiswa S3 pasti melewati lama masa pendidikannya tidak kurang dari yang saya jelaskan tadi. Tidak mungkin sudah dinyatakan lulus dari UNJ dan masa pendidikannya 6 bulan,” tegas Warek I UNJ Irfan menanggapi isu di luar yang menyatakan UNJ meluluskan Joseph Philip Kambey hanya berdurasi 6 bulan masa pendidikannya.

Di tempat terpisah, Joseph Philip Kambey yang pernah dikonfirmasi sebelum dirinya dilantik sebagai Rektor Unima, menegaskan pihaknya sudah diklarifikasi secara ketat dan dikonfrontir langsung oleh pihak Kemendikti, termasuk oleh Mendikti langsung.

“Permasalahan tudingan miring dan upaya pihak-pihak yang ingin menjegal saya, sudah selesai. Saya mengikuti proses pendidikan S3 di UNJ dan menyelesaikan seluruh prosedur sampai selesai,” kata Josep Kambey, menjawab pertanyaan wartawan, sebelum dirinya di lantik sebagai Rektor Unima, di Jakarta.

Terkait isu plagiarisme, ungkap Josep, itu ulah oknum yang tanpa ijin mencantumkan namanya dalam satu artikel atau jurnal, dan oknum tersebut sudah membuat permohonan maaf dan pernyataan resmi di berbagai media.

“Saya diseret karena ulah mahasiswa yang tadinya mungkin ingin cari perhatian saya sebagai dekan. Saya tidak tega melaporkannya ke pihak berwajib. Dan memang saya tidak pernah menulis artikel itu. Makanya saya berani buat pernyataan di atas meterai. Di mana plagiatnya? Kecuali saya mengaku sendiri menulisnya,” terang Josep.

Rektor Unima Josep Kambey sendiri tercatat telah menulis sebanyak 133 artikel dan jurnal yang dapat diakses di link : https://scholar.google.co.uk/citations?user=7lEeBOwAAAAJ&hl=en

Dan keabsahan pendidikan S3 Josep Kambey dapat diakses di situs resmu UNJ di link : https://lib.unj.ac.id/tugasakhir/index.php?p=show_detail&id=49804&keywords=.

Saat ini Unima sudah memiliki rektor baru yang sebelumnya sempat dijabat pelaksana tugas dari Kemenristek Dikti sejak terjadi permasalahan Pilrek di tahun 2024. ***

Kisah Nyata Beragam Gerobak PKL Berteduh Kehujanan, Ketum APKLI: Demi Sesuap Nasi


Jakarta,_Berandankrinews.con
*Musim panas kepanasan, musim hujan kedinginan. Tapi ku tetap bertahan. Mencari sesuap nasi walau harus jalan kaki. Badan letih ku tak peduli. Mencari nafkah demi untuk keluarga menjadi pegang kaki lima (PKL), cuplikan syair Mars Asosiasi PKL Indonesia karya dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Mawardi dan Sandra Naholo* Dikumandangan pertama kali pada Rakernas APKLI 27 Novemper 2011 di Museum Listrik TMII Jakarta Timur yang dibuka Menkop dan UKM Syarief Hasan. Dihadiri tokoh nasional diantaranya, Letjen TNi Pur. Muthoyib Mantan Kabais, Hayono Isma Mantan Menpora, Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR RI dan Edi Putra Deputi Menko Perekonomian RI.

Nafas dan ruh Mars tersebut adalah nyata seperti yang dialami beragam PKL Gerobak (aneka kue, es doger, beli barang bekas, susu segar, aneka piagam dan yang lain) nunggu hujan deras berteduh dipelataran Masjid Al Mubarak Kawasan Pondok Gede Kota Bekasi perbatasan Jakarta Timur Minggu 16/2/2025. Hal yang sama juga dialami puluhan juta PKL disemua kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat, tutur Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia dr Ali Mahsun ATMO M Biomed yang turut sertai mereka berteduh.

“Demi sesuap nasi, untuk nafkahi keluarga, PKL kepanasan dan kehujanan. Lebih dari itu, ketika tidak jualan 2-3 hari tidak bisa isi perut keluarga. Merekan tahan banting, mandiri, serta tidak pernah neko-neko. Kecuali berharap perlindungan Negara RI dan diberi kelayakan berusaha. Bukan dinistakan kemanusiannya. Bukan di gusur semena–mena. Apalagi digerus dan dijajah pemilik modal besar. Karena apa yang mereka alami juga saya alami sejak kelas 2 MI (SD) hingga dibangku kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, pungkas mantan penjual krupuk, tahu solet, asongan dan sopir angkutan pedesaan jurusan Padangan Mojokerto – Tapen Jombang Jatim

dr Ali Mahsun ATMO: Mohon Perlindungan Presiden Prabowo,Kawulo Alit, PKL dan UMKM Akan Sampaikan Surat Ke Istana


Jakarta, Berandankrinews.com.
Sak Dek Sak Nyet Per 1 Fabruari 2025 sebanyak lebih 375 ribu pengecer yang notabene kawulo alit (rakyat kecil), pedagang kaki lima (usaha mikro) dilarang jualan gas LPG 3 kg. Spontan terjadi gelombang protes masif bahkan gaduh dan chaos diseluruh tanah air.

Bahkan berakhir tragis terjadi korban jiwa di Tangsel Banten dan Grobogan Jateng. Sungguh tidak manusiawi, sengsarakan puluhan juta kawulo alit, serta ambil nyawa penghasilan puluhan juta pengecer, PKL dan usaha mikro di negeri ini.

Lebih dari itu, sungguh sangat menyayat hati kawulo alit ketika pengecer dituduh mengoplos, menimbun dan jual ke industri bahkan tertuduh sebagai biang kerok kelangkaan, melambungnya harga gas melon, serta subsidi tidak tepat sasaran. Sebuah tuduhan tak masuk akal dan kejam, serta tidak bertanggung jawab.

Namun, alhamdulillah Presiden Prabowo dengan supercepat 4/2/2025 melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco instruksikan pengecer bisa jualan gas LPG 3 kg kembali bahkan statusnya dinaikkan sebagai sub pangkalan, tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED Jakarta Sabtu 15/2/2025.

Ibu Pertiwi makin deras air matanya, wajah nusantara makin bopeng saksikan prahara gas melon yang korbankan kawulo alit, PKL dan usaha mikro di negeri ini. Sedari awal kawulo alit, PKL dan UMKM titipkan nasib dan masa depannya di Pundak Presiden Prabowo. Mereka diseluruh tanah air “diehard” menangkan Prabowo Subianto satu putaran Pilpres RI 2024.

Atas landasan itulah, kawulo alit, PKL dan UMKM tidak rela ada yang mengganggu perjalanan kepemimpinan Presiden RI ke-8, apapun wujudnya dan siapapun pelakunya. Tentunya kawulo alit, PKL dan UMKM tetap selalu berharap diberikan perlindungan negara sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945 dari Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itulah, Kawulo Alit, PKL dan UMKM akan sampaikan Surat Ke Istana secara langsung guna memberikan dukungan penuh, serta memohon perlindungan dari Bapak Kawulo Alit Indonesia, Presiden Prabowo Subianto.

Lebih dari itu, juga sedang mendalami untuk mengambil langkah hukum, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia

Sosialisasi Larangan ODOL, Polantas Bone Datangi Supir di Terminal


BONE – Berandankrinews.com.
Satlantas Polres Bone secara masif dan intens terus melaksanakan kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas lintas dalam gelaran Operasi Keselamatan Pallawa 2025.
Dan hari keempat pelaksanaan operasi Kepolisian terpusat tersebut, Kamis (13/2/2025).

Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan sosialisasi 11 priotitas pelanggaran kepada para supir bus dan truk di Terminal Petta Ponggawae, Kabupaten Bone.

Salah satunya adalah Kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) guna mencegah fatalitas korban akibat kecelakaan lalu lintas, menjaga keselamatan pengemudi truk dan pengendara lainnya.

Kapolres Bone AKBP Erwin Syah melalui Kasat Lantas AKP H Musmulyadi mengatakan kegiatan sosialisasi dan imbauan ini dilakukan dalam rangka Operasi Keselamatan Pallawa 2025 yang saat ini tengah berlangsung.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para supir angkutan mengenai risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang melebihi kapasitas muatan over load over Dimension,” jelasnya Jumat (14/2).

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan, merusak jalan, serta menimbulkan kerugian baik bagi pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.

“Dalam sosialisasi tersebut, juga dijelaskan sanksi hukum bagi pengemudi yang tetap melanggar aturan terkait ODOL, termasuk tilang dan pemberlakuan sanksi administrasi yang tegas,” sambungnya.

Larangan kendaran ODOL tertuang dalam UU LLAJ NO 22 Tahun 2009 dimana pada Pasal 169 ayat (1), dapat dipidana kurungan paling lama dua bulan dan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Para supir pun diajak untuk lebih bertanggung jawab dalam mematuhi aturan terkait dimensi dan kapasitas kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap para pengemudi lebih memahami bahaya ODOL dan dampak negatifnya. Kendaraan yang melebihi kapasitas atau dimodifikasi secara berlebihan membahayakan keselamatan di jalan raya,” pungkasnya. (*)

Asosiasi PKL Desak Jaksa Agung Usut Tuntas Kebocoran Subsidi Gas LPG 3 Kg

Jakarta,Berandankrinews.com
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Indonesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., mendesak Jaksa Agung untuk segera mengusut tuntas kebocoran subsidi gas LPG 3 kg yang telah berlangsung selama 18 tahun sejak 2007. dr. Ali menegaskan bahwa subsidi tersebut merupakan hak rakyat miskin, PKL, usaha mikro, petani, dan nelayan, bukan untuk bancaan para mafia.
11 Februari 2025
Menurutnya, kebocoran subsidi gas LPG 3 kg diperkirakan mencapai 60%, yang berarti potensi kebocoran anggaran negara sangat besar. “Uang negara dalam subsidi ini mencapai Rp 87,5 triliun pada tahun 2025, dan harus diselamatkan. Jangan sampai rakyat miskin dan pelaku usaha kecil justru menjadi korban bahkan jadi kambing hitam. Sementara para mafia menikmati keuntungan besar,” ujar dr. Ali di Jakarta, Selasa (11/2).

Lebih lanjut, dr. Ali menyoroti bahwa kebocoran subsidi bukan terjadi di tingkat pengecer, melainkan di rantai pasok hulu. “Pertanyaan mendasar: apakah benar tahun 2025 ini tersedia 8,17 juta metrik ton gas LPG 3 kg? Apakah benar biaya produksinya Rp 4.250 per kg? Kebocoran bisa terjadi di berbagai titik, mulai dari Pertamina ke SPBE, agen, hingga pangkalan,” tegasnya.

Instruksi Tegas Presiden Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum
dr. Ali juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah tegas terkait pemberantasan korupsi tak terkecuali mafia subsidi gas. Saat membuka Kongres Muslimat NU di Surabaya pada 10 Februari 2025, Presiden menekankan bahwa “tidak ada yang kebal hukum” dan mempersilahkan Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, serta KPK untuk mengusut tuntas praktik korupsi termasuk dalam distribusi subsidi gas LPG 3 kg.

Pada kesempatan lain, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa penggeledahan di Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin (10/2) merupakan bagian dari responsifnya kejaksaan terkait tata kelola gas yang termasuk dalam sub-holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang saat ini dampaknya dirasakan masyarakat.

“Asosiasi PKL mendukung penuh perintah Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mendesak Jaksa Agung agar segera mengusut tuntas mafia subsidi gas LPG 3 kg. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dihukum seberat-beratnya,” tegas dr. Ali, yang dikenal sebagai dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta.

Sebagai pendukung setia Prabowo sejak Pemilu 2024, dr. Ali menegaskan komitmennya dalam mendukung visi Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. “Negara harus hadir untuk melindungi rakyat kecil, bukan membiarkan mereka menjadi korban permainan mafia. Untuk itu, asosiasi PKL segera menyampaikan surat resmi ke Presiden Prabowo,” pungkasnya.