Penulis: iwan hammer

Makassar, Sulsel-Berandankrinews.com Kegiatan jual beli di Pasar Butung yang merupakan Pusat Grosir Indonesia Timur Berjalan Normal Kembali. Lebih dari itu, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Restu Wijayanto turun langsung berikan pengayoman dan perlindungan ke ratusan pedagang dari intimidasi premanisme, serta menjamin keamanan dan kenyamanan untuk berjualan kembali.

Spontan teriak histeris bahkan ada yang menangis, ratusan pedagang ucapkan terima kasih ke Polisi. Bahkan hingga saat ini, personel Polres Pelabuhan Makassar masih melakukan pengamanan pasca eksekusi pengelola Pasar Butung di Jl Sulawesi, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo Makassar.

Dimana eksekusi pengelolaan pusat grosir di kawasan Indonesia Timur ini, telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, pada Kamis (1/8/2024) kemarin.

Eksekusi tersebut berdasarkan dengan keputusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 14EKS/2023/PN/MKS JO. Nomor.83/Pdt.G2019/PN MKS. Eksekusi Kantor pengelolaan Pusat Grosir Pasar Butung yang terletak di Lantai 2 pada Blok K/20 dan di Lantai 3A yang merupakan kantor KSU Bina Duta selaku pengelola Pasar Butung, berjalan aman dan lancar. Tidak ada perlawanan berkat pihak kepolisian sudah melakukan mediasi sebelumnya.

Saat ini kegiatan jual beli di pusat grosir Pasar Butung tersebut, kembali normal seperti sedia kala. Hal itu tidak lepas dari peran Kepolisian, khususnya Polres Pelabuhan Makassar bersama instansi terkait lainnya.

Beredar video Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, turun langsung memastikan kelancaran aktivitas pedagang di Pasar Butung tersebut. Dalam video tersebut, AKBP Restu memastikan pedagang tetap bisa berjualan.

“Yang mau jualan silahkan masuk ke losnya dan dirapikan dagangannya. Yang tidak ada kepentingan silahkan keluar. Yang mau jualan, jualan saja. Aman semua, ” kata AKBP Restu dikutip dari video yang beredar, Minggu (4/8/2024).

Kepada para pedagang Pasar Buntung Makassar tetap semangat dan optimis, jaga ketertiban dan keamanan, serta lakukan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, POLRI dan para pihak terkait lainnya.

Bersama ini, selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) dan Ketua Umum APKLI Perjuangan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada POLRI khususnya Kepada Kapolres Pelabuhan Makassar Sulsel AKBP Restu Wijayanto yang telah mengayomi dan melindungi para pedagang Pasar Butung dari intimidasi premanisme, serta berikan jaminan keamanan dan kenyamanan untuk berjualan kembali.

Tentunya ucapan yang sama dihaturkan ke Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, tutur Ketua Umum Keris Dokter Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan.

Sinergi dan kolaborasi, serta kebersamaan pelaku ekonomi rakyat UMKM dengan pemerintah, Polri dan para pihak terkait lainnya sangat dibutuhkan Indonesia ke depan. Khususnya dalam upaya bersama mensukseskan Indonesia jemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045, pungkas lelaki sahaja putra asli Mojokerto Jawa Timur mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI dan Dewan Pembina PP IPNU.

Jakarta,-Berandankrinews.com
PP Kesehatan 28 tahun 2024 UU 17/2023 diteken Presiden Jokowi. Banyak aturan kebablas atau loss control bahkan distortif. Diantaranya pengenaan cukai makanan olahan dan siap saji. Hal tersebut dikaitkan dengan pangaturan kandungan gula garam dan lemak dalam makanan mencegah penyakit tidak menular.

Aturan ini bukan menyehatkan bangsa namun sebaliknya perberat penderitaan rakyat Indonesia. Menambah berat beban hidup rakyat dan persulit ekonomi kuliner rakyat Indonesia. Atau pasal 194 PP Kesehatan 28/2024 merupakan penjelmaan loss control of power, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Jakarta, 5/8/2024

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh àlumni FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menambahkan, Indonesia memang dituntut lipatgandakan penerimaan negara minimal PDB naik 3 kali lipat dari Rp 15 ribu jadi Rp 45 ribu trilyun untuk transformasi jadi negara maju 2045.

Namun tidak serta merta bisa sewenang-wenang apalagi bebankan hal tersebut ke rakyat dan bangsa Indonesia. Juga tidak boleh ada loss control of power, abaikan kepentingan rakyat. Lebih dari itu, masih sangat besar sekali sumber penerimaan negara yang berserakan di negeri ini.

Indonesia mampu asal berani wujudkan tata kelola sumber daya yang sangat melimpah secara baik dan benar, serta berkemauan kuat cegah kebocoran dan penyalagunaan di atas supremasi hukum. Oleh karena itu, keberadaan Badan Penerimaan Negara RI langsung dibawah Presiden adalah keniscayaan Indonesia, dan Kemenkeu RI ke depan hanya sebagai bendahara negara.

Pengenaan cukai pada makanan olahan dan siap saji makin menjauhkan kehadiran negara berpihak kepada hajat hidup orang banyak, makin jauh dari amanah Pembukaan UUD 1945.

Negara yang semestinya meringankan bukan sebaliknya memperberat beban hidup rakyat Indonesia. Adalah loss control of power dongkrak penerimaan negara dengan bebankan cukai makanan olahan dan siap saji yang menambah beban hidup rakyat dan persulit ekonomi kuliner Indonesia.

Untuk itu dibutuhkan keberanian lakukan optimalisasi penerimaan negara dari “fenomena gunung es” sektor perpajakan dan cukai, tata kelola SDA Indonesia (hilirisasi), ekonomi digital, valuta asing, ekspor dan impor, serta masih banyak lagi sektor lainnya.

Keberanian mengelola secara baik dan benar, keberanian mencegah kebocoran dan penyalagunaan di atas supremasi hukum, serta keberanian tegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia ke anak bangsa sndiri mau pun bangsa dan negara asing.

Banyak jalan menuju roma wujudkan Indonesia emas 2045. Karena Indonesia itu terkaya di dunia namun belum terkelola secara baik dan benar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun sebaliknya terjadi distorsi di segala bidang, pungkas mantan Pembantu Rektor Univeesitas Darul Ulum Jombang Jatim yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI).