Penulis: iwan hammer

Kapolres Bone Juara 1 Lomba Domino Yang Digelar Pemda Dalam Rangka HUT RI Ke-79 Tahun

BERANDA, BERITA DAERAH


BONE -Berandankrinews.com.
kemeriahan Dirgahayu Republik Indonesia setiap tahunnya, digelar berbagai kegiatan baik oleh pemerintah Swasta maupun Elemen Masyarakat.

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 79 Tahun, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H mengikuti Lomba Domino yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten di Lapangan Tenis Merdeka Watampone, Kabupaten Bone. Selasa malam (13/08/2024)

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Islamuddin saat membuka Lomba Domino menyampaikan bahwa, kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan dan mempererat silaturahmi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone dan Masyarakat.

“Ini sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan mengasah otak kita. Di hari kemerdekaan inikan tentunya semua masyarakat harus gembira dengan penuh semangat kemerdekaan”, ujarnya.

Sementara, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sehingga kedepan terjalin kerjasama yang lebih harmonis, dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Hukum Polres Bone.

“Permainan Gaple ini cukup tinggi peminatnya, sehingga Pemkab menggelar Lomba Domino agar menjadi wadah untuk menyalurkan hobi. Karena Gaple ini termasuk permainan yang sangat merakyat dan di sukai oleh hampir semua lapisan warga masyarakat”, Jelas Kapolres Bone.

Lomba Domino ini di ikuti oleh 40 Pasang pemain Atau 80 Orang masyarakat dan Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H yang berhasil keluar sebagai juara 1 dengan mengalahkan seluruh pesaingnya.

KERIS Ajukan Judicial Review Ke Mahkamah AgungPP Kesehatan “Ladang Basah Pungli”,

BERANDA, NASIONAL


Jakarta,_Berandankrinews.com. Para pengusaha ritel menolak aturan larangan penjualan rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Para pengusaha yang menolak aturan tersebut di antaranya Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun Atmo M Biomed mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

“Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024 karena tidak adil, diskriminatif, langgar Pancasila dan UUD 1945, dan jadi “ladang basah pungli”, kata Ali Mahsun Atmo dalam diskusi bertajuk “Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024” di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ali menyebutkan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian puluhan juta ekonomi rakyat UMKM yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran. Ia mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

“Untuk sukses jemput puncak demografi 2030, seharusnya mulai hari ini hingga 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja, serta perluas kesempatan usaha sehingga 100 juta UMKM handal dan unggul bisa digapai. Bukan sekaliknya, PP Kesehatan ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha. Kita semua tak ingin terjadi malapetaka demografi, membludaknya pengangguran, kemiskinan dan kelaparan yang mengancam eksistensi NKRI,” ujarnya.

Selain itu, Ali juga menolak aturan pelarangan menjual rokok dengan radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak. Ia menilai aturan tersebut tidak adil dan diskriminatif, mengingat ada banyak warung yang berjualan di sekitar tempat pendidikan.

“Ada 78.000 desa, 8.000 kelurahan di Indonesia. Disetiap desa/kelurahan ada tempat pendidikan dan bermain anak, serta ada 10 hingga 15 toko kelontong akan terdampak dengan adanya PP ini atau 1-1,5 juta warung kelontong seluruh Indonesia. Artinya apa? Keris menilai PP 28/2024 ini tidak adil, diskriminatif, mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, serta melanggar Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

“Dampak negatif mulai dari melonjaknya pengangguran, kemiskian, penurunan omzet dan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

Lebih dari itu, PP Kesehatan 28/2024 jadi “ladang basah pungli” oleh oknum pemerintah mau pun non pemerintah yang bisa akibatkan terganggunya stabilitas sosial kemasyarakatan. Ada 4,1 juta warung kelontong dan 55 ribu ritel modern, serta dua jutaan para asongan, starling (kopi keliling) dan kaki lima calon korban pungli dampak negatif PP Kesehatan ini, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum APKLI-P dan Presiden Kawulo Alit Indonesia.

Pada akhir acara diskusi, perwakilan dari delapan asosiasi yang hadir turut menandatangani Pernyataan Sikap tegas menolak PP Nomor 28 Tahun 2024. Diantaranya yang menandatangani ada Wakil Ketua Umum DPP Akrindo, Anang Zunaedi; Ketua Umum Gaprindo, Benny Wachjudi; Ketua Umum Aparsi, Suhendro; Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah; Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti; Ketua Umum KERIS, Ali Mahsun Atmo; Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey; dan Sekretaris Umum Perpeksi, Wahid.

Polres Bone tanggapi Dugaan Bisnis BBM Subsidi Ilegal di Bone

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL

BONE -Berandankrinews.com. Polres Bone Akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi membantah dugaan keterlibatan oknum polisi dan oknum sekretaris desa dalam penyalahgunaan BBM subsidi. Bantahan ini disampaikan menyusul beredarnya berita yang mengaitkan seorang oknum polisi berinisial “J” dan oknum sekdes berinisial “AF” dalam bisnis ilegal BBM bersubsidi di wilayah tersebut.

“Kami dengan tegas membantah adanya keterlibatan anggota kepolisian maupun perangkat desa dalam kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi sebagaimana dituduhkan,” ujar Kapolres Bone, AKBP Erwin Syah, S.I.K., M.H , Selasa (13/8/2024).

Kapolres menekankan bahwa institusi kepolisian selalu berkomitmen untuk menegakkan hukum dan tidak akan mentolerir adanya pelanggaran oleh anggotanya. “Jika terbukti ada pelanggaran, akan ditindak sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Terkait dugaan pengambilan BBM dalam jumlah besar oleh oknum sekretaris desa, pihak kepolisian menyatakan bahwa hal tersebut perlu diklarifikasi. “Sejauh ini, informasi yang kami terima menunjukkan bahwa pengambilan BBM dilakukan secara legal dengan administrasi yang lengkap sesuai ketentuan,” jelas Kapolres.

Sementara itu, dugaan adanya tekanan terhadap manager SPBU juga dibantah. Pihak SPBU sendiri, melalui managernya berinisial “AS”, sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka hanya melayani pembelian yang memenuhi syarat administrasi.

Menanggapi perhitungan keuntungan yang disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya, Kapolres menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan patut dipertanyakan akurasinya.

“Kami menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Apabila ada dugaan pelanggaran, sebaiknya dilaporkan melalui mekanisme yang resmi agar dapat ditindaklanjuti secara profesional,” tambah Kapolres.

Pihak kepolisian menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan ini. Masyarakat diminta untuk menghormati proses penanganan yang sedang berjalan dan tidak melakukan trial by the press.

Kapolres menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen kepolisian untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

Fadli Zon Kunjungi APTIKNAS Pavilion di IDTEx 2024

ADVERTORIAL, BERANDA


Jakarta -Berandankrinews.com Penyelenggaraan Indonesia Digital Technology Expo (IDTEx) 2024 turut didukung penuh Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS). Yang mengejutkan pihak penyelenggara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon secara khusus hadir pada pameran ini atas undangan Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH dan langsung mengunjungi APTIKNAS Pavilion di JIExpo Kemayoran Jakarta pada hari Rabu, 12 Agustus 2024.

Fadli Zon yang didampingi Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso terlihat sangat antusias saat melihat langsung sejumlah produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang dipamerkan dalam Pavilion milik APTIKNAS. Tokoh yang digadang-gadang bakal menduduki posisi Menteri di Kabinet Prabowo – Gibran ini, tertarik dengan teknologi anti drone yang dipamerkan di APTIKNAS Pavilion.

“Kami mengundang langsung Pak Fadli Zon untuk mengunjungi APTIKNAS Pavilion ICT dan Pavilion Game. Dan ada banyak produk serta layanan yang beliau sangat tertarik dikembangkan dan dipasarkan secara masif di Indonesia, termasuk mengembangkan produk game maupun robot buatan anggota APTIKNAS, bahkan e-commerce indojual.com buatan anggota APTIKNAS,” ujar Hoky sapaan akrab Soegiharto Santoso, yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Pada kesempatan ini pula, kecanggihan Sistem Pertahanan Anti Drone DDD ini dijelaskan langsung oleh Tim PT Masterdata Digital Cyberindo Andi Tanudiredja dan Budi Mulya kepada Fadli Zon. Sistem DDD sebagai solusi keamanan udara yang inovatif, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan.

Sistem DDD, yang merupakan singkatan dari Drone Detect & Disable System dan merupakan teknologi dari Twoway Group Taiwan, kata Andi, dirancang khusus untuk mendeteksi dan menonaktifkan drone secara efektif. Dengan jangkauan deteksi hingga 25 KM, sistem ini mampu melumpuhkan operasi drone, baik individu maupun armada yang terdiri dari hingga 100 drone.

“Sistem ini akan mengganggu komunikasi vital seperti perintah penerbangan dan koordinat GPS melalui teknologi Intelligent Communication Disruption (ICD),” ujar Andi yang juga merupakan Wakil Ketua Umum APTIKNAS bidang kerjasama & event serta hubungan Internasional.

Menurut Andi, Sistem DDD menawarkan solusi yang kompak, portabel, dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi cuaca tanpa mengganggu peralatan komunikasi lain atau operasi bandara. “Fleksibilitasnya memungkinkan integrasi mudah ke dalam sistem perlindungan area maupun dipasang pada kendaraan atau kapal untuk mobilitas yang lebih tinggi, semuanya dengan biaya yang efisien,” terang Andi.

Selain mengunjungi APTIKNAS Pavilion ICT, Fadli Zon juga mengunjungi Booth Quokka milik Tritan Saputra yang merupakan Wakil Ketua Umum APTIKNAS bidang Smart City & Industry 4.0, dan Booth Onesia milik Sutardi yang merupakan Wakil Ketua Umum APTIKNAS bidang Hubungan Pemerintah & Regulasi, termasuk mengunjungi Pavilion Game yang secara khusus dikelola oleh Hendri Andrigo selaku Ketua DPD APTIKNAS DKI Jakarta, tentu didalamnya terdapat pula Booth Cyber Media Center (CMC) milik Ardian Elkana yang menjabat sebagai Ketua Komtap Animasi Multimedia DPP APTIKNAS.

Dalam kesempatan tersebut Fadli Zon juga menyempatkan diri mengunjungi booth APJII bersama Tedi Supardi Muslih (TSM) selaku Ketua Pengurus Wilayah APJII DKI Jakarta didampingi Hoky selaku Ketum APTIKNAS dan jajaran pengurus APTIKNAS.

Pameran IDTEx 2024 ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 12-14 Agustus 2024 di Jakarta International Expo, Kemayoran, mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. IDTEx 2024 bakal menjadi ajang penting bagi para pelaku industri teknologi informasi (IT) di Indonesia untuk mempercepat adopsi teknologi digital dalam proses produksi mereka.

Tercatat beberapa nama-nama perusahaan anggota APTIKNAS yang tampil di booth APTIKNAS Pavilion ICT dan Pavilion Game antara lain; PT Global Intikarya Sejahtera (GiS), PT Fintek Integrasi Digital (Pajak.io), PT ArmourZero Cybersecurity Indonesia, Bitdefender | PT Sysware Indonesia (EnGenius), PT Taman Teknologi Nusantara (XTOOL), PT Hanasta Indo Teknologi, PT Paramitha Adikarya Teknologi (Paratekno), PT Mitra Akses Globalindo (MAGNET), PT Bangun Abadi Teknologi Indonesia (BATI), PT 521, NextLab, PT Masterdata Digital Cyberindo (MDC), PT Era Awan Digital, PT Klickers, PT Berkah Jaya Sentosa, dan Taiwan Excellence.

Acara ini akan menjadi wadah bagi pemimpin industri, insinyur, dan profesional teknologi manufaktur untuk berkumpul dan fokus pada transformasi digital. Pengunjung IDTEx 2024 akan disuguhkan dengan berbagai teknologi canggih yang dirancang untuk mengoptimalkan proses manufaktur, termasuk sistem otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan teknologi digital lainnya.

IDTex 2024 akan menjadi platform bagi inovator, startup, dan pelaku industri untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan guna mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang lebih canggih dan berkelanjutan.

Seiring dengan acara ini, APTIKNAS juga akan menyelenggarakan APTIKNAS TECH SUMMIT pada 13 Agustus 2024 di panggung kedua INTI 2024, mulai pukul 13:00 WIB.

Acara ini mencakup Workshop: Certification of Data Centers SNI 8799 serta seminar yang menghadirkan pembicara-pembicara berpengalaman, di antaranya Lathiful Amri dari PT Mitra Akses Globalindo, Lenny Liauw selaku Business Unit Director dari PT Sysware Indonesia, Michael Edward dari GIGA Computing Indonesia Representative, serta Henri Setiawan, Senior Adviser Digital Business Telkom Indonesia.

Para analis dan konsultan yang berfokus pada efisiensi industri dan otomatisasi juga diharapkan hadir untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam operasi bisnis sehari-hari. (Juenda)

Indonesia Siapkan Diri Diserbu Kuliner Asing, Ketua Umum KERIS: Konsekwensi Cukai Makanan

ADVERTORIAL, BERANDA

Rilis
Ketua Umum KERIS: Cukai Makanan Karpet Merah Kuliner Asing Serbu Indonesia

Indonesia Siapkan Diri Diserbu Kuliner Asing, Ketua Umum KERIS: Konsekwensi Cukai Makanan

Jakarta,_Berandankrinews.com. Dalam sejarah Indonesia yang sudah 79 tahun merdeka, baru saat ini makanan olahan dan siap saji dikenakan cukai. Hal tersebut diatur pada pasal 194 PP Kesehatan 28/2024 UU RI 17/2023. Beban cukai berlaku dari resto besar hingga kaki lima. Makin berat beban biaya non produksi yang saat ini sudah besar yang ditanggung pelaku usaha kuliner Indonesia.

Ada retribusi daerah, pungli, beban ekonomi digital dan beban non produktif lainnya. Dan dipastikan harga melambung tinggi. Oleh karena itu, kita tidak boleh salahkan bangsa atau negara asing ketika Indonesia diserbu kuliner asing sebagaimana sektor garmen dan fashion. Atau memang pasal 194 PP Kesehatan menjadi karpet merah kuliner asing?, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun Atmo M Biomed, Jakarta, 9/8/2024.

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menambahkan, mencegah penyakit menular (PTM) melalui pengendalian kandungan gula, garam dan lemak dalam makanan tidak ada kaitan sama sekali dengan dikenakannya cukai pada makanan olahan dan siap saji. Karena cukai tidak bisa mengatur atau mempengaruhi perilaku makan konsumen atau rakyat.

Oleh karena itu, peran sentral pemerintah dalam promosi dan prevensi kesehatan melalui kelembagaan negara dan desiminasi informasi kesehatan yang belum optimal tidak boleh disulap dijadikan reasoning kenakan cukai makanan olahan dan siap saji. Atau memang Indonesia menyiapkan diri diserbu kuliner asing? Dimana ujung dan akhirnya usaha kuliner bernasib sama dengan garmen atau fashion. Keok dan bangkrut di negeri sendiri diserbu kuliner asing.

Lebih dari itu, kebijakan cukai makanan olahan dan siap saji makin menggerus daya beli rakyat yang saat terus menurun. Memperberat beban hidup rakyat, mempersulit ekonomi kuliner Indonesia. Bahkan ujung dan akhirnya bukan menyehatkan bangsa melainkan menambah beban resiko sakiat akibat penggerusan mata pencaharian rakyat Indonesia, pungkas lelaki sahaja putra asli Mojokerto Jawa Timur yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Alit Indonesia.