Penulis: iwan hammer

MEDAN | Ketua Masyarakat Perduli Sumatera Utara (MPSU) Mulya Koto menegaskan bahwa Dugaan bahwa Proyek Pengaspalan Siluman itu dapat kita rinci mulai dari , Plank Proyek ” Kalau pelaksanaan proyek tidak ada terpasangnya plang proyek, berarti proyek siluman yang telah dikerjakan di Kelurahan Mangga Lingkungan 1 Seperti yang telah viral di Media .

Masyarakat berhak tau proyek tersebut bersumber dari anggaran apa ? , Volume nya berapa ? dan plaksana kegiatannya dari perusahaan apa ? , Jadi kalau tidak ada keterangan apa pun dari proyek tersebut ” ya bisa di bilang itu “Proyek Siluman ” Tegasnya .

Masi Jelas Ketum , Padahal berdasarkan Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / Jasa pemerintah , setiap proyek diwajibkan untuk memasang papan nama Informasi proyek (plang proyek), bila hal itu tidak dilakukan, merupakan sebuah pelanggaran .

Dalam hal ini , Kita akan segera berkoordinasi dengan Abang Nda ” Paul Mei Anton Simanjuntak di Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Medan Sebut Mulya

Diberitakan sebelumnya bahwa ” Warga lingkungan 1 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan merasa resah dan terganggu akibat proyek pengaspalan sebuah Jalan yang dinilai tiba tiba dan tanpa plank Pekerjaan Pada 12 Desember 2019 Pukul 01.30 Pagi Di Jalan Mekar Jaya (Rel Kereta Api ) .

Selain meresahkan warga sekitar , aktifitas Diduga Proyek Siluman tersebut pun membuat tidur warga tidak tenang dan pekerjaan pengaspalan pengaspalan lingkungan 1 Ex Jalur Perlintasan Kereta APi i Milik PT Kereta Api Indonesia diduga dikerjakan asal asalan dan Tanpa Plank Pengerjaan.

Salah seorang warga setempat di lokasi mengatakan ” saya sangat terkejut melihat banyak alat berat masuk ke sini , tidur saya jadi terganggu , saya bangun karena suara Damtruk ini barusan , kenapa tidak siang hari aja mereka lakukan pengaspalan ini kesalnya .

Kabag Humas Pemprovsu saat di konfirmasi mengatakan bahwa ” Untuk pengaspalan yang dikerjakan malam itu , saya mendapatkan kabar dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa pemborong harus mengerjakan pada malam itu juga karena mengejar waktu deadline yang diberikan oleh Dinas PU.

Laporan
Leo Depadri
Kota Medan

Mataram – Keterlibatan warga dalam perencanaan penganggaran di beberapa desa masih sangat terbatas sehingga cenderung menghasilkan dokumen penganggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan warga, terutama kebutuhan warga miskin, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok termarjinalkan lainnya.

Oleh karena itu, selama ini belum minimnya keterlibatannya dalam proses perencanaan di desa untuk menyuarakan kebutuhan dasar mereka.

Kemudian Atas dasar itu FITRA NTB menyelenggarakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di salah satu kabupaten yang ada di NTB yakni Lombok Utara. Sekolah tersebut terselenggara atas kerjasama SEKNAS FITRA dengan KOMPAK. ujar Hamdi Ibnu ayep
kamis,12-12-2019

Lebih lanjut Hamdi menyampaikan bahwa Sekolah Anggaran Desa ini telah berhasil mendorong peningkatan kapasitas bagi BPD dan juga warga setempat. Seperti yang dirasakan oleh Fitriana, ia mengaku Sekar Desa ini sangat bermanfaat untuk dirinya dan juga warga, baginya berkat Sekolah Anggaran Desa warga bisa mengetahui apa yang disebut dengan dokumen anggaran.

“Jujur, kami sebelumnya tidak tahu apa itu RPJMDes dan APBDes, tapi setelah ikut Sekar ini kami jadi paham” ungkapnya.

Ia juga akhirnya mengetahui cara untuk menganalisis anggaran dan menyuarakan hak-haknya di desa, karena dalam Sekar mengajarkan sampai pada tahap analisis anggaran. Bahkan melalui proses pembelajaran yang dilakukan dalam Sekar ini, Fitriana yang merupakan guru PAUD akhirnya mengetahui bahwa dalam APBDes 2019 ada anggaran untuk insentif guru PAUD.

“Awalnya kami buta dan tidak tahu apa-apa, bahkan kami hanya bisa mengeluh, ternyata setelah belajar membedah anggaran Desa, kami menemukan ada anggaran untuk guru PAUD, itulah yang kemudian kita tuntut di Desa”ucapnya.

Selain itu juga hal yang senada di ungkapkan salah satu anggota BPD Pemenang Barat Gede Parwadi bahwa dalam pembelajaran di Sekar, ia mengaku sangat membantu dalam memahami tahapan dan proses pembahasan perencanaan penganggaran di Desa, serta jadi memahami tugas dan fungsi sebagai seorang BPD.

Baginya dulunya BPD tidak begitu berperan dalam melakukan control terhadap kebijakan-kebijakan di Desa, “ternyata setelah sekar ini semua jadi terbuka dan kami jadi paham tugas-tugas kami, kami tahu apa yang harus kami perjuangkan” imbuhnya.

Pasalnya, Sekolah Anggaran Desa ini memang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan di Desa agar proses perencanaan penganggaran lebih partisifatif dan inklusif. Bahkan menurut Hamdi selaku Coordinator Program Sekolah Anggaran Desa menegaskan Sekolah Anggaran Desa tersebut merupakan ruang bagi warga dan Pemerintah Desa untuk belajar dan meningkatkan kapasitas.

“Sekar Desa adalah bagian dari upaya FITRA NTB mewujudkan desa melek anggaran untuk pembangunan yang inklusif dan responsif gender, sebagai alat akuntabilitas sosial yang diharapkan dapat membantu penerima manfaat mendapatkan pelayanan yang lebih baik di desa” pangkasnya.

Sekolah Anggaran Desa juga dirasakan manfaatnya bagi kelompok difabel, seperti yang dirasakan oleh Seniwati, Penyandang difabel yang juga merupakan peserta Sekar Desa, baginya Sekar Desa telah membuka pikirannya tentang pentingnya untuk menyentuh hak-hak penyandang difabel dalam anggaran Desa yang selama ini tidak pernah disentuh. “kedepannya, kita memang sangat penting menyuarakan hak-hak difabel yang selama ini tidak pernah tersentuh” ungkapnya

“selama ini stigma tentang difabel ini kan selalu diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa karena keterbatasannya, tetapi stigma ini harus diubah dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkreatifitas” tutupnya (Zi JN)

Surakarta, bertempat di Lantai V Gedung Tawang Praja Komplek Balaikota Surakarta Jl. Jenderal Soedirman No. 2 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta Kepala Staf (Kasdim) 0735 Surakarta Mayor Inf Alfian Yudha menjadi pemateri

pada Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial di Kota Surakarta yang di selenggarakan oleh Kesbangpol Kota Surakarta dengan Penanggung jawab kegiatan Indradi, AP. SH. MM (Ka Kesbangpol Kota Surakarta) yang dihadiri ± 50 orang (Kamis12-12-2019)

Maksud dan tujuan diadakannya Rencana Aksi Daerah untuk Menyusun sebuah dokumen kajian yang menghasilkan rekomendasi berupa identifikasi isu strategis, arah kebijakan, dan program kegiatan untuk penanganan konflik sosial di Kota Surakarta

Dan tergambarkannya analisis situasi dan potensi konflik sosial di Kota Surakarta serta Merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung upaya penanganan konflik sosial di Kota Surakarta.

Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai berikut Kapten Inf Zaenal (Binda Jateng), AKP Sukowiyono, SH. MH (Kanit III Bid. Sosbud Polresta Surakarta), Iptu Teguh Wibawanto (Kanit IK Polsek Pasar Kliwon), Indradi, AP. SH. MM (Ka Kesbangpol Kota Surakarta), Drs. Joko Widodo (Kasi Wasnas Poldagri Kesbangpol Kota Surakarta), Nurul Sutarti, SH. MH (Ketua KPU Kota Surakarta), Lois Yulianto, S.Kel. MA (LPPSP Semarang), Bagito Hadi (PHDI Surakarta)Paulus Lalihat (BAGKS),

Agus Suprapto (Kantor Imigrasi Surakarta),Muh. Takqqin (Baswaslu Surakarta), Ismanto (MUI Kota Surakarta), Andri W. (Bank Indonesia), Damaiana ( Pertanahan Surakarta), Syarif Tri W. (Korwil Solo Raya), Singkirno (BPBD Kota Surakarta),

Perwakilan Koramil Jajaran Kodim 0735 Surakarta, Polsek Jajaran Polresta Surakarta, Kecamatan se-Kota Surakarta, Lurah Se Kota Surakarta dan LPKM Kelurahan se-Kota Surakarta.

Inti materi yang disampaikan oleh Mayor Inf Alfian Yudha Praniawan (Kasdim 0735/Ska) sebagai berikut : Penyebab konflik yang ada pada saat ini lebih dipicu oleh

Dendam dan Kebencian, Ketidak adilan dan Kemiskinan, Kebijakan yang Diskriminatif, Masyarakat yang mudah dihasut, Pemahaman yang salah tentang keimanan dan Perbedaan Ideologi/paham Bangsa

Indonesia mempunyai wilayah yang luas dengan Multi Budaya dan Agamanya dimana 2 hal tersebut disatukan oleh Ideologi Pancasila yang mempunyai beberapa ancaman kebangsaan

Diantaranya Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi. Perpecahan intern sejak dini ikut berpengaruh akan tumbuh kembang generasi bangsa saat ini, kita saat ini hanya bisa berupaya mencegah nya dengan segala kegiatan yang positif.

Kita ketahui saat ini bahwa bangsa Indonesia sedang bersedih tanpa kita sadari dikarenakan Bangsa Indonesia saat ini telah kehilangan jatidirinya dikarenakan karakter anak bangsa saat ini yang semakin dikacaukan oleh teknologi, dengan melaksanakan nilali nilai yang terkandung dalam Pancasila sejak dini kepada generasi penerus kita sekarang.

Media sosial sangat berperan penting dalam mempengaruhi karakter generasi anak bangsa saat ini, aksesnya yang mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dalam mempengaruhi kejiwaan anak muda dalam memahami dan mengolah segala hal yang ada di Internet, dan saat ni kita hanya bisa mengujarkan kalimat Hoaks saat ada berita yang tidak sesuai dengan faktanya.

Masyarakat Indonesia saat ini adalah pengguna Internet No. 1 di dunia dimana terdapat 54,68 % atau 143,26 jiwa dari total populasi penduduk Indonesia merupakan pengguna internet aktif,

Dalam sehari konsumsi internet warga Indonesia membutuhkan 13 jam dari berbagai perangkat internet yang ada dan jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan USA yang penduduknya hanya membutuhkan 8,5 jam. Fakta ini harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, Tipolgi Radikalisme saat ini ada 4 bagian yaitu

Radikalisme Politik : Didasarkan kepada perbedaan Ideologi, Diskriminasi Sosial Politik & Kekerasan Politik. Radikalisme Ekonomi : Didasarkan adanya kesenjangan pendapatan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan kelas-kelas social.

Radikalisme Budaya : Didasarkan pada adanya perbedaan dan disparitas budaya, bahasa, monopoli kebudayaan dan Radikalisme Agama : Adanya pemahaman literal, dan sepotong-sepotong atas kitab suci atau doktrin tertentu dalam agama,

Fanatisme terhadap aliran atau faham tertentu yang ada dalam agama (Sunni, Syiah, Lutheran, Anglikan, Presbyterian), Paham eskatologis dalam kalangan umat beragama (misalnya : hal-hal yang terkait kiamat, Imam Mahdi, Ratu Adil, dll)

Selanjutnya Tugas pokok TNI sesuai dengan UU RI No. 34 Tahun 2004 adalah Menegakkan kedaulatan Negara,
Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara sesuai dengan UU No. 15 YTahun 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan tibndak pidana Terorisme menjadi UU Pengesahan UU Terorisme 25 Mei 2018, UU No. 9 Tahun 2013 tetntang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Perpres No. 46 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

5.Upaya memperkuat kebangsaan dengan menjaga dan mempedomani 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dengan melibatkan Pemerintah, TNI dan Polri untuk menghadapi, mencegah dan menghapuskan Radiklisme, Terorisme dan Intoleransi dengan cara pendampingan secara efektif

kepada masyarakat, Sosialisasi Pelatihan kepada generasi muda, Membangun kebangsaan dan Kebanggan Generasi muda dalam kebersamaan untuk meraih prestasi gemilang demi harumnya nama Indonesia diberbagai Lini, Pungkasnya.

(Agus Kemplu)