Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Kaltara Adakan FGD Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi Dan HAM

TARAKAN – Ruamah Kebangsaan Cipayung Plus Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Mewujudkan Suasana Kondusif Di Lingkungan Masyarakat Kaltara pada 25 Desember 2024 bertempat di Rumah Makan Pondles, Tarakan

Koordinator Acara “Heris” mengungkapkan Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara semua Cipayung Plus yang ada di Kaltara agar sekiranya rumah kebangsaan Cipayung Plus yang ada di Provinsi Kalimantan Utar bisa di urus bersama-sama

Lebih lanjut Heris mengatakan Capaian dalam kegiatan tersebut berupa :

  • Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ideologi Pancasila
  • Penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
  • Perlindungan dan pemajuan HAM di Provinsi Kaltara.

“Mari kita jadikan Pancasila sebagai fondasi, demokrasi sebagai jiwa, dan HAM sebagai ruh dalam membangun masyarakat Kaltara yang harmonis dan berkeadilan” Sambung Heris

Koordinator acara yang akrab disapa Bung Heris yang juga merupakan Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW LMND) Kaltara menegaskan Kita harus terus memperkuat ideologi Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang toleran, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia,Kegiatan ini adalah langkah awal menuju Kaltara yang lebih baik, di mana setiap individu merasa dihormati, didengar, dan dipenuhi hak-haknya”.

Ketua Umum PMII Cabang Tarakan “Linta Solihat” membeberkan Dilema untuk seluruh mahasiswa hari ini adalah krisis identitas

“Mahasiswa kerap kali tidak mengenal esensi dan tujuannya sendiri dalam mengemban amanah pendidikan di perguruan tinggi. Khusus di Kaltara sendiri kita menduduki peringkat terendah kedua dari bawah dalam tingkat partisipasi publik dan kepemimpinan di Indonesia. Semangat dalam belajar menurun sehingga banyak mahasiswa tidak pandai dalam memahami bacaan dan sulit menulis hasil bacaan” Tutur Solihat

“Kita terbelunggu dengan aturan perkuliahan yang ketat banyaknya tugas dan perkuliahan yang padat dan administrasi yang terlalu banyak membuat mahasiswa kerap kali menjadikan alasan itu semua untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan intelektual diluar kampus. Rantai ketakutan di perguruan tinggi, yaitu Pemerintah takut dengan mahasiswa, Mahasiswa takut dengan Dosen, dan Dosen takut dengan Pemerintah. Sehingga stigma ini lah yang tertanam dan membuat semangat mahasiswa dalam menyuarakan pendapat semakin menurun” Tutup Solihat (**)

 

Uang Palsu Seperti Virus : LMND Kaltra Dorong Langkah Cepat untuk Mengantisipasi Peredarannya di Kalimantan Utara Kaltara

TARAKAN – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan keprihatinan mendalam menyusul penangkapan sindikat uang palsu di UIN Makassar. Penangkapan tersebut mengindikasikan bahwa peredaran uang palsu semakin meluas dan dapat menjangkau berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Utara. Heris, Ketua LMND Kaltara, memperingatkan bahwa ancaman uang palsu ini ibarat “virus” yang dapat merusak perekonomian masyarakat dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

“Kita harus belajar dari kasus yang terjadi di UIN Makassar dan fakta bahwa uang palsu telah sampai di Berau, Kalimantan Timur. Ancaman ini nyata bagi Kaltara, mengingat posisi geografis yang dekat dengan daerah tersebut,” ujar Heris.

Sebagai langkah antisipasi, LMND Kaltara mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat tukar alternatif yang lebih aman. Dengan memanfaatkan teknologi pembayaran digital, masyarakat dapat terhindar dari risiko terpapar uang palsu.

“QRIS bukan hanya solusi modern, tetapi juga langkah perlindungan terhadap ancaman peredaran uang palsu. Kami mengajak masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan teknologi ini demi keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi,” jelas Heris.

Selain itu, LMND Kaltara mendesak Polda Kaltara dan Bank Indonesia Perwakilan Kaltara untuk segera mengatensi kemungkinan masuknya uang palsu ke wilayah Kaltara. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi:
1. Memperketat pengawasan perbatasan Kaltara-Kaltim, terutama di jalur distribusi uang.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali ciri-ciri uang asli.
3. Mengambil tindakan tegas terhadap pelaku peredaran uang palsu untuk memberikan efek jera dan menjaga stabilitas ekonomi.

Heris menambahkan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, otoritas keuangan, dan masyarakat sangat penting untuk meminimalkan dampak dari peredaran uang palsu. “Kami tidak ingin masyarakat Kaltara menjadi korban. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan daerah ini terlindungi dari ancaman tersebut,” tegasnya.

LMND Kaltara percaya bahwa penggunaan QRIS sebagai alat tukar, dikombinasikan dengan tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah masuknya uang palsu ke Kaltara.

“Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk waspada dan beralih ke metode transaksi yang lebih aman seperti QRIS. Bersama-sama, kita bisa melindungi perekonomian Kaltara dari dampak buruk peredaran uang palsu,” tutup Heris. (**)

Daster Coklat : Cerita Bersambung Kampanye Helikopter Deddy Sitorus di Pedalaman Part II

Semoga tulisan pertama kampanye helikopter Deddy Sitorus dibaca akun X @intelimut. Si penuduh flexing. Atau dibaca juga oleh si pemberi order. Yang ingin merusak reputasi vokalis PDI Perjuangan itu. Mereka seperti “ibu-ibu kompleks” bergunjing di depan Pak Lek sayur soal tetangganya yang membeli mobil baru.

“Pasti mobil itu belinya dari hasil korupsi,” kata si Ibu berdaster coklat dengan mata dan bibir hampir sejajar.

Padahal, bisa jadi si tetangga itu membeli mobil hasil menggadai SK PNS atau dapat warisan keluarga.

Bagi si Ibu berdaster coklat, tidak perlu mengklarifikasi ke tetangganya itu  yang penting buat dia meyakinkan Pak Lek sayur agar percaya.

Begitulah cara mereka menghancurkan reputasi Deddy Sitorus. Modalnya cuma informasi dari media sosial, googling perusahaan helicopter yang di charter, chek tarif per jam lantas membangun narasi gratifikasi dan sebarkan.

Bagi yang mengetahui asal muasal charter helikopter milik SCA itu bakal terpingkal-pingkal. Sedikit saya jelaskan jalan ceritanya.

Mendulang suara di pedalaman adalah strategi Deddy Sitorus sejak periode pertama. Ia memilih berjibaku dari desa ke desa, mengarungi sungai, menembus hutan rimba hingga mendatangi bedeng-bedeng di tengah kebun kelapa sawit. Menurutnya, warga pedalaman belum terkontaminasi praktik politik uang yang penting bertatap muka langsung.

Itu yang membuat Deddy Sitorus si caleg import bisa meraih suara terbanyak di Pemilu 2019.

Strategi itulah ingin diulangi Deddy dua tahun sebelum pemilu. saat saya bergabung di timnya, dia sudah cerita soal helikopter. Saya tahu, Deddy menyisihkan uang pribadinya untuk ongkos sewa helikopter di pemilu. Itu bagian dari persiapan. Semua politisi pasti melakukan itu.

Apalagi bagi seorang incumbant. Kekalahan adalah aib yang tak terampuni. Karier politik dijamin tamat. Dari politisi papan atas, tiba-tiba jadi pengangguran kelas atas. Makanya, jauh-jauh hari persiapan sudah dilakukan termasuk pendanaan.

Enam bulan sebelum jadwal kampanye, saya ditugaskan membangun komunikasi dengan sebuah perusahaan helikopter. Tugas saya mengecek kesiapan helikopter. Bahkan memberikan gambaran jadwal dan rencana teknis.

Deddy ingin perjalanannya ke pedalaman lebih rapih. Jadwal jelas dan kordinat desa yang akan didarati harus dipersiapkan jauh-jauh hari.

Mencari perusahaan penyedia jasa rental helikopter tidak mudah. Jumlahnya tidak sebanyak rental mobil. Untuk itu, Ia sudah membuat deal dengan salah satu perusahaan yang beroperasi di Papua. Helikopter yang digunakan jenis Airbus. Uang panjar pun sudah disetor.

Ditengah persiapan itu, kami dapat kabar helikopter yang akan dipakai rusak. Jadi belum bisa digeser ke Tarakan dari Papua. Tidak terlalu parah, tapi vital. Yakni rusak di bagian rotor belakang.

Yang bikin pusing, helikopter itu jenis Airbus. Menurut keterangan perusahaan, sparepart Airbus tidak dijual eceran seperti Bell. Jadi harus menunggu kiriman dari Toulouse, Prancis kantor pusat Airbus, berikut teknisinya.

Deddy mulai gelisah. Apakah jadwal perbaikan bisa selesai sebelum kampanye dimulai. Dia jadi uring-uringan. Saya diminta mengawasi perbaikan itu dari kejauhan.

Belum lagi kepikiran masalah mati panjar yang sudah telanjur diserahkan. Makin mendekati kampanye, tingkat stres menumpuk-numpuk. Betapa malunya Deddy Sitorus ketika kampanye tiba tidak pakai helikopter. Padahal dia sudah cerita kemana-mana.

Saya diminta mencari opsi rental helikopter alternatif. Pilihannya ada di Balikpapan, yang dulu helikopternya pernah dipakai Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Krayan. Ternyata heli mereka sudah di booking juga untuk kampanye.

Waktu semakin mepet. Solusi belum didapat. Kami berangkat ke Malinau. Menginap di Hotel Mahkota. Saat ngopi saya bertemu dengan Pongky Majaya, pemilik SCA. Saya bercerita soal helikopter yang rusak di Papua itu. Ternyata Pongky tahu sejarah kerusakannya. Karena si pemiliknya sempat konsultasi sesama pengguna helikopter Airbus.

Bilang Pongky ke saya, dia pesimis helikopter itu akan selesai diperbaiki tepat waktu sebelum kampanye. Sambil berbisik, Pongky menawarkan apakah Deddy Sitorus mau pakai helikopter miliknya. Kebetulan helikopternya baru menyelesaikan misi di Sulawesi. Kontrak berikutnya bulan berikutnya. Saya tidak bisa mengiyakan. Saya minta Pongky bicara langsung dengan Deddy Sitorus yang sedang mandi di kamarnya.

Mengapa saya tidak bisa mengambil keputusan? Karena helikopter milik SCA bukan heli biasa. Itu heli untuk VVIP. Harganya pasti berbeda dengan Airbus yang sedang diperbaiki di Papua.

Sebelum mereka bertemu, saya WA ke Deddy tentang tawaran Pongky itu. Dia bergegas keluar kamar dan langsung berbicara dengan Pongky. Tiba-tiba ayah tiga anak itu teriak.

“Rezeki anak soleh. Pai kita pakai heli punya Pak Pongky,” teriaknya.

Malam itu pun Pongky segera mengeluarkan perintah untuk menggeser helikopter PK-SNX yang ada di Mamuju ke Tarakan. Heli itu akhirnya batal kembali ke  Papua.

Benar, keesokan harinya belum kami sampai di Tarakan, Helikopter sudah nangkring di Bandara Juwata.

Malam sebelum kembali ke Tarakan, di Cafe Mahkota, Deddy memimpin rapat penyusunan jadwal. Dua hari kemudian, kami resmi menggunakan helikopter pertama kali ke Pesta Adat Meja Bundar di Desa Seputuk, Kabupaten Tana Tidung. Petualangan pun dimulai.

Bagaimana dengan administari sewa-menyewa helikopter itu? Deddy Sitorus mengatakan, itu menjadi tanggung jawab antara perusahaan. Karena mereka sudah terbiasa bekerja sama. Dan biaya sewa sudah diserahkan. Tinggal menyesuaikan saja.

Sederhananya begini. Saya punya mobil rental Avanza, sudah deal akan disewa seorang klien. Bahkan sudah dibayar.  Tiba-tiba Avanza saya rusak. Si klien tidak mau tahu, karena telanjur membayar. Saya teringat ada teman  punya mobil. Tapi Inova. Bukan Avanza. Nah, jalan keluarnya, saya sewa mobil Inova itu untuk dipakai klien saya. Si klien otomatis Heppy. Harusnya pakai Avanza jadi pakai Inova. Begitulah kira-kira cerita soal helikopter. Awalnya pakai Airbus biasa, jadi pakai yang VVIP.

Deddy menganggap, niatnya bertemu rakyat dipermudah Tuhan. Tak terbayang jika kami tidak bertemu Pongky malam itu. Kampanye menyusuri pedalaman menggunakan jalur darat atau sungai. Dengan waktu efektif kampanye 40 hari yang tersisa. Pasti suara yang dihasilkan pun tidak akan maksimal. Dan kursi petahana di Senayan terancam lepas.

Makanya, saat ada gerombolan menuduh Deddy Sitorus flexing atau gratifikasi, mereka bagaikan si Ibu berdaster coklat. Yang melemparkan isu mobil hasil korupsi untuk mempengaruhi Pak Lek Sayur. Untungnya Pak Lek Sayur tidak percaya. Karena dia tahu, mobil itu dibeli dari hasil keringat suaminya.

Ditulisan ke tiga, saya akan mengulas beberapa penerbangan dramatik. Termasuk ke Lumbis Hulu yang tertunda. *(pai/bersambung)

Jalankan Sosper, Anggota DPRD Nunukan Saddam Husein Gandeng Kadis DISDUKCAPIL Sosialisasikan Administrasi Kependudukan

NUNUKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan Saddam Husein menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) bersama sejumlah mahasiswa dan masyarakat Jl. Rimba, Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan pada Senin, 09 Desember 2024

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan oleh Anggota DPRD Kab. Nunukan Komisi 1, Fraksi PDI Perjuangan “Saddam Husein” bahwa Sosper kali ini akan mensosialisasikan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2024  yang akan dinarasumberi langsung oleh ketua Disdukcapil Bapak Agustinus Palente

 

“Kami melakukan Sosper bersama Kadis Disdukcapil Kab. Nunukan Bapak Agus Palente sebagai narasumber, kita akan mensosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Ujar Saddam

Saddam melanjutkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil agar tidak mengalami kekeliruan dalam urusan tersebut dimana dengan melibatkan Kadis Disdukcapil sebagai narasumber masyarakat langsung berdialog interaktif tanya jawab berkaitan dengan urusan pencatatan sipil kedepan

“Kita minta Kadis Disdukcapil langsung mengisi materi ini agar lebih kompeten lagi sosialisasi ini agar tidak ada kekeliruan dan memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat” Jelas Saddam

Oleh Kadis Disdukcapil Nunukan “Agustinus Palente” Menambahkan memberikan pemahaman terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil   kepada masyarakat penting untuk terus disosialisasikan mengingat segala urusan masyarakat kedepan akan dipermudah bilamana memiliki Administrasi Kependudukan

“Semua urusan masyarakat kedepan akan dipermudah apabila memiliki Administrasi Kependudukan yang lengkap” Ungkap Agus

Agus juga menghimbau kepada masyarakat bahwa dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya atau Gratis untuk itu masyarakat diminta untuk dalam urusan tersebut langsung datangi kantor Disdukcapil tanpa melalui perantara agar menghindar dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang mencoba memungut biaya dalam urusan tersebut sebagaimana yang sering dikeluhkan masyarakat

“Segala urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya atau Gratis untuk itu masyarakat diminta dalam urusan tersebut langsung saja datangi kantor Disdukcapil Nunukan” Tutupnya

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)

Sang Legislator Menyapa : Arming, S.H Silaturahmi Dan Berbagi Ke SLB Nunukan


NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Arming, S.H jalankan kunjungan silaturahmi ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada Jumat, 06 Desember 2024

Dikatakan oleh Arming, S.H bahwa kegiatan kali ini merupakan kunjungan silaturahmi bersama siswa-siswi serta guru-guru pengajar SLB sekaligus memastikan apa yang menjadi kebutuhan mendasar sebagai pendukung proses belajar mengajar bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam hal ini tidak sesempurna  manusia pada umumnya

 

“Kedatangan saya kesana tidak lain dan tidak bukan melakukan kunjungan silaturahmi, melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan SLB yang kebetulan juga berada dibawah naungan Pemerintahan Provinsi Kaltara” Tutur Arming

“Saya sebagai Anggota DPRD Kaltara mendatangi langsung SLB mencoba untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan mendasar, kebetulan SLB ini secara pribadi kita juga berkontribusi sehingga harapannya ini terus kita galakan walaupun setakad memberikan sedikit bingkisan dan operasional untuk kebutuhan mereka pribadi” Sambungnya

Melalui komposisinya sebagai Anggota DPRD Kaltara Komisi III Badan Anggran pria yang akrab disapa Bang Maming ini mengatakan dari kunjungan tersebut ada berapa keluhan yang disampaikan diantaranya perihal kekurangan Bis pengangkutan anak sekolah sehingga Ia sempatkan komunikasikan dengan Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat DPRD Kaltara Tamara Moriska untuk bersama-sama berkolaborasi penuhi keluhan tersebut

“Saya sudah berkomunikasi juga, disana ada kebutuhan mereka salah satunya kekurangan Bis pengangkut anak-anak SLB yang sering rusak diperbaiki hampir 10 Juta lalu kembali rusak lagi” Tutur Bang Maming

“Menindaklanjuti itu saya menelpon langsung Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Tamara Moriska  yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan, dari komunikasi tersebut saya mendapatkan tanggapan yang baik sebagaimana dikatakan oleh beliau akan senantiasa siap dan berkomitmen untuk ikut mendorong kebutuhan SLB yang ada di Nunukan” Tegasnya

Lebih lanjut Arming Berhap kedepannya DPRD Kabupaten dan Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi bersama-sama kolaborasi memberikan perhatian khusus terhadap SLB

“Harapan DPRD Kabupaten/Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi dapat memberikan perhatian ke anak-anak disana yang mana mereka punya kemampuan dan kompetensi yang harus disupport” Tutupnya

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)