Penulis: Sulbar

Berandankriews Sulteng —

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RP2LH) DPRD Sulawesi Barat berkunjung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (03/11/22).

Kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Anggota Pansus, Taufiq Agus, bersama sejumlah Anggota Pansus RP2HL DPRD Sulbr, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar, Biro Hukum Setda Sulbar dan Tenaga Ahli Bagian Hukum Pemprov Sulbar.

 

Mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, M. Sadli Lenusa beserta para Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Sulteng.

 

Anggota Pansus RP2HL DPRD Sulbar, Taufiq Agus mengatakan, kunjungan kerja Pansus ini dalam rangka sharing dan pendalaman informasi untuk penyempurnaan Ranperda P2LH yang telah dibentuk di Sulbar.

“Jadi banyak hal, pertama kita mau komparasi, karena di wilayah Sulawesi itu baru di Sulteng dan Gorontalo yang memiliki Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak tahun 2021, mereka sudah punya. Jadi kita hadap-hadapkan Ranperda kita. Isu-isu apa saja yang mereka singgung di dalam draf Perdanya itu, mulai dari pasal-pasalnya maupun lampiran-lampirannya,” kata Taufiq.

 

Selain komparasi Perda, menurut Taufiq, kunjungan ini juga sekaligus melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah diberlakukannya perda P2HL tersebut di Sulteng.

 

“Kemudian kita juga mau lihat terkait standarisasi limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Kami juga bertanya mengenai perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah adanya atau diberlakukannya Perda itu. Ternyata signifikan pengaruhnya Perda itu,” ungkap Politisi muda Golkar itu.

 

Lanjut kata Taufiq, perlu ada Perda P2LH di Sulbar. Apalagi hal ini merupakan turunan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

“Ada undang-undang yang mengatur dan harus ditindaklanjuti dengan Perda di daerah. Selama ini kita kan ada kekosongan hukum. Sehingga kita juga tindaklanjuti dengan membuat Perda ini. Dengan adanya Perda ini, maka bukan hanya melindungi lingkungan hidup yang ada, tetapi juga akan menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” jelasnya.

 

Legislator Sulbar asal Dapil Mamuju Tengah itu mengaku, Ranperda ini akan segera diajukan untuk disahkan menjadi Perda. Ditarget, antara bulan November atau Desember 2022 ini.

 

Sebelum ke Sulteng, tambah Taufiq, Pansus RP2HL ini juga berkunjung ke PT Awana di Pasangkayu.

 

“Kita ke sana (PT Awana) untuk berkunjung, dan berharap kepada perusahaan sawit di Sulbar, khususnya Mateng dan Pasangkayu agar mereka siap atas kehadiran Perda ini. Mereka kita minta masukan apa kira-kira yang perlu diatur dalam pengelolaan limbah pabrik sawit ini. Utamanya mengenai standar dalam pengelolaan limbah ini,” pungkasnya.

Sulbar BerandaNKRINews Kalukku, 12 Oktober 2022, Hadir ditengah musibah banjir yang dihadapi sejumlah masyarakat di kecamatan Kalukku, bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, memberikan atensi dan terimakasih kepada semua elemen yang telah bahu-membahu membantu korban banjir yang dominan berada di wilayah kecamatan Kalukku dan dua desa di kecamatan Mamuju.

Sejak semalam saya bersama bapak wakil bupati telah turun melihat kondisi masyarakat yang terdampak banjir disini (kalukku,red) dan hari ini kita turun memberikan bantuan, mulai dari penanganan sampah dan sedimen lumpur yang menutupi jalan dan sungai telah dibersihkan oleh Dinas PU dan Damkar, demikian halnya sejak semalam BPBD bersama Tagana melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir, dapur umum juga telah kita siapkan melalui dinas sosial, yang diperkirakan bisa mengakomodasi lima ribu bungkus makanan perhari, jadi sebentar saya telah meminta dinas sosial untuk memanggil semua kepala Dusun masing-masing untuk mengambil konsumsi di dapur umum yang telah kita siapkan, semoga kehadiran kita dapat meringankan beban semua saudara-saudara kita yang tertimpa bencana sehingga dapat lebih kuat menghadapi ujian ini, terang Sutinah.

Bupati Mamuju juga secara khusus memberikan atensi dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah bahu-membahu memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa bencana.

Saya atas nama pemerintah daerah kembali menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang turut hadir membantu warga yang mengalami musibah, sebab ternyata bukan hanya dari instansi pemerintah, TNI dan Polri, namun banyak komunitas maupun lembaga lain yang ikut hadir ditengah musibah ini.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga raga kabupaten mamuju, Saharuddin, mengatakan, pihaknya juga secara sukarela berupaya melakukan pemberian bantuan kepada warga terdampak banjir di Kalukku, terutama bagi keluarga insan pendidikan seperti guru-guru yang juga merasakan dampak banjir. Bersama sejumlah staf dirinya menyalurkan langsung bantuan ditiap rumah guru yang mengalami musibah banjir. Saharuddin berharap, bantuan yang dikumpulkan bersama segenap staf Disdikpora dapat menjadi penyemangat bagi para insan pendidikan di wilayah tersebut untuk dapat saling memberikan bantuan.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan hasil pendataan dari BPBD Mamuju, sejumlah wilayah yang mengalami musibah banjir terparah berasa di dua kecamatan, yakni dua desa di kecamatan Mamuju masing-masing desa bambu dan desa tadi, selebihnya berada di kecamatan Kalukku dengan wilayah terparah masing-masing Desa Pamulukang, Kelurahan Sinyonyoi, kelurahan Sinyonyoi selatan, Desa Sondoang ( dusun batang barana) , dan Kelurahan bebanga.

Sumber : Humas Pemkab Mamuju/a.wahid.a

Sulbar BerandaNKRINews

Mamuju, 6 Oktober 2022, Meski telah berhasil memperlihatkan capaian postif terhadap upaya penurunan angka stunting di kabupaten Mamuju, namun Bupati Hj. Sitti Sutinah Suhardi, tetap sangat mengapresiasi atas langkah terpadu jajaran TNI yang kembali berupaya mengambil peran dalam penanganan persoalan Stunting melalui gerakan bapak asuh yang terus digalakkan lewat sinergitas bersama lintas sektor.

Sutinah menyebutkan, capaian angka prevalensi stunting yang telah berhasil diturunkan sebanyak 13 persen dari tahun 2019 yang mencapai 43,6 persen menjadi 30,3 persen pada tahun 2021, belum mampu menjjadi penyumbang terhadap angka stunting di Sulawesi Barat yang faktanya masih berada di peringkat kedua tertinggi setanah air.

Untuk itu kata Sutinah, diharapkan dengan keterlibatan jajaran TNI, utamanya personil Kodim 1418 akan menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan capaian penurunan stunting di kabupaten Mamuju.

Kami pada jajaran pemerintah kabupaten Mamuju akan senantiasa siap membuka ruang sinergi terhadap gerakan bapak Asuh TNI terhadap penanganan Stunting, kata Sutinah Suhardi.

Berkaca pada pengalaman dalam menghadapi pandemi covid-19, yang saat itu telah dilakukan dengan sangat baik, salah satunya berkat intervensi jajaran TNI/Polri, diharapkan Bupati dapat dilakukan kembali dalam menangani persoalan Stunting.

Sebelumnya Dandim 1418 Mamuju Kolonel Inf M. IMasfy. SE ,M.HAN, mengatakan secara teknis gerakan bapak asuh yang telah digalakkan jajaran TNI telah di kolaborasi kan bersama sejumlah perangkat daerah terkait, dan kegiatan yang hari ini dipusatkan di Kantor Kodim 1418 Mamuju dilakukan melalui bakti sosial dan penyuluhan, serta pemeriksaan kesehatan dan pemberian bantuan kepada anak dan ibu hamil yg beresiko stunting.

Ia berharap, atas gerakan bapak asuh tersebut akan semakin membuka kepedulian semua pihak untuk dapat terlibat dalam mengatasi tingginya kasus stunting di kabupaten Mamuju provisi Sulawesi Barat.

Atas kegiatan terpadu yang menyasar sejumlah masyarakat tersebut, ibu Magfirah, seorang ibu beranak satu dari kelurahan karema, Sangat merasa bersyukur dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di waktu mendatang, sehingga masyarakat akan tahu kondisi dan cara dalam mengatasi stunting.

Dalam kegiatan yang di ikuti ratusan ibu dan anak se kecamatan Mamuju tersebut, turut dihadiri oleh Danrem 142 Tatag Brigjen TNI Farouk Pakar, S.Pd., M. Han.

Sumber : Humas Pemkab Mamuju / a.wahid .a