Penulis: Sulbar

Sulbar BerandaNKRINews

SekretariatDPRD Sulbar menerima kunjungan kerja Sekretariat DPRD Kota Palopo dalam rangka study banding terkait dengan belanja barang dan jasa kantor sekretariat DPRD Kota Palopo. Yang dilalsanakan di kantor DPRD Sulbar. Rabu, 8 maret 2023.

 

Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Sulbar Muh. Rus’an AT bersama Kabag. Penganggarang dan Pengawasan Muh. Yasir Fattah, Kasubag. Umum dan Kepegawaian M. Adib, Kasubag. Risalah dan Publikasi Sahring Salatung dan para staf Sekretariat DPRD Sulbar.

 

Adapun staf Sekretariat DPRD Kota Palopo yang dipimpin oleh Kasubag. Perlenkapan dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kota Palopo Hastuti S. Sos, serta para staf sekretariat DPRD Kota Palopo yaitu Irsan, Hattab S. Kom, Kasman S. An, Irfan, Rahmat Sumampow dan beberapa staf lainnya.

Sumber : Humas DPRD Sulbar

Sulbar BerandaNKRINews

DPRDProvinsi Sulawesi Barat mengadakan Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Gubernur terhadap Perubahan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi dan Penjelasan Pengusul terhadap Tiga (3) Ranperda Inisiatif DPRD yaitu :

1. Ranperda tentang Jaringan Utilitas

2. Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar. Senin, 6 Pebruari 2023.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Siti Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua Usman Suhuriah dan Asisten Pemkersa Provinsi Sulawesi Barat Herdin Ismail.

Adapun Anggota DPRD Sulbar yang Hadir diantaranya, Syahrir Hamdani, Abidin, Amalia Aras, Muthmainnah, A.Muslim Fattah, Kalma Katta, Sudirman, Husain Haenur, Itol Syaiful Tonra , Muhammad Jayadi, Seokardy M Noer, Syamsul Samad, Mulyadi Bintaha, Arif Daeng Mattemmu, Dalif Arsyad, Firman Argo Waskito, Daniel Pundu dan Ahmad Ikhsan Syarif.

Dalam penjelasan Gubernur, Herdin Ismail mengatakan” Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD telah menyetujui pembentukan satu Perusahaan baru, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Sebuku Energi Malaqbi, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018.

Raperda ini merupakan kebijakan yang sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat, karena akan mengatur sektor penerimaan daerah melalui Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Sebuku Energi Malaqbi. Dengan adanya penjelasan perda ini kiranya dapat dijadikan bahan pembahasan baik dalam Rapat-rapat Fraksi maupun Rapat-rapat Pansus. Harapan kami, proses pembahasan dan penetapannya dapat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Tutup Herdin

Demikian halnya Daniel Pundu selaku juru bicara Bapemperda menjelaskan 3 Ranperda dan berharap”dengan adanya penjelasan ketiga ranperda ini, kiranya dapat dijadikan bahan dalam pembahasan para rapat-rapat berikutnya”.

_Humas Protokoler_/ humas DPRD provinsi Sulawesi barat

SULBAR BerandaNKRINews

Mamuju (10/03/2023) Disambut tarian etnis serta lantunan salawat nabi, Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH. M. Si serta Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Provinsi Aceh, Dr. M. Jafar, SH, M. Hum tiba di Desa Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Kehadiran ini dalam rangka peresmian Masjid Al Munawwarah, sebuah masjid istimewa yang merupakan simbol persahabatan Provinsi Aceh dengan Sulawesi Barat.

Masjid ini dibangun dengan sumber dana sumbangan masyarakat Aceh pasca bencana gempa 15 Januari 2021 di Kabupaten Mamuju, di mana Kecamatan Tapalang adalah salah satu titik paling terdampak. Lewat Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), tak kurang dari Rp. 1.200.000.00,- dikumpulkan oleh masyarakat Aceh sebagai wujud nyata gotong royong pemulihan pasca bencana gempa Sulawesi Barat.

Dalam sambutan selamat datang, Bupati Mamuju menghaturkan penghargaan serta rasa terimakasih setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Provinsi Aceh. “Saya dan semua masyarakat Mamuju dan Sulawesi Barat secara umum, telah merasakan bantuan yang begitu istimewa dari daerah yang juga sangat penting istimewa yakni Provinsi Aceh, sehingga rumah ibadah ini bisa kembali digunakan dengan baik. Pemulihan yang kita lakukan selama ini telah membawa berbagai kemajuan dan perkembangan signifikan. Tidak hanya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, yang tidak kalah berperan adalah berbagai lembaga mitra yang datang silih berganti memberikan bantuan.”

 

Pihak perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh dalam pidatonya membagikan kisah masyarakat Aceh sebagai sesama penyintas gempa dahsyat disertai tsunami yang mengguncang Bumi Serambi Ka’bah 2005 silam. “Karena itu, kami sangat tergugah begitu mendengar kabar saudara kami di Sulawesi Barat terkena gempa. Awalnya masyarakat berinisiatif sendiri mengumpulkan donasi, yang kemudian kami koordinir lewat PRB dan BPBA Provinsi Aceh,” ulas Jafar.

 

Menurut Ketua Tim Perancang, Dr. Ing. Ar. Andry Widyowijatnoko, ST., MT.,IAI, Masjid Al Munawwarah dibangun dengan material kayu kelapa premium, dengan luas ruang 14×14 m, dimulai sejak 4 April 2022 hingga 10 Maret 2023, dengan menggunakan tenaga tukang lokal. Salah seorang masyarakat Kasambang sendiri, Marwiah, mengaku bersyukur dan senang atas pembangunan fasilitas ibadah ini. “Masjidnya sudah beberapa kali digunakan.” (Diskominfosandi/RF).

Sulbar BerandaNKRINews

WakilKetua Komisi IV DPRD Sulbar Muh. Hatta Kainang menerima penyampaian aspirasi masyarakat dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra terkait dengan adanya masalah mengenai parkiran dan pelayanan yang ada di RSUD Provinsi Sulawesi Barat dan pencabutan SOP penanganan Aksi Unjuk Rasa yang ada di Provinsi Sulbar. Senin, 13 februari 2023.

Dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh OPD terkait yaitu Direktur RSUD Prov. Sulbar, Biro Hukum, Biro Umum, dan Dinas Perhubungan Sulbar.

Hasil rapat yang telah disepakati oleh pimpinan rapat bersama OPD terkait dan Pengurus HMI Cabang Manakarra yaitu :

1. Pimpinan Rapat akan meminta kepada Direktur RSUD Prov. Sulbar untuk melakukan kajian ilmiah terkait Pergub Perparkiran di RSUD Prov. Sulbar dengan melibatkan Publik (Mahasiswa) dan diberikan waktu selama 1 bulan;

2. Pelayanan SIMRS membedakan dengan cara online dan manual yang harus disosialisasikan kepada masyarakat terkait penggunaannya;

3. Pimpinan rapat akan menekankan kepada OPD terkait untuk merevisi Pergub No. 8 Tahun 2022 tentang penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;

4. Pimpinan rapat akan menyampaikan dan melaporkan hasil kesimpulan dari rapat penerimaan penyampaian aspirasi masyarakat (unjuk rasa) kepada Pimpinan DPRD.al

Humas_DPRD_Sulbar

BerandaNKRINews

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Usman Suhuriah menghadiri acara WEST SULAWESI INVESTMENT FORUM SENI DAN BUDAYA di Atrium Mall Pentacity Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamis, 9 Februari 2023.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Pameran Produk Khas Sulawesi Barat, tidak hanya itu untuk dapat menarik para Investor di lakukan Meeting Busines, dengan narasumber yaitu, Pj. Gubernur Sulbar, Walikota Balikpapan, Gubernur Otorita IKN dan Moderator Sekprov. Sulbar.

Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, para Kepala OPD Sulbar, para Bupati se-Sulbar, Perwakilan KADIN Kalimantan Timur dan Para Investor.

 

Dalam Meeting Busines ada beberapa point yang disampaikan oleh narasumber, tentunya mengajak para investor dalam daerah maupun luar daerah untuk berkalaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kota Balikpapan yang mana ada banyak produk-produk khas Sulawesi Barat dan juga tempat-tempat wisata yang ada di berbagai wilayah Sulbar tentunya. Itu juga dapat menarik para wisatawan asing/lokal terutama kopi, yang saat ini kita kenal sebagai Kopi Toraja, padahal biji kopinya berasal dari Kabupaten Mamasa Prov. Sulbar. Maka pada kesempatan berikutnya nanti akan diadakan market Investor oleh Pemkot Balikpapan, yang akan di ikuti oleh 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia termasuk Sulawesi Barat, dalam mendukung IKN kedepannya, ucap narasumber Walikota Balikpapan.

 

HumasProtokol_DPRD_Sulbar