Penulis: anam

Sempat Mengalami Kendala Prosedural, Akhirnya Sebanyak 1.149 PMI Diberangkatkan

BERANDA, BERITA DAERAH, INTERNASIONAL, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nunukan telah memberangkatkan 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebelumnya, para PMI sempat mengalami masalah prosedural dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan Republik Indonesia (RI).

Selaku Kepala BP3MI Nunukan, Kombes Pol F Jaya Ginting menyampaikan bahwa sesuai peraturan PMI harus melengkapi persyaratan untuk kembali atau bekerja di luar negeri.

“Kemarin permasalahan yang terjadi dikarenakan PMI yang unprosedural, maka kita membantu agar sesuai prosedur dengan melengkapi persyaratan sesuai aturan, di BP3MI juga sudah ada LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) terdiri dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Imigrasi dan BP2MI,” ujar Ginting saat ditemui di Kantor BP3MI Nunukan, Jumat (28/07/2023).

“Kenapa PMI banyak ditolak atau tidak diterima di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dikarenakan tidak lengkapnya dokumen dan juga negara coba menjaga serta melindungi para PMI secara 3 dimensi, yakni hukum, ekonomi sosial dengan sebelum, saat dan sesudah bekerja hingga kembali ke Indonesia, makanya banyak tidak berangkat,” lanjut Ginting.

Terlepas dari itu, adapun permasalahan PMI juga berawal dari tidak sesuai dengan prosedur resmi sehingga terjadi kasus pekerja ilegal.

Terkait PMI Ilegal, Ginting mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Indonesia kurang paham dan menjadi sasaran empuk calo yang tidak bertanggung jawab.

“Banyak masyarakat kita yang kurang paham dan mungkin tidak mempunyai nasib ekonomi yang baik sehingga banyak calo yang tidak bertanggung jawab menawarkan bekerja di luar negeri dengan dokumen yang tidak lengkap atau malah tidak punya dokumen, lalu berangkat tanpa dokumen hingga bekerja dan itulah yang menjadi masalah, akhirnya jadi pekerja ilegal,” terang Kepala BP3MI Nunukan.

Selanjutnya, Kepala BP3MI Nunukan tersebut juga berharap dan terus berusaha untuk meminimalisir terjadinya PMI yang berangkat secara unprosedur.

“Kita juga akan melakukan pengawasan lebih ketat bersama dengan pihak terkait dari hulu hingga hilir, seperti contohnya melakukan kegiatan sweeping rutin dan juga sosialisasi dengan berbagi cara kepada masyarakat dan sebagainya, sehingga dapat menimimalisir terjadinya kasus PMI Ilegal dan juga Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO),” ujar Kombes Pol F Jaya Ginting.

Adapun Kabupaten Nunukan merupakan salah satu pintu terdepan PMI untuk berangkat bekerja di luar negeri yaitu Malaysia.

(*)

Tradisi 10 Muharram di Nunukan, Warga Antusias Serbu Barang Dagangan Murah

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Masyarakat Nunukan antusias menyambut 10 Muharram dengan berbelanja di pasar murah jalan Jamaker, Jumat (28/07/2023).

Sebelumnya, berjualan ataupun berbelanja saat 10 Muharram merupakan tradisi yang dipercaya warga Nunukan beragama Islam untuk mendapatkan keberkahan.

Dikarenakan menyambut 10 Muharram, banyak toko menjual perabotan rumah dengan harga murah seperti baskom, ember, gayung, sapu dan lain-lain hingga peralatan elektronik.

Selaku salah satu pemilik toko perabotan di pasar jamaker, H. Bahar mengatakan bahwa 10 Muharram merupakan tradisi sehingga masyarakat sangat antusias serta barang yang diperdagangkan.

“Ini tradisi tiap tahun, dan 10 Muharram kali ini bertepatan di hari jumat, biasanya kalau masyarakat Muslim ketika hari jumat itu berkahnya dapat, makanya tahun ini sangat ramai terlepas dia Muslim atau non Muslim dari pagi sampai sore ini, berbeda dari tahun sebelumnya yang tidak seramai ini,” ucap Bahar.

“Barang-barangnya yang kita jual itu seperti gayung, ember dan sebagainya serta peralatan elektronik, untuk harga barangnya kita turunkan 15-20% dari biasanya khusus di 10 Muharram,” lanjut Bahar.

Bersama dengan itu, salah satu pengunjung pasar murah jalan Jamaker, Jeni menyampaikan sangat antusias berbelanja karena momen 10 Muharram hanya setahun sekali.

“Kita masyarakat antusias sekali, karena kegiatan barang murah 10 Muharram ini hanya setahun sekali, apalagi kita ibu-ibu sangat menunggu untuk berbelanja barang-barang murah, dan katanya kalau beli di 10 Muharram itu barangnya tahan lama, saya sendiri sudah 2 kali kembali untuk beli perabotan,” ujar Jeni.

“Saya sebagai warga Nunukan juga berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan karena masyarakat sangat antusias sekali dan semoga bisa makin ramai,” sambung Jeni.

Adapun, terlepas di pasar murah Jamaker, banyak toko lainnya juga menjual barang-barang murah menyambut 10 Muharram.

(*)

Stok Blangko Kosong Dari Pusat, Disdukcapil Nunukan Sementara Tidak Layani Pembuatan KTP-el

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak berjalan sementara waktu dikarenakan kosongnya blangko di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, pelayanan pembuatan KTP-el terhenti mulai hari senin tanggal 24 juli 2023 hingga batas waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan pengunguman Disdukcapil Nunukan.

Selaku Sekretaris Disdukcapil Kab.Nunukan, Mesak mengungkapkan bahwa ketersediaan blangko yang tidak ada di seluruh Disdukcapil Indonesia hingga membuat pelayanan pembuatan KTP-el dihentikan sementara.

“Sejak 3 (tiga) hari yang lalu memang kita tidak bisa layani pembuatan KTP-el dikarenakan stok blangko kosong di Disdukcapil seluruh Indonesia, menurut informasi di bulan agustus baru ada stok blangko lagi,” ujar Mesak saat ditemui di Kantor Disdukcapil Kab.Nunukan pada Kamis (27/07/2023).

Namun demikian, Mesak menyampaikan bahwa untuk kebutuhan masyarakat terdapat solusi yakni dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan biodata penduduk.

“Solusinya kita bisa arahkan untuk membuat aplikasi IKD untuk masyarakat yang menggunakan hp android, dimana aplikasi tersebut bisa menampilkan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan untuk masyarakat yang tidak menggunakan smartphone kita juga bisa cetak yang namanya biodata penduduk sebagai pengganti sementara KTP-el,” sambung Mesak.

Bersama dengan itu, Sekretaris Disdukcapil Kab.Nunukan tersebut juga menambahkan bahwa pelayanan yang lain berjalan seperti biasa serta mengatakan seluruh pengerjaan proses dokumen hanya akan memakan waktu sehari.

“Pelayanan lain tetap berjalan serta kami juga untuk proses dokumen itu sebenarnya hanya butuh waktu sehari pasti sudah jadi, asalkan tidak ada kendala seperti jaringan, atau perubahan data pemohon, dan lain lain,” terang Sekretaris Disdukcapil Nunukan.

Adapun, kasus yang sama terjadi pada Disdukcapil di berbagai daerah mulai dari dalam hingga luar provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

(*)

Kanwil DPJb Kaltara Sampaikan Kinerja APBN Provinsi Semester I Tahun 2023

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) gelar konferensi pers terkait Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kaltara semester I tahun 2023 bertempat di aula Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Kamis (27/07/2023).

Terlihat hadir dalam kegiatan konferensi pers Kepala KPPN seluruh daerah di Kaltara, perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai Tarakan dan Nunukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan, seluruh pegawai KPPN Nunukan, serta beberapa awak media lingkungan Kaltara.

Selaku Kepala Kanwil DJPb Prov.Kaltara, Sakop menyampaikan penjelasan terkait kinerja APBN Nasional dan provinsi Kaltara pada semester I tahun 2023.

“Postur APBN tahun 2023 ditargetkan defisit sebesar 2,84% dari PDB, defisit ini terbentuk dari rencana belanja negara yang sebesar Rp3.061,2 triliun sedangkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun, capaian realisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2023, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.255,7 triliun (41,0% Pagu) sedangkan pendapatan negara telah mencapai Rp1.407,9 triliun yang mana 57,2% dari Target APBN 2023,” ucap Sakop.

“Dari alokasi APBN tahun 2023 tersebut, pagu belanja negara yang disalurkan ke Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp12,42 triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,93 triliun dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp8,48 triliun,” terang Kepala Kanwil DJPb Kaltara.

Selanjutnya, Sakop juga menyampaikan realisasi belanja negara dan transfer daerah beserta dengan fungsi alokasi APBN tersebut.

“Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi belanja negara di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai Rp5,5 triliun atau 44,54 % dari alokasinya, Realisasi Belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja kementerian Lembaga sebesar Rp1,7 triliun atau 43,48 % dari alokasi dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp3,8 triliun atau 45,04% dari alokasi,” ujar Sakop.

“Juga realisasi belanja kementerian/Lembaga tersebut di antaranya digunakan untuk pembangunan ruas jalan nasional dan pembangunan pos lintas batas negara. Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah di antaranya digunakan untuk pembayaran Biaya Operasional Sekolah, Biaya Operasional Puskesmas, tunjangan profesi guru ASN daerah dan biaya operasional PAUD,” lanjut Sakop.

Terakhir, Kepala Kanwil DJPb Kaltara mengungkapkan realisasi serta sumber pendapatan negara di Kaltara.

“Sedangkan realisasi pendapatan negara sampai dengan 30 Juni 2023 di provinsi Kalimantan Utara telah mencapai Rp1,08 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari realisasi pendapatan pajak sebesar Rp919,49 miliar, bea cukai Rp8,55 miliar dan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp154,96 miliar,” sambungnya.

Adapun, kali ini konferensi pers Kinerja APBN Kaltara digelar di KPPN Nunukan setelah sebelumnya bertempat di Kota Tarakan

(*)

Bunda PAUD Sebut Tugas dan Peran Guru PAUD/TK Luar Biasa

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TANJUNG SELOR – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rachmawati Zainal, S.H., menyambut penuh hangat kedatangan para guru paud yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam (FKGPAI) bertempat di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltara, Selasa (25/7/2023). Adapun tema dalam pertemuan tersebut yakni, “Wujudkan Generasi Cerdas dan Berakhlak.

“Karna kepadatan jadwal masing-masing, saya dari Malinau, KTT kemudian Tarakan lalu langsung kembali tadi pagi. Alhamdulillah hilang rasa lelah ketika kita saling berjumpa,” ungkap Rachmawati.

Bagi Rachmawati rasa semangat bersilaturahmi menghilangkan segala lelah bagi para guru yang hadir dari luar ibukota provinsi. Rachmawati mengungkapkan seorang guru PAUD dan taman kanak-kanak masih dianggap tugas mudah oleh sebagian orang.

“Kecil bagi orang yang tidak melihat secara keseluruhan, tapi bagi saya luarbiasa bagaimana seorang guru paud itu mengayomi anak didiknya, mulai datang hingga pulang seorang guru harus bisa mengamati, mengawasi dan membimbing setiap muridnya,” ucap Rachmawati.

Tugas yang lebih mendetil seorang guru PAUD/TK untuk mendidik dan memahami tiap muridnya menjadi hal yang berbeda dengan anak-anak di usia Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kita saja yang membimbing satu anak bukan main, apalagi duapuluh sampai tigapuluh anakanak, tepuk tangan kita untuk para guru yang luar biasa,” tambahnya menyemangati para guru.

Rachmawati menekankan agar para guru di era arus digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi menjadi tantangan agar anak-anak tidak bergantung pada gadget.

“Kita perlu bersama-sama bersatu agar mengembalikan minat baca anak-anak kita,” ucap Rachma mengakhiri sambutannya.

Silaturahmi oleh Bunda Paud Kaltara langsung di Rujab Gubernur Kaltara ini kali pertama dilaksanakan dan mengundang antusias para tenaga didik. Esti salah satu guru asal kota Tarakan mengungkapkan ini kali pertamanya juga melakukan perjalanan menuju Tanjung Selor.

“Kami antusias untuk kemajuan pendidikan yang lebih baik di Kaltara. Alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan ibu gubernur yang ramah dan baik serta memasyarakat,” ungkap Esti memberikan kesannya.

(dkisp)