Naik 94,4 Persen dari Tahun Sebelumnya, Penegakan Hukum Keimigrasian Meningkat Dalam Lima Bulan Pertama 2024

NUNUKAN – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan kenaikan signifikan dalam penegakan hukum keimigrasian Indonesia.

Dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2024, jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 Warga Negara Asing (WNA), dengan rata-rata 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya.

Jumlah ini meningkat 94,4% dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang tahun 2023..

“Imigrasi harus balance, di satu sisi kita upayakan bagaimana tugas-fungsi fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing berkualitas, di sisi lain kita tetap waspada, tidak boleh lengah, kita giatkan operasi, turun pengawasan, baik itu pengawasan darat ataupun laut, di bandara maupun pelabuhan,” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Kamis (13/6/2024).

Hingga Mei 2024, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian.

Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi juga telah melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing.

Bersama dengan itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Adrian Soetrisno, menyatakan bahwa dinamika geopolitik negara-negara di dunia yang saat ini tengah berlangsung juga berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia dengan tingginya lalu lintas orang asing.

“Di Nunukan, dari Januari hingga Mei 2024, kami telah melakukan 16 detensi, 5 deportasi, dan 2 penegakan hukum keimigrasian (pro justitia) terhadap WNA, kami juga merencanakan untuk menggiatkan operasi pengawasan orang asing di masa mendatang, baik dalam skala lokal seperti ‘Bali Becik’ maupun skala nasional,” tutur Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan.

“Adapun ini juga untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi,”tutup Adrian Soetrisno.

(*)

KPU RI Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2024 di Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) bersama dengan KPU Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pasca pemungutan suara kepada kelompok pemilih strategis dan rentan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) segmentasi pemilih perempuan di Ballroom Hotel Laura, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (14/06/2024) siang.

Sebelumnya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota legislatif kabupaten/kota, provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah dilakukan pada 14 Februari 2024.

Selaku Fungsional Muda Humas dan Pustaka pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Asep Hasan menyampaikan bahwa kegiatan bertujuan meningkatkan kualitas partisipatif pemilih.

“Acara sosialisasi dan pendidikan dapat terus berkelanjutan maka KPU perlu melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan partisipatif memilih lewat kegiatan ini untuk daerah 3T,” tutur Asep Hasan.

Kemudian, Ia juga mengatakan bahwa jumlah peserta sebanyak 100 orang.

“Kegiatan ini mengundang peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari segmen perempuan dan perwakilan dari pengurus partai politik,” terangnya.

Terdapat beberapa tujuan utama KPU dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan, dimana diantaranya meningkatkan literasi masyarakat terkait pemilu dan demokrasi terkhusus pada daerah 3T, lalu memberikan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk aktif pada tahapan pasca Pemilu, terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat partisipasi pemilih secara berkelanjutan menyongsong Pilkada 2024.

Bersama dengan itu, Ketua KPU Nunukan, Riko Ardiansyah menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tahun ini untuk Kabupaten Nunukan digelar dengan segmentasi keterwakilan perempuan.

“KPU selalu mencoba menggelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan seperti ini, dan kegiatan ini juga dilakukan di beberapa wilayah Indonesia tapi dengan segmen yang berbeda, khusus di Kabupaten Nunukan itu terfokus pada keterwakilan perempuan pada pasca Pemilu 2024,” kata Riko Ardiansyah.

Lalu, Ketua KPU Nunukan juga mengatakan bahwa keterwakilan perempuan untuk pemilih di Kabupaten Nunukan berdasarkan data sebanyak 47 persen dari jumlah keseluruhan.

“Berdasarkan data DPO4, cuman kita belum bisa merilis data terbaru dikarenakan belum masuk tahapan coklit, tetapi berdasarkan data yang sudah ada itu sebanyak 47 persen keterwakilan pemilih perempuan di kab. Nunukan,” ujar Ketua KPU Nunukan.

Terlihat kegiatan sosialisasi dan pendidikan dari KPU RI, menghadirkan 3 narasumber diantaranya Komisioner KPU kab. Nunukan, Muhammad Rusli, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) provinsi Kaltara, Yohanes dan Akademisi kab.Nunukan, Hasna, S.Pd., M.Pd.

(neni,meri/nam)

KPU Nunukan Gelar Sosialiasi Peran Media Pada Tahapan Pilkada 2024

NUNUKAN – Bertempat di Cafe 93, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan sosialisasi peran media dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Jumat (14/06/2024) sore.

Terlihat hadir Ketua KPU Nunukan, Riko Ardiansyah, Komisioner KPU Nunukan, Abdul Rahman dan Syahruddin serta insan pers di lingkungan wilayah kab. Nunukan.

Selaku Ketua KPU Nunukan, Riko Ardiansyah menyampaikan bahwa perjalanan informasi tahapan Pilkada sangat penting maka dari itu peran media sangat dibutuhkan.

“Lewat agenda kali ini, kami harapkan KPU dan Media di Nunukan bisa berjalan dengan baik terutama dalam mensukseskan Pilkada 2024,” ujar Riko Ardiansyah.

Lebih lanjut, Riko juga mengatakan bahwa melalui kegiatan sosialisasi, KPU bisa menerima saran dari rekan-rekan media terkait tahapan Pilkada 2024.

“Di kegiatan ini juga kami mohon bantuan dan saran untuk teman-teman media kepada KPU, jangan sampai ada miskomunikasi terutama dalam penyampaian informasi ataupun kerjasama,” tutur Ketua KPU Nunukan.

Selain itu, Komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Nunukan, Syahruddin mengatakan tujuan kegiatan sosialisasi agar terbentuk sinergitas antara KPU dan insan media.

“Tentu tujuan kegiatan ini agar sinergitas bersama-sama teman media terbangun dari awal proses tahapan Pilkada 2024, dimana kita tau media merupakan aktor penting dalam tegaknya demokrasi terkhusus penyampaian informasi KPU,” ujar Syahruddin.

Lalu, Syahruddin menuturkan bahwa dalam waktu dekat KPU akan melakukan tahapan Pilkada yakni perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dan juga pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih.

“Saat ini tahapan Pilkada, KPU masih dalam perekrutan Pantarlih, dimana setelah itu, nantinya pada tanggal 24 Juni kita akan melakukan tahapan Coklit data pemilih secara serentak,” terangnya.

Adapun seperri diketahui Pilkada 2024 akan serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk memilih kepala daerah yakni Gubernur, Walikota dan Bupati pada 27 November 2024 mendatang.

(nam/nam)

Kunjungan ke Perbatasan RI-Malaysia, Kepala BP2MI Cek Langsung Jalur PMI Ilegal di Sebatik

NUNUKAN – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melakukan kunjungan ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara (Kaltara) di Kabupaten Nunukan.

Salah satu agenda kunjungan yakni melakukan pemeriksaan 3 jalur PMI ilegal yang dilalui oleh sindikat di pulau Sebatik.

Beberapa jalur tersebut diantaranya pda daerah patok perbatasan Aji Kuning, lalu pelabuhan Somel Sei Pancang dan PLBN Sei Nyamuk.

Selaku Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan bahwa telah memantau langsung beberapa titik jalur ilegal WNI yang ingin bekerja di Malaysia.

“Dalam hal ini BP2MI ingin memastikan jalur keluar masuk ke Malaysia dengan konteks setiap anak bangsa yang akan bekerja ke Malaysia harus melewati proses secara resmi karena untuk memastikan mereka aman secara utuh terutama di Malaysia nantinya,” ucap Benny Rhamdani saat melakukan kunjungan di PLBN Sei Nyamuk, Sebatik, Kamis (13/06/2024) sore.

“Namun memang pasti akan selalu ada jalur jalur atau celah yang dilewati oleh para sindikat PMI ini di perbatasan, bukan hanya di Kaltara, dan itu sulit untuk memastikan mereka tidak keluar, tetapi negara musti memastikan komitmen kepada seluruh anak bangsa,” sambung Benny Rhamdani.

Lebih lanjut, Ia menuturkan bahwa SISKOP2MI mencatat terdapat kurang lebih 850 jiwa yang bekerja sebagai PMI tetapi kenyataannya lebih daripada itu.

“Kalau SISKO itu yang tercatat hanya sekitar 850 yang bekerja sebagai PMI di Malaysia, namun secara unprosedural itu bisa mencapai 2 juta, ini memang problem masa lalu karena mereka berkeluarga disana, problemnya adalah ekonomi atau lapangan kerja,” tuturnya.

PMI non prosedural merupakan permasalahan yang perlu diatasi, dimana tak hanya BP2MI tetapi dengan seluruh stakeholder terkait.

Berdasarkan itu, Kepala BP2MI menyampaikan bahwa sinergitas antara Balai Pelindungan, pemerintah pusat dan daerah serta TNI/Polri diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemda tetapi perlunya kolaborasi sinergi antara BP2MI, Pemda dan pusat, serta aparat TNI/Polri, untuk membuktikan negara ini hadir, negara tidak boleh kalah melawan sindikat penempatan ilegal,” terang Kepala BP2MI.

Bersama dengan itu, Benny Rhamdani juga berkomentar soal PLBN Sei Nyamuk, Sebatik, yang dimana belum diaktifkan hingga sekarang.

“Di era pemerintahan sekarang daerah border Perbatasan tidak kalah dengan negara Malaysia, bisa kita lihat dari pelabuhan ini, tetapi disayangkan karena permasalahan diplomasi, pelabuhan ini belum diaktifkan,” kata Benny Rhamdani.

Terkait PLBN Sei Nyamuk, Benny Rhamdani berharap agar cepat diaktifkan agar menjadi pusat lintas antar negara Indonesia dan Malaysia.

“Tentu saya berharap, jika terkait BP2MI dan juga pelabuhan ini menjadi pusat arus barang dan orang, semoga cepat diaktifkan dan permasalahannya bisa selesai agar bisa menjadi pintu utama yang baik ke Malaysia,” harapnya.

Selain itu, terlihat hadir menemani kunjungan Kepala BP2MI di Sebatik, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menjelaskan bahwa titik yang dicek langsung bukan hanya untuk arus ilegal tetapi juga ada yang resmi.

“Tadi kita bersama Kepala BP2MI telah mengunjungi langsung jalur tersebut, namun itu bukan hanya untuk jalur ilegal tetapi ada juga yang resmi seperti paspor yang dicop selama 1 bulan,” ucap Bupati Laura.

Kemudian, Bupati Nunukan tersebut juga menyampaikan bahwa kekurangan dilapangan bisa menjadi perhatian Kepala BP2MI untuk dibawa ke Pusat setelah meninjau langsung di beberapa titik.

“Tadi beliau juga sudah melihat langsung beberapa titik dimana ketika kekurangan dilapangan bisa menjadi referensi beliau untuk dibawa ke pusat agar bisa menjadi perhatian ataupun regulasi, dimana agar permasalahan PMI di Kabupaten Nunukan bisa menjadi lebih baik lagi,” imbuh Bupati Nunukan.

Adapun setelah kegiatan peninjauan langsung ke 3 titik di Pulau Sebatik, Kepala BP2MI melanjutkan perjalanan ke Kantor BP3MI Kaltara untuk meresmikan Mushollah dan ramah tamah bersama Forkopimda serta instansi vertikal Kabupaten Nunukan.

(nam/nam)

Pangdam V/Bariwjaya Kunjungan ke Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC di Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rafael Granada Baay melaksanakan kunjungan kerjanya ke Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Nunukan.

Seperti diketahui Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Pangdam melakukan peninjauan langsung kondisi Makotis Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC dan juga pos yang berada di Sebatik.

Berbagai pengarahan dilakukan oleh Pangdam, salah satunya termasuk menjaga nama baik TNI selama berada di daerah penugasan.

“Dalam melaksanakan kegiatan agar memperhatikan faktor keamanan untuk menghindari kecelakaan yang tidak d inginkan, serta jangan melakukan asusila istrimu menunggu di rumah, keberhasilan selama ini jangan kotori dengan hal-hal yang tidak baik,” jelas Pangdam, Rabu (12/06/2024).

Dikonfirmasi usai menyambut kedatangan Pangdam, Dansatgas berujar jika kunjungan yang dilakukan oleh Mayjen TNI Rafael tersebut, merupakan suatu kehormatan bagi Satuannya.

“Kedatangan Pangdam, tentu mampu memotivasi moril prajurit,” ucap Dansatgas.

Bukan hanya itu, Dansatgas mengatakan, kondisi pos penjagaan hingga peralatan yang saat ini digunakan oleh Satgas dalam menjaga perbatasan antar Negara, tepatnya antara Indonesia-Malaysia tak lepas dari peninjauan yang dilakukan oleh Pangdam.

“Sejauh ini, semua prajurit Satgas Yonarhanud 8/MBC tetap semangat dalam menjalankan tugas. Kami juga akan terus melakukan yang terbaik selama melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI – Malaysia,” tandas Letkol Iwan.PenArh8.

Adapun terlihat kedatangan Pangdam disambut langsung oleh Forkopimda, hingga instansi vertikal. Tanpa terkecuali, Dansatgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC, Letkol Arh Iwan Hermaya.

(*nam)