Penulis: anam

NUNUKAN – Memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1444 Hijriah, Bupati Nunukan yakini diwakili Camat Nunukan Hasan Basri menghadiri peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan di Mesjid Ar-Rahman Nunukan, Jl. Pasantren Nunukan Tengah, Malam (7/12)

Peringatan Maulid Nabi ini diisi dengan tausiyah agama oleh Ustad. Muhammad Yusuf yang berasal dari Makassar. Turut hadir Ketua FKUB Kab. Nunukan, Danramil, Kapolsek, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, majelis taklim, Serta Para Jama’ah, serta masyarakat sekitar.

Hasan Basri yang membacakan sambutan Bupati Nunukan menysmpaikan bahwasannya peringatan Maulid Nabi ini jika mengacu pada kalender tahun 1444 hijriah, maka bulan Maulid atau rabiul awal sebetulnya sudah cukup lama berlalu. Namun karena kecintaan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, maka memperingati rasa syukur atas kelahirannya bisa dilakukan kapan saja.

‘ Seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dengan tulus, ikhlas, kita bersedia meluangkan waktu dan tenaga sejenak untuk duduk di majelis yang mulia ini semata-mata hanya untuk mendengarkan hikmah – hikmah Maulid Nabi. Sebagai umat muslim, kita semua percaya bahwa jejak, sejarah, dan semua yang terkait dengan Rasulullah SAW begitu indah untuk disimak, dan diresapi kapanpun dan di manapun”, ujarnya.

Majelis yang mengupas segala sisi dari kehidupan nabi Muhammad akan selalu menjadi majelis yang dimuliakan, dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Maulid nabi yang dirayakan setiap tahun sejatinya adalah momentum istimewa untuk mengukur sejauh mana bisa meneladani Rasulullah SAW dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Jangan sampai, setiap tahun kita memperingati Maulid dengan penuh kemeriahan, namun ternyata sikap, tutur kata, dan perbuatan sehari-hari justru bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad. Maka Maulid Nabi harus dijadikan seperti raport yang menunjukkan nilai yang sudah diraih selama satu tahun.

“Oleh karena itu, saya berharap momentum peringatan Maulid Nabi senantiasa seiring sejalan dengan peningkatan kualitas iman dan taqwa kepada Allah SWT. Apabila kita mampu memetik hikmah dari setiap Maulid Nabi yang kita adakan, maka kita bersama akan mampu membangun sebuah tatanan masyarakat religius, kuat, solid, dan produktif, sebuah masyarakat yang bisa menjadi modal berharga bagi pembangunan yang kita laksanakan bersama-sama”, ujar Hasan Basri.

Dalam ceramahnya, Ust. Muhammad Yusuf mengatakan bahwa seluruh negara yang melaksanakan maulid, negara yang paling lama bermaulid adalah Afrika Selatan, di Afrika peringatan dilaksanakan selama enam bulan lamanya, dan Afrika Selatan selama melaksanakan maulid dan pembacaan sirah Nabi salam satu bulan penuh dan mengadakan acara ta’lim bahkan ziarah ke makam-makam para ulama, maka Afrika Selatan yang dulunya adalah padang pasir yang tandus dan gersang, ternyata tumbuh tanaman – tanaman yang begitu subur berkah peringatan maulid nabi SAW.

Kita di Nunukan memperingati Maulid ini baru sampai Jumadil ula. Saya mempunyai jadwal maulid masih ada sampai tanggal 9 Januari dan ini bukan yang terakhir. Saya sampaikan, istilahkan ini bukan perayaan. Maulid itu adalah peringatan berbeda dengan perayaan. Kalau perayaan dalam istilah Islam kita, tiga hari raya yang pertama adalah hari raya idul Fitri, hari raya idul Adha dan sekaligus hari raya Jumat sebenarnya.

” Sebagai hari yang diberikan hadiah baginda Rasulullah SAW untuk maulid, kita mengatakan peringatan, tapi ada dua istilah yang pertama maulid nabi, yang kedua adalah maulud nabi. Apa perbedaannya
‘maulud’ bukan ‘maulid’. Kalau kita katakan maulid, yang kita rayakan yang kita hormati adalah hari dimana Nabi Muhammad dilahirkan, karena itu sighat zaman. Tapi kalau kita katakan maulud, berarti yang kita hormati adalah bayi yang dilahirkan, yaitu bayi Muhammad. Itu berbeda, jadi kalau kita mengatakan peringatan maulid berarti kita memperingati waktu kelahirannya yaitu di 12, dan pendapat yang kedua 9 rabiul awal bertepatan pada hari senin, itu adalah peringatan maulid. Kalau peringatan Maulud berarti Rasulullah yang kita peringati karena dia hadir di muka bumi sebagai rahmat makanya berbeda”, ujarnya.

(PROKOMPIM/Nam)

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri kegiatan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Daerah dan Pelayanan BUMD Migas Tahun 2022. Kegiatan kali ini dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kab. Nunukan bekerjasama dengan ULS-PPID Universitas Mulawarman Samarinda, Rabu (7/12).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan lantai IV Kantor Bupati Nunukan ini juga dihadiri Ketua Unit Layanan Strategis (ULS) Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah Universitas Mulawarman Samarinda H. Fahrunsyah, Anggota DPRD Kab. Nunukan Hj. Nikma, Sekretaris Bappeda Litbang Kab. Nunukan Wilson, serta Kepala OPD terkait di Lingkungan Pemkab Nunukan.

Dalam arahannya Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM tahun 2016 tentang ketentuan partisipasing interest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi mengamanatkan setiap badan usaha yang akan melaksanakan usaha minyak dan gas di wilayah tersebut diharuskan menawarkan 10% dari nilai kontrak kerjanya kepada daerah yang diwujudkan dengan dalam bentuk BUMD.

“Ini sudah ada dasarnya jadi kita harus bergerak untuk mempersiapkan, karena persiapan-persiapan ini tentu tidak akan mudah dan tim ini sudah bekerja sejak beberapa bulan yang lalu. Intinya kita harus mempersiapkan, karena beberapa waktu lalu di DPRD juga sudah disiapkan Raperdanya”, ungkapnya.

Dari Peraturan Menteri ESDM tersebut, BUMD yang dibentuk haruslah spesifik dan khusus bergerak di bidang migas.

“Jadi kita harus mempersiapakan seperti analisisnya, jadi ini masih berproses dan tentu nantinya akan melibatkan beberapa kementerian yang ada. Saya minta tolong kepada tim ini untuk bekerja fokus dan harus clear. Kita pastikan juga tim ini nantinya produk yang dihasilkan berkualitas dan maksimal terkait dengan target dan rencana kedepannya”, ujar Laura.

Dapat diketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMND), pembentuk BUMD harus persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada 5 hal yangenjadi syarat dalam pembentukan BUMD yaitu RJPMD, Laporan keuangan daerah, Laporan APBD, Dokumen analisis kebutuhan daerah, dan analisis kelayakan usaha.

“Jadi saya minta kepada OPD bahwa ini adalah salah satu agenda prioritas dan penting yang harus menjadi perhatian kepada seluruh OPD yang ada.”tegasnya.

Selain itu ketua ULS PPID H. Fahrunsyah dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya kegiatan ini harapannya kedepan nantinya tetap menjaga kualitas hasilnya dan dokumen-dokumennya bisa bermanfaat untuk pembangunan di Kabupaten Nunukan.

“Kami berharap kedepannya bisa terus melakukan kerjasama-kerjasama yang lebih strategis san bermanfaat bagi pembangunan daerah serta masyarakat.”ujarnya.

Fahrunsyah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan laporan ke tiga, laporan pertana sudah dilaksanakan berupa draft laporan pendahuluan, kemudian draft laporan antara, dan kemudian draft laporan yang ketiga adalah laporan akhir.

“Saya perlu sampaikan juga bahwa laporan ke tiga ini ternyata banyak perbaikan-perbaikan, sangat progresif. Perubahan-perubahannya sangat besar sekali dilakukan ketika kami diikut sertakan untuk berdiskusi dan berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri. Disana banyak mendapatkan masukan-masukan sudah diakomodir tim kami untuk bisa diperbaiki sesuai arahan-arahan yang ada.”ungkapnya.

(PROKOMPIM/Nam)

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak, Faridah Ariyani membuka secara resmi kegiatan sosialisasi gugus tugas Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI) yang merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan itu diselenggarakan sehingga pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah bersinergi bersama-sama memastikan pemenuhan kebutuhan yang layak serta perlindungan bagi anak keluarga PMI. Kegiatan tersebut menghadirkan langsung narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Dra. Hj. Arsanah.

Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam kegiatan sosialisasi gugus tugas Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Nunukan, Faridah menyampaikan 3 hal yang menjadi fokus utama, yaitu (1) melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengelolaan remitansi sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi PMI dan keluarga, (2) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan (3) menjamin pemenuhan hak-hak keluarga PMI.

Harapannya dengan adanya gugus tugas tersebut setiap bagian lembaga atau instansi yang ada memiliki pemahaman tentang peran masing-masing dalam bina keluarga pekerja migran Indonesia dan dapat berkontribusi untuk merancang dan menerapkan program.

“Jadi saya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini agar terbentuk sinergitas kebijakan dalam bina keluarga pekerja migran bersama pemerintah Kabupaten Nunukan dengan GT-BK-PMI. Saya berharap dengan ditetapkannya kebijakan yang kuat dapat melindungi dan membina keluarga migran di Kabupaten Nunukan”, ujar Faridah.

(PROKOMPIM/Nam)