Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024

NUNUKAN – Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Amin mewakili Bupati Nunukan menghadiri Acara Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2024. Acara tersebut dilaksanakan di Ballroom Hotel laura Nunukan. Rabu (4/1).

Acara pelantikan kali ini juga dihadiri Anggota DPRD Kab. Nunukan, Perwakilan unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Plt. Kepala Kesbangpol Kab. Nunukan, Kabid Perda Sat Pol PP Muzaini, Kepala RRI Nunukan, Ketua KPU Nunukan, Ketua Bawaslu Nunukan, Ketua Partai-partai Politik di Kab. Nunukan.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor : 01/PP.04.1-Kpt/6503/2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebanyak 105 orang dilantik menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kab. Nunukan Pemilu Tahun 2024.

Dari masing-masing Kecamatan dilantik sebanyak 5 orang. Pelantikan kali ini juga dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting bagi peserta pelantikan yang tidak bisa hadir sebanyak 16 orang yang berada di Kec. Krayan.

Asisten Pemerintah dan Kesra Muhammad Amin berkesempatan menyampaikan sambutan Bupati Nunukan. Bupati Laura berharap pada pemilihan umum 2024 mendatang bisa berjalan dengan lancar, aman, adil, demokratis, dan berkualitas.

“Semua tahapan yang telah disusun oleh KPU bisa berjalan tepat waktu, semua regulasi yang ada bisa dipatuhi oleh segenap peserta pemilu dan melibatkan partisipasi yang besar dari masyarakat.” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota PPK yang telah dilantik agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Serta PPK juga harus mampu menjaga netralitasnya, mampu menjaga jarak yang sama dengan semua peserta pemilu, baik partai politik maupun perseorangan.

“Netralitas dan profesionalisme ini menjadi penting, karena kekuatan PPK PPK sejatinya memang berada di kedua aspek tersebut. Tanpa netralitas, PPK anak sangat mudah di pengaruhi oleh pihak-pihak lain yang akan membuat pemilu menjadi tidak adil.”

Selain itu, Bupati juga menyampaikan kendati harus memegang teguh netralitas, namun PPK tidak boleh menjadi sosok yang tidak tersentuh. PPK harus mampu membangun komunikasi yang baik dan efektif kepada semua stakeholder yang terkait dengan pemilu, baik itu partai politik, aparat keamanan, panwaslu, hingga tokoh-tokoh masyarakat.

Selanjutnya ketua KPU Kab. Nunukan Rahman, menyampaikan kepada seluruh anggota yang telah dilantik, bahwa pada saat nanti kembali ke daerahnya harus terus melakukan koordinasi dengan masing-masing camat karena itu hal yang sangat penting begitu oula dengan panwascam.

(PROKOMPIM)

Air Baku di Embung Menyusut, Pemkab Berupaya Masyarakat Tercukupi Air Bersih

NUNUKAN – Pengadaan air bersih bagi kebutuhan harian warga Nunukan menjadi menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah. Ketersediaan air bersih yang mulai terbatas meresahkan masyarakat dikarenakan embung penampungan air mulai mengering. Hujan yang tidak kunjung turun menambah berkurangnya pasokan air di masing-masing embung. Berbagai cara Pemda Nunukan lakukan, mulai dengan mengarahkan semua armada pengangkut air (Mobil Tangki) Milik Pemerintah Daerah,BPBD, dan armada TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, juga dengan membersihkan aliran sungai yang menuju ke embung. Dengan kordinasi yang baik, akhirnya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Air Minum Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor akan meninjau lokasi embung yang ada di Nunukan.

Sebelum berkunjung ke lokasi embung, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi pembahasan tentang ketersediaan air baku, yang dilaksanakan di Ruang pertemuan hotel Lenflin Nunukan, Selasa (3/1), malam hari.

Serius menangani persoalan air baku di Kabupaten Nunukan, Bupati Nunukan menggelar Rapat dengan didampingi oleh Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah. Tampak turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Serfianus, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Asmar, Kepala Bappeda Litbang Raden Iwan Kurniawan, Kepala Dinas PUPRPKP Abdi Jauhari, Direktur PDAM Masdi, Kepala Inspektorat, Kabag Ekonomi dan Camat Nunukan Selatan Bau Syahril.

Dalam rapat tersebut, Bupati Laura mengemukakan usulan prioritas terkait air baku yang ada di Nunukan, seperti waktu dekat dibutuhkannya pengerukan sungai Bolong, pengerukan embung Sungai Bilal, pengerukan embung sungai Lapri serta pembebasan lahannya, pembebasan lahan dan pembangunan embung sungai Limau, pembangunan IPA sungai Limau, pembangunan IPA Pagatason, dan Pengadaan mobil tangki air.

” Kami mohon pak dibantu, ini bukan hanya persoalan Kabupaten Nunukan tapi juga secara nasional, karena merupakan citra bangsa yang berada di garda depannya Indonesia,” pinta Bupati Laura.

Berdasarkan hal tersebut, dalam jangka waktu pendek Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Air Minum Surya dharma hasyim, ST MT memberikan biaya pemeliharaan untuk masing-masing embung sebanyak 350 juta, uang tersebut nantinya bisa dipakai untuk biaya pengerukan embung.

Seusai rapat, agenda dilanjutkan esok hari, Rabu (04/01) melakukan peninjauan embung.

(PROKOMPIM)

Nunukan Krisis Air, Pemda dan Kementrian PUPR BWS Kalimantan V Tanjung Selor Lakukan Peninjauan

NUNUKAN – Pemerintah Daerah (Pemda) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nunukan beserta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor Melakukan peninjauan terhadap embung yang berada di Nunukan, Rabu (04/01/2023)

Setelah keringnya embung yang digunakan sebagai penampungan air untuk masyarakat Nunukan mengakibatkan terjadinya krisis air yang melanda Nunukan di akhir tahun 2022 hingga sekarang.

Selaku Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M mengatakan bahwa “Sampai sekarang ini air tetap mengalir tetapi memang pembagiannya dibatasi karena debit air yang kurang, kita juga sudah melakukan bantuan air kepada masyarakat dan akan beberap kali kita lakukan cuman memang armada kita banyak mengalama kendala kerusakan jadinya terlambat” ungkap Laura.

“Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar menempuh jalan bersama melaksanakan doa bersama, seperti dalam Islam ada sholat untuk menurunkan hujan” lanjut Laura.

Selain Pemda Nunukan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V Tanjung Selor dari Kementrian PUPR, Suryadarma Hasyim, S.T., M.T ikut lakukan peninjauan dan mengatakan bahwa “Kalau memang daerah kalimantan yang besar memang supply airnya berasal dari sungai besar dan air tanah, sedangkan untuk Nunukan karena tidak punya potensi sungai besar menjadikan sumber air berasal dari cuaca yakni air hujan, untuk kepulauan kalimantan sendiri sebenarnya curah hujannya tinggi tetapi memang untuk akhir tahun ini iklim berubah ubah jadi ini murni dari masalah alam” tutur Suryadarma.

“Kami sudah punya masterplan yakni upaya memenuhi kebutuhan air untuk Nunukan, membangun sekitar 10 embung untuk pulau Nunukan dan Sebatik tetapi itu dilakukan secara bertahap, terencana dan harus sinergi
, sekali lagi saya katakan bahwa dalam 1 dan 2 tahun ini belum bisa teratasi karena sumber air kita sangat minim sekali hanya berasal dari air hujan” Lanjut Suryadarma

Terdapat 4 embung yang berada di Nunukan, 2 embung yang sudah dioperasikan yakni Embung Bolong dan Embung Bilal, 1 embung yang belum dioperasikan yakni Embung Fatimah, dan 1 yang masih tahap perencanaan yaitu Embung Limau.

(Nam)

Hari Amal Bhakti Kemenag RI ke-77 Angkat Tema Kerukunan Umat, Indonesia Hebat

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., diwakili Sekertaris Provinsi (Sekprov) Dr H Suriansyah, M.A.P membacakan langsung sambutan Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas, di Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) ke-77.

Mengangkat tema “Kerukunan Umat, Indonesia Hebat”, upacara Hari Amal Bhakti tersebut berlangsung di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, Selasa (3/1/2023).

“Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis, kerukunan sering menguji kita lebih-lebih menjelang pemilu 2024,” ujar Sekprov membacakan sambutan Menag RI.

Kerukunan merupakan pra-syarat pembangunan nasional sebab dalam pembangunan membutuhkan stabilitas.

“Stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai. Di tahun politik ini, potensi terjadinya ketidak rukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda-beda tetap saja ada,” tambahnya.

Politisasi agama dan tempat ibadah yang kerap terjadi untuk meraih efek elektoral juga menjadi perhatian menjelang tahun pemilu.

“Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampenye sudah mulai terjadi. Politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi, agar kerukunan umat tidak ternodai,” ungkapnya.

Keluarga besar Kemenag bersama tokoh agama dan masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam membina suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian sesungguhnya.

“Saya minta tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag yang ikut melakukan provokasi di tengah keberagaman. ASN Kemenag harus mejadi simbol kerukunan dan persaudaraan dan yakinlah kerukunan umat akan megantarkan pada ‘Indonesia Hebat’,” himbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Sekprov Suriansyah mengumumkan bahwa sebanyak 10.073 Pegawai Kemenag RI menerima Satya Lencana Karya Satya oleh Presiden RI, Ir H Joko Widodo untuk masa pengabdian 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun.

“Sayan ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan, semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kemenag. Atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran Pemprov Kaltara mengucapkan selamat merayakan Hari Amal Bhakti ke-77 pada Kanwil Kemenag Kaltara, diharapkan pelayanan tahun berikutnya lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan kita terus pererat silaturahmi dan kekompakan sehingga upaya kita mewujudkan Kaltara berubah, maju, dan sejahtera bisa terealisasi,” tutup Sekprov.

Acara pun diakhiri dengan penyerahan bantuan sembako kepada beberapa panti sosial dan panti asuhan yang ada di Provinsi Kaltara. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Sekprov dan Kepala Kemenag RI Kaltara, Drs H Saifi, M.Pd, dan turut disaksikan oleh Irwasda Kepolisian Daerah Kaltara, Kombes Pol. Eka Wahyu, Bupati Bulungan, Syarwani,S.Pd, M.Si., serta perwakilan Korem Maharajalila dan Kodim Bulungan.

(dkisp)

 

Intensitas Penumpang Kembali Normal Pasca Nataru dan Perubahan Tarif Kapal Feri Nunukan – Sebatik

NUNUKAN – Setelah KMP. Manta II dan pelabuhan feri sei jepun kembali beroperasi tanggal 25 Desember 2022, penumpang kapal feri kembali normal setelah mengalami kelonjakan penumpang bersamaan dengan libur Natal dan Tahun Baru 2023, Senin (02/01/2022)

Sebelumnya kapal feri dengan tujuan Nunukan – Tarakan, Nunukan – Sebatik, Nunukan – Sei Manggaris (Semaja) tidak dioperasikan dikarenakan pembangunan perbaikan pada pelabuhan feri sei jepun dan juga persiapan Natal dan tahun baru.

Selaku bagian KTU pelabuhan feri sei jepun, Sultan mengatakan bahwa “Setelah kembali beroperasi, penumpang sangat ramai di natal, untuk di tahun baru sama juga tetapi untuk penumpang juga banyak yg menggunakan dompeng ke sebatik untuk motor, tapi untuk sekarang sudah kembali normal” ungkap Sultan.

Terkait dengan kenaikan tarif harga untuk kapal feri, Sultan mengungkapkan bahwa “Tarif harga feri Nunukan – Sebatik mengalami kenaikan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023, dan untuk tujuan lainnya belum ada perubahan harga” ungkap Sultan.

Berikut daftar sebelum dan sesudah kenaikan tarif harga kapal feri Nunukan – Sebatik :

Biaya – Penumpang Tanpa Kendaraan
Dewasa : Rp8.000 – Rp10.000
Anak-anak : Rp5.000 – Rp6.000

Biaya – Penumpang Dengan Kendaraan
Golongan I – Sepeda : Rp11.000 – 15.000
Golongan II – Sepeda Motor (<500CC) : Rp19.000 – Rp25.000
Golongan III – Sepeda Motor (>=500CC) : Rp39.000 – Rp52.000
Golongan IVa – Mobil/Sedan (<=5m) : Rp144.000 – Rp193.000
Golongan IVb – Mobil Barang (<=5m) : Rp119.000 – Rp159.000
Golongan Va – Bis Sedang (<=7m) : Rp253.000 – Rp339.000
Golongan Vb – Truk Sedang (<=7m) : Rp209.000 – Rp280.000
Golongan VIa – Bis Besar (<=10m) : Rp429.000 – Rp575.000
Golongan VIb – Truk Besar (<=10m) : Rp344.000 – Rp461.000
Golongan VII – Truk Trailer (<=12m) : Rp432.000 – Rp579.000
Golongan VIII – Truk Trailer (<=16m) : Rp642.000 – Rp860.000
Golongan IX – Truk Trailer (>16m) : Rp776.000 – Rp1.040.000

(Din/Ical/Nam)